Jakarta: Polda Metro Jaya masih melengkapi berkas perkara kasus dugaan pemerasan yang dilakukan Firli Bahuri. Proses tersebut diharapkan diselesaikan secepatnya.

"Secepatnya," kata Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimum) Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak kepada Medcom.id, Kamis, 8 Agustus 2024.

Ade menyampaikan upaya melengkapi berkas Frirli dilakukan sesuai petunjuk jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta. Sehingga, pemberkasan dinyatakan lengkap.
"Saat ini penyidik sedang memenuhi petunjuk P-19 dan hasil koordinasi dari JPU pada Kantor Kejati DKI Jakarta untuk melengkapi berkas perkara," ungkap dia.

Baca juga: Kasus Firli Mandek, Pakar: Polda Metro Pertontonkan Buruknya Penegakan Hukum

Ade Safri memastikan tak ada hambatan atau kendala dalam penanganan perkara mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut. Walau kita ketahui pemberkasan perkara terpantau sangat lama.

"Tidak ada hambatan atau kendala dalam penanganan perkara aquo. Saya jamin penyidikan atas penanganan perkara aquo berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel," ungkap Ade.

Polda Metro Jaya mengirimkan berkas perkara tahap 1 tersangka Firli ke Kejati DKI Jakarta pada Jumat, 15 Desember 2023 pukul 09.30 WIB. Berkas perkara setinggi 0,85 meter itu diteliti JPU dan dinilai belum lengkap.

Alhasil, Kejati DKI Jakarta mengembalikan berkas perkara tersebut ke Polda Metro Jaya pada Kamis, 28 Desember 2023. Pelimpahan itu disertai dengan petunjuk terhadap kelengkapan formil maupun materiil yang harus dilengkapi oleh penyidik alias P-19.

Lalu, Polda Metro melimpahkan kembali berkas tersebut ke Kejati DKI pada Rabu, 24 Januari 2024. Masih belum lengkap, Kejati mengembalikan lagi berkas Firli ke Polda Metro pada 2 Februari 2024. Hingga kini, 8 Agustus 2024 berkas itu masih di tangan penyidik.

Firli yang ditetapkan tersangka sejak Kamis, 23 November 2023 tak kunjung ditahan dan disidang. Padahal dia dijerat Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 huruf B, atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 KUHP, dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup.

Sementara itu, SYL telah divonis 10 tahun penjara dalam kasus yang ditangani KPK. Dalam persidangan SYL, terungkap bahwa eks Mentan itu telah memberikan uang kepada Firli Bahuri senilai total Rp1,3 miliar. SYL menyebut uang tersebut sebagai bentuk persahabatan dirinya dengan Firli.

Uang senilai Rp1,3 miliar itu diserahkan dua kali. Yakni Rp500 juta dalam bentuk valuta asing (valas) di GOR Bulu Tangkis Mangga Besar, Jakarta Barat. Sedangkan, Rp800 juta melalui Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar, yang juga merupakan saudara SYL.

(ABK)

Jakarta: Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo diminta menegur dan memberi peringatan keras kepada Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto. Hal ini karena Polda Metro Jaya tak kunjung menuntaskan kasus penerimaan gratifikasi, suap, dan pemerasan oleh Firli Bahuri terhadap Syahrul Yasin Limpo (SYL).

"Jadi seharusnya Kapolri menegur dan memberi peringatan keras kepada Kapolda karena dia yang bertanggung jawab," kata Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar kepada Medcom.id, Minggu, 21 Juni 2024.

Menurut Abdul Fickar, teguran dan peringatan keras itu agar Polda Metro Jaya segera menyelesaikan tugasnya. Khususnya, melengkapi berkas perkara yang dikembalikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta untuk dilengkapi.
"Tapi sampai saat ini polisi belum mengembalikan berkas (ke Kejati DKI)," ujar Abdul Fickar.

Baca juga: Kasus Firli Bahuri, Polda Metro: Nanti Kita Update

Polda Metro Jaya diminta serius memproses kasus pemerasan yang menjerat eks Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu. Terlebih, mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) telah divonis 10 tahun penjara dalam kasus yang ditangani KPK.

"Kasus ini sangat strategis agar tidak terjadi preseden jabatan komisioner KPK digunakan sebagai alat pemerasan," ungkap Abdul Fickar.

Dalam persidangan terdakwa SYL, terungkap eks Mentan itu telah memberikan uang kepada Firli Bahuri senilai total Rp1,3 miliar. SYL menyebut uang tersebut sebagai bentuk persahabatan dirinya dengan Firli.

Uang senilai Rp1,3 miliar itu diserahkan dua kali. Yakni Rp500 juta dalam bentuk valuta asing (valas) di GOR Bulu Tangkis Mangga Besar, Jakarta Barat. Sedangkan, Rp800 juta melalui Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar, yang juga merupakan saudara SYL.

Firli Bahuri ditetapkan sebagai tersangka kasus penerimaan gratifikasi, suap, dan pemerasan mantan Mentan SYL pada Kamis, 23 November 2023. Dia tidak ditahan, namun dicegah dan tangkal (cekal) ke luar negeri.

Firli dijerat Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 huruf B, atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 KUHP. Dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup.

Polda Metro sebelumnya menyampaikan berkas perkara Filri masih diproses dan akan dilimpahkan ke Kejati DKI Jakarta. Namun, hingga kini belum ada perkembangan.

(ABK)

Jakarta: Polda Metro Jaya tengah mengusut dua perkara baru, yang diduga melibatkan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri. Polisi sudah mengantongi alat bukti terkait perkara tersebut.

"Semua saksi dalam penanganan perkara yang pokok berjalan maupun yang perkara lain saksi semua sudah diperiksa dan penyidik mengantongi alat bukti yang mendukung ataupun men-support terkait dugaan tindak pidana terjadi," kata Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak kepada wartawan, Jumat, 19 Juli 2024.

Ade Safri menyebut sejumlah saksi sudah mulai diperiksa terkait dua perkara baru ini. Pekan depan, polisi akan memeriksa saksi ahli.
"Sudah dan ada beberapa saksi yang sudah dilakukan pemanggilan. Termasuk agenda pemeriksaan ahli juga dalam minggu ini dan minggu depan sudah kita agendakan," jelasnya.

Dua perkara baru yang tengah diusut tersebut adalah dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Ada juga perkara terkait Pasal 36 juncto Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

Polda Metro Jaya telah menetapkan Firli Bahuri sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan yang dilakukan pimpinan KPK terhadap mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Firli sendiri dijerat Pasal 12e atau Pasal 12B atau Pasal 11 UU 31/1999 yang telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Perubahan UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 KUHP.

"Menetapkan Saudara FB (Firli Bahuri) selaku ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi," kata Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Kamis, 23 November 2023.

Ade mengatakan, Firli diduga melakukan pemerasan, penerimaan gratifikasi dan penerimaan suap. Dugaan tindak pidana itu terkait dengan penanganan permasalahan hukum di Kementerian Pertanian.

"Berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya terkait penanganan permasalahan hukum di Kementerian Pertanian Republik Indonesia pada kurun waktu tahun 2020 sampai 2023," ujarnya.

(ADN)

Jepara: Oknum lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Jepara terkena operasi tangkap tangan (OTT) Satreskrim Polres Jepara. Oknum LSM berinisial H diduga melakukan pemerasan kepada Kepala Desa Teluk Wetan, Kecamatan Welahan.

Kasatreskrim Polres Jepara, AKP Yorisa Prabowo membenarkan adanya OTT yang dilakukan beberapa pekan lalu. “Ya, benar. Kami telah melakukan OTT terhadap oknum LSM,” kata AKP Yorisa, Rabu, 17 Juli 2024

Yorisa menerangkan, OTT bermula dari laporan Kades Teluk Wetan, Budi Santoso karena adanya dugaan pemerasan terhadap dirinya. Pemerasan itu bermula dari sengketa kasus keterbukaan informasi publik.
Oknum LSM itu meminta data laporan APBDes, RAB, LPJ dan SPJ Desa Teluk Wetan tahun 2019, 2020, 2021 dan 2022. Namun permintaan itu ditolak. Kades beralasan sudah dipersiksa secara berkala oleh Inspektorat Kabupaten Jepara.

LSM itu kemudian mengajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi Provinsi (KIP) Jawa Tengah. Bahkan, kasus ini juga disidangkan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang. Hasilnya, kades kalah.

Usai sengketa rampung di meja hijau, oknum LSM itu diduga memeras kades. Dia meminta ratusan juta. “Kemudian Kades Teluk Wetan melaporkan adanya dugaan pemerasan terhadap dirinya,” jelas Yorisa.

Beberapa hari kemudian, AKP Yorisa mendapatkan informasi adanya rencana serah terima uang dari kades yang diminta oleh oknum LSM tersebut. Lokasinya berada di sebuah coffee shop di kawasan Jepara Kota. Namun uang itu tak jadi diminta karena oknum LSM mengetahui ada anggota Polisi.

Kemudian, oknum LSM itu mengajak kades berpindah di kawasan Taman Kerang, yang lokasinya tak jauh dari coffee shop tersebut. Saat uang sudah ditangan oknum LSM itulah, anggota Satreskrim Polres Jepara melakukan OTT.

“Kami lakukan OTT. Uang puluhan juta kami sita sebagai barang bukti,” terang Yorisa.

Saat ini, kasus tersebut masih terus didalami pihaknya. Kini kasus OTT itu sudah naik ke tahap penyidikan. “Saat ini kasusnya masih proses pendalaman. Masih sidik dan berjalan,” pungkas Yorisa.

(WHS)

Jakarta: Polda Metro Jaya memastikan kasus dugaan penerimaan gratifikasi, suap, dan pemerasan oleh Firli Bahuri terhadap mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) terus diproses. Polisi memastikan segera memberikan pembaruan kasus yang menjerat Firli.

"Ndak, ndak ada sama sekali. Jadi penanganan perkara oleh penyidik KPK dengan penanganan perkara yang ditangani oleh Subdit Tipikor (Polda) memang peristiwanya beririsan gitu kan, tapi masing-masing semua berjalan dengan aturan yang berlaku," kata Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin, 15 Juli 2024.

Namun, Ade belum memastikan apakah akan memeriksa Firli kembali dalam kasus rasuah ini. Ade hanya memastikan kasus yang menjerat eks pucuk pimpinan Lembaga Antirasuah itu tetap berproses.
"Masih berjalan semua. Nanti kita update ya, tapi yang jelas semua masih terus berjalan," ujar mantan Kapolresta Solo itu.
Sebelumnya, Polda Metro Jaya didesak segera menuntaskan kasus mantan Ketua KPK Firli Bahuri ini. Penyelesaian kasus Firli dinilai harus menjadi prioritas lantaran mendapat perhatian masyarakat.

"Maka itu, saya mendorong Polda Metro segera menuntaskan kasus Firli," kata mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Purnomo Harahap kepada Medcom.id, Minggu, 7 Juli 2024.

Penuntasan kasus Firli dinilai perlu disegerakan karena berkaitan dengan persidangan korupsi mantan mentan SYL yang ditangani KPK. Apalagi, kata Yudi, banyak fakta persidangan terungkap di sidang tersebut. Seperti jumlah pemberian uang dari SYL kepada Firli.

Dalam persidangan terdakwa SYL, terungkap telah memberikan uang kepada Firli Bahuri senilai total Rp1,3 miliar. SYL menyebut uang tersebut sebagai bentuk persahabatan dirinya dengan Firli.

Uang senilai Rp1,3 miliar itu diserahkan sebanyak dua kali. Yakni Rp500 juta dalam bentuk valuta asing (valas) di GOR Bulu Tangkis Mangga Besar, Jakarta Barat. Sedangkan, Rp800 juta melalui Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar, yang juga merupakan saudara SYL.

Firli Bahuri ditetapkan sebagai tersangka kasus penerimaan gratifikasi, suap, dan pemerasan mantan Mentan SYL pada Kamis, 23 November 2023. Dia tidak ditahan, namun dicegah dan tangkal (cekal) ke luar negeri.

Firli dijerat Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 huruf B, atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 KUHP. Dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup.

(LDS)

Jakarta: Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) meminta Polda Metro Jaya mengajukan perlindungan saksi kasus Firli Bahuri kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Sebab, saksi berpotensi besar terpengaruh dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi, suap, dan pemerasan mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) itu.

"Saya minta kepada penyidik, saksi-saksi yang terkait dengan perkara ini dimintakan perlindungan kepada LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban karena untuk menjaga keamanan mereka," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman kepada Medcom.id, Minggu, 7 Juli 2024.

Boyamin mengatakan keterangan saksi berpotensi besar terpengaruh oleh tersangka Firli yang tak kunjung ditahan. Maka itu, dia juga mendesak Polda Metro segera menahan eks Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu.
"Maka dari itu yang kita sayangkan kenapa perkara ini berlama-lama gitu dan apalagi tidak ditahan. Maka dari itu, saya menuntut untuk segera dilakukan proses dan ditahan dalam upaya melindungi saksi-saksi," ungkap Boyamin.

Boyamin menuturkan sejatinya dugaan mempengaruhi saksi-saksi itu sudah ada. Setidaknya, kata dia, pernyataan-pernyataan kuasa hukum Firli yang selalu membantah fakta yang terungkap. Seperti, menyebutkan SYL dalam berita acara pemeriksaan (BAP) mengaku tidak pernah memberi uang kepada Firli.

"Itu kan pernah di pernyataan itu. Jadi, sebenarnya saya kira itu sudah ada upaya-upaya mempengaruhi saksi dan semakin lama perkara ini berproses, tertunda-tunda mundur-mundur, maka akan semakin banyak peluang untuk saksi-saksi menjadi berubah. Apalagi memang Firli tidak ditahan, tentu ya potensi berubah itu ya besar," ujar Boyamin.

Baca juga: Viral! Video Firli Bahuri Malah Main Badminton di GOR Djarum

Firli Bahuri ditetapkan sebagai tersangka kasus penerimaan gratifikasi, suap, dan pemerasan mantan Mentan SYL pada Kamis, 23 November 2023. Dia tidak ditahan, namun dicegah dan tangkal (cekal) ke luar negeri.

Firli dijerat Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 huruf B, atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 KUHP. Dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup.

Polda Metro masih memberkas perkara Firli. Berkas perkara eks pucuk pimpinan Lembaga Antirasuah itu dua kali dikembalikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta karena belum lengkap.

Di samping itu, dalam persidangan terdakwa SYL, eks Mentan ini mengaku memberikan uang kepada Firli Bahuri senilai total Rp1,3 miliar. SYL menyebut uang tersebut sebagai bentuk persahabatan dirinya dengan eks pucuk pimpinan lembaga antirasuah itu. Apalagi, kata dia, ia bersama Firli sering duduk bersama saat rapat kabinet.

Uang senilai Rp1,3 miliar itu terdiri atas penyerahan sebanyak dua kali. Yakni Rp500 juta dalam bentuk valuta asing (valas) di GOR Bulu Tangkis Mangga Besar, Jakarta Barat. Sedangkan, Rp800 juta melalui Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar, yang juga merupakan saudara SYL.

(END)

Jakarta: Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri dikabarkan menghilang bersamaan dengan ketidakjelasan kasus pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo sejak November 2023. Pada kasus yang ditangani Polda Metro Jaya itu, Firli sudah tujuh bulan berstatus tersangka.

Namun dalam sebuah unggahan di media sosial, Firli terekam kamera sedang asyik bermain bulu tangkis bersama Kevin Sanjaya Sukamuljo dan Marcus Fernaldi Gideon atau The Minions di GOR Djarum, Jl Slipi I, No 57, Jakarta Barat. Videonya di-upload sebuah akun X dengan akun @caramelscroffle.

“Finally!! Our MINIONS,” cuit akun @caramelscroffle di platform X, pada Sabtu, 6 Juli 2024.
Video berdurasi 0:59 detik itu memperlihatkan Firli bermain dengan melawan Marcus/Kevin. Di dalam video tersebut juga terdengar suara “Jangan kendor serang terus.”

Menanggapi itu, Hariyanto Arbi selaku panitia pelaksana acara tersebut menyebut pertandingan tersebut dalam rangka acara kumpul-kumpul saja. Hariyanto juga membenarkan acara tersebut diselenggarakan di GOR Djarum pada Sabtu pagi.

Hariyanto mengatakan yang bermain bukan hanya Kevin/Marcus, melainkan ada legenda lainnya, seperti Tontowi Ahmad, Susy Susanti, dan Alan Budikusuma. “Banyak, ada Susy (Susanti) dan Alan (Budikusuma),” paparnya.

Saat dimintai keterangan soal adanya Firli dalam laga di GOR Djarum, Hariyanto mengatakan bahwa dirinya tak mengetahui hal tersebut. “Lah tahu dari mana? Gak tahu ya,” tandas Hariyanto Arbi.

Baca juga: Polda Metro Usut 2 Perkara Firli Bahuri, Ada Pasal Pencucian Uang

Keberadaan Firli ini sempat dipertanyakan dalam rapat Komisi III DPR RI dengan KPK pada Senin, 1 Juli 2024. Ketua KPK Nawawi Pamolango pun berdalih tidak tahu lagi dengan nasib Firli.

"Tolong jelaskan ada apa dengan ketua KPK? Jelaskan itu, jelaskan kepada publik, bukan kepada kami supaya publik tahu, jangan didiamkan. Publik tidak tahu ada apa di KPK ini, Ketua KPK-nya menghilang masa menghilang begitu saja?," ungkap Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Demokrat Benny K Harman.

KPK tak bisa menjelaskan keberadaan Firli. Sebab, kasus Firli sedang ditangani lembaga lain.

"Citra lembaga kami memang menjadi sangat terpuruk akibat penetapan tersangka pada ketua terdahulu, tetapi harus dipahami juga bahwa persoalan yang dihadapi oleh ketua terdahulu sampai sekarang itu tidak clear. Berkas perkaranya hanya bolak balik pada tingkat Kepolisian Daerah Metro, dan Kejaksaan Tinggi DKI," ungkap Nawawi.

Berbeda dengan kebanyakan para pelaku kejahatan lain yang langsung ditahan begitu berstatus tersangka. Firli sampai hari ini tak kunjung ditahan.

Padahal, semakin banyak fakta persidangan yang menguatkan dirinya menerima aliran duit dari mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Baru-baru ini, Firli bahkan tak sungkan meminta perkaranya untuk dihentikan.

(END)