JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto mengungkapkan bahwa kasus yang menjerat eks Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri kini sudah memasuki tahap finishing atau penyelesaian akhir.

"Gelar perkara kasus Pak Firli, sudah finishing," kata Karyoto saat diwawancarai di Jakarta Barat, Rabu (30/10/2024) malam.

Meskipun demikian, ia belum memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai proses gelar perkara tersebut, yang terkait dengan dugaan suap terhadap mantan Menteri Pertanian Syahril Yasin Limpo (SYL).

Karyoto juga tidak mengungkap kapan Firli akan dipanggil untuk diperiksa dalam kasus ini, menjawab singkat, "Nanti ya, nanti."

Sementara itu, diketahui bahwa sebanyak 160 saksi telah diperiksa penyidik dalam kasus dugaan pemerasan dan pertemuan Firli Bahuri dengan Syahrul.

Dalam perkara dugaan pemerasan, di mana Firli berstatus tersangka, Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya telah memeriksa 123 saksi.

"Total saksi-saksi yang telah dilakukan pemeriksaan sebanyak 123 saksi. Total ahli yang dilakukan pemeriksaan sebanyak 11 orang,” ungkap Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak saat dikonfirmasi, Selasa (1/10/2024).

Polisi juga tengah mendalami dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Terkait dengan dugaan pertemuan dengan SYL, status Firli masih sebagai saksi, meskipun status perkara telah ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan.

Sejauh ini, penyidik telah memeriksa 37 orang dalam konteks dugaan pertemuan Firli dengan SYL.

“Polri tujuh orang, KPK 16 orang, Kementan 10 orang, sipil empat orang,” ungkap Ade. Penyidik juga telah memeriksa dua ahli, yaitu ahli hukum pidana dan hukum acara pidana, terkait dugaan pertemuan Firli dengan SYL.

Dalam kedua kasus tersebut, polisi menerapkan Pasal 12 e dan/atau Pasal 12 B atau Pasal 11 UU Tipikor juncto Pasal 65 KUHP, serta Pasal 36 juncto Pasal 65 Undang-Undang KPK RI. Kini, penyidik akan kembali menjadwalkan pemeriksaan Firli di Polda Metro Jaya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto berjanji akan menuntaskan kasus yang menjerat eks Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri dan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.

“Insya allah, semuanya, termasuk Pak Firli, nanti segera kita selesaikan, hutang saya itu,” kata Karyoto saat ditemui di Masjid Al Kautsar Polda Metro Jaya, Jumat (11/10/2024).

Dia tidak berbicara banyak mengenai perkara yang menjerat Firli.

Hanya saja, Karyoto memastikan bahwa Alexander akan mendatangi Polda Metro Jaya untuk menjalani klarifikasi.

“Pak Alex sedianya, seharusnya hari ini (Jumat) minta klarifikasi. Beliau menunda, karena ada perjalanan dinas,” ujar Karyoto.

“Sesuai alasan yang batas wajar, ya kami berikan kesempatan. Nanti, di lain waktu, dia akan mendatangi Polda Metro untuk memberikan klarifikasi,” lanjutnya.

Untuk diketahui, polisi tengah menyelidiki kasus dugaan pertemuan Alexander Marwata dengan eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto.

Sejauh ini, Ditreskrimsus Polda Metro Jaya telah memeriksa 23 saksi, termasuk Eko sebanyak dua kali.

Kini, polisi menjadwalkan pemeriksaan perdana Alexander Marwata pada Selasa (15/10/2024).

Sementara itu, sebanyak 160 saksi telah diperiksa penyidik terkait kasus dugaan pemerasan dan pertemuan eks Firli Bahuri dengan eks Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Dalam perkara dugaan pemerasan oleh Firli sebagai tersangka, Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya sudah memeriksa 123 saksi.

“Total saksi-saksi yang telah dilakukan pemeriksaan sebanyak 123 saksi. Total ahli yang dilakukan pemeriksaan sebanyak 11 orang,” ungkap Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak saat dikonfirmasi, Selasa (1/10/2024).

Polisi juga tengah mendalami dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Sementara berkait perkara dugaan pertemuan dengan SYL, Firli masih berstatus sebagai saksi. Hanya saja, status perkara telah ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan.

Sejauh ini, penyidik telah memeriksa 37 orang dalam perkara dugaan pertemuan Firli dengan SYL.

“Polri tujuh orang, KPK 16 orang, Kementan 10 orang, sipil empat orang,” ungkap Ade.

Sedangkan, penyidik telah memeriksa dua ahli, yakni ahli hukum pidana dan hukum acara pidana, terkait dugaan pertemuan Firli dengan SYL.

Dalam dua kasus tersebut, polisi menerapkan Pasal 12 e dan atau Pasal 12 B atau Pasal 11 UU Tipikor juncto Pasal 65 KUHP. Ada juga Pasal 36 juncto Pasal 65 Undang Undang KPK RI.

Kini, penyidik bakal kembali menjadwalkan Firli untuk menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya.

Hanya saja, polisi belum mengungkap kapan pemeriksaan berlangsung.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisaris Jenderal Purnawirawan Firli Bahuri seolah tersandera. Hampir satu tahun eks Ketua KPK itu berstatus tersangka, tetapi proses hukum perkaranya berjalan sangat lambat.

Firli ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi dari eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo pada 29 November 2024. Kasusnya ditangani oleh penyidik Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya.

Penetapan tersangka berawal dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ajudan Syahrul bernama Panji Harjanto. BAP dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang dengan terdakwa Syahrul sendiri.

Sebelumnya, Syahrul diseret ke meja hijau atas kasus tindak pidana korupsi.

Ia dinilai bersalah melakukan pemerasan, penyalahgunaan kekuasaan, dan penyuapan yang melibatkan kontrak-kontrak kementerian dengan penyedia barang dan jasa.

Dalam BAP Panji, terungkap bahwa Firli sempat meminta uang senilai Rp 50 miliar kepada Syahrul.

Terungkap pula dari mulut Syahrul dalam sidang lainnya bahwa mantan menteri pada pemerintahan Joko Widodo itu pernah mengirimkan uang kepada Firli sebanyak dua kali, yakni masing-masing senilai Rp 500 juta dan Rp 800 juta.

Uang Rp 500 juta diserahkan dalam bentuk valuta asing melalui ajudan pada saat keduanya bermain bulu tangkis di lapangan bulu tangkis. kawasan Jakarta Barat pada Desember 2022.

Sementara uang Rp 800 juta diserahkan melalui Kapolrestabes Semarang Kombes (Pol) Irwan Anwar, beberapa waktu kemudian. Irwan diketahui merupakan saudara Syahrul.

Kasus TPPU

Setelah Firli ditetapkan sebagai tersangka, pada Desember 2024 penyidik Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya kembali merilis bahwa pihaknya juga tengah menyelidiki kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) pada Firli.

Salah satu temuan kuat dalam penyelidikan itu adalah beberapa aset tanah dan bangunan milik Firli di Jakarta dan Yogyakarta.

Aset itu tak terdaftar dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Hanya saja, sejauh ini polisi belum mengumumkan apakah status perkara TPPU itu sudah masuk ke dalam penyelidikan atau belum.

Polisi memastikan kasus pemerasan dan dugaan TPPU akan dalam berkas yang terpisah.

Belum habis polisi menyelidiki dua perkara itu, polisi kembali merilis bahwa pihaknya juga tengah mengusut laporan terhadap Firli atas kasus dugaan pertemuan dengan pihak yang berperkara.

Laporan itu merujuk pada pertemuan Firli dengan Syahrul Yasin Limpo di lapangan bulu tangkis di kawasan Jakarta Barat pada Desember 2022, tempat diduga Syahrul menyerahkan uang Rp 500 juta kepada Firli dalam bentuk valuta asing.

Pada Agustus 2024, polisi mengumumkan status kasus dugaan pertemuan Firli dengan SYL telah ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan.

Terbaru, polisi mengungkapkan, sebanyak 160 saksi diperiksa penyidik terkait kasus dugaan pemerasan dan pertemuan Firli dan SYL.

Tak hanya itu, polisi juga memeriksa 11 saksi ahli untuk kasus pemerasan dan dua saksi ahli untuk kasus dugaan pertemuan dengan SYL.

Sejauh ini, polisi belum menahan Firli meski eks Kapolda Sumatera Selatan telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemerasan terhadap SYL.

Tidak ideal

Menurut pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memang tidak ada batas waktu untuk proses penyidikan pada suatu peristiwa pidana.

Meski begitu, proses pengusutan tiga perkara yang menjerat Firli terkesan jalan di tempat sehingga publik mempertanyakan kinerja dari kepolisian.

“Ini tidak ideal, seperti sengaja memperlambat membuat orang lupa. Ini tidak boleh terjadi. Apalagi, FB adalah penegak hukum yang memanfaatkan kedudukannya melakukan perbuatan tercela yang melanggar hukum,” kata Abdul saat dihubungi Kompas.com, Rabu (2/10/2024).

Karena tidak ada batas waktu proses pengusutan suatu peristiwa pidana, Abdul menilai, polisi harus segera memberikan kepastian hukum dengan langkah penahanan dan peningkatan status perkara.

“Secara teknis yuridis, peristiwa pidananya sudah jelas. Seharusnya sudah disidangkan. Solidaritas korsa harus dikesampingkan,” tegas Abdul.

Tersandera

Walaupun tidak ada batas waktu sebuah penyidikan, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhamad Isnur mengingatkan bahwa dalam pengusutan suatu peristiwa pidana harus menerapkan prinsip sederhana, cepat, dan murah.

Apabila terkesan lambat, opini publik akan berkembang sehingga berasumsi kasus Firli sebagai “mainan” aparat kepolisian belaka.

“Seperti apa mainannya? Mainannya adalah bagian dari sandera politik. Maka, harusnya segera diselesaikan penyidikannya dan dilimpahkan ke kejaksaan untuk membuktikan bahwa ini adalah bagian dari keseriusan penyidikan,” kata Isnur kepada Kompas.com, Rabu.

Kenyataannya, jangankan duduk di kursi pesakitan, sampai detik ini polisi belum menahan Firli.

Sejumlah pertanyaan yang muncul dalam benak masyarakat pun tak terhindarkan. Alhasil, publik hanya bisa berasumsi negatif kepada kepolisian.

“Kenapa enggak dilimpahkan? Pertanyaan, apa yang ditunggu? Apa alasan menunda proses ini? Apakah menunggu, misalnya, pergantian Presiden, menunggu Pilpres, menunggu hasil Pemilu. Kan itu banyak momentum politik. Nah, ini yang menjadi pertanyaan,” ungkap Isnur.

Seyogianya, polisi harus menyingkirkan jiwa korsa dalam pengusutan kasus Firli. Oleh karena itu, profesionalisme dalam kasus ini sangat dipertaruhkan.

"Ini kan juga pertaruhan di mata internasional. Sejauh mana investigator polisi di Indonesia itu bekerja cepat. Masa pekerjaannya doang sampai menunggu setahun? Kan itu jadi pertanyaan,” ujar Isnur.

"Ini polisi mampu enggak sih? Di mata ini ya, di mata forum internasional kepolisian. Itu jadi pertanyaan kan,” kata dia lagi.

Dengan begitu, YLBHI mendesak Kapolda Metro Jaya Irjen (Pol) Karyoto beserta jajaran untuk mempercepat proses hukum Firli agar bisa dibuktikan di meja hijau.

Bisnis.com, JAKARTA — Polda Metro Jaya memastikan bakal kembali memeriksa Firli Bahuri eks Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang diduga melangar Pasal 36 juncto 65 UU KPK.

Pasal 36 UU KPK itu mengatur tentang larangan anggota KPK bertemu langsung dengan tersangka atau pihak yang berhubungan dengan perkara tindak pidana korupsi.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak. Hanya saja, menurutnya, jadwal pemeriksaan tersebut belum bisa diungkapkan secara detail.

"FB akan diperiksa dan dimintai keterangannya kembali. Kapan waktunya, nanti akan kita update," ujarnya di Jakarta, Selasa (1/10/2024).

Dia juga menambahkan, sejauh ini pihaknya masih melakukan serangkaian proses penyidikan untuk melengkapi berkas perkara kasus yang menjerat mantan pimpinan lembaga antirasuah tersebut.

"Masih dilengkapi penyidik, koordinasi efektif terus dilakukan tim penyidik dengan JPU pada Kantor Kejati DKI Jakarta," imbuhnya.

Dalam perkara ini, penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya telah memeriksa 37 saksi mulai dari anggota Polri, KPK, Kementan RI hingga sipil.

"Terhadap penanganan perkara dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 Jo 65 UU KPK RI dengan terlapor FB. Total yang telah diperiksa 37 dan dua ahli hukum," pungkas Ade Safri.

Sebagai informasi, Firli juga diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 12 e dan atau Pasal 12B dan atau Pasal 11 UU Tipikor Juncto Pasal 65 KUHP.

Ancaman maksimal dalam perkara tersebut yakni hukuman penjara seumur hidup. Adapun, dalam kasus ini kepolisian telah memeriksa 123 saksi dan telah meminta keterangan kepada 11 ahli.

JAKARTA, KOMPAS.com- Sudah hampir satu tahun Polda Metro Jaya menetapkan eks Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri sebagai tersangka atas kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor).

Penetapan tersangka diumumkan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya dalam jumpa pers hampir menjelang tengah malam, yakni Rabu (22/11/2024).

Setidaknya penyidik tengah mengusut dua laporan polisi yang menjerat Firli, yaitu dugaan tipikor berupa pemerasan terhadap eks Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) serta tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan pertemuannya dengan SYL di sebuah lapangan badminton.

Lalu, bagaimana perkembangan tiga perkara tersebut?

Tipikor

Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak mengungkapkan, berkas perkara kasus dugaan tipikor Firli sebenarnya sudah lengkap.

Penyidikan segera melimpahkan kembali berkas perkara kepada jaksa penuntut umum (JPU).

“(Tetapi) hanya tinggal beberapa petunjuk atau hasil koordinasi dengan JPU yang (harus) kami penuhi daan saat sedang berproses,” kata Ade di Cikeas Udik, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Selasa (13/8/2024).

Dalam kesempatan berbeda, Ade pernah mengatakan, penyidik masih menyelidiki dugaan TPPU yang dilakukan Firli.

Ade bilang, kasus dugaan TPPU Firli nantinya bakal berbeda berkas dengan kasus dugaan pemerasan SYL.

"TPPU-nya dalam berkas terpisah," kata Ade Safri.

Kasus dugaan tipikor berupa pemerasan yang menjerat Firli bermula ketika Polda Metro Jaya menerima pengaduan masyarakat pada Sabtu (12/8/2023).

Kepolisian kemudian mengeluarkan surat perintah pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket) pada Selasa (15/8/2023).

Setelah memeriksa sejumlah saksi dan mengantongi alat bukti, polisi menetapkan Firli sebagai tersangka dugaan kasus pemerasan terhadap SYL.

Sementara, kasus dugaan TPPU merupakan pengembangan atas kasus dugaan pemerasan sehingga penyidik memutuskan untuk memisahkan berkas perkara.

Pertemuan dengan SYL

Mengenai laporan polisi soal kasus dugaan pertemuan Firli dengan SYL di sebuah lapangan badminton, polisi telah melaksanakan gelar perkara.

Hasilnya, status perkara ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan.

“Sedangkan LP (laporan polisi) kedua terkait Pasal 36 Undang-Undang KPK, sudah dilakukan gelar perkara, (hasilnya) naik ke penyidikan penanganan perkara aquo,” tegas Ade.

Ketika kasus dugaan pemerasan dikembangkan Polda Metro Jaya, beredar foto di media sosial soal pertemuan Firli dan SYL di lapangan bulutangkis Tangkis, Jakarta Barat.

Dalam foto itu, Firli terlihat sedang mengobrol dengan SYL mengenakan setelan olahraga, sedangkan SYL mengenakan batik berwarna coklat beserta jeans.

Pertemuan itu diduga SYL sedang menyerahkan uang kepada Firli.

"Itu materi penyidikan ya, tetapi pada prinsipnya, dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi, setidaknya kami dari tim penyidik menemukan fakta penyidikan, terjadi beberapa kali pertemuan dan diduga penyerahan uang," kata Ade.

4 alat bukti

Penyidik Polda Metro Jaya telah mengantongi empat alat bukti terkait kasus yang menjerat Firli.

Hanya saja, polisi tidak menjelaskan lebih lanjut apakah empat alat bukti tersebut terkait kasus dugaan tipikor atau perkara pertemuannya dengan SYL di lapangan badminton.

“Hasil gelar perkara, bukan hanya dua alat bukti, tapi empat alat bukti yang sudah dikantongi oleh tim penyidik Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya,” ungkap Ade. .

Kejati DKI belum terima berkas

Kasus pemerasan yang diduga dilakukan oleh Firli hingga kini masih mandek di Polda Metro Jaya.

Pihak kejaksaan hingga kini belum menerima berkas perkara Firli yang sebelumnya dikembalikan ke penyidik kepolisian untuk dilengkapi.

“Tanyakan penyidik kenapa belum dikirim,” ujar Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Rudi Margono saat ditemui, Jumat (9/8/2024).

Menurut Rudi, kejaksaan sudah memberikan sejumlah instruksi kepada penyidik mengenai kekurangan yang harus dilengkapi dalam berkas perkara.

Salah satunya mengenai penguatan alat-alat bukti yang terkait dengan unsur pelanggaran Firli Bahuri.

“Ya alat bukti terkait, dengan penguatan alat bukti masing-masing unsur misalkan. Tapi perkembangannya silakan tanyakan penyidik,” kata Rudi.

“Karena ini masih ranah penyidikan alangkah baiknya disampaikan ke penyidik. Sekarang kewenangan ada di penyidik,” sambungnya.

Janji usut tuntas

Ade memastikan, proses penyidikan terhadap kasus yang menjerat Firli masih terus berjalan.

Penyidikan dilakukan oleh Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dan Dittipikor Bareskrim Polri.

“Ini kami pastikan bahwa penyidikan perkara aquo masih terus berjalan. Dan kami pastikan berjalan profesional, transparan dan akuntabel,” ujar Ade.

“Dan kami janjikan penyidikan dalam penanganan perkara aquo akan berjalan secara profesional, transparan dan akuntabel. Profesional artinya transparan dan tuntas,” lanjut dia.

Meski begitu, hingga kini Firli tak ditahan atas beberapa kasus yang membelitnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Polda Metro Jaya menyampaikan perkara baru yang menjerat mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri telah naik ke tahap penyidikan.

Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan perkara yang telah ditingkatkan menjadi penyidikan itu terkait dengan Pasal 36 UU KPK.

Pasal 36 UU KPK itu mengatur tentang larangan anggota KPK bertemu langsung dengan tersangka atau pihak yang berhubungan dengan perkara tindak pidana korupsi.

"LP [laporan polisi] kedua terkait pasal 36 UU KPK sudah dilakukan gelar perkara naik ke penyidikan saat ini sedang berproses dan tidak ada penanganan perkara aquo," ujarnya kepada wartawan, Selasa (13/8/2024).

Ade menekankan pihaknya tidak memiliki kendala dalam menangani perkara ini meskipun sudah berjalan hampir sembilan bulan Firli ditetapkan sebagai tersangka.

"Jadi ada dua berkas yang saat ini dilakukan penyidikan oleh tim penyidik subdit tipikor Ditreskrimsus PMJ bersama dengan tim penyidik tipikor Bareskrim Polri, dan kami pastikan tidak ada kendala ataupun hambatan dalam penanganan perkara," tambahnya.

Meski demikian, Ade enggan mengungkapkan terkait dengan peluang Firli diperiksa kembali dalam dua kasus tersebut.

"Nanti kita update [soal pemanggilan Firli kembali]," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto mengakui proses pemberkasan perkara Firli berjalan lambat. Sebab, penyidik kepolisian hanya berfokus pada pasal pemerasan dan suap yang diduga dilakukan Firli Bahuri.

Padahal, berdasarkan petunjuk Jaksa Penuntut Umum (JPU) pemberkasan tidak boleh setengah-setengah.

"Pada prinsipnya dalam asas hukum pidana kami tidak boleh mencicil perkara karena memang kemarin pasal 36 agak belakang. Kita fokus kemarin di pasal pemerasan dan dugaan suap," ujarnya di Polda Metro Jaya, Jumat (5/7/2024).

Dengan demikian, Karyoto mengakui pemberkasan perkara yang menjerat Firli untuk dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta berjalan dengan lambat.

"Kita sudah koordinasi dengan jaksa kembali bahwa kita tidak boleh mencicil perkara. Oleh karenanya, agak lambat. Tapi kita akan tuntaskan dua-duanya sekaligus mohon waktu semuanya perlu koordinasi," pungkas Karyoto.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Polda Metro Jaya meningkatkan ke tahap penyidikan kasus pertemuan eks Ketua KPK Firli Bahuri dengan eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) di GOR Badminton, Jakarta Barat pada 2 Maret 2024. Firli pun sebelumnya telah berstatus tersangka di kasus dugaan pemerasan terhadap SYL.

"Terkait pasal 36 UU KPK sudah dilakukan gelar perkara naik ke penyidikan saat ini sedang berproses dan tidak ada penanganan perkara a quo," kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Ade Safri Simanjuntak saat ditemui di lapangan Satlat Korbrimob Polri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Selasa (13/8/2024).

Pasal 36 UU KPK huruf a menyebut pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilarang mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani KPK dengan alasan apa pun.

Ade Safri menjelaskan ada dua laporan polisi yang dilakukan dalam berkas terpisah. Pertama, Tipikor sebagaimana dalam pasal 12 e atau 12 b atau pasal 11 jo pasal 65 KUHP dan Kedua laporan polisi tentang tindak pidana terkait pasal 36 UU KPK.

"Saat ini semua berprogres dan progres baik tidak ada hambatan atau kendala dalam penyidikan penanganan perkara a quo," katanya.

Ade Safri juga menjamin kasus tersebut dipastikan berjalan profesional, transparan, dan akuntabel. Mantan Kapolresta Surakarta juga menjabarkan untuk kasus Tipikor dalam pasal 12 e atau 12 b atau pasal 11 jo pasal 65 KUHP sudah lengkap.

"Hanya tinggal beberapa petunjuk atau hasil koordinasi dengan JPU yang kita penuhi dan saat ini sedang berproses, " ucap dia.

Sebelumnya Polda Metro Jaya menyebut putusan vonis terhadap mantan SYL tidak akan mempengaruhi proses penyidikan kasus eks Ketua KPK RI, Firli Bahuri. Ade Safri juga menambahkan saat ini semua proses penyidikan masih tetap berjalan, termasuk pemanggilan tersangka Firli Bahuri.

“Tidak ada pengaruh sama sekali. Jadi penanganan perkara oleh penyidik KPK dengan penanganan perkara yang ditangani oleh Subdit Tipidkor memang peristiwanya beririsan. Tetapi masing-masing berjalan dengan aturan yang berlaku,” kata Ade di Jakarta, Senin (15/7/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kasus pemerasan yang diduga dilakukan oleh Eks Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri hingga kini masih mandek di Polda Metro Jaya.

Pihak kejaksaan hingga kini belum menerima berkas perkara Firli yang sebelumnya dikembalikan ke penyidik kepolisian untuk dilengkapi.

“Tanyakan penyidik kenapa belum dikirim,” ujar Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Rudi Margono saat ditemui, Jumat (9/8/2024).

Menurut Rudi, kejaksaan sudah memberikan sejumlah instruksi kepada penyidik mengenai kekurangan yang harus dilengkapi dalam berkas perkara.

Salah satunya mengenai penguatan alat-alat bukti yang terkait dengan unsur pelanggaran Firli Bahuri.

“Ya alat bukti terkait, dengan penguatan alat bukti masing-masing unsur misalkan. Tapi perkembangannya silakan tanyakan penyidik,” kata Rudi.

“Karena ini masih ranah penyidikan alangkah baiknya disampaikan ke penyidik. Sekarang kewenangan ada di penyidik,” sambungnya.

Adapun saat ini terdapat dua perkara berbeda terkait Firli Bahuri yang sedang ditangani Polda Metro Jaya.

Pertama adalah dugaan pemerasan terhadap Eks Mentan Syahrul Yasin Limpo.

Selain itu, Polda Metro Jaya juga mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) oleh Firli Bahuri, yang masih berkaitan dengan perkara pemerasan.

Atas dasar itu, kata Rudi, pelimpahan berkas dua perkara berbeda terkait Firli Bahuri sewajarnya dilaksanakan sekaligus.

“Substansi perkaranya untuk rasa keadilan harusnya bersama-sama. Ibaratnya tidak ada perkara yang dicicil, sepanjang alat buktinya mendukung. Sehingga tidak melanggar HAM,” pungkasnya.

Sebagai informasi, Polda Metro Jaya menetapkan Firli sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) pada 22 November 2023.

Firli Bahuri diduga melanggar Pasal 12 e dan atau Pasal 12 B dan atau Pasal 11 UU Tipikor juncto Pasal 65 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman penjara seumur hidup.

Namun, sejak penetapan tersangka sampai dengan saat ini, Polda Metro Jaya tidak kunjung menahan Firli Bahuri tanpa alasan yang jelas.

Polda Metro Jaya justru menyatakan bahwa penyidik sedang menelusuri perkara lain yang menjerat Firli.

"Kami sudah mengantongi alat bukti yang mendukung," ungkap Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes (Pol) Ade Safri Simanjuntak, Jumat (19/7/2024).

Selain itu, lanjut Ade, penyidik juga telah memeriksa seluruh saksi yang diduga mengetahui perkara itu.

Meski tak menyebutkan secara gamblang, Polda Metro disinyalir tengah mendalami kasus soal TPPU dan dugaan bahwa Firli pernah bertemu pihak yang berperkara semasa menjabat Ketua KPK.

"Intinya, selain perkara terkait pemerasan, kami sedang melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap beberapa kasus," tutur Ade saat ditanya apakah kasus yang diselidiki terkait TPPU.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD tidak hanya mengkritisi kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetapi juga Dewan Pengawas KPK.

Menurut Mahfud, Dewas KPK juga tidak memiliki gigi hasil dari revisi Undang-Undang (UU) yang melemahkan KPK secara keseluruhan.

Namun, dia secara khusus mengkritisi kinerja Dewas KPK periode 2019-2024 yang dinilainya bekerja setelah ada putusan bahwa pimpinan atau komisioner KPK terbukti melakukan pelanggaran terhadap hukum.

“Dewasnya tidak punya gigi. Dewas itu kan bukan lalu bekerja membuat keputusan kalau sudah tahu orang dihukum,” ujar Mahfud di Podcast Terus Terang mahfud MD yang tayang di kanal YouTube Mahfud MD Official, dikutip pada Rabu (7/8/2024).

Mahfud pun menyebut soal kasus Firli Bahuri yang dijatuhi vonis melakukan pelanggaran etik setelah mantan ketua KPK itu ditetapkan tersangka oleh Polda Metro Jaya.

“Seperti Firli itu dijatuhi hukuman sesudah tahu Firli itu tersangka. Sebelum itu, laporannya sudah banyak. Nah itu dewasnya tidak jalan,” katanya.

Sebagaimana diketahui, Dewas KPK memutuskan Firli Bahuri terbukti telah melanggar kode etik dan pedoman perilaku terkait pertemuan dengan eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) dan sejumlah perkara lainnya.

Firli disebut terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku. Firli dinilai telah melanggar Pasal 4 ayat (2) huruf a atau Pasal 4 ayat (1) huruf j dan Pasal 8 ayat e Peraturan Dewas KPK Nomor 3 Tahun 2021.

Atas perbuatannya, pensiunan jenderal bintang tiga Polri itu pun dijatuhi sanksi berat berupa diminta untuk mengajukan pengunduran diri sebagai pimpinan KPK.

Keputusan itu dibacakan dalam sidang etik yang digelar secara terbuka di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi, Jakarta pada 27 Desember 2023.

Menariknya, Firli Bahuri memang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya atas kasus dugaan pemerasan terkait penanganan perkara korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan) yang menjerat eks Mentan SYL.

Penetapan tersangka terhadap Firli Bahuri itu diumumkan Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak pada 22 November 2023.

KPK terpuruk

Sebelumnya, Mahfud menyebut bahwa analisis yang berkembang di publik, KPK diduga semakin terpuruk karena dijadikan alat oleh kekuasaan untuk menghajar lawan politik sekaligus melindungi teman politik.

“KPK kini ditengarai menjadi alat untuk menghajar lawan politik penguasa sekaligus melindungi teman politik penguasa. Sejumlah kasus didiamkan, kasus lainnya diangkat dan disidik untuk memberangus pihak yang bersebrangan dengan penguasa,” ujar Mahfud.

Mahfud mengatakan, pendapat tersebut berkembang di publik karena sudah banyak menteri yang kebetulan punya kepentingan politik yang tidak sejalan dengan penguasa divonis. Tetapi, menteri yang sudah diperiksa KPK atau Kejaksaan Agung tidak diproses karena diduga memiliki kesamaan politik dengan penguasa.

“Kenapa analisis muncul? Karena enggak pernah jelas, sesudah diperiksa sekian belas jam ini apa masalahnya kan gitu kan, kok hilang. Lalu, tiba-tiba melakukan kartelisasi politik misalnya lalu menjadi selamat gitu,” katanya.

Dia pun menyebut kasus dugaan korupsi pengadaan menara BTS 4G di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) yang menjerat eks Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Jhonny G Plate. Serta kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertania (Kementan) yang menjerat Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL). Keduanya merupakan politikus Partai Nasdem.

Menurut Mahfud, pendapat yang berkembang adalah kasus itu mencuat karena Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bersikeras mencalonkan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

“Tetapi bahwa korupsi itu terbukti di pengadilan, terbukti karena saya ikut membaca itu kasus itu. Cuma persoalannya kenapa tidak dulu-dulu kan gitu atau kenapa sekarang. Kementerian lain yang juga ada gitu kok tidak ditindak. Kan itu menjadi pertanyaan baik kepada Kejaksaan maupun KPK,” ujarnya.

Ditambah lagi, menurut Mahfud, tiba-tiba muncul kasus lama yang mengindikasikan pemberantasan korupsi di KPK itu tebang pilih. Meskipun, diakuinya bahwa pemberantasan korupsi tetap berjalan.

“Nah, mungkin dimunculkan lagi itu bukan KPK disuruh tapi dibiarkan, oh iya saya masih punya ini, nih kalau sekarang dibuka pasti ini dibiarkan karena secara politik enggak sejalan dibuka lagi, kan bisa begitu. Tidak selamanya diminta karena KPK sudah punya tumpukan kasus tentang orang-orang itu yang dulu tertunda,” katanya.

Mahfud pun berpandangan bahwa KPK semakin terpuruk karena Undang-Undang (UU)-nya direvisi sehingga kekuasaan yang dimiliki lembaga antirasuah tersebut dilemahkan.

“Karena KPK itu Undang-Undangnya bagus, siapa pun yang masuk ke situ menjadi kuat, Agus Rahardjo kuat, Antasari Azhar kuat, Taufiqurrahman Ruki kuat, yang lain-lain Abraham Samad kuat karena Undang-Undangnya bagus saat itu, belum dipereteli,” katanya.

“Begitu diganti yang sekarang ini, yang KPK sesudah undang-undangnya diubah lalu tampil timnya dengan segala hormat Pak Firli dan timnya itu kan jadi kacau komisionernya kayak gitu. Dewasnya tidak punya gigi,” ujar Mahfud melanjutkan.

Jakarta: Pegiat Antikorupsi Herdiansyah Hamzah Castro kecewa dengan penegakan hukum di Polda Metro Jaya. Pasalnya, kasus penerimaan gratifikasi, suap, dan pemerasan oleh mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri terhadap eks Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) tak kunjung selesai.

"Inilah anehnya Polda Metro, mempertontonkan buruknya penegakan hukum," kata Herdiansyah kepada Medcom.id, Senin, 22 Juli 2024.

Herdiansyah mengatakan sedari awal dia sudah mencurigai kasus Firli tidak akan tuntas. Dia mengendus akan terjadi tukar menukar alias barter perkara antara KPK dengan Polda Metro.
"Kasus Firli pada akhirnya "sengaja" diendapkan dan dibiarkan menguap begitu saja," ujar pakar hukum dari Universitas Mulawarman itu.

Akibat penegakan hukum yang tak beres ini, citra polisi disebut benar-benar buruk di mata publik. Maka itu, dia mewajarkan bila kepolisian kehilangan public trust atau kepercayaan masyarakat.

Untuk diketahui, Polda Metro Jaya telah mengirimkan berkas perkara tahap 1 tersangka Firli ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta pada Jumat, 15 Desember 2023 pukul 09.30 WIB. Tumpukan berkas perkara eks pucuk pimpinan lembaga antirasuah itu setinggi 0,85 meter.

Setelah diteliti dan dinilai belum lengkap, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati DKI Jakarta mengembalikan berkas perkara tersangka Firli Bahuri ke Polda Metro Jaya pada Kamis, 28 Desember 2023. Pelimpahan itu disertai dengan petunjuk terhadap kelengkapan formil maupun materiil yang harus dilengkapi oleh penyidik.

Lalu, Polda Metro melimpahkan kembali berkas tersebut ke Kejati DKI pada Rabu, 24 Januari 2024. Masih belum lengkap, Kejati mengembangkan lagi berkas Firli ke Polda Metro pada 2 Februari 2024. Hingga kini, berkas itu masih di tangan penyidik.

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak sempat merespons mengenai perkembangan berkas perkara Firli. Dia mengaku telah berkoordinasi dengan JPU terkait pemenuhan berkas perkara tersebut.

"Kordinasi efektif akan terus kita lakukan dengan JPU, bahkan beberapa waktu yang lalu juga kita melakukan koordinasi dengan JPU terkait dengan pemenuhan dari petunjuk P-19 ataupun hasil koordinasi yang dituangkan dalam pihak koordinasi dengan pihak JPU," kata Ade di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Jumat, 21 Juni 2024.

Dia tidak memastikan target pelimpahan kembali berkas perkara Firli. Dia hanya menyebut secepatnya dilimpahkan ke Kejati DKI Jakarta.

"Kita akan penuhi semua petunjuk P-19 maupun hasil koordinasi dengan JPU Kejati DKI Jakarta," ucap Ade.

Namun, hingga sebulan berlalu belum ada perkembangan dari kasus yang menjerat eks pimpinan KPK ini. Terutama, pengembalian berkas perkara ke Kejati DKI, agar Firli Bahuri segera disidang. Terlebih, SYL sendiri telah divonis 10 tahun penjara atas kasus yang ditangani KPK.

Firli ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis, 23 November 2023. Firli tidak ditahan, namun dicegah dan tangkal (cekal) ke luar negeri. Teranyar, dia tertangkap kamera tengah bermain badminton.

Firli dijerat Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 huruf B, atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 KUHP. Dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup.

(LDS)

Bisnis.com, JAKARTA - Hampir 8 bulan menyandang status sebagai tersangka dalam kasus pemerasan di Kementerian Pertanian (Kementan), Firli Bahuri masih belum ditahan dan bebas bermain badminton dengan The Minions.

Adapun, Firli telah ditetapkan menjadi tersangka oleh Polda Metro Jaya sejak Rabu (22/11/2023). Firli jadi tersangka lantaran diduga melakukan pemerasan saat menangani kasus di Kementerian Pertanian.

Tercatat, dalam waktu hampir delapan bulan itu Firli telah beberapa kali diperiksa oleh penyidik gabungan Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri. Paling baru, Firli juga sempat dipanggil penyidik pada Senin (26/2/2024). Namun, Firli tidak dapat menghadiri pemeriksaan lantaran harus menghadiri suatu agenda.

Belakangan, rekaman Firli yang bermain dengan Kevin Sanjaya dan Marcus Gideon viral di media sosial X dan langsung menjadi perbincangan publik. Permainan itu berlangsung di GOR Djarum, Jakarta Barat.

Terkait dengan hal ini, Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak tidak terlalu menanggapi soal Firli yang bermain badminton tersebut.

Meskipun begitu, Ade menegaskan bahwa pihaknya tetap memastikan penyidikan terhadap Firli tuntas.

"Terkait itu mungkin bisa ditanyakan FB sendiri yang jelas penyidik serius menangani perkara yang dimaksud dan janjikan penyidikan profesional dan akuntabel. Profesional artinya prosedural dan tuntas kami jamin tuntas," kata Ade di Polda Metro Jaya, Jumat (19/7/2024).

Di samping itu, Ade juga menyatakan bahwa pihaknya telah memiliki alat bukti yang mendukung kasus Firli dalam perkara lainnya.

Berdasarkan catatan Bisnis, Polda Metro Jaya tengah melakukan pendalam terkait dengan dua perkara lainnya, yakni kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan terkait dengan Pasal 36 UU KPK.

Pasal 36 UU KPK itu mengatur tentang larangan anggota KPK bertemu langsung dengan tersangka atau pihak yang berhubungan dengan perkara tindak pidana korupsi.

Mantan Kabaharkam itu diduga telah melakukan tindakan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 12 e dan atau Pasal 12B dan atau Pasal 11 UU Tipikor Juncto Pasal 65 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman penjara seumur hidup.

"Jelas semua saksi dalam penanganan perkara yang pokok berjalan maupun yang perkara lain. Saksi semua sudah diperiksa dan mengantongi alat bukti yang mendukung," pungkasnya.

Kuasa Hukum Firli, Ian Iskandar menyampaikan bahwa jika kliennya bermain badminton tidak perlu menjadi persoalan. Sebab, kegiatan tersebut bukan perbuatan melawan hukum.

Dia juga meminta kepada seluruh pihak agar tidak menggiring opini negatif terkait kegiatan kliennya itu. Terlebih, Ian menegaskan bahwa Firli selalu mengikuti proses hukum yang ada.

"Ya kalau memang betul pak Firli yang main, mohon maaf tidak ada yang salah. Bukan merupakan perbuatan melanggar hukum. Beliau mengisi kegiatan semasa tidak menjadi ketua KPK melakukan kegiatan yang baik dan sehat," ujar Ian kepada wartawan, dikutip Rabu (16/7/2024).

Di sisi lain, eks Penyidik KPK Yudi Purnomo menilai Firli yang secara bebas bermain badminton bakal memberikan pandangan yang buruk terhadap penegakan hukumnya di Indonesia.

Terlebih, menurutnya, dalam fakta persidangan eks Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL), Firli diduga telah menerima aliran dana Rp1,3 miliar. Oleh sebab itu, dia mendorong Polisi segera menuntaskan kasus ini.

"Saya pikir di sinilah Polda Metro Jaya harus segera menuntaskan kasusnya, karena viralnya Firli Bahuri yang sedang bermain bulu tangkis akan menjadi preseden buruk," kata Yudi.

Alasan Berkas Perkara Firli Berjalan Lambat

Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto mengakui proses pemberkasan perkara Firli berjalan lambat. Sebab, penyidik kepolisian hanya berfokus pada pasal pemerasan dan suap yang diduga dilakukan Firli Bahuri.

Padahal, berdasarkan petunjuk Jaksa Penuntut Umum (JPU) pemberkasan tidak boleh setengah-setengah.

"Pada prinsipnya dalam asas hukum pidana kami tidak boleh mencicil perkara karena memang kemarin pasal 36 agak belakang. Kita fokus kemarin di pasal pemerasan dan dugaan suap," ujarnya di Polda Metro Jaya, Jumat (5/7/2024).

Perlu diketahui, Pasal 36 UU KPK mengatur tentang larangan anggota KPK bertemu langsung dengan tersangka atau pihak yang berhubungan dengan perkara tindak pidana korupsi.

Dengan demikian, Karyoto mengakui bahwa pemberkasan perkara yang menjerat Firli untuk dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta berjalan dengan lambat.

"Kita sudah koordinasi dengan jaksa kembali bahwa kita tidak boleh mencicil perkara. Oleh karenanya, agak lambat. Tapi kita akan tuntaskan dua-duanya sekaligus mohon waktu semuanya perlu koordinasi," pungkasnya.

Jakarta: Polda Metro Jaya tengah mengusut dua perkara baru, yang diduga melibatkan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri. Polisi sudah mengantongi alat bukti terkait perkara tersebut.

"Semua saksi dalam penanganan perkara yang pokok berjalan maupun yang perkara lain saksi semua sudah diperiksa dan penyidik mengantongi alat bukti yang mendukung ataupun men-support terkait dugaan tindak pidana terjadi," kata Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak kepada wartawan, Jumat, 19 Juli 2024.

Ade Safri menyebut sejumlah saksi sudah mulai diperiksa terkait dua perkara baru ini. Pekan depan, polisi akan memeriksa saksi ahli.
"Sudah dan ada beberapa saksi yang sudah dilakukan pemanggilan. Termasuk agenda pemeriksaan ahli juga dalam minggu ini dan minggu depan sudah kita agendakan," jelasnya.

Dua perkara baru yang tengah diusut tersebut adalah dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Ada juga perkara terkait Pasal 36 juncto Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

Polda Metro Jaya telah menetapkan Firli Bahuri sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan yang dilakukan pimpinan KPK terhadap mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Firli sendiri dijerat Pasal 12e atau Pasal 12B atau Pasal 11 UU 31/1999 yang telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Perubahan UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 KUHP.

"Menetapkan Saudara FB (Firli Bahuri) selaku ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi," kata Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Kamis, 23 November 2023.

Ade mengatakan, Firli diduga melakukan pemerasan, penerimaan gratifikasi dan penerimaan suap. Dugaan tindak pidana itu terkait dengan penanganan permasalahan hukum di Kementerian Pertanian.

"Berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya terkait penanganan permasalahan hukum di Kementerian Pertanian Republik Indonesia pada kurun waktu tahun 2020 sampai 2023," ujarnya.

(ADN)