Ekonom Senior INDEF Faisal Basri menduga anggaran Badan Gizi Nasional sebesar Rp 71 triliun diperoleh dari pagu anggaran sejumlah kementerian-lembaga (K/L) yang dipotong pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (ABPN) 2025.

Menurut Faisal, anggaran Badan Gizi Nasional diperoleh dari K/L yang berkaitan dengan makanan seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Sebab, menurutnya pemerintahan mendatang tentu sudah kesulitan menggelontorkan anggaran baru untuk membentuk lembaga tersebut.

"Emang uangnya dari mana kalau anggaran baru Rp71 triliun. Kan anggarannya nggak ada. Dari ngutang lagi?" kata Faisal dalam agenda 'Review RAPBN 2025 Ngegas Utang!' di Brawijaya XI, Jakarta Selatan, Rabu (21/8/2024).

Selain itu, Faisal menilai pembentukan Badan Gizi Nasional juga memotong anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) buat tahun depan.

"Jadi ngambil dari (K/L) yang lain atau relokasi dari IKN," jelasnya.

Sebelumnya berdasarkan catatan detikcom, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan bahwa anggaran Badan Gizi Nasional termasuk dalam Rp 71 triliun yang disiapkan untuk program Makan Bergizi Gratis.

Dadan mengatakan bahwa total Rp 71 triliun itu bakal digunakan untuk melaksanakan program hingga operasional Badan Gizi Nasional selaku eksekutor.

"Sementara anggaran masih Rp 71 triliun. Itu mencakup semuanya (termasuk operasional badan)," sebut Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (20/8/2024).

Simak Video: Kepala Badan Gizi soal Program Makan Gratis: 2 Januari Kita Laksanakan

[Gambas:Video 20detik]