Kita melihat bahwa satu trennya akad KPR yang dilakukan oleh perempuan makin hari makin meningkat. Ini tren baru sebenarnya.

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara/BTN (Persero) Tbk Nixon LP Napitupulu menyampaikan fenomena akad Kredit Perumahan Rakyat (KPR) oleh perempuan yang semakin meningkat merupakan tren baru.

“Kita melihat bahwa satu trennya akad KPR yang dilakukan oleh perempuan makin hari makin meningkat. Ini tren baru sebenarnya,” katanya dalam acara Developer Gathering bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) yang diadakan PT Bank Tabungan Negara/BTN (Persero), di Menara BTN, Jakarta, Jumat (8/11) malam.

Selama 74 tahun berdiri, pihaknya telah mengakadkan KPR sebanyak 5,5 juta dengan total penyaluran Rp461 triliun melalui pembiayaan rumah subsidi dan nonsubsidi, serta pembiayaan KPR konvensional dan syariah.

Adapun realisasi KPR per gender terdiri dari 67,5 persen laki-laki, dan 32,5 persen perempuan dengan realisasi penyaluran untuk gender yang disebutkan terakhir sejak tahun 2020 hingga 2024 sebanyak 173.476 unit atau sekitar Rp25 triliun.

“Jadi, kalau perempuan dulu beli rumah tergantung calon suami, sekarang mereka sudah membeli rumah sendiri. Ini adalah satu kemajuan,” ujar Nixon.

Mengenai realisasi KPR per usia, sebanyak 76,7 persen didominasi generasi milenial, dan 23,3 persen generasi lainnya. Hal ini dianggap menarik karena program perumahan menjadi program masa depan Indonesia.

Kemudian, realisasi KPR per pekerjaan sebanyak 90,3 persen dari sektor formal, dan sisanya dari informal yang menyalurkan Rp18 triliun.

“Memang, ini yang terus-menerus coba kami upayakan lebih baik lagi, sehingga sektor ini bisa jauh lebih cepat pertumbuhannya dibanding sektor formal,” katanya pula.

Lebih lanjut, Nixon menyatakan bahwa pihaknya telah mengakadkan KPR untuk berbagai kalangan di masyarakat. Mulai dari tukang sablon, driver ojek online, pegawai minimarket, marbot masjid, tukang tambal ban, guru, hingga tukang cukur rambut.

Pemerintah Indonesia disebut memiliki agenda besar untuk menumbuhkan perekonomian di Indonesia minimal 8 persen, serta mengentaskan kemiskinan ekstrem hingga mencapai 0 persen. Salah satu cara yang dilakukan adalah melaksanakan program 3 juta rumah yang terdiri dari 2 juta rumah di pedesaan dan 1 juta rumah di perkotaan.

Upaya ini dilakukan dalam rangka mengatasi backlog kepemilikan rumah yang telah mencapai 9,9 juta rumah keluarga tidak atau belum memiliki rumah, serta lebih dari 50 persen masyarakat miskin tinggal di rumah tak layak huni. Selain itu, 24,6 juta rumah tangga yang memakai listrik 450 watt memiliki rumah dengan kondisi tak layak huni.

Dia menyampaikan sejumlah isu sektor perumahan yang menjadi kendala. Mulai dari belum adanya pendataan kebutuhan by name by address yang telah didiskusikan dengan Menteri Sosial, agar ke depan dapat disediakan database bagi bank dan para pengembang, lalu penyerapan program kepemilikan rumah belum rata kepada semua jenis pekerjaan, terutama guru, pekerja informal, hingga TNI/Polri terkhusus yang memiliki pangkat rendah.

Tantangan lainnya adalah anggaran pemerintah daerah (pemda) terkait perumahan terbatas pada bantuan mengenai bencana; pemukiman kumuh tak termasuk hunian masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kemudian, belum optimalnya kebijakan antara nasional dan daerah, hingga belum optimalnya sinkronisasi antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dengan pemda berkaitan dengan isu pertanahan serta perizinan.

“Berdasarkan pengalaman kami dalam menjalankan program perumahan, perizinan menjadi salah satu komponen penting yang harus mendapat perhatian, mengingat jumlah unit yang akan dibangun semakin lama semakin besar yang memerlukan kepastian waktu proses pengurusan perizinan di seluruh daerah. Saat ini, kami mendengar bahwa pengurusan perizinan masih belum dan belum satu pintu, sehingga menghambat pengembang dalam membangun perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR),” ujar Dirut BTN itu pula.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta: PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menggelar akad massal Kredit Pemilikan Rumah (KPR) 7.900 unit rumah. Akad massal dilakukan secara serempak di sejumlah wilayah di Indonesia dalam waktu sehari.

Akad massal KPR yang dilaksanakan ini merupakan upaya BTN untuk mempercepat penyaluran KPR sekaligus sebagai bagian dari upaya untuk mendukung penguatan program perumahan rakyat dimana tahun ini BTN menargetkan peningkatan market share KPR menjadi 84 persen.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu dalam sambutannya menjelaskan Akad Massal Serentak KPR tersebut merupakan wujud nyata BTN dalam mendukung keberlanjutan program perumahan rakyat.
Setelah melaksanakan Akad Massal KPR di Tigaraksa, Banten dan di Sidoarjo, Jawa Timur, akad massal hari ini diselenggarakan sekaligus dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan RI ke-79.

"Ini juga merupakan upaya untuk mendukung terwujudnya Zero Backlog pada tahun 2045," kata Nixon saat menyampaikan sambutannya pada acara Akad Massal KPR & KUR di Cileungsi, Bogor, Jawa Barat, Rabu, 31 Juli 2024.

Pada acara akad KPR massal yang digelar di Perumahan Pesona Kahuripan 9 tersebut terlihat para Debitur KPR Subsidi pada acara akad sangat antusias melaksanakan akad kredit. Akad kredit massal hari ini tercatat hampir 5.000 debitur.

Debitur dari berbagai macam latar belakang, yaitu dari kalangan TNI, Polri dan PNS serta pekerja sektor informal seperti pedagang makanan dan minuman, pedagang pasar, tukang bengkel dan sektor usaha lainnya di seluruh Kantor Cabang BTN di Indonesia.

Nixon pada kesempatan tersebut mengapresiasi Kementerian BUMN, Kementerian PUPR dan BP Tapera yang telah mempercayakan BTN untuk menyalurkan KPR Bersubsidi dengan kuota terbanyak pada tahun 2024.

Memasuki semester kedua, dari Januari hingga Juli 2024 BTN telah merealisasikan sebanyak kurang lebih 112.000 unit KPR Subsidi baik dari skema FLPP maupun Tapera. Sementara kuota nasional untuk KPR FLPP yang ditetapkan Pemerintah sebanyak 166.000 unit.

Pada bulan Juli 2024, akad kredit yang telah dilakukan lebih dari 20.000 unit KPR Subsidi, Nonsubsidi dan KUR, ditutup dengan akad massal hari ini sebanyak kurang lebih 7.900 unit.

Baca juga: BTN Cetak Laba Rp1,502 Triliun di Semester I-2024

Nixon sangat menyambut baik program dari Presiden dan Wapres Terpilih Prabowo – Gibran dalam rangka menurunkan Backlog Perumahan di Indonesia akan dibangun 3.000.000 unit rumah masing- masing 1 juta rumah di perkotaan dan 2 juta rumah di pedesaan dan pesisir,

“Ini program keberpihakan kepada rakyat untuk masalah rumah yang sangat bagus dan BTN sudah menyampaikan usulan kepada Pemerintah terkait perubahan skema KPR Subsidi termasuk beberapa usulan program pembiayaan perumahan sehingga penyaluran 3 juta rumah tersebut diharapkan dapat terealisasi,” kata dia.

Selama lebih dari 47 tahun menyalurkan KPR, BTN juga telah memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pemenuhan rumah untuk kaum milenial dan wanita. al ini dapat dilihat dari realisasi KPR Subsidi sampai dengan Juni 2024 didominasi oleh kaum milenial sekitar 89%.

Untuk tahun 2020 s.d 2023 kaum milenial menyerap KPR Subsidi sebanyak 425.070 unit atau senilai Rp 62 triliun. Sampai dengan Juni 2024 angkanya mengalami kenaikan menjadi 465.621 unit atau senilai Rp 68,5 triliun.

Jika diasumsikan hingga akhir tahun 2024, realisasi KPR subsidi untuk millenial mencapai sekitar Rp 78 triliun. Sementara KPR untuk wanita, komposisi KPR Wanita di BTN telah mencapai 32.5% dengan realisasi penyaluran sejak tahun 2020 sampai tahun 2024 sebanyak 173.476 unit atau sekitar Rp 25 triliun

“Jadi kaum milenial dan KPR wanita sangat besar dalam menyerap pembiayaan perumahan di BTN,” ujar dia.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat, Mohammad Zainal Fatah, menuturkan bahwa akad massal serentak yang dilaksanakan BTN patut diapresiasi.

“Tentu patut kita syukuri, ini menjadi penanda bahwa pemerintah terus bergerak untuk melayani dan memastikan bahwa pemenuhan perumahan tetap kita lakukan. Tentu ini penanda bahwa ini adalah upaya keras dari seluruh ekosistem BTN, pengembang, dan pemangku kepentingan lainnya bahwa kita terus ingin mengurangi gap perumahan yang ada sekarang,” ungkap Zainal.

Sementara itu, Sesmen BUMN Rabin Hattari yang turut hadir pada acara tersebut mengatakan, Kementerian BUMN terus mendukung pemenuhan kebutuhan perumahan masyarakat, termasuk melalui BTN dalam hal pembiayaan.

“Saat ini yang terus kami pastikan adalah agar pembiayaannya tepat sasaran. Selain itu, yang perlu dipastikan juga adalah bagaimana agar suku bunga pembiayaannya bisa lebih rendah lagi, melalui kerja sama dengan beberapa instansi dan lembaga pemerintahan lainnya. Tentunya tingkat suku bunganya perlu melihat lagi tingkat kemampuan daya beli masyarakat,” ujar Rabin.

Transformasi dan digitalisasi KUR BTN

Tak hanya perhatian dalam segmen KPR saja, BTN juga turut mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui penyaluran kredit modal usaha, yang telah mencapai sekitar Rp2,84 triliun hingga Juni 2024 atau tumbuh sekitar 33,3 persen YoY dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Hal ini sejalan dengan meningkatnya para pelaku UMKM yang menerima Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah BTN yg secara YoY bertumbuh sebesar 98,75 persen.

Nixon memaparkan, dari total kredit modal usaha tersebut, sebanyak Rp797,8 miliar disalurkan untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Rp2,04 triliun untuk Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM).

Hingga Juni 2024, pertumbuhan KUR BTN mencapai 17,2 persen YoY dari periode yang sama tahun sebelumnya, sedangkan KUMKM melonjak 40,8 persen YoY.

BTN terus meningkatkan penyaluran kredit UMKM dengan menyasar khususnya pada sektor-sektor usaha yang tumbuh akibat multiplier effect dari ekosistem perumahan. Untuk mendukung hal tersebut, BTN telah melakukan transformasi dan digitalisasi proses kredit UMKM yaitu peningkatan pelayanan dan kemudahan akses kredit kepada UMKM.

BTN mendukung UMKM agar terus tumbuh berkembang dan naik kelas, dengan penyaluran kredit yang berkualitas dan tepat sasaran, tambah Nixon menegaskan.

(KIE)