Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - SUKOHARJO. Kasus pailit PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) menjadi perhatian Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Anggota Komisi VII DPR pun mengunjungi pabrik Sritex di Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis (7/11). Presiden Direktur Sritex Iwan Kurniawan Lukminton menyampaikan terima kasih atas perhatian dan dukungan DPR RI terhadap Sritex maupun industri tekstil dan produk tekstil (TPT).

“Saya mengapresiasi dukungan pemerintah dan dukungan Komisi VII DPR RI untuk hadir di masa-masa yang kurang enak ini. Kami mohon doa dan dukungannya, agar SRITEX mampu melewati masa sulit ini dengan baik, dan dapat memperbaiki kinerja di masa yang akan datang,” kata Iwan yang akbar disapa Wawan ini dalam keterangan tertulis, Kamis (7/11).

Wawan meminta kepada anggota DPR yang hadir untuk membantu Sritex agar bisa beroperasi secara normal, sehingga bisa tetap mempekerjakan karyawan dan menciptakan multiflier effect bagi warga sekitar.

Ia menegaskan, Sritex bukan perusahaan mangkrak, tetapi perusahaan yang masih beroperasi dan tetap menjalankan kewajibannya dengan baik.

Wawan bilang, saat ini pihaknya fokus agar status pailit Sritex dicabut. Jika status itu dicabut, Sritex sudah selamat dan kembali dapat menjalankan usaha seperti biasa. "Bisa tetap beroperasi, mempekerjakan karyawan dan memenuhi kewajiban-kewajiban kepada para stakeholder," tandasnya.

Wawan menegaskan, dalam status pailit saat ini, Sritex ada dalam transisi. Pengelolaan beralih dari manajemen kepada kurator. Dengan demikian, ada fasilitas-fasilitas yang dibekukan yang tidak memungkinkan perusahaan beroperasi secara normal.

Ia berharap dalam proses ini para pihak bekerja cepat, kooperatif dan tidak mengulur-ulur waktu, sehingga tidak menimbulkan keresahan dan menciptakan ketidakpastian yang berlarut-larut.

Wawan menyampaikan bahwa Sritex adalah perusahaan yang sehat. Sritex terus dan sedang berproses melakukan perbaikan kinerja. Strategi bisnis dan transformasi organisasi yang Sritex implementasikan dalam dua tahun terakhir, sudah menunjukkan hasil positif.

Kata Wawan, pembayaran upah karyawan dan listrik juga tidak pernah terlambat. "Kami berharap agar penanganan kondisi Sritex hari ini, didasari pertimbangan terjaganya keberlangsungan usaha, bukan didasari niat untuk mematikan atau melikuidasi aset kami. Jika motifnya seperti itu, saya rasa perusahaan sehatpun lama-lama akan sakit dan mati pelan-pelan,” ungkap Wawan.

Saat ini Sritex masih beroperasi dengan mengandalkan persediaan material yang ada. Proses keluar masuk barang masih terkendala. Kondisi ini menyebabkan Sritex mulai meliburkan beberapa karyawan, karena terkendala raw material yang tidak bisa masuk.

Penjualan atau pengiriman ke-luar negeri otomatis juga terkendala. “Kami ingin hidup dan kembali beroperasi secara normal”, tegas Wawan.

Ketua Tim Kunjungan Spesifik Lamhot Sinaga menyatakan DPR mendukung upaya penyelamatan Sritex dan juga perbaikan industri tekstil Indonesia.“Kita tahu Sritex adalah industri tekstil yang dibanggakan Indonesia. Harapan kami, semoga putusan kasasi nantinya menggagalkan kepailitan PT Sritex,” ucap Lamhot.

Data Kementerian Perindustrian menunjukkan, industri TPT Indonesia menyerap lebih dari 3,8 juta tenaga kerja dan memenuhi 70% kebutuhan sandang dalam negeri.

Sritex juga menjadi pemasok utama bahan dasar pembuatan batik bagi UMKM. Melihat kontribusi industri tekstil, serta dampaknya bagi perekonomian daerah dan masyarakat sekitar, maka DPR akan mendesak pihak-pihak terkait agar turun tangan menyelesaikan persoalan Sritex dan memperbaiki ekosistem industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional.

“Persoalan Sritex ini serius. Kita akan mendesak pihak-pihak terkait agar persoalan ini segera selesaikan. Agar barang bisa keluar masuk, karena perusahaan harus bayar karyawan, bayar listrik,” kata Ketua Komisi VII Saleh Partaonan Daulay.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sejumlah bank milik asing turut buka suara setelah PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) dinyatakan pailit belum lama ini. Mengingat, bank-bank milik asing ini menjadi mayoritas dari kreditur perusahaan tekstil yang berdiri sejak tahun 1966 ini.

Salah satu yang mulai buka suara adalah Citibank N.A., Indonesia yang menjadi kreditur Sritex dengan nilai mencapai US$ 35,83 juta per 30 Juni 2024, berdasarkan laporan keuangan Sritex. Di mana, nilai tersebut sudah turun dari posisi akhir tahun 2023 yang senilai US$ 36,72 juta.

Director & Country Head Public Affairs Citi Indonesia Puni A. Anjungsari mengungkapkan bahwa pihaknya menghormati putusan perkara Pengadilan Negeri (PN) Nomor 2/pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Smg terhadap PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex (SRIL) yang resmi dinyatakan pailit.

“Kami selaku kreditur akan melakukan persiapan registrasi klaim dan berbagai prosedur terkait,” ujarnya singkat, Senin (28/10).

Selanjutnya, ada PT Bank DBS Indonesia yang juga menjadi salah satu kreditur dari Sritex. Bank milik grup keuangan asal Singapura ini tercatat telah memberi utang kepada Sritex senilai US$ 18,24 juta.

Sama halnya dengan Citi Indonesia, utang sritex di DBS Indonesia sejatinya sudah mulai turun jika dibandingkan dengan posisi akhir 2023. Sebab, pada periode tersebut, utang Sritex di DBS Indonesia senilai US$ 18,63 juta.

Mona Monika, Head of GSMC PT Bank DBS Indonesia pun mengungkapkan pihaknya tidak bisa banyak berkomentar terkait hal tersebut. Sebab, ia menegaskan bahwa ank DBS Indonesia berkomitmen menjaga kerahasiaan informasi nasabah sesuai ketentuan yang berlaku.

“Bisnis serta layanan Bank berjalan seperti biasa,” ujarnya.

Sebagai informasi, utang Sritex di bank jika mengacu laporan keuangannya mencapai US$ 828,09 juta baik itu untuk jangka panjang maupun pendek. Di mana, itu tersebar di 28 bank yang terdiri dari bank swasta nasional, bank asing, bank BUMN, hingga bank daerah.

Menariknya, ada beberapa bank asing yang juga tercatat tidak menjadi kreditur Sritex pada 2023 namun pada Juni 2024 tercatat sebagai kreditur Sritex. Artinya, Sritex masih menerima utang-utang baru dari bank asing pada tahun 2024.

Beberapa di antaranya adalah State Bank of India, Singapore Branch, Woori Bank Singapore Branch, PT Bank China Construction Indonesia Tbk, dan PT Bank SBI Indonesia.

Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang. Namun, pemerintah berniat melakukan penyelamatan terhadap perusahaan tekstil terbesar di Indonesia tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pun mengatakan, kegiatan ekspor dan impor Sritex harus tetep berjalan.

Airlangga menjelaskan, Sritex saat ini sudah berproses di pengadilan sehingga telah ditunjuk kurator. Maka pemerintah juga akan segera berbicara dengan kurator tersebut.

“Kemarin juga sudah di bahas dengan Dirjen Bea Cukai pabrik, ekspor dan impor itu harus terus berjalan,” ungkap Airlangga saat ditemui awak media di Jakarta Convention Center, Rabu (30/10).

Airlangga menambahkan, untuk tahap selanjutnya adalah sedang ada proses kasasi. Ia meminta untuk terus mengikuti proses hukum yang berjalan.

“Tapi kami juga menjaga agar tidak ada kegiatan dari pabrik yang terhenti,” ujarnya.

Di sisi lain, adanya wacana terkait Sritex yang akan menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Airlangga mengatakan masih belum ada pembahasan terkait hal tersebut.

“Kita ikuti saja proses hukum yang berjalan,” ungkapnya.

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pailit PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) mengundang perhatian pemerintah. Bahkan, Presiden Prabowo Subianto sampai memanggil sejumlah menteri bidang ekonomi untuk rapat internal membahas pailit Sritex ini.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan, Sritex saat ini tengah mengajukan kasasi atas putusan pailit Pengadilan Niaga Semarang.

Pemerintah meminta Sritex tetap berproduksi seperti biasa. Semua karyawan juga diminta tetap tenang karena pemerintah akan memberi solusi terbaik.

"Kondisi saat ini masih dalam proses hukum ya dan langkah-langkah selanjutnya tadi sudah sangat baik menurut saya, dan Insya Allah tidak ada masalah," ujar Yassierli di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (29/10).

Yassierli mengungkapkan, alasan pemerintah memperhatikan apa yang terjadi di Sritex. Yakni karena Sritex merupakan salah satu perusahaan besar padat karya dan saat ini juga baru di awal pemerintahan baru.

"Tentu kita ingin starting (pemerintahan Prabowo) ini baik dan kita ingin memberi sinyal ke perusahaan bahwa kami dari pemerintah hadir dan tidak akan membiarkan isu macem-macem membuat ekonomi bermasalah dan karyawan itu jadi terganggu," jelas dia.

Menurut Yassierli, penanganan Sritex ini dilakukan lintas kementerian. Adapun langkah yang disiapkan lebih pada aksi korporasi. "Tidak ada (laporan PHK sampai saat ini)," terang dia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menambahkan pemerintah akan terus memonitor perkembangan yang ada.

Airlangga bilang, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan sudah menyetujui bahwa impor-ekspor Sritex bisa terus berjalan. Menurutnya, hal seperti ini dahulu pernah dilakukan di kawasan berikat di daerah Jawa Barat.

"Jadi akan diberlakukan sama sehingga impor ekspornya terus berjalan sehingga kondisi perusahaan tidak terhenti," kata Airlangga.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Salah satu perusahaan tekstil terbesar di Indonesia, PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang.

Ekonom dari Bright Institute Awalil Rizky menilai, pailitnya Sritex merupakan sinyal tumbangnya industri tekstil Indonesia.

"Secara umum, kondisi tekstil memang mengalami kemerosotan yang sangat signifikan," jelas Awalil pada Kontan.co.id, Selasa (29/10).

Awalil melihat anjloknya industri tekstil itu sudah berlangsung sekitar 10 tahun, dan paling tampak nyata selama 5 tahun ini.

Ia mengatakan, pada pertengahan tahun 1980-an sampai dengan masa reformasi, peran industri tekstil sangat besar dan kuat untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Namun kini, kontribusi industri tekstil makin mengecil. "Kontribusinya ke produk domestik bruto (PDB) tahun 2000-an masih sekitar 4%-5%, pada era 2010-an turun menjadi hanya 3%-4%. Selama beberapa tahun terakhir hanya kisaran 1%," jelas Awalil.

Menurut Awalil, kemerosotan industri tekstil akan berdampak signifikan terhadap aspek ketenagakerjaan, mengingat industri ini merupakan padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja.

Awalil mengingatkan buruh tekstil kebanyakan termasuk pekerja formal. Jadi, setiap pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) akan menambah angka pengangguran atau menambah angka pekerja informal.

"Artinya berdampak cukup besar pada aspek ketenagakerjaan," urainya.

Dampak lain adalah pengurangan kontribusinya pada ekspor atau penambahan devisa. Padahal sektor ini menjadi sektor unggulan yang berkontribusi dalam menyumbang pendapatan negara.

Tumbangnya Sritex mendapatkan perhatian langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Prabowo pun memanggil sejumlah menteri bidang ekonomi terkait isu ini.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan, pemerintah akan berusaha mencari solusi untuk menyelamatkan nasib ribuan buruh Sritex. Ia sudah mendapat instruksi langsung dari Presiden Prabowo.

"Terkait Sritex, seperti arahan Presiden yang mana pertama akan menyelamatkan pekerja. Kedua, empat kementerian diminta menyiapkan langkah strategis, yakni Menteri Keuangan, Menteri BUMN, Menteri Perindustrian, dan Menteri Ketenagakerjaan," katanya saat dihubungi, Minggu (27/10).

Hanya saja, Yassierli tidak merinci bentuk penyelamatan para pekerja Sritex, termasuk langkah-langkah strategis yang diambil oleh empat kementerian tersebut, yang mendapat tugas dari Presiden Prabowo.

Yang terang, pemerintah bakal melakukan beberapa tindakan untuk menyelamakan sektor padat karya yang kembali diguncang badai PHK.

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengungkap langkah lanjutan terkait skema penyelamatanperusahaan tekstil terbesar di Asia Tenggara, PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) alias SRITEX.
Sebelumnya, perseroantelah dinyatakan Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang, Jawa Tengah, pada 21 Oktober lalu.
Adapun, Menteri PerindustrianAgus Gumiwang Kartasasmita telah melakukan pertemuan denganKomisaris Utama (Komut) Sritex, Iwan S Lukminto di Kantor Kemenperin, Senin (28/10) pagi.
Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKFT) Kemenperin Reni Yunita yang juga hadir dalam pertemuan itu mengatakan Kemenperin akan melakukan pengamanan terhadap para tenaga kerja Sritex, apalagi perusahaan sampai saat ini masih melakukan produksi seperti biasa.

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eisha Maghfiruha Rachbini menilai bahwa penurunan daya saing industri tekstil dan produk tekstil (TPT) Indonesia sudah terjadi sebelum pandemi COVID-19, tepatnya sejak penerapan China-ASEAN Free Trade Area (ACFTA).

ACFTA, yang ditandatangani pada 12 November 2017 dan mulai diimplementasikan pada 1 Agustus 2019, adalah kesepakatan perdagangan bebas antara negara-negara ASEAN dengan China.

"Sebelum COVID-19, industri tekstil sudah mengalami penurunan daya saing akibat ACFTA. Kita mengalami defisit perdagangan dengan China yang menguasai pasar global produk tekstil dengan keunggulan produktivitas dan daya saing tinggi," ujar Eisha kepada Kontan.co.id, Minggu (27/10).

Menurut Eisha, ketidakmampuan bersaing juga diperburuk oleh perang dagang antara China dan Amerika Serikat. Situasi ini mendorong produk tekstil China membanjiri pasar Indonesia.

"Ketika terjadi perang dagang, semakin banyak produk tekstil China yang masuk ke Indonesia karena China mencari pasar baru," tambahnya.

Selain dari sisi kompetisi, Eisha menyoroti faktor biaya yang menyebabkan industri TPT Indonesia kurang kompetitif.

Produksi dalam negeri memiliki biaya yang lebih tinggi akibat ketergantungan impor bahan baku, energi, dan upah tenaga kerja.

"Situasi semakin buruk selama COVID-19, di mana permintaan global menurun dan daya saing industri tekstil Indonesia belum membaik," ungkapnya.

Industri tekstil di Indonesia semakin tertekan, terlihat dari kasus PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex, yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang pada 21 Oktober.

Hingga paruh pertama 2024, penjualan Sritex tercatat sebesar US$131,73 juta, turun 21,07% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, sementara rugi bersihnya berhasil ditekan 67,31% menjadi US$25,73 juta.

Namun, beban utang Sritex mencapai US$1,6 miliar, dengan defisiensi modal sebesar -US$ 980,56 juta.

Nasib serupa juga dialami PT Pan Brothers Tbk (PBRX), produsen pakaian jadi terbesar kedua di Indonesia, yang turut terpukul oleh pandemi karena penurunan ekspor.

Pan Brothers saat ini berupaya merestrukturisasi utangnya dari sekitar US$325 juta menjadi US$140 juta.

Rencananya, mereka akan mengonversi sebagian utang menjadi obligasi yang dapat diubah menjadi ekuitas setelah 10 tahun, memberi pemegang obligasi kendali atas 51% saham perseroan.

Persoalan yang dihadapi Sritex dan Pan Brothers mencerminkan tantangan besar industri tekstil Indonesia yang memerlukan dukungan kebijakan untuk meningkatkan daya saing di tengah persaingan regional.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pengamat Ketenagakerjaan dari Universitas Airlangga (Unair) Hadi Subhan menyoroti maraknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi di sejumlah industri di Tanah Air.

Berdasarkan catatan KONTAN, setidaknya ada dua kabar yang memprihatinkan datang dari industri tekstil dalam negeri. Pertama, PT Primissima (Persero) salah satu perusahaan tekstil BUMN melakukan PHK massal terhadap 402 karyawannya.

Kedua, PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex salah satu perusahaan tekstil terbesar di Indonesia, dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang.

Sebelumnya, PN Semarang juga memutus pailit PT Pandanarum Kenanga Textile (Panamtex), di mana nasib 510 pekerja terancam PHK.

“Terkait potensi PHK di sektor tekstil, pemerintah harus mengurai akar masalahanya. Misalnya kebijakan impor tekstil dan lain-lain,” kata Hadi kepada Kontan.co.id, Minggu (27/10).

Hadi mengungkapkan, pemerintah juga perlu mengatasi persoalan terkait pembukaan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Dia mencontohkan, sejumlah sektor yang bisa dimanfaatkan untuk pembukaan lapangan kerja tersebut.

“(Pemeritnah perlu membuat program) industrialisasi yang padat karya dan sektor riil,” ungkap Hadi.

Di sisi lain, Hadi menambahkan, kenaikan upah minimum provinsi (UMP) di tahun 2025, diprediksi bakalan minim. Hal tersebut, terlihat dari rumusan yang menjadi acuan untuk kenaikan UMP tersebut.

“Kenaikan upah 2025 diprediksi sangat minim, karena sudah ada rumus formulanya. Hal ini karena angka inflasi yang sangat rendah, dan indeks tertentu yang kurang dari angka 1,” tandasnya.

Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah menyikapi serius terkait potensi pemututusan hubungan kerja (PHK) massal yang mengancam ribuan pekerja PT Sri Rejeki Isman Tbk atau lebih dikenal Sritex, yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang.

Putusan pailit ini tercantum dalam perkara nomor 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Smg. Pailitnya Sritex disebabkan oleh beban utang perusahaan yang melebihi nilai aset yang dimiliki

Yassierli, Menteri Ketenagakerjaan mengatakan, pemerintah akan berusaha mencari solusi untuk menyelamatkan nasib ribuan buruh Sritex, yang mana dirinya sudah mendapat instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

"Terkait Sritex, seperti arahan Presiden yang mana pertama akan menyelamatkan pekerja. Kedua, empat kementerian diminta menyiapkan langkah strategis, yakni Menteri Keuangan, Menteri BUMN, Menteri Perindustrian, dan Menteri Ketenagakerjaan," katanya saat dihubungi KONTAN, Minggu (27/10/2024).

Hanya saja, Yassierli tidak merinci bentuk penyelamatan para pekerja Sritex, termasuk langkah-langkah strategis yang diambil oleh empat kementerian tersebut, yang mendapat tugas dari Presiden Prabowo.

Yang terang, Menaker menekankan untuk industri textil secara umum. berada di bawah koordinasi Menkoperekomian bakal melakukan beberapa tindakan untuk menyelamakan sektor padat karya yang kembali diguncang badai PHK.

"Kita akan minta pencegahan illegal import ke Kepolisian dan Bea Cukai," tandasnya. Selain itu, Kemnaker bakal segera koordinasi lintas kementerian untuk meningkatkan daya saing sektor industri tekstil.

Seperti diketahui, banjir produk TPT salah satunya akibat disparitas harga produk impor yang harganya sangat murah dibandinglan dengan produk dalam negeri. Di sisi lain, impor ilegal juga belum bisa dikendalikan, sehingga produknya merembes di pasar domestik.

Sejatinya, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri tekstil nasional masih berlanjut. Kabar terbaru datang dari PT Primissima (Persero), salah satu perusahaan BUMN tekstil terkemuka di Indonesia, terpaksa melakukan PHK massal terhadap 402 karyawannya.

Jumlah pekerja yang kehilangan pekerjaan bakal bertambah. Ikhwalnya, PT Sri Rejeki Isman Tbk, yang dikenal sebagai Sritex, salah satu perusahaan tekstil terbesar di Indonesia, resmi dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang.

Putusan pailit ini tercantum dalam perkara nomor 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Smg. Pailitnya Sritex disebabkan oleh beban utang perusahaan yang melebihi nilai aset yang dimiliki.

Sebelumnya, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang memutuskan pailit PT Pandanarum Kenangan Textil (Panamtex). Panamtex adalah perusahaan tekstile di Pekalongan yang berdiri sejak tahun 1994 dengan produksi utama Sarung Tenun BINSALEH, Sarung GOYOR dan Surban.

Namun hingga kini, pabrik Panamtex masih beroperasi meskipun terbatas. Sementara itu, nasib 510 pekerja Panamtex terancam karena status pailit perusahaan. Perusahaan sudah mengajukan kasasi untuk tetap beroperasi.

PHK masal di awal pemerintahan Prabowo menjadi tantangan berat bagi Kabinet Merah Putih untuk menyiapkan lapangan kerja. Sebab, salah satu janji yang kerap digaungkan Prabowo-Gibran adalah penciptaan 19 juta lapangan pekerjaan baru.

Untuk merealisasikannya, keduanya telah merumuskan strategi yang tercantum dalam dokumen yang berisikan visi Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.

Namun, upaya pemerintahan baru mewujudkan 19 juta lapangan kerja baru menemui sejumlah tantangan. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat, pada Januari hingga 26 September 2024 ada 52.993 pekerja yang kena PHK.

Angka itu naik lebih dari 10.000 pekerja dari periode yang sama tahun lalu, yang sebesar 42.277 pekerja.

Berdasarkan sektornya, pekerja di sektor manufaktur atau pengolahan jadi yang paling terdampak PHK.

Ada 24.014 kasus PHK di sektor pengolahan, lalu sektor jasa 12.853 kasus, dan sektor pertanian-kehutanan-perikanan sebanyak 3.997 kasus PHK.