Jakarta: Polda Metro Jaya masih melengkapi berkas perkara kasus dugaan pemerasan yang dilakukan Firli Bahuri. Proses tersebut diharapkan diselesaikan secepatnya.

"Secepatnya," kata Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimum) Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak kepada Medcom.id, Kamis, 8 Agustus 2024.

Ade menyampaikan upaya melengkapi berkas Frirli dilakukan sesuai petunjuk jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta. Sehingga, pemberkasan dinyatakan lengkap.
"Saat ini penyidik sedang memenuhi petunjuk P-19 dan hasil koordinasi dari JPU pada Kantor Kejati DKI Jakarta untuk melengkapi berkas perkara," ungkap dia.

Baca juga: Kasus Firli Mandek, Pakar: Polda Metro Pertontonkan Buruknya Penegakan Hukum

Ade Safri memastikan tak ada hambatan atau kendala dalam penanganan perkara mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut. Walau kita ketahui pemberkasan perkara terpantau sangat lama.

"Tidak ada hambatan atau kendala dalam penanganan perkara aquo. Saya jamin penyidikan atas penanganan perkara aquo berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel," ungkap Ade.

Polda Metro Jaya mengirimkan berkas perkara tahap 1 tersangka Firli ke Kejati DKI Jakarta pada Jumat, 15 Desember 2023 pukul 09.30 WIB. Berkas perkara setinggi 0,85 meter itu diteliti JPU dan dinilai belum lengkap.

Alhasil, Kejati DKI Jakarta mengembalikan berkas perkara tersebut ke Polda Metro Jaya pada Kamis, 28 Desember 2023. Pelimpahan itu disertai dengan petunjuk terhadap kelengkapan formil maupun materiil yang harus dilengkapi oleh penyidik alias P-19.

Lalu, Polda Metro melimpahkan kembali berkas tersebut ke Kejati DKI pada Rabu, 24 Januari 2024. Masih belum lengkap, Kejati mengembalikan lagi berkas Firli ke Polda Metro pada 2 Februari 2024. Hingga kini, 8 Agustus 2024 berkas itu masih di tangan penyidik.

Firli yang ditetapkan tersangka sejak Kamis, 23 November 2023 tak kunjung ditahan dan disidang. Padahal dia dijerat Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 huruf B, atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 KUHP, dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup.

Sementara itu, SYL telah divonis 10 tahun penjara dalam kasus yang ditangani KPK. Dalam persidangan SYL, terungkap bahwa eks Mentan itu telah memberikan uang kepada Firli Bahuri senilai total Rp1,3 miliar. SYL menyebut uang tersebut sebagai bentuk persahabatan dirinya dengan Firli.

Uang senilai Rp1,3 miliar itu diserahkan dua kali. Yakni Rp500 juta dalam bentuk valuta asing (valas) di GOR Bulu Tangkis Mangga Besar, Jakarta Barat. Sedangkan, Rp800 juta melalui Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar, yang juga merupakan saudara SYL.

(ABK)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Bank Jago Tbk buka suara terkait dugaan pembobolan dana nasabah senilai Rp1,3 miliar yang dilakukan oknum eks pegawai Bank Jago. Corporate Communication Bank Jago, Marchelo menjelaskan, pihaknya akan selalu berkomitmen penuh dalam menjamin keamanan data dan dana nasabah.

"Keamanan dana dan data nasabah merupakan prioritas utama pihaknya. Untuk itu, Bank Jago menerapkan proses manajemen risiko dan strategi anti-fraud sebagai langkah mitigasi atas tindakan penyimpangan yang dilakukan pihak internal maupun eksternal," kata Marchelo di Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Melalui langkah tersebut, kata dia, Bank Jago berhasil mendeteksi tindakan fraud sejak dini, melakukan pemeriksaan, dan secara proaktif melaporkan tindakan penyimpangan kepada kepolisian untuk diproses. Menurut Marchelo, Bank Jago mengapresiasi kepolisian atas tindak lanjut pelaporan dan langkah yang telah dilakukan dan menyerahkan sepenuhnya kepada kepolisian untuk proses hukumnya.

"Langkah tegas ini merupakan bentuk komitmen untuk menjaga keamanan dana dan data nasabah serta memberikan efek jera pelaku tindakan fraud. Bank Jago menjamin tidak ada nasabah yang dirugikan atau nasabah mengalami kehilangan, dan kami melakukan mitigasi untuk mencegah tindakan serupa terjadi di masa depan," tutur Marchelo.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya menangkap pegawai bank digital berinisial IA (33 tahun) yang menguras dana nasabah dari 112 rekening yang telah dibekukan. Akibatnya, bank merugi senilai Rp 1,3 miliar.

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan, kasus pembobolan tersebut bermula ketika IA yang masih berstatus contact center specialist mengakses sistem Bank Jago. "Sekitar tanggal 18 Maret 2023 hingga 31 Oktober 2023 telah terjadi dugaan penyalahgunaan hak akses pada sistem yang dimiliki Bank Jago," katanya.

Diduga pelaku membuka 112 rekening nasabah yang sudah terblokir akibat berbagai hasil tindak pidana. Kemudian, dana yang berada di akun atau rekening tersebut dipindahkan ke rekening penampung yang telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh terlapor.

Atas perbuatannya, IA disangkakan dengan Pasal 30 ayat (1) juncto Pasal 46 ayat (1) dan atau Pasal 32 ayat (1) juncto Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Ia juga terancam dijerat Pasal 81 UU Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana dan/atau Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)