Kita melihat bahwa satu trennya akad KPR yang dilakukan oleh perempuan makin hari makin meningkat. Ini tren baru sebenarnya.

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara/BTN (Persero) Tbk Nixon LP Napitupulu menyampaikan fenomena akad Kredit Perumahan Rakyat (KPR) oleh perempuan yang semakin meningkat merupakan tren baru.

“Kita melihat bahwa satu trennya akad KPR yang dilakukan oleh perempuan makin hari makin meningkat. Ini tren baru sebenarnya,” katanya dalam acara Developer Gathering bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) yang diadakan PT Bank Tabungan Negara/BTN (Persero), di Menara BTN, Jakarta, Jumat (8/11) malam.

Selama 74 tahun berdiri, pihaknya telah mengakadkan KPR sebanyak 5,5 juta dengan total penyaluran Rp461 triliun melalui pembiayaan rumah subsidi dan nonsubsidi, serta pembiayaan KPR konvensional dan syariah.

Adapun realisasi KPR per gender terdiri dari 67,5 persen laki-laki, dan 32,5 persen perempuan dengan realisasi penyaluran untuk gender yang disebutkan terakhir sejak tahun 2020 hingga 2024 sebanyak 173.476 unit atau sekitar Rp25 triliun.

“Jadi, kalau perempuan dulu beli rumah tergantung calon suami, sekarang mereka sudah membeli rumah sendiri. Ini adalah satu kemajuan,” ujar Nixon.

Mengenai realisasi KPR per usia, sebanyak 76,7 persen didominasi generasi milenial, dan 23,3 persen generasi lainnya. Hal ini dianggap menarik karena program perumahan menjadi program masa depan Indonesia.

Kemudian, realisasi KPR per pekerjaan sebanyak 90,3 persen dari sektor formal, dan sisanya dari informal yang menyalurkan Rp18 triliun.

“Memang, ini yang terus-menerus coba kami upayakan lebih baik lagi, sehingga sektor ini bisa jauh lebih cepat pertumbuhannya dibanding sektor formal,” katanya pula.

Lebih lanjut, Nixon menyatakan bahwa pihaknya telah mengakadkan KPR untuk berbagai kalangan di masyarakat. Mulai dari tukang sablon, driver ojek online, pegawai minimarket, marbot masjid, tukang tambal ban, guru, hingga tukang cukur rambut.

Pemerintah Indonesia disebut memiliki agenda besar untuk menumbuhkan perekonomian di Indonesia minimal 8 persen, serta mengentaskan kemiskinan ekstrem hingga mencapai 0 persen. Salah satu cara yang dilakukan adalah melaksanakan program 3 juta rumah yang terdiri dari 2 juta rumah di pedesaan dan 1 juta rumah di perkotaan.

Upaya ini dilakukan dalam rangka mengatasi backlog kepemilikan rumah yang telah mencapai 9,9 juta rumah keluarga tidak atau belum memiliki rumah, serta lebih dari 50 persen masyarakat miskin tinggal di rumah tak layak huni. Selain itu, 24,6 juta rumah tangga yang memakai listrik 450 watt memiliki rumah dengan kondisi tak layak huni.

Dia menyampaikan sejumlah isu sektor perumahan yang menjadi kendala. Mulai dari belum adanya pendataan kebutuhan by name by address yang telah didiskusikan dengan Menteri Sosial, agar ke depan dapat disediakan database bagi bank dan para pengembang, lalu penyerapan program kepemilikan rumah belum rata kepada semua jenis pekerjaan, terutama guru, pekerja informal, hingga TNI/Polri terkhusus yang memiliki pangkat rendah.

Tantangan lainnya adalah anggaran pemerintah daerah (pemda) terkait perumahan terbatas pada bantuan mengenai bencana; pemukiman kumuh tak termasuk hunian masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kemudian, belum optimalnya kebijakan antara nasional dan daerah, hingga belum optimalnya sinkronisasi antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dengan pemda berkaitan dengan isu pertanahan serta perizinan.

“Berdasarkan pengalaman kami dalam menjalankan program perumahan, perizinan menjadi salah satu komponen penting yang harus mendapat perhatian, mengingat jumlah unit yang akan dibangun semakin lama semakin besar yang memerlukan kepastian waktu proses pengurusan perizinan di seluruh daerah. Saat ini, kami mendengar bahwa pengurusan perizinan masih belum dan belum satu pintu, sehingga menghambat pengembang dalam membangun perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR),” ujar Dirut BTN itu pula.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

IDXChannel- Program 3 juta rumah pertahun yang segera digulirkan Pemerintahan Prabowo Subianto membangkitkan optimisme publik.

Salah satu alasan pemicunya, dana ratusan triliun dari proyek strategis ini siap mengucur, menggerakkan sektor riil dan pada akhirnya mendongkrak pertumbuhan ekonomi serta masyarakat akan mempunyai banyak kesempatan untuk punya rumah layak.

Direktur Utama BTN Nixon L.P Napitupulu menyatakan siap mendukung Program Tiga Juta Rumah per tahun, karena perseroan memiliki kapabilitas sebagai pemimpin pasar KPR nasional, serta pengalaman sebelumnya mendukung Program Sejuta Rumah selama lima tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"BTN telah memiliki pangsa pasar lebih dari 80 persen dari sekitar 300.000-400.000 unit KPR subsidi per tahunnya," katanya dalam rilis Minggu (20/10/2024).

Dari sisi pendanaan, BTN juga siap untuk mencari sumber dana dari dalam negeri maupun luar negeri, termasuk dengan mendorong sekuritisasi aset KPR, sehingga tersedia dana murah secara jangka panjang.

“BTN mendukung di sisi supply dengan cara memberikan pendanaan kepada developer berupa kredit konstruksi, baik untuk landed house (rumah tapak) maupun high rise (rumah vertikal). Selama ini, pemberian kredit tersebut sudah berjalan, sehingga bukan menjadi hal yang baru bagi BTN,” kata Nixon.

Skema subsidi KPR yang diajukan oleh BTN untuk pemerintahan baru dibagi menjadi tiga jenis, yakni Subsidi Angsuran, Subsidi Selisih Bunga, dan Premi Asuransi. Keseluruhan sumber dana atau insentifnya berasal dari dana belanja Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN), baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun dana lainnya.

Subsidi Angsuran ditujukan untuk masyarakat miskin atau pra-sejahtera dengan kisaran penghasilan hingga maksimal Rp3,1 juta, dengan tujuan mengentaskan kemiskinan di desa. Untuk subsidi selisih bunga, penerimanya adalah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), yakni mereka yang berpenghasilan antara Rp3,1 juta hingga Rp8 juta.

Dalam jenis subsidi ini, program pembiayaan bisa berbentuk KPR, Kredit Bangun Rumah, dan Kredit Renovasi Rumah.

Sementara Subsidi Premi Asuransi target penerimanya adalah masyarakat berpenghasilan tanggung (MBT), yakni mereka yang memiliki penghasilan lebih dari Rp8 juta. MBT dapat menerima subsidi melalui premi asuransi untuk KPR yang mereka ajukan. “Saat ini belum diputuskan skema mana yang akan diambil oleh pemerintahan baru, namun BTN terus berdiskusi dengan Satgas Perumahan,” katanya.

Mengacu ke peta jalan yang digagas tim satgas perumahan, akan ada 3 juta rumah yang disiapkan setiap tahunnya. Sebanyak 1 juta unit untuk memenuhi kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di perkotaan dan 2 juta unit untuk masyarakat di pedesaan.

"Program prioritas Pak Prabowo adalah pengentasan kemiskinan yang salah satu instrumennya mengandalkan sektor perumahan. Efek berantai proyek ini akan menggerakkan sektor riil, membuka lapangan kerja dan meningkatkan perputaran uang di daerah” kata Anggota Tim Satgas Perumahan Bonny Z. Minang,

Berapa potensi dana yang bakal bergulir? Estimasi sejauh ini, menurut kajian internal Bank BTN, rumah subsidi di perkotaan memiliki nilai jual rata rata Rp200 juta dan rumah di pedesaan di kisaran Rp75 juta -Rp100 juta. Jadi, jika program 3 juta rumah terserap maksimal, maka volume transaksinya bisa mencapai sekitar Rp400 triliun pertahun. Ini merupakan estimasi minimal karena harga jual hunian di tiap daerah tidak selalu sama.

Dana sebesar itu bakal mengalir ke para pengembang, terutama para pengembang kelas menengah kecil yang akan membangun hunian layak untuk MBR di pedesaan. Tim Satgas juga berkali kali menegaskan, pembangunan rumah subsidi di pedesaan akan diserahkan ke para pengembang lokal, bukan kelas konglomerat. Tujuannya agar terjadi pemerataan dan memperbanyak aliran modal ke daerah.

Pembangunan hunian layak di kota maupun desa, akan menjadi penggerak ekonomi di sekitarnya. Menurut hitungan tim kajian BTN, proyek properti akan memberi multiplier effect ke 183 sub sektor usaha lainnya. Mulai dari sektor paling hulu seperti produsen semen, batu bata, rangka baja atau rantai pasok paling hilir seperti toko bangunan, pemasok tukang serta pelaku UMKM penyangga kebutuhan proyek.

Jika Menteri Perumahan pilihan Presiden Prabowo bisa bergerak cepat, maka target pertumbuhan ekonomi 8 persen bakal dapat sokongan signifikan dari sektor properti dan ekosistemnya.

Tapi, Bonny menegaskan, proyek strategis ini akan berjalan optimal apabila mendapatkan dukungan penuh dari sektor perbankan dan pelaku usaha lainnya. Bagaimanapun, dana belanja pemerintah (APBN) ada batasnya sementara proyek ini membutuhkan modal kerja untuk pengadaan rumah (supply) dan pembiayaan rumah bersubsidi di sisi konsumen (demand).

(kunthi fahmar sandy)

IDXChannel - Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) berencana membuka akses pendanaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki hunian berkonsep transit oriented development (TOD) di Jakarta.

Deputi Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho mengatakan, subsidi bagi MBR masih dikaji mendalam agar kebijakan kompensasi bisa diterapkan. Pasalnya, investasi dalam hunian vertikal cukup tinggi atau mahal dibandingkan rumah tapak.

“Ini masih menjadi tantangan ya, khususnya kriteria low segmen ini, apakah mau seperti sekarang. Tentunya kemampuan masyarakat untuk mengakses pembiayaan rumah vertikal ini, kan investasi enggak murah gitu dibandingkan rumah tapak,” ujar Heru saat ditemui di Menara Mandiri, Jakarta Selatan, Senin (26/8/2024).

“Rumah tapak sendiri lokasinya mungkin sudah tidak reasonable (wajar) ya untuk para pekerja di Jabodetabek, sehingga memang pengembangan rumah vertikal dan itu saya kira cost-nya juga akan jauh berbeda,” katanya.

Kendati begitu, skema pembelian rumah dengan menyewa terlebih dahulu (rent to own) bisa saja menjadi opsi bagi kelas MBR. Namun, harus didasarkan pada kajian terlebih dahulu.

“Perlu kita kajilah ke depan dengan pak Dirjen terkait dengan masyarakat yang bisa mengakses pembiayaan untuk rumah-rumah vertikal ini baik konsepnya rent to own, sewa, kemudian sewa sekian tahun kemudian bisa ditawarkan untuk dibeli,” jelas Heru.

(DESI ANGRIANI)

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pemerintah menambah anggaran sebesar Rp 500 miliar untuk insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) di semester II-2024.

Pemberian insentif PPN DTP tersebut dibberikan atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun.

"Untuk pajak yang ditanggung pemerintah terutama untuk fasilitas penjualan rumah tapak dan satuan rumah susun kita menambahkan anggaran Rp 500 miliar," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Senin (8/7).

Ditemui terpisah, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu memperkirakan, lebih dari 10.000 unit rumah akan memanfaatkan insentif PPN DTP tersebut pada semester II-2024.

"Diestimasi memang semester II itu nilainya nanti Rp 500 miliar. Itu melanjutkan yang 50%, kalau yang sampai Juni kan 100%," jelas Febrio.

Febrio menjelaskan, pemberian insentif PPN DTP tersebut diperlukan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi agar bisa berada di atas 5%.

"Sekitar di atas 10.000 unit untuk yang paruh kedua. Jadi itu memang salah satu yang kita harapkan untuk juga memberikan manfaat. Itu kan terutama untuk kelas menengah dan juga menjaga momentum untuk pertumbuhan ekonominya bisa di atas 5%," katanya.

Seperti yang diketahui, pemerintah telah mengeluarkan aturan pemberian insentif pajak pertambahan nilai yang ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk pembelian rumah Rp 2 miliar hingga Rp 5 miliar pada tahun 2024.

Ada dua persyaratan yang harus dipenuhi oleh wajib pajak untuk memperoleh insentif PPN DTP. Yakni harga jual maksimal Rp 5 miliar dan rumah harus keadaan baru yang diserahkan dalam kondisi siap huni.

Nah, apabila penyerahan dilakukan mulai 1 Januari hingga 30 Juni 2024, maka besaran PPN DTP yang diberikan sebesar 100% dari PPN yang terutang dari bagian dasar pengenaan pajak (DPP) hingga Rp 2 miliar dengan harga jual maksimal Rp 5 miliar.

Sementara untuk penyerahan mulai 1 Juli hingga 31 Desember 2024, PPN DTP diberikan sebesar 50% PPN yang terutang dari DPP sampai dengan Rp 2 miliar dengan harga jual paling banyak Rp 5 miliar.

Aturan itu dimuat dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2024.