Bisnis.com, JAKARTA - Pelantikan Prabowo Subianto sebagai presiden tinggal menghitung hari, begitu juga dengan jalannya pemerintahan yang kemungkinan besar akan tanpa oposisi.

Dalam waktu 9 hari lagi, tepatnya pada 20 Oktober 2024, Prabowo Subianto akan mengucapkan sumpahnya sebagai presiden. Tongkat kekuasaan akan dipegang penuh selama 5 tahun ke depan.

Jauh sebelum pelantikannya, Prabowo telah memetakan kekuatan politik pada pemerintahannya. Seluruh partai politik pun dirangkul, tidak terkecuali lawannya saat Pemilihan Presiden 2024.

Sejauh ini, PDIP masih menjadi kekuatan politik besar yang belum masuk di lingkar kekuasaan pemerintahan Prabowo Subianto. Namun, partai berlambang banteng moncong putih itu digadang-gadang akan ikut merapat.

Hal tersebut merujuk pada rencana pertemuan antara Prabowo dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

Kendati demikian, Prabowo menyebutkan bahwa belum ada undangan secara resmi dari PDIP terkait dengan pertemuan tersebut.

"Saya enggak tahu kapan kapan diundang PDIP. Ini bukan minta diundang lho, tapi kira-kira kalau diundang ganti merah. Ini namanya solidaritas," tuturnya.

Namun, Prabowo sebelumnya telah memberi sinyal untuk merangkul seluruh pihak dalam pemerintahan. Hal itu akan diwujudkan melalui pembentukan kabinet jumbo.

Menurutnya, pembentukan kabinet gemuk ditujukan agar seluruh aspirasi politik dapat diakomodir dalam pemerintahannya.

“Tapi saya harus merangkul semua kelompok harus ada perwakilan harus ada perwakilan harus ada Indonesia Timur tengah suku B suku A, ini Indonesia,” pungkasnya.

Prabowo membantah jika pembentukan kabinet jumbo tersebut terlihat berlebihan. Pasalnya, jika dibandingkan dengan penduduk negara Timor Leste yang tidak lebih besar dari salah satu wilayah di Jawa Barat, yakni Bogor.

Menurutnya, satu negara Timor Leste yang jumlah penduduknya lebih kecil dari Bogor saja bisa memiliki 28 menteri.

“Timor Leste penduduknya kalau tidak salah 1,3 juta, lebih kecil dari Bogor Kabupaten Bogor. Kabinetnya, menterinya tau nggak berapa? 28 menteri. Kenapa? karena dia koalisi juga,” ujarnya.

Selain itu, Prabowo juga membandingkan luas Indonesia bisa sama besar dengan benua Eropa yang memiliki 27 negara dan tentunya dengan jumlah kabinet lebih banyak.

Oleh sebab itu, kata Prabowo, kabinet yang "gemuk" itu telah disiapkan agar bisa lebih optimal dalam mengurus seluruh wilayah Indonesia.

"Saya ingin membentuk pemerintahan persatuan nasional yang kuat terpaksa koalisinya besar. Nanti akan dibilang 'oh kabinet Prabowo, kabinet gemuk, banyak' ya negara kita besar bung," pungkasnya.

PDIP Masuk Kabinet

Kabar PDIP masuk dalam pemerintahan Prabowo kian kuat, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra sekaligus Ketua MPR Ahmad Muzani memberikan bocoran atau perkembangan terkini perihal nomenklatur kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Dia mengatakan nama-nama menteri yang akan ada di kabinet Prabowo-Gibran saat ini dalam tahap penyusunan, bahkan sudah mulai ada yang dipanggil oleh Prabowo. Muzani turut menyampaikan bahwa namanya tidak masuk dalam kabinet Prabowo-Gibran.

“Orang dan nomenklatur sudah mulai disusun dan bahkan sudah mulai ada yang dipanggil. Tapi gak termasuk gua ya,” tuturnya kepada wartawan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (9/10/2024).

Lebih lanjut, Ketua MPR 2024-2029 menyebut setahu dia akan ada Menteri di kabinet Jokowi yang lanjut di kabinet Prabowo.

Namun, dia enggan membeberkan siapa nama tersebut kepada para wartawan yang ditemui di gedung DPR.

“Setahu saya ada [menteri di kabinet Jokowi lanjut di kabinet Prabowo]. Pak Prabowo sudah ngomong nama-nama dari Kabinet Jokowi yang bagus-bagus akan dipakai untuk membantu beliau [Prabowo]. Jadi, ya nama yang dianggap bagus dan masih cukup fit dipakai,” lanjut dia.

Tak hanya itu, Muzani juga menuturkan wacana bergabungnya kader PDIP dalam kabinet Prabowo-Gibran. Dia mengatakan ada dan tinggal menunggu waktu pengumuman saja.

“Tunggu, tunggu, tunggu, Inshaallah ada,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa belum ada pembicaraan terkait kabinet antara Gerindra dan PDI Perjuangan (PDIP).

Tak hanya soal kabinet, Dasco juga menyebutkan bahwa belum ada pembicaraan perihal sikap PDIP terhadap pemerintahan yang baru nanti.

“Khusus dengan PDIP ini belum ada pembicaraan-pembicaraan mengenai nama-nama yang akan masuk [kabinet] atau kemudian bagaimana nanti sikap PDIP terhadap pemerintahan yang baru secara resmi,” katanya di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (8/10/2024).

Sejauh ini, tambah Dasco, komunikasi-komunikasi yang berjalan antara Gerindra dengan PDIP dan partai koalisi lain hanya sebatas program atau pemenuhan yang nantinya ada di pemerintahan Prabowo.

Oleh sebab itu, Dasco meminta kepada seluruh pihak untuk sabar menunggu perkembangan yang ada dan fokus untuk pelantikan presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober mendatang.

Karena nantinya, nama kabinet dan nama-nama menteri dalam kabinet Prabowo-Gibran akan diumumkan secara langsung oleh Prabowo pada hari pelantikannya sebagai presiden.

“Nama kabinet akan disampaikan oleh Pak Prabowo sendiri pada saat pengumuman nama-nama kabinet pada tanggal 20 [Oktober] nanti,” ujar dia.

Ketua DPP PDIP Puan Maharani menanggapi isu terkait masuknya PDIP ke dalam kabinet Prabowo Subianto.

Akan tetapi, Puan enggan berkomentar banyak ketika ditanya soal hal tersebut oleh wartawan.

Putri Ketum PDI Megawati Soekarnoputri tersebut hanya meminta masyarakat menunggu saat waktunya tiba, yaitu pada 20 Oktober mendatang saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden.

“Nanti lihat pada waktunya,” tutur dia.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY secara tersirat mengatakan pihaknya tak merasa terganggu jika memang nantinya PDI Perjuangan (PDIP) bergabung dalam pemerintahan.

AHY menyebut bahwa pihaknya hanya ingin memberikan dukungan secara penuh kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Tak hanya itu, dia juga menuturkan dirinya tidak memiliki perasaan tertentu kepada PDIP.

Dia juga menambahkan Demokrat akan berfokus dalam menjalankan peran apapun yang diberikan untuk mengawal pemerintahan baru nanti.

“Kalau saya sendiri tidak punya perasaan lain-lain karena kami hanya fokus pada upaya untuk menjalankan peran, apapun peran yang akan diberikan kepada kami Partai Demokrat untuk bisa mengawal pemerintahan lima tahun ke depan,” tuturnya di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (10/10/2024).

Maka dari itu, lanjut AHY, pihaknya menyerahkan semuanya kepada Prabowo selaku Presiden terpilih. Karena yang paling mengetahui ke depannya adalah Prabowo sendiri.

“Yang paling mengetahui ke depan ini seperti apa dan tentunya apa yang ingin dijalankan untuk mewujudkan visi Indonesia Maju seperti yang dikampanyekan oleh Bapak Prabowo, ya beliau [Prabowo] sendiri tentunya,” kata dia.

Menurut AHY, dunia politik itu serba dinamis, sehingga dirinya menekankan kemungkinan PDIP bergabung dalam pemerintahan tidak akan membuat pihaknya hilang fokus.

Hal ini karena, sejak awal komitmen Partai Demokrat adalah ingin berjuang bersama-sama.

“Alhamdulillah menang bersama-sama, dan setelah itu mengisi sekaligus menjalankan peran yang baik juga bersama-sama,” tandas Putra Sulung Susilo Bambang Yudhoyono tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Djarot Saiful Hidayat memberikan pandangannya terkait dengan rencana bergabung ke dalam koalisi pemerintah Prabowo Subianto.

Kendati lebih menyerahkan kepada Ketua DPP PDIP, Puan Maharani untuk berkomentar lebih lanjut terkait dengan rencana itu, Djarot memandang wacana pertemuan antara Prabowo-Megawati bisa berdampak baik untuk masa depan Indonesia.

“Kalau untuk bicara masalah tantangan masa depan bangsa ini bagus. Pertemuan silaturahmi antara tokoh-tokoh bangsa antara Prabowo dengan Megawati,” tutur Djarotketika ditemui seusai Sidang Paripurna Akhir Masa Jabatan MPR Periode 2019-2024, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (25/9/2024).

Namun demikian, dia enggan menanggapi jika pertemuan ini membuat PDIP bergabung ke pemerintahan. Namun, menurutnya dalam politik seluruh kemungkinan bisa saja terjadi.

“Itu nanti. Kita akan pikirkan semuanya masih memungkinkan pasti ya. Dalam politik kan tidak ada yang tidak mungkin,” ujarnya.

Senada dengan Djarot, Ketua DPP PDIP Puan Maharani juga menuturkan bukan tak mungkin PDIP akan ikut bergabung dengan pemerintahan Prabowo mendatang.

“Ya inshaallah, tidak ada yang tidak mungkin,” tutur Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (24/9/2024).

Lebih lanjut, Puan juga mengungkapkan PDIP terus berkomunikasi dengan Prabowo seusai Pemilu 2024 kemarin.

“Selalu berkomunikasi dari sejak selesai Pemilu selalu berkomunikasi,” kata putri Megawati Soekarnoputri tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA - PDI Perjuangan (PDIP) tengah berada dipersimpangan jalan pada pemerintahan presiden terpilih, Prabowo Subianto. Memantapkan posisi di luar pemerintahan, atau bergabung ke dalam koalisi.

Namun, kabar partai berlambang banteng moncong putih itu lebih santer mengarah untuk bergabung ke dalam koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran.

Isu itu pun dikaitkan dengan rencana pertemuan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. PDIP adalah satu-satunya partai parlemen yang belum bergabung dengan Prabowo-Gibran.

Belum ada satu pun elite PDIP yang dapat memastikan posisi politiknya pada pemerintah mendatang.

“Ya Inshaallah, tidak ada yang tidak mungkin,” tutur Ketua DPP PDIP Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (24/9/2024).

Puan membenarkan bahwa PDIP terus menjalin komunikasi secara intens dengan pihak Prabowo pasca Pemilu 2024 kemarin.

Komunikasi antara kedua belah pihak mencakup berbagai macam isu strategis termasuk mengenai kesepahaman mengenai masa depan Indonesia selama 5 tahun ke depan.

“Selalu berkomunikasi dari sejak selesai Pemilu selalu berkomunikasi,” kata putri Megawati Soekarnoputri tersebut

Puan juga menekankan bahwa pertemuan antara Prabowo dan Megawati akan secepatnya terealisasi. Hanya saja, dia enggan mengungkap hari maupun tanggal pertemuan antara dua tokoh politik tersebut.

“Nanti dalam waktu yang secepat-cepatnya, dengan waktu yang setepat-tepatnya,” ujar Ketua DPR tersebut.

Partai Koalisi Buka Pintu ke PDIP

Wakil Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Bambang Soesatyo alias Bamsoet tidak banyak menanggapi peluang Partai PDI Perjuangan (PDIP) ikut bergabung dalam koalisi pemerintahan Prabowo Subianto.

Namun demikian, dia berpandangan positif jika nantinya PDIP ikut bergabung, karena akan saling mendukung untuk pembangunan ekonomi Indonesia.

“Tapi kalau saya setuju, mendukung semuanya guyub dalam satu kesatuan langkah dalam rangka membangun apa yang sedang kita kerjakan hari ini adalah pembangunan ekonomi,” tuturnya.

Menurutnya, dengan bergabungnya banyak partai dalam koalisi nantinya dapat menyelesaikan sejumlah masalah yang terjadi pada saat ini.

Menurutnya, banyak masalah seperti pabrik yang tutup dan menyebabkan jumlah PHK meningkat bisa langsung diatasi dengan memberikan lapangan pekerjaan seluas-luasnya.

“Sehingga bisa mengurangi meledaknya pengangguran dalam 1-2 tahun ke depan. Jadi, kita berupaya agar pabrik-pabrik yang hari ini gulung tikar padat karya seperti tekstil segala macam nanti akan recovery kembali dalam 1 tahun ke depan supaya masyarakat kita, rakyat kita bisa juga kembali mendapatkan pekerjaan,” pungkas Ketua MPR RI tersebut.

Pertemuan Mega-Prabowo

Rencana pertemuan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri dan presiden terpilih Prabowo Subianto mendapat tanggapan dari berbagai pihak, tak terkecuali dari elite partai berlambang banteng moncong putih tersebut.

Politikus PDIP Aria Bima, misalnya, memastikan bahwa pertemuan antara dua poros utama politik itu bertujuan untuk menciptakan suasana politik lebih teduh. Dia juga membantah bahwa pertemuan antara Mega dan Prabowo membahas potensi koalisi.

"Supaya ada suasana yang lebih teduh, bagaimana pertemuan itu memberikan suasana rakyat, suasana bangsa ini semakin lebih bersatu," terangnya ketika ditemui di Senayan Park, Jakarta Pusat, Rabu (11/9/2024).

Meskipun demikian, Arie meminta agar rencana pertemuan tidak dikaitkan dengan hal yang transaksional. Pasalnya, PDIP saat ini merupakan satu-satunya partai parlemen yang belum menyatakan bergabung dengan koalisi pendukung Prabowo Subianto.

"Yang tidak boleh pertemuan dua tokoh itu dikaitkan dengan hal-hal yang sangat transaksional, apalagi dengan koalisi dan tidak koalisi. Kemudian berapa jatah yang akan dinegosiasikan, enggak ada itu," ucap Aria.

Adapun, Ketua DPP PDIP Puan Maharani tidak membantah rencana pertemuan antara Megawati dengan Prabowo Subianto dalam waktu dekat.

“Ya, akan, inshaallah,” kata Puan seperti dilansir dari Antara.

Kepada wartawan, Puan mengatakan jika ada banyak hal yang akan dibicarakan Megawati dan Prabowo ketika keduanya bertemu.

Namun ketika ditanya tentang potensi PDIP gabung koalisi, Puan tidak menjawab secara jelas.

Akan tetapi menurutnya, hal tersebut juga akan menjadi hal yang dibahas.

“Akan ada pertemuan, Insyaallah iya. Bahwa akan ada pembicaraan sampai ke situ [koalisi], kita tunggu saja,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Bambang Soesatyo alias Bamsoet tidak banyak menanggapi peluang Partai PDI Perjuangan (PDIP) ikut bergabung dalam koalisi pemerintahan Prabowo Subianto.

“Yang bisa menjawab itu adalah pemimpin koalisi,” ujarnya saat ditemui di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (20/9/2024).

Namun demikian, dia berpandangan positif jika nantinya PDIP ikut bergabung, karena akan saling mendukung untuk pembangunan ekonomi Indonesia.

“Tapi kalau saya setuju, mendukung semuanya guyub dalam satu kesatuan langkah dalam rangka membangun apa yang sedang kita kerjakan hari ini adalah pembangunan ekonomi,” tuturnya.

Agar yang terjadi hari ini, lanjut Bamsoet, seperti banyak pabrik yang tutup dan menyebabkan jumlah PHK meningkat bisa langsung diatasi dengan memberikan lapangan pekerjaan seluas-luasnya.

“Sehingga bisa mengurangi meledaknya pengangguran dalam 1-2 tahun ke depan. Jadi, kita berupaya agar pabrik-pabrik yang hari ini gulung tikar padat karya seperti tekstil segala macam nanti akan recovery kembali dalam 1 tahun ke depan supaya masyarakat kita, rakyat kita bisa juga kembali mendapatkan pekerjaan,” pungkas Ketua MPR RI tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyerahkan keputusan pada presiden terpilih Prabowo Subianto jika ingin mengajak PDIP bergabung dalam pemerintahan.

Hal tersebut diungkapkan oleh AHY kepada wartawan usai acara peringatan HUT ke-23 Partai Demokrat di Jakarta, Senin (9/9/2024).

"Saya mengembalikan itu kepada beliau sebagai pemimpin koalisi, dan kami memahami memang untuk pembangunan bisa berjalan dengan baik, dan semakin progresif, itu dibutuhkan stabilitas politik," jelasnya di DPP Partai Demokrat.

Lanjutnya, AHY mengatakan bahwa sehat atau tidak sehatnya demokrasi harus diperjuangkan bersama.

Dia juga memiliki harapan dan optimisme pada Presiden terpilih Prabowo agar dapat menghadirkan harmoni.

"Beliau bukanlah tipikan yang ingin, apa istilahnya, zero sum game, bisa dikatakan demikian, beliau memberikan ruang kepada siapapun untuk juga tumbuh dan berkembang dalam alam demokrasi kita, termasuk dalam kontestasi politik," tutur AHY.

AHY kemudian memberikan contoh kala pihaknya mengawal Pilkada. Dikatakan, Prabowo memiliki sikap yang luar biasa, negarawan dan memberikan ruang yang luas pada Partai yang berkoalisi di KIM untuk memiliki pilihan masing-masing.

"Ini contoh bahwa checks and balance tetap diperlukan ke depan, unity, soliditas, juga tentunya menjadi kekuatan untuk stabilitas politik," ucap AHY.