KOMPAS.com - Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengeluarkan regulasi baru untuk mencegah perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) di China. Langkah ini diklaim sebagai bagian dari upaya berkelanjutan AS untuk menjaga keamanan nasional.

Regulasi yang dimaksud merupakan finalisasi dari langkah yang dirancang oleh Departemen Keuangan AS pada bulan Juni lalu. Aturan ini dibuat berdasarkan perintah eksekutif yang dikeluarkan oleh Biden pada Agustus tahun lalu.

Pembatasan ini akan melarang segala bentuk investasi dari AS ke China dalam bidang teknologi, termasuk AI, semikonduktor, teknologi kuantum, dan sektor teknologi lainnya.

Menurut perwakilan Departemen Keuangan AS, Paul Rosen, regulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa China tidak dapat mengembangkan teknologi canggih dengan menggunakan dana atau investasi dari AS.

"Investasi AS, termasuk manfaat tidak berwujud seperti bantuan manajerial dan akses ke jaringan investasi dan bakat yang sering menyertai aliran modal tersebut, tidak boleh digunakan untuk membantu negara-negara yang menjadi perhatian kami (China)," kata Rosen, seperti dikutip KompasTekno dari Reuters, Jumat (1/11/2024).

Regulasi baru ini akan diawasi oleh lembaga yang bernama Office of Global Transactions dan akan mulai berlaku resmi pada 2 Januari 2025.

Setelah tanggal tersebut, semua dana atau investasi dari AS tidak dapat digunakan untuk perusahaan-perusahaan di China dalam pengembangan teknologi AI, semikonduktor, dan bidang teknologi lainnya.

Sebelum regulasi ini diterapkan, AS sendiri telah memberlakukan sejumlah regulasi terhadap China selama beberapa tahun, dengan alasan menjaga keamanan nasional.

AP PHOTO/KIICHIRO SATO Bendera Amerika Serikat dan bendera China saat berkibar di Genting Snow Park jelang Olimpiade Musim Dingin 2022 di Zhangjiakou, China, 2 Februari 2022.

AS memiliki daftar hitam yang dikenal sebagai Entity List, yang mencantumkan perusahaan-perusahaan yang dilarang untuk melakukan ekspor, kerjasama, hingga transaksi dengan perusahaan AS.

Perusahaan-perusahaan yang ingin mentransfer inovasi atau teknologi ke perusahaan yang terdaftar dalam Entity List harus mendapatkan izin atau lisensi dengan tujuan yang jelas.

Baru-baru ini, pemerintah AS juga mengeluarkan aturan untuk memperketat pengawasan dan melarang ekspor sejumlah komponen terkait teknologi, komputasi kuantum, dan semikonduktor, termasuk chip, ke China.

Regulasi ini dirilis oleh Biro Industri dan Keamanan serta Departemen Perdagangan AS pada 6 September 2024.

Dengan langkah-langkah ini, tidak menutup kemungkinan AS akan mengeluarkan regulasi tambahan di masa depan untuk menghambat perkembangan teknologi, terutama yang berkaitan dengan kekuatan militer China, demi melindungi keamanan nasional.

JAKARTA, investor.id – Perusahaan raksasa nikel yang berbasis di Rusia, Nornickel, dikabarkan tengah berunding dengan beberapa perusahaan baterai China untuk memproduksi nikel setengah jadi. Tak berselang lama kabar ini mencuat, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung langkah pemerintah memperkuat posisi produksi nikel Indonesia.

Mengutip Reuters, Nornickel Rusia siap memasok 50.000 metrik ton nikel per tahun untuk diproduksi 'pabrik masa depan' di China. Jumlah ini mencakup hampir seperempat dari total produksi 209.000 ton nikel per tahun pada 2023, 6% dari produksi global.

Dua perusahaan yang dikabarkan sedang didekati Nornickel adalah CNGR Advanced Material Co Ltd dan Brunp Recycling, anak perusahaan raksasa baterai Contemporary Amperex Technology Co Ltd yang berbasis di China. Nornickel melihat lokasi produksi utama akan berada di Provinsi Hunan, China, yang juga menjadi pusat perusahaan sektor baterai di negara tirai bambu tersebut.

Adapun rencana Nornickel untuk memindahkan sejumlah produksi nikel ke China ini jadi inisitif besar ketiga dari perusahaan. Dua rencana lainnya adalah memindahkan peleburan tembaganya ke China dan membangun kilang logam di Bahrain.

Sebelumnya pada Maret lalu, Nornickel juga melaporkan akan mencari cara untuk mengintegrasikan nikelnya ke dalam sektor baterai global saat mengatur ulang penjualan dan bisnis, sebagai upaya menekan dampak sanksi Barat kepada Rusia atas perang terhadap Rusia.

Tak berselang lama kabar ini muncul ke publik, Presiden Jokowi juga mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia sedang mendekati dua negara di samping Persatuan Emirat Arab (PEA) untuk memperkuat posisi Indonesia di pasar nikel dunia. Dua negara yang dimaksud akan memastikan Indonesia sebagai pemegang pangsa pasar nikel terbesar secara global.

“Kalau ini berhasil, kita harapkan bisa menguasai pasar 80-85% pasar dunia, itu yang kita harapkan,” jelas Presiden Jokowi dalam keterangannya di hadapan awak media di Stadion Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat pada Jumat, (19/7/2024).

Kepala Negara menyebut bahwa kerja sama menekankan pentingnya kolaborasi internasional dalam menguatkan posisi Indonesia di pasar global, khususnya dalam industri yang sedang berkembang pesat seperti kendaraan listrik dan teknologi baterai.

Pemerintah RI sediri telah melarang ekspor bijih nikel pada 2020 untuk mendorong penambahan nilai dalam negeri, sehingga menghasilkan investasi besar-besaran untuk memproduksi nikel pig iron (NPI) dan bahan untuk baterai kendaraan listrik (electric vehicle/EV).

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News