KOMPAS.com - Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengeluarkan regulasi baru untuk mencegah perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) di China. Langkah ini diklaim sebagai bagian dari upaya berkelanjutan AS untuk menjaga keamanan nasional.

Regulasi yang dimaksud merupakan finalisasi dari langkah yang dirancang oleh Departemen Keuangan AS pada bulan Juni lalu. Aturan ini dibuat berdasarkan perintah eksekutif yang dikeluarkan oleh Biden pada Agustus tahun lalu.

Pembatasan ini akan melarang segala bentuk investasi dari AS ke China dalam bidang teknologi, termasuk AI, semikonduktor, teknologi kuantum, dan sektor teknologi lainnya.

Menurut perwakilan Departemen Keuangan AS, Paul Rosen, regulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa China tidak dapat mengembangkan teknologi canggih dengan menggunakan dana atau investasi dari AS.

"Investasi AS, termasuk manfaat tidak berwujud seperti bantuan manajerial dan akses ke jaringan investasi dan bakat yang sering menyertai aliran modal tersebut, tidak boleh digunakan untuk membantu negara-negara yang menjadi perhatian kami (China)," kata Rosen, seperti dikutip KompasTekno dari Reuters, Jumat (1/11/2024).

Regulasi baru ini akan diawasi oleh lembaga yang bernama Office of Global Transactions dan akan mulai berlaku resmi pada 2 Januari 2025.

Setelah tanggal tersebut, semua dana atau investasi dari AS tidak dapat digunakan untuk perusahaan-perusahaan di China dalam pengembangan teknologi AI, semikonduktor, dan bidang teknologi lainnya.

Sebelum regulasi ini diterapkan, AS sendiri telah memberlakukan sejumlah regulasi terhadap China selama beberapa tahun, dengan alasan menjaga keamanan nasional.

AP PHOTO/KIICHIRO SATO Bendera Amerika Serikat dan bendera China saat berkibar di Genting Snow Park jelang Olimpiade Musim Dingin 2022 di Zhangjiakou, China, 2 Februari 2022.

AS memiliki daftar hitam yang dikenal sebagai Entity List, yang mencantumkan perusahaan-perusahaan yang dilarang untuk melakukan ekspor, kerjasama, hingga transaksi dengan perusahaan AS.

Perusahaan-perusahaan yang ingin mentransfer inovasi atau teknologi ke perusahaan yang terdaftar dalam Entity List harus mendapatkan izin atau lisensi dengan tujuan yang jelas.

Baru-baru ini, pemerintah AS juga mengeluarkan aturan untuk memperketat pengawasan dan melarang ekspor sejumlah komponen terkait teknologi, komputasi kuantum, dan semikonduktor, termasuk chip, ke China.

Regulasi ini dirilis oleh Biro Industri dan Keamanan serta Departemen Perdagangan AS pada 6 September 2024.

Dengan langkah-langkah ini, tidak menutup kemungkinan AS akan mengeluarkan regulasi tambahan di masa depan untuk menghambat perkembangan teknologi, terutama yang berkaitan dengan kekuatan militer China, demi melindungi keamanan nasional.

JAKARTA, KOMPAS.com - Amerika Serikat sangat tegas terhadap sesuatu yang berhubungan dengan keamanan nasional. Belum lama ini, Amerika dikabarkan akan melarang mobil China yang dilengkapi dengan fitur koneksi smartphone.

Dikutip dari Drive.com.au, Selasa (24/9/2024), Departemen Perdagangan AS diperkirakan akan mengajukan proposal yang melarang teknologi China pada kendaraan yang dapat terhubung melalui satelit atau jaringan seluler. Larangan ini juga akan mencakup kendaraan otonom buatan China.

Kabar tersebut muncul kurang dari dua pekan setelah AS menerapkan tarif 100 persen untuk kendaraan listrik dari China. Selain itu, AS juga menerapkan bea masuk 50 persen untuk semikonduktor dan sel surya.

Wuling Motors Aplikasi MyWuling+ BinguoEV

Sebelumnya, AS juga telah memberlakukan tarif 25 persen untuk baterai mobil listrik dan mineral dari China, seperti baja dan aluminium. Meski demikian, AS tetap mengizinkan pabrikan mobil AS untuk memproduksi mobilnya di China, sekaligus menjualnya.

Setahun sebelumnya, kepala organisasi otomotif terkemuka di Inggris secara terbuka mengklaim bahwa ada “masalah keamanan besar” dengan mobil listrik buatan China, menuduh mereka sebagai “kuda troya” yang dapat dilumpuhkan dari jarak jauh jika diinginkan.

“Anda dapat membayangkan hasil yang paling dahsyat secara teoritis jika Anda memiliki beberapa juta mobil di jalan dan perangkat lunaknya dinonaktifkan,” ujar Menteri Perdagangan AS Gina Raimondo.

Kompas.com/Donny Hyundai Ioniq 5 Bluelink

Presiden AS Joe Biden, mengatakan, kendaraan dari China bisa membanjiri pasar otomotif di AS. Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat menimbulkan risiko bagi keamanan nasional.

"Saya tidak akan membiarkan hal itu terjadi di bawah pengawasan saya," kata Biden.

Saat ini, banyak produsen mobil yang menawarkan fitur atau teknologi yang dapat menghubungkan smartphone dengan mobil. Wuling memiliki MyWuling+, Chery dengan Car Link O, Hyundai juga memiliki Bluelink, dan masih banyak lagi lainnya.

Sumber: The Guardian | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Lebih dari 100 mantan pejabat keamanan nasional dan kebijakan luar negeri dari Partai Republik menyatakan dukungannya untuk Kamala Harris sebagai calon presiden dalam sebuah surat bersama, menyebut Donald Trump "tidak layak untuk melayani" sebagai presiden untuk masa jabatan berikutnya.

Mantan pejabat dari pemerintahan presiden Partai Republik seperti Ronald Reagan, George H. W. Bush, George W. Bush, dan Donald Trump, serta dari Partai Demokrat Bill Clinton dan Barack Obama, bergabung dalam mendukung Harris, calon presiden dari Partai Demokrat untuk pemilu November ini.

Beberapa mantan anggota Kongres dari Partai Republik juga turut serta dalam dukungan ini.

Pernyataan Surat Dukungan

Surat tersebut menyatakan, "Kami percaya bahwa presiden Amerika Serikat haruslah seorang pemimpin yang berprinsip, serius, dan tegas."

Mereka juga menambahkan, "Kami mungkin tidak selalu sepakat dengan Kamala Harris dalam banyak isu kebijakan domestik dan luar negeri, namun kami yakin bahwa ia memiliki kualitas penting untuk menjadi presiden, sementara Donald Trump tidak. Oleh karena itu, kami mendukung pemilihannya sebagai presiden."

Beberapa tokoh yang menandatangani surat tersebut termasuk mantan Menteri Pertahanan William Cohen dan Chuck Hagel, yang pernah menjabat di pemerintahan Clinton dan Obama.

Tokoh lainnya adalah William Webster, mantan direktur CIA dan FBI di bawah pemerintahan Reagan dan George H. W. Bush, serta Michael Hayden, mantan direktur CIA dan NSA di bawah pemerintahan George W. Bush dan Obama.

Kritik terhadap Donald Trump

Surat tersebut secara tegas menentang pencalonan kembali Donald Trump sebagai presiden, dengan menyatakan, "Sebagai presiden, ia mempromosikan kekacauan harian dalam pemerintahan, memuji musuh kita, dan melemahkan sekutu kita. Ia juga mempolitisasi militer, menghina para veteran, serta lebih mengutamakan kepentingan pribadinya daripada kepentingan Amerika."

Mereka juga menyoroti keterlibatan Trump dalam kerusuhan 6 Januari 2021 di Gedung Capitol AS, serta kecenderungannya terhadap "rayuan dan manipulasi" oleh para pemimpin otoriter seperti Vladimir Putin dari Rusia dan Xi Jinping dari China.

Selain itu, Trump juga dikritik karena "pengambilan keputusan keamanan nasional yang kacau," yang membuatnya dianggap tidak layak untuk melayani sebagai presiden lagi atau memegang jabatan publik apa pun.

Dukungan untuk Kamala Harris

Para mantan pejabat tersebut juga memuji dukungan Harris terhadap NATO dan Israel, serta komitmennya untuk menandatangani paket keamanan perbatasan bipartisan yang sempat diblokir oleh Partai Republik. Selain itu, Harris berjanji akan mengangkat seorang Republikan dalam pemerintahan yang akan datang sebagai salah satu alasan utama mereka memberikan dukungan.

Beberapa mantan pejabat pemerintahan Trump yang menandatangani surat tersebut termasuk Mark Harvey, mantan asisten khusus presiden, dan Elizabeth Neumann, mantan asisten sekretaris Keamanan Dalam Negeri.

Gelombang Dukungan Lintas Partai

Dalam beberapa minggu terakhir, sejumlah anggota Partai Republik telah menyeberang garis partai untuk mendukung Harris, termasuk mantan perwakilan Virginia, Barbara Comstock.

Dalam wawancaranya dengan CNN, Comstock menjelaskan keputusannya, dengan mengatakan, "Setelah 6 Januari, setelah Donald Trump menolak selama empat tahun untuk mengakui bahwa ia kalah dalam pemilu 2020, serta ancamannya terhadap demokrasi, saya pikir penting untuk membuka lembaran baru."

Republikan lainnya yang mendukung Harris termasuk Alberto Gonzales, mantan Jaksa Agung Republik di bawah pemerintahan George W. Bush, mantan perwakilan Illinois Adam Kinzinger, serta mantan sekretaris pers Trump Stephanie Grisham dan direktur komunikasi Anthony Scaramucci.

Sumber: The Guardian | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Baru-baru ini, Biro Investigasi Federal (FBI) dan beberapa badan intelijen Amerika Serikat mengungkapkan bahwa peretas yang diduga berasal dari Iran berupaya mempengaruhi pemilu presiden 2024 dengan meretas kampanye Donald Trump dan menawarkan informasi yang dicuri kepada kampanye Presiden Joe Biden.

Kejadian ini dianggap sebagai bagian dari kampanye peretasan dan kebocoran informasi yang bertujuan untuk memengaruhi proses pemilihan di Amerika Serikat, serta menimbulkan keraguan terhadap integritas pemilu.

Upaya Mengintervensi Kampanye Biden

Menurut laporan resmi, peretas Iran mengirimkan email yang tidak diminta kepada anggota kampanye Biden, berisi cuplikan informasi yang diambil dari materi rahasia kampanye Trump. Email ini dikirimkan pada akhir Juni dan awal Juli 2024, sebelum peretasan terhadap kampanye Trump diketahui publik.

Namun, tidak ada indikasi bahwa tim kampanye Biden menanggapi email-email tersebut.

Beberapa media besar, seperti Politico, The New York Times, dan The Washington Post, juga dilaporkan telah menerima dokumen bocoran tersebut, tetapi sejauh ini menolak mengungkapkan detailnya.

Tanggapan dari Tim Kampanye Biden-Harris

Meskipun hanya sedikit orang di tim kampanye Biden yang menerima email dari peretas Iran, mereka segera melaporkannya sebagai percobaan phishing. Juru bicara kampanye Kamala Harris, Morgan Finkelstein, menyatakan bahwa tim kampanye mereka telah bekerja sama dengan penegak hukum sejak mengetahui adanya upaya kontak dari peretas tersebut.

Di sisi lain, kampanye Trump mengklaim bahwa kebocoran ini merupakan bukti nyata bahwa Iran secara aktif berupaya mengintervensi pemilu untuk mendukung lawan politik mereka. Pihak Iran sendiri membantah tuduhan tersebut dan menyatakan bahwa tuduhan keterlibatan dalam urusan dalam negeri AS tidak berdasar dan tidak dapat diterima.

Pengaruh Politik dan Respons Pemerintah

Serangan siber yang melibatkan peretasan dan kebocoran dokumen ini menjadi isu utama dalam upaya pemerintah AS untuk melindungi pemilu dari pengaruh asing.

Iran dilaporkan menentang pemilihan kembali Donald Trump, mengingat sikap keras Trump terhadap negara tersebut, termasuk penarikan AS dari perjanjian nuklir Iran, penerapan sanksi ekonomi yang berat, dan perintah pembunuhan terhadap Jenderal Qassem Suleimani.

Dalam beberapa bulan terakhir, pemerintah AS telah memberlakukan sanksi, tuntutan pidana, dan peringatan publik terhadap berbagai upaya intervensi asing dalam pemilu. Selain Iran, upaya serupa juga dilakukan oleh Rusia, yang dilaporkan menyebarkan konten pro-Rusia kepada audiens Amerika.

Eskalasi Serangan Siber dan Tindakan Pencegahan

Serangan siber terhadap kampanye Trump dan upaya peretasan yang ditujukan pada kampanye Biden-Harris hanyalah salah satu contoh dari berbagai ancaman keamanan yang diidentifikasi oleh perusahaan teknologi dan pejabat keamanan nasional.

Pada sebuah sidang di Komite Intelijen Senat, perwakilan dari perusahaan seperti Meta, Google, dan Microsoft memaparkan langkah-langkah yang mereka ambil untuk melindungi pemilu dari disinformasi dan serangan siber.

Dalam sidang tersebut, Presiden Microsoft, Brad Smith, mengungkapkan kekhawatirannya bahwa masa paling rawan serangan siber kemungkinan akan terjadi 48 jam sebelum hari pemilihan.

Perusahaan-perusahaan teknologi ini terus berkoordinasi dengan pihak berwenang untuk mengidentifikasi dan menangkal ancaman dari aktor-aktor asing yang berusaha memengaruhi proses pemilu.