PT Beurer berkomitmen membantu pemerintah untuk memberikan pengecekan kesehatan, kepada masyarakat dengan biaya murah dengan cara membangun pabrik alat kesehatan di Indonesia.

Kesiapan ini dinyatakan oleh Marco Buhler, Managing Director & CEO at Beurer GmbH. PT beurer Indonesia sendiri merupakan perusahaan produsen alat Kesehatan terkemuka asal Jerman yang telah berdiri sejak tahun 1919.

?Bagi kami ini peluang sangat besar membantu sukseskan program pemerintah memberikan pengecekan kesehatan gratis dengan harga affordable prinsip kami siap sukseskan 280 juta pengecekan kesehatan diabetes kolesterol dimana iklim investasi yang bagus di Indonesia jadi pilihan kami tepat bangun pabrik di sini,?ungkapnya.

PT Beurer Indonesia Technology, berdiri di atas lahan seluas lebih dari 8000 meter persegi, Beurer akan memproduksi alat Kesehatan yang terbagi dalam empat kategori, yakni Health Care berupa thermometer, alat tensi dan oximeter kemudian well being berupa lampu terapi, humidifier.

Ada lebih dari 500 produk yang diproduksi, serta sangat beragam, mulai dari medical equipment, beautycare, sampai dengan babycare. Produk lain adalah Fitness berupa Aat Timbangan, alat pijat dan fitness trackers serta Personal Care berupa alat cukur, sikat gigi elektrik dan alat facial care. Beurer sendiri berkomitmen menanamkan modal sebesar US$4,9 juta.

Menariknya, pabrik Beurer Indonesia Technology akan menjadi pabrik pertama milik Beurer di Kawasan Asia Tenggara, yang diperkirakan akan menyerap tenaga kerja lebih dari 500 orang. Tak hanya fokus pada pengembangan industri alat kesehatan, di seluruh dunia Beurer dikenal dengan komitmen pada produk yang ramah lingkungan.

Sebelumnya, Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berencana akan melakukan program cek kesehatan gratis yang menyasar 52 juta penduduk Indonesia di tahun 2025. Program ini ditujukan sebagai bentuk pencegahan kesehatan bagi masyarakat. Salah satunya rencana cek kesehatan secara keseluruhan bagi masyarakat akan dilakukan secara rutin sekali setahun atau dua kali setahun.

Adapun, pemeriksaan kesehatan tersebut meliputi cek tensi, gula darah, asam urat, ataupun potensi-potensi penyakit katastropik lain. Merespons hal ini, PT beurer Indonesia selaku perusahaan produsen alat Kesehatan terkemuka asal Jerman yang telah berdiri sejak tahun 1919 menghadirkan pabrik di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal.

Direktur Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Lucia Rizka Andalusia menekankan pentingnya penyediaan alat-alat diagnostik yang bermutu untuk intervensi penyakit lebih tepat demi meningkatkan kesehatan masyarakat dan mensukseskan program kesehatan yang dicanangkan pemerintah Indonesia.

?Tugas pemerintah memastikan masyarakat untuk sehat sehingga kami berharap setiap rumah ada satu orang yang peduli kesehatan untuk merawat keluarganya dan berbagai program kesehatan ini penting didukung oleh penyediaan alat-alat untuk diagnostik yang baik dan bermutu dengan harga terjangkau, sehingga intervensi yang dilakukan juga lebih cepat dan tepat,"ujar Lucia Rizka Andalusia saat pembukaan pabrik alat kesehatan PT beurer Indonesia di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal, kemarin.

Menurut alumnus Farmasi dan Magister Administrasi Rumah Sakit dari Universitas Indonesia ini, penyediaan alat diagnostik yang bermutu perlu mengutamakan ketersediaan, keterjangkauan, dan aksesibilitas. "Diagnosis yang tepat sasaran dan akurat dapat membantu, sehingga kita bisa mengurangi pengobatan yang tidak perlu jika diagnosisnya tepat," ucapnya.

Untuk melakukan program pemerintah dalam bidang kesehatan ini kementerian kesehatan melaksanakan transformasi kesehatan yakni kesehatan primer ditingkatkan.

Dengan demikian tidak menuju pengobatan, mengingat biaya tinggi. Untuk itu, upaya ini membutuhkan kegiatan skreening termasuk dengan alat alat kesehatan yang bisa digunakan di rumah tangga agar mencegah penyakit yang lebih kronis.

?Pemerintah terus mendorong supaya produksi alat skreening ini lebih banyak sehingga bisa menjadi alat deteksi dini alhasil dengan tingkatkan cakupan skrining dan diagnosis kita bisa intervensi penyakit lebih cepat dan menyediakan alat-alat diagnostik yang lebih terjangkau,? imbuhnya.

Lebih lanjut, Lucia memaparkan bahwa saat ini pembiayaan kesehatan di Indonesia banyak dipenuhi penyakit-penyakit tidak menular, misalnya penyakit-penyakit degeneratif, kardiovaskuler, diabetes, atau kanker, yang sebetulnya dapat dideteksi lebih awal.

Dia mengemukakan Indonesia saat ini masih bergantung pada produk impor untuk diagnostik, sehingga saat ini Kemenkes fokus membangun kapasitas dalam negeri untuk penyediaan alat-alat diagnostik yang mandiri.

"Kita juga berharap tidak hanya tergantung pada produk impor, karena waktu pandemi COVID-19 kemarin, kita mengalami permasalahan kesulitan mendapatkan reagen (bahan-bahan reaksi) dan obat-obatan karena kita tergantung pada produk impor, sehingga kita perlu membangun kapasitas dalam negeri," paparnya.

Ke depan tidak perlu impor alat kesehatan dan bisa mencukup kebutuhan di dalam negeri. ?Produksi alat kesehatan dalam negeri saat ini baru 20 persen dan masih menggantungkan kepada impor. Dengan produksi alat kesehatan dan screening PT Beurer Indonesia di KEK ini bisa membantu penyediaan untuk kebutuhan Indonesia,?tuturnya.

Sementara itu Sekda Propinsi Jawa Tengah, Sumarno mewakili Pemprov Jateng berterima kasih PT Beurer yang sudah berinvestasi di KEK. Harapannya kesehatan menjadi perhatian pemerintah dan upaya pencegahan dimaksimalkan.

?Pemprov hanya berpesan dengan kehadiran investasi di Kendal bisa membawa tenaga kerja warga Kendal sehingga bisa mengurangi angka pengangguran dan ikut berdampak di kawasan ekonomi khusus Kendal termasuk masyarakat sekitar dan ada kewajiban CSR bisa berkontribusi kepada masyarakat,? terangnya.

Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Fadlul Imansyah, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), kini resmi menyandang gelar doktor setelah sukses mempertahankan disertasinya di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI).

Disertasinya berjudul “Analisis Hubungan Kinerja Keuangan Rumah Sakit Swasta Profit dengan Kinerja Pelayanan Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional Periode 2017-2022” menyoroti hubungan antara profitabilitas rumah sakit swasta dengan kualitas pelayanan kesehatan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Dalam sidang terbuka yang berlangsung pada Kamis (17/10) di Kampus FKM UI, Depok, Dr. Fadlul memaparkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan kesehatan cenderung menurunkan profitabilitas rumah sakit, diukur melalui rasio Net Profit Margin (NPM).

"Pelayanan kesehatan yang lebih baik justru menurunkan profitabilitas rumah sakit. Namun, sebaliknya, peningkatan profitabilitas cenderung mengurangi kualitas pelayanan," ungkapnya.

Penelitian Fadlul Imansyah menggunakan analisis data dari rumah sakit swasta profit selama periode 2017-2022.

Salah satu temuan menarik adalah adanya hubungan yang kompleks antara kontribusi pasien JKN terhadap total pendapatan rumah sakit dan kinerja keuangan, seperti likuiditas.

Misalnya, di salah satu rumah sakit (MIKA), peningkatan jumlah pasien JKN berdampak negatif dan signifikan terhadap rasio likuiditas (Current Ratio), sedangkan di rumah sakit lain (CARE), dampaknya justru positif.

Fadlul juga menemukan adanya trade-off antara keuntungan rumah sakit dan kualitas pelayanan. Meskipun pasien JKN berkontribusi pada pendapatan rumah sakit, peningkatan jumlah pasien justru dapat berdampak pada menurunnya profitabilitas di beberapa rumah sakit.

"Setiap rumah sakit memiliki strategi keuangan yang berbeda dalam menghadapi kebijakan JKN, yang membuat dampak dari program ini bervariasi," tambahnya.

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi pemerintah, rumah sakit, dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan kebijakan kesehatan yang lebih efektif.

Dr. Fadlul menekankan pentingnya keterbukaan informasi terkait kinerja keuangan dan pelayanan kesehatan agar rumah sakit swasta dapat terus berkembang, sekaligus menjaga kualitas layanan bagi masyarakat, khususnya peserta JKN.

Sidang promosi doktor Dr. Fadlul dipimpin oleh Prof. Dr. Besral, S.K.M., M.Sc., dan dihadiri oleh Promotor Prof. Dr. Amal Chalik Sjaaf, S.K.M., Dr.PH., serta Kopromotor Prof. Dr. drg. Mardiati Nadjib, M.Sc., dan Dr. Prastuti Soewondo, S.E., M.P.H., Ph.D. Tim penguji eksternal termasuk Dr. Ir. Darwin Cyril Noerhadi, MBA, dan Prof. Dr. Mardiasmo, Akt., MBA, dengan Dr. Teguh Dartanto, S.E., M.Ec., Ph.D., sebagai penguji internal.

Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dalam memahami bagaimana rumah sakit swasta dapat mengelola kinerja keuangan dan pelayanan secara seimbang di tengah tuntutan program JKN.

Dengan pencapaian ini, Dr. Fadlul Imansyah resmi menyandang gelar doktor di bidang Kesehatan Masyarakat, menambah prestasi di tengah perannya sebagai Kepala BPKH.

Jakarta: Pemerintah bersama seluruh komponen mengupayakan pelayanan kesehatan maksimal bagi masyarakat, hingga ke daerah terluar dan pedalaman. TNI mendukung hal tersebut dengan pelayanan kesehatan gratis, salah satunya di Kampung Keikey, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan.

"Inisiatif Satgas Yonif 6 Marinir melaksanakan pelayanan kesehatan gratis kepada warga Kampung Keikey," kata Panglima HABEMA, Brigjen TNI Lucky Avianto, dalam keterangan tertulis yang dikutip, Jumat, 27 September 2024.

Menurut dia, pelayanan itu diberikan di tengah tugas Operasi Pengamanan Perbatasan Mobil RI-PNG. Satgas Yonif 6 Marinir, khususnya Pos Bravo pimpinan Letda Mar Alter, menginisiasi pelayanan kesehatan gratis untuk warga di Distrik Dekai tersebut.
"Kegiatan Teritorial ini dilakukan dalam rangka membantu kesulitan warga setempat dalam bidang kesehatan, yang merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat," kata Lucky.

Brigjen Lucky mengatakan satuan yang memiliki tim medis itu melayani berbagai keluhan kesehatan dari warga. Antara lain, pemeriksaan kesehatan umum, pengobatan penyakit ringan, pemberian vitamin, serta edukasi tentang pentingnya menjaga kebersihan dan menjalankan pola hidup sehat.

"Ini merupakan kepedulian TNI memberikan bantuan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya bidang kesehatan, dalam rangka mendukung upaya percepatan pembangunan di wilayah Papua," kata Lucky.

Pelayanan kesehatan itu menyedot animo masyarakat, dengan banyaknya waga Keikey yang hadir di Pos Bravo. Salah satu diantaranya terdapat Mama Ria Turnib yang mendapatkan pelayanan terhadap penyakit yang sedang dideritanya yakni flu, serta pemberian obat dan vitamin.

“Terima kasih Komandan Marinir. Saya lebih sehat sekarang. Tuhan memberkati," kata Mama Ria.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ADN)

Jakarta -

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyampaikan potensi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) terjadi lantaran penetapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang (UU) No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Tepatnya, Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) sebagai aturan pelaksana dari PP yang memuat standarisasi kemasan atau kemasan rokok polos tanpa merek.

Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Kemenperin Merrijantij Punguan mengatakan jika kebijakan tersebut diterapkan, akan terjadi penurunan produksi yang cukup signifikan. Padahal warung-warung kelontong hampir sebagian penjualan hariannya berasal dari rokok.

Selain itu, larangan berjualan produk tembakau radius 200 meter dapat menyebabkan outlet penjualan menjadi berkurang. Imbasnya, keuntungan penjualan harian menurun.

"Artinya kalau dari sisi market ada tekanan itu akan berdampak kepada sisi produksi. Sisi produksi ada tekanan, akan berdampak kepada tenaga kerja. Tenaga kerja, ada dampak di tenaga kerja ini akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia. Jadi, ya ini secara keseluruhan akan berdampak kepada perekonomian nasional kita," kata Merri saat ditemui di Perle Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (19/9/2024).

Dia menjelaskan apabila ada kebijakan yang dapat menekan sisi produksi, tentunya industri akan membuat kebijakan khusus untuk melakukan efisiensi di mana-mana, termasuk di tenaga kerja.

Padahal industri tembakau dapat bertahan di era pandemi covid-19. Dia bilang pada masa pandemi, industri tembakau tidak melakukan PHK. Dia pun mempertanyakan mengapa usai pandemi, pemerintah justru menerbitkan kebijakan yang dapat menekan industri tembakau.

"Kalau tadi itu (potensi PHK) pasti ada. Kalau memang pasar kita berkurang, penjualan berkurang pasti dari sisi produksi kan dikurangi. Pengurangan produksi ini akan membuat satu kebijakan khusus di industri masing-masing untuk melakukan efisiensi di mana-mana. Efisiensi itu ya pada akhirnya juga akan melakukan efisiensi di tenaga kerja," jelasnya.

Lebih lanjut, PHK itu tidak hanya terjadi di industri tembakau saja, melainkan industri pendukungnya, seperti industri kertas dan industri filter. Padahal banyak masyarakat Indonesia yang bergantung pada sektor industri tersebut. Meski begitu, dia menyebut pihaknya belum memperkirakan atau menghitung berapa besar PHK yang terjadi di industri tembakau. Namun, dari pelaku industri hasil tembakau memang telah menyatakan akan berdampak negatif.

"Dan banyak masyarakat Indonesia yang bergantung kehidupannya kepada sektor industri hasil tembakau ini. Baik itu dari petani tembakau, petani cengkeh, pekerja langsung di industri hasil tembakaunya dan pekerja di industri-industri pendukungnya, seperti di industri kertas, industri filter. Itu banyak. Jadi, harus mempertimbangkan," terangnya.

Kemenperin Tidak Dilibatkan dalam Penerbitan PP 28/2024

Pihaknya pun selalu aktif mengikuti pembahasan terkait PP 28/2024 mulai dari September 2023 hingga April 2024. Sayangnya, dalam pembahasan tersebut, pendapatnya tidak pernah didengar.

"Kami Kemenperin aktif dalam pembahasan PP 28/2024 dari September 2023 sampai terakhir itu di April 2024, kami ikut serta. Namun satu hal yang kami sangat disayangkan ternyata suara Kemenperin tidak terlalu didengar," terangnya.

Merri menyebut pihaknya tidak pernah dilibatkan untuk melihat rancangan atau draf dari PP 28/2024 sebelum diterbitkan. Dia bilang saat itu Kementerian Kesehatan (Kemenkes) lupa mengundang Kemenperin. Bahkan pihaknya telah bersurat kepada Kemenkes agar dapat melihat rancangan atau draf final PP tersebut. Namun, sampai peraturan turunan melalui Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) sebagai aturan pelaksana, Kemenperin tidak juga dilibatkan.

Sayangnya, kejadian tersebut terulang. Kemenperin juga tidak dilibatkan dalam dengar pendapat atau public hearing bersama asosiasi industri hasil tembakau (IHT). Alasannya, Kemenkes juga lupa mengundang pihaknya.

"Jadi kemarin waktu public hearing pun kami tidak diundang yang menurut teman-teman dari Kemenkes mereka kelupaan mengundang kami. Sebetulnya kan ada dua tahapan diskusi, tahapan pertama terkait industri hasil tembakau, tahapan keduanya itu terkait GGL. Dan di GGL pun kami juga tidak diundang. Artinya kelupaannya tuh berulang," imbuhnya.

(rrd/rrd)

Jakarta -

BPJS Kesehatan adalah Lembaga yang dikelola pemerintah untuk memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat.

Nantinya peserta aktif BPJS Kesehatan akan mendapatkan akses layanan kesehatan di rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.

Namun berapa kali kita bisa menggunakan BPJS dalam satu bulan? Berikut penjelasan lengkapnya.

Fasilitas Kesehatan BPJS

Biaya berobat dan layanan kesehatan lainnya akan disubsidi BPJS Kesehatan jika orang tersebut merupakan peserta BPJS. Ini juga berlaku untuk fasilitas kesehatan (faskes) yang tersedia. Adapun faskes yang tersedia mulai dari tingkat pertama hingga lanjutan, berikut penjelasannya.

1. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Faskes I)

Merupakan tempat pelayanan pertama yang harus didatangi pasien BPJS jika ingin berobat. Faskes I meliputi puskesmas, klinik, atau dokter umum.

Faskes I juga termasuk FKTP milik TNI/Polri, rumah sakit kelas D Pratama atau yang setara, dan fasilitas kesehatan penunjang seperti apotek dan laboratorium.

2. Fasilitas Kesehatan Tingkat Kedua (Faskes II)

Peserta dapat mengakses Faskes II setelah mendapatkan rujukan dari faskes tingkat 1. Faskes II meliputi perawatan dokter spesialis pada berbagai bidang medis.

3. Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (Faskes Lanjutan)

Faskes Lanjutan atau FKTL merupakan perawatan tertinggi yang tersedia bagi peserta BPJS Kesehatan. Peserta di FKTL menerima perawatan lanjutan dari dokter subspesialis, baik di rumah sakit umum, rumah sakit khusus, maupun klinik utama.

Pada tingkat ini, perbedaan fasilitas kesehatan sangat penting karena memungkinkan peserta mendapatkan akses ke tenaga medis dengan keahlian spesifik di bidang tertentu.

Berapa Kali Kita Bisa Menggunakan BPJS dalam Waktu Sebulan?

Sebelumnya, untuk mengakses faskes II dan lanjutan, peserta BPJS akan menggunakan sistem rujukan melalui faskes tingkat sebelumnya. Oleh karena itu, pasien BPJS diwajibkan mendatangi Faskes I terlebih dahulu.

Kemudian setiap peserta BPJS terdaftar pada Faskes I di daerahnya masing-masing. Dan jika berada di Faskes I daerahnya, peserta BPJS Kesehatan dapat berobat sesuai kebutuhan dengan BPJS Kesehatan kapan saja.

Akan tetapi lain jika peserta mengunjungi Faskes I di tempat lain, peserta hanya bisa menggunakan BPJS kesehatan sebanyak tiga kali dalam sebulan jika mengakses Faskes I yang bukan tempat terdaftarnya.

Oleh karena itu, jika peserta BPJS akan pindah atau menempati tempat tinggal lain dalam jangka waktu yang lumayan lama, lebih baik memindahkan lokasi Faskes I yang telah terdaftar. Ini bisa dilakukan secara online atau mengunjungi kantor BPJS setempat.

Cara Menggunakan BPJS Kesehatan ke Faskes I

Berikut adalah langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk berobat atau mengakses layanan kesehatan pada Faskes tingkat I.

1. Kunjungi FKTP yang tercantum pada kartu BPJS Kesehatan.
2. Pasien akan diperiksa di FKTP. Jika memerlukan pengobatan lebih lanjut, pasien akan dirujuk ke fasilitas kesehatan rujukan tingkat selanjutnya.
3. Di rumah sakit, pasien harus menunjukkan kartu BPJS Kesehatan.
4. Pasien dapat menerima pelayanan rawat jalan dan/atau rawat inap di rumah sakit jika dirujuk oleh dokter yang memeriksa.
5. BPJS Kesehatan memiliki tiga kelas kepesertaan, sehingga kelas rawat inap akan disesuaikan dengan kepesertaan pasien. Jika pasien tidak dapat menunjukkan nomor kepesertaan, mereka akan dikenakan tarif pasien umum.
6. Dokter mungkin akan memberikan surat rujukan balik, sehingga pelayanan kesehatan kembali ke FKTP.
7. Jika dokter di rumah sakit tidak memberikan surat keterangan kontrol, pemeriksaan selanjutnya akan kembali dilakukan di FKTP.

Itu dia ulasan mengenai BPJS Kesehatan yang bisa digunakan setiap saat dan tiga kali sebulan jika Faskes tingkat 1 berbeda dengan yang didaftarkan. Semoga bermanfaat.

(fdl/fdl)

Jakarta -

Ekonom Senior INDEF Faisal Basri menduga anggaran Badan Gizi Nasional sebesar Rp 71 triliun diperoleh dari pagu anggaran sejumlah kementerian-lembaga (K/L) yang dipotong pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (ABPN) 2025.

Menurut Faisal, anggaran Badan Gizi Nasional diperoleh dari K/L yang berkaitan dengan makanan seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Sebab, menurutnya pemerintahan mendatang tentu sudah kesulitan menggelontorkan anggaran baru untuk membentuk lembaga tersebut.

"Emang uangnya dari mana kalau anggaran baru Rp71 triliun. Kan anggarannya nggak ada. Dari ngutang lagi?" kata Faisal dalam agenda 'Review RAPBN 2025 Ngegas Utang!' di Brawijaya XI, Jakarta Selatan, Rabu (21/8/2024).

Selain itu, Faisal menilai pembentukan Badan Gizi Nasional juga memotong anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) buat tahun depan.

"Jadi ngambil dari (K/L) yang lain atau relokasi dari IKN," jelasnya.

Sebelumnya berdasarkan catatan detikcom, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan bahwa anggaran Badan Gizi Nasional termasuk dalam Rp 71 triliun yang disiapkan untuk program Makan Bergizi Gratis.

Dadan mengatakan bahwa total Rp 71 triliun itu bakal digunakan untuk melaksanakan program hingga operasional Badan Gizi Nasional selaku eksekutor.

"Sementara anggaran masih Rp 71 triliun. Itu mencakup semuanya (termasuk operasional badan)," sebut Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (20/8/2024).

Simak Video: Kepala Badan Gizi soal Program Makan Gratis: 2 Januari Kita Laksanakan

[Gambas:Video 20detik]

(fdl/fdl)

Jakarta -

Pemerintah belum lama ini menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan. Salah satu yang diatur terkait pengendalian konsumsi gula, garam dan lemak untuk penanggulangan angka Penyakit Tidak Menular (PTM) di masyarakat.

Menanggapi itu, Ketua Gabungan Produsen Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) Adhi Lukman mengaku mendukung tujuan baik pemerintah untuk menciptakan masyarakat Indonesia lebih sehat. Hanya saja ia memandang aturan tersebut seolah membebankan seluruh permasalahan PTM kepada produsen pangan olahan semata.

"Kondisi gangguan kesehatan tidak berasal dari kekurangan atau kelebihan mengonsumsi jenis pangan tertentu sehingga bukan hanya berasal dari konsumsi pangan olahan saja," kata Adhi dalam keterangan tertulis, Rabu (21/8/2024).

Adhi menilai risiko PTM disebabkan oleh banyak faktor yang meliputi gaya hidup, kurangnya aktivitas fisik, kurangnya asupan cairan ke dalam tubuh, pengelolaan stres, serta pola konsumsi makanan dan minuman sehari-hari yang tidak seimbang.

Dia membeberkan kajian Institut Pertanian Bogor (IPB) tahun 2019, yang menyebut bahwa produk pangan olahan hanya menyumbang sebagian kecil dari konsumsi gula, garam dan lemak masyarakat yakni 30%. Konsumsi masyarakat terhadap gula, garam dan lemak didominasi oleh pangan non-olahan seperti kuliner dan makanan sehari-hari yang dimasak di rumah tangga sebesar 70%.

"Sehingga menentukan batas maksimal gula, garam dan lemak dalam produk pangan olahan saja, tentu tidak akan efektif menurunkan angka PTM dikarenakan konsumsi gula, garam dan lemak masyarakat hanya sebagian kecil yang dikontribusikan oleh produk pangan olahan," ucapnya.

Lebih lanjut, Adhi menilai penentuan satu batas maksimum gula, garam dan lemak untuk berbagai kategori produk makanan dan minuman akan sangat sulit diterapkan, mengingat setiap produk memiliki karakteristik tertentu yang sangat bervariasi.

Gula, garam dan lemak disebut memiliki fungsi teknologi dan formulasi pangan di mana produsen pangan olahan menggunakannya untuk berbagai tujuan dan alasan termasuk rasa, tekstur dan pengawetan. Pembatasan kandungan gula, garam dan lemak dinilai akan mempengaruhi fungsi teknologi dan formulasi pangan olahan tersebut.

"Pelarangan penggunaan gula, garam dan lemak dalam produksi pangan sangat tidak dimungkinkan karena ketiga bahan tersebut memiliki fungsi teknologi dan formulasi pangan. Hampir tidak ada produk pangan yang tidak memiliki kandungan gula, garam dan lemak kecuali air mineral," bebernya.

Adhi juga menyoroti rencana pengenaan cukai dan pelarangan iklan, promosi, serta sponsor kegiatan pada waktu, lokasi dan kelompok sasaran tertentu untuk produk- produk pangan olahan yang melebihi batas gula, garam dan lemak tersebut. Ia mengingatkan dampak ngerinya.

"Di tengah perlambatan pertumbuhan industri makanan minuman saat ini, industri makanan minuman akan makin sulit berkembang, kehilangan daya saing, serta berisiko untuk tutup beroperasi dan mengurangi lapangan pekerjaan," imbuhnya.

Padahal industri makanan dan minuman merupakan salah satu sektor strategis penopang ekonomi nasional dan penyumbang pendapatan domestik bruto (PDB) industri nonmigas sebesar 39,10% dan 6,55% terhadap PDB nasional pada tahun 2023.

GAPMMI meminta agar pemerintah melakukan review secara menyeluruh terhadap PP Nomor 28 tahun 2024 dan peraturan pelaksanaannya. Dengan mengedepankan kajian risiko dan melibatkan stakeholder terkait, utamanya industri makanan dan minuman pangan olahan selaku pelaku utama serta pembina industri agar tujuan nasional untuk masyarakat sehat dan industri nasional yang berdaya saing dapat berjalan beriringan.

"Mengutamakan edukasi kepada konsumen mengenai pentingnya konsumsi makanan dan minuman yang seimbang sesuai dengan kebutuhan setiap individu, istirahat dan aktivitas fisik yang cukup. Dengan demikian konsumen dapat memilih produk pangan yang dikonsumsi berdasarkan kandungan gula, garam dan lemak sesuai kebutuhannya," saran Adhi.

Simak juga Video: Tanggapan Ahli Gizi soal Kebijakan Color Guide pada Minuman Manis

[Gambas:Video 20detik]

(aid/rrd)

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk menyatakan terus mendukung sektor kesehatan di Indonesia. Kali ini perseroan menyalurkan bantuan untuk mendukung kebersihan di lingkungan Rumah Sakit Santa Elisabeth Batam, Kepulauan Riau.

Corporate Secretary BTN Ramon Armando mengatakan usai pandemi Covid-19, perseroan berkomitmen untuk terus berfokus mendukung kesehatan masyarakat Indonesia.

Kesehatan, lanjutnya, menjadi komponen penting karena berdampak besar baik untuk perekonomian keluarga maupun nasional.

Menurut Ramon, komitmen tersebut ditunjukkan BTN dengan aktif mendukung berbagai instansi kesehatan di seluruh Indonesia, termasuk RS Santa Elisabeth di Batam.

"Kami berharap melalui bantuan ini, BTN dapat mendukung kesehatan masyarakat Batam. Karena bagi kami, kesehatan yang baik akan mendukung masa depan yang baik. Karena hidup gak cuma tentang hari ini," jelas Ramon dalam keterangan resmi, Senin (12/8/2024).

Ramon menuturkan, penyaluran bantuan tersebut juga menjadi wujud Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perseroan.

"Kami berharap dapat terus berbakti bagi negeri sekaligus menciptakan keseimbangan antara bisnis dan kemanfaatan bagi sosial serta lingkungan," ujar Ramon.

Ketua Yayasan Fransiskan Santa Elisabeth Nugroho Budi Santoso mengapresiasi BTN atas dukungannya untuk kesehatan di Batam.

"Kami akan memaksimalkan penggunaan bantuan ini sehingga pada akhirnya, masyarakat Batam yang merasakan manfaat dari bantuan ini," ujar Nugroho.

Adapun, BTN terus mendukung operasional kesehatan di berbagai rumah sakit di seluruh pelosok negeri. Di bidang kesehatan, BTN juga telah berfokus dalam pencegahan stunting bagi anak dan ibu hamil di daerah 3T di Indonesia.

Jakarta, Investor.id- PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk menilai aspek kesehatan berpengaruh terhadap keluarga dan perekonomian nasional.

Karena itu, bank pelat merah tersebut terus mendukung peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, termasuk di kawasan Batam.

Corporate Secretary BTN Ramon Armando mengatakan, usai pandemi Covid-19, pihaknya berkomitmen untuk terus berfokus mendukung kesehatan masyarakat Indonesia.

Kesehatan, lanjutnya, menjadi komponen penting karena berdampak besar baik untuk perekonomian keluarga maupun nasional.

Menurut Ramon, komitmen tersebut ditunjukkan BTN dengan aktif mendukung berbagai instansi kesehatan di seluruh Indonesia, termasuk RS Santa Elisabeth di Batam.

"Kami berharap melalui bantuan ini, BTN dapat mendukung kesehatan masyarakat Batam. Karena bagi kami, kesehatan yang baik akan mendukung masa depan yang baik. Karena hidup gak cuma tentang hari ini," jelas Ramon dalam keterangan resminya, Minggu (11/8/2024).

Ramon menuturkan penyaluran bantuan tersebut juga menjadi wujud Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) BTN.

"Kami berharap dapat terus berbakti bagi negeri sekaligus menciptakan keseimbangan antara bisnis dan kemanfaatan bagi sosial serta lingkungan," ujar Ramon.

Ketua Yayasan Fransiskanes Santa Elisabeth Nugroho Budi Santoso mengapresiasi BTN atas dukungannya untuk kesehatan di Batam.

"Kami akan memaksimalkan penggunaan bantuan ini sehingga pada akhirnya, masyarakat Batam yang merasakan manfaat dari bantuan ini," ujar Nugroho.

Adapun, BTN terus mendukung operasional kesehatan di berbagai rumah sakit di seluruh pelosok negeri.

Di bidang kesehatan, BTN juga telah berfokus dalam pencegahan stunting bagi anak dan ibu hamil di berbagai daerah 3T di Indonesia.

Editor: Edo Rusyanto (edo_rusyanto@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News