Jakarta, Investor.id- Sepanjang tahun 1976 hingga kini, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) mengaku menyalurkan 5,5 juta kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi dan nonsubsidi baik melalui KPR konvensional maupun pembiayaan syariah.

Belakangan ini, kata Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu, semakin banyak kaum milenial, perempuan, dan pekerja sektor informal yang membeli rumah pertama dengan KPR, sehingga prospek sektor perumahan Indonesia sangat prospektif di masa depan.

“Terutama untuk pekerja sektor informal, dapat kita bayangkan jika tidak ada program rumah subsidi, mereka tidak bisa membeli rumah. Selain itu, Indonesia masih punya isu nasional yakni backlog kepemilikan rumah sebanyak 9,9 juta, dan lebih dari 50% masyarakat miskin menghuni rumah tidak layak huni. Berdasarkan data dari PLN, angkanya sampai 24 juta rumah tidak layak huni,” papar Nixon dalam siaran pers Sabtu (9/11/2024).

Karena itu, kata Nixon, pengurangan biaya total 21% untuk rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan masyarakat berpenghasilan tanggung (MBT) yang terdiri atas pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pemangkasan Pajak Penghasilan (PPh) dan penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) akan mampu memicu permintaan akan perumahan karena harga jual rumah menjadi lebih murah.

Nixon juga mengatakan bahwa BTN terus memberikan masukan kepada pemerintah agar program rumah rakyat bisa terealisasi secara jangka panjang, karena karena sektor perumahan memiliki dampak turunan (multiplier effect) terhadap 185 subsektor lainnya yang mayoritas bersifat padat karya.

Sementara itu, dalam diskusi Program 3 Juta Rumah Gotong Royong Membangun Rumah untuk Rakyat, di Jakarta, Jumat (8/11/2024) malam, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan, pihaknya akan meminta kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk di antaranya memperpanjang bebas PPN menjadi lima tahunan.

Selain itu, kata Maruarar, pihaknya telah bersepakat dengan Kementerian Dalam Negeri untuk membebaskan BPHTB dari pemerintah daerah untuk mengurangi harga jual rumah.

“Jika pembagian tanah bisa gratis dan murah, lalu efisiensi bisa dilakukan, kemudahan perizinan juga terjadi, saya pikir Program Tiga Juta Rumah ini bisa meningkatkan omzet para pengembang secara luar biasa. Tahun depan, saya berani bilang bahwa banyak perubahan yang akan menyangkut perumahan baik di sisi bisnis maupun sosialnya. Jadi, saya minta para pengembang untuk mempersiapkan diri baik-baik,” ujar Menteri PKP.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan rencananya dalam waktu dekat untuk menghapuskan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) khusus untuk MBR. Terkait rencana penghapusan BPHTB untuk MBR, Tito mengatakan hal itu akan disosialisasikan bersama seluruh Pemerintah Daerah dan para pengembang di daerah.

“Saya akan keluarkan surat edaran dalam waktu paling lama 10 hari agar retribusi PBG dihapus khusus untuk MBR, supaya tidak ada kerancuan. Kita akan mengundang seluruh pemda, BTN, dan rekan-rekan perwakilan real estat bahwa program perumahan MBR ini telah diperintahkan oleh Pak Presiden dan harus dilaksanakan oleh Pak Maruarar. Kita minta pemda untuk bangun gerakan kesetiakawanan sosial untuk membantu yang tidak mampu,” kata Tito.

Sementara itu, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan, pihaknya akan meminta pengembang untuk membangun fasilitas umum dan fasilitas sosial (fasum dan fasos) di proyek perumahan mereka, dan akan menerapkan denda berupa penyediaan rumah gratis bagi MBR bagi pengembang yang tidak taat.

Editor: Edo Rusyanto (edo_rusyanto@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com -Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memaparkan berbagai solusi untuk memacu realisasi program Tiga Juta Rumah di Indonesia di depan ratusan pengembang.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan, pihaknya akan meminta kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk memperpanjang bebas pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi lima tahun.

Selain itu, kata Maruarar, pihaknya telah bersepakat dengan Kementerian Dalam Negeri untuk membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari Pemerintah Daerah untuk mengurangi harga jual rumah.

“Jika pembagian tanah bisa gratis dan murah, lalu efisiensi bisa dilakukan, kemudahan perizinan juga terjadi, saya pikir program Tiga Juta Rumah ini bisa meningkatkan omzet para pengembang secara luar biasa. Tahun depan, saya berani bilang bahwa banyak perubahan yang akan menyangkut perumahan baik di sisi bisnis maupun sosialnya. Jadi, saya minta para pengembang untuk mempersiapkan diri baik-baik,” ujar Maruarar dalam diskusi bertema Program 3 Juta Rumah Gotong Royong Membangun Rumah untuk Rakyat, Jumat (9/11/2024).

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan rencananya dalam waktu dekat untuk menghapuskan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) khusus untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Adapun, terkait rencana penghapusan BPHTB untuk MBR, Tito bilang, hal itu akan disosialisasikan bersama seluruh Pemerintah Daerah dan para pengembang di daerah.

“Saya akan keluarkan surat edaran dalam waktu paling lama 10 hari agar retribusi PBG dihapus khusus untuk MBR, supaya tidak ada kerancuan. Kita akan mengundang seluruh Pemda, BTN, dan rekan-rekan perwakilan real estat bahwa program perumahan MBR ini telah diperintahkan oleh Pak Presiden dan harus dilaksanakan oleh Pak Maruarar. Kita minta Pemda untuk bangun gerakan kesetiakawanan sosial untuk membantu yang tidak mampu,” terang Tito.

Sementara itu, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan, pihaknya akan meminta pengembang untuk membangun fasilitas umum dan fasilitas sosial (fasum dan fasos) di proyek perumahan mereka, dan akan menerapkan denda berupa penyediaan rumah gratis bagi MBR bagi pengembang yang tidak taat.

Secara khusus, Maruarar melanjutkan, pihaknya aktif berdiskusi dengan Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu terkait program tersebut.

Merespons pernyataan tersebut, Nixon menyampaikan, pengurangan biaya dapat mencapai total 21 persen untuk Rumah MBR dan MBT yang terdiri dari pembebasan PPN, pemangkasan PPH, dan penghapusan BPHTB akan mampu memicu permintaan akan perumahan karena harga jual rumah menjadi lebih murah.

Lebih lanjut, Nixon menerangkan, BTN telah menyalurkan 5,5 juta KPR subsidi dan non-subsidi baik melalui KPR Konvensional maupun pembiayaan syariah sejak 1976.

Belakangan ini, kata Nixon, semakin banyak kaum milenial, perempuan, dan pekerja sektor informal yang membeli rumah pertama dengan KPR, sehingga prospek sektor perumahan Indonesia sangat prospektif di masa depan.

“Terutama untuk pekerja sektor informal, dapat kita bayangkan jika tidak ada program rumah subsidi, mereka tidak bisa membeli rumah. Selain itu, Indonesia masih punya isu nasional yakni backlog kepemilikan rumah sebanyak 9,9 juta, dan lebih dari 50 persen masyarakat miskin menghuni rumah tidak layak huni. Berdasarkan data dari PLN, angkanya sampai 24 juta rumah tidak layak huni,” papar Nixon.

Kajian BTN menunjukkan, isu utama perumahan di daerah dari sisi demand di antaranya masih terkait dengan pendataan kebutuhan rumah dengan sistem ‘by name, by address’, serta tumpang tindih peraturan terkait kewenangan penyelenggaraan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Sedangkan di sisi suplai, BTN melihat masih belum adanya sinkronisasi perencanaan tata ruang antara daerah dan pusat.

Oleh karena itu, menurut Nixon, BTN terus memberikan masukan kepada pemerintah agar program rumah rakyat bisa terealisasi secara jangka panjang, karena sektor perumahan memiliki multiplier effect atau dampak turunan terhadap 185 subsektor lainnya yang mayoritas bersifat padat karya.

Tidak kalah pentingnya, pembangunan sektor perumahan secara masif akan menciptakan lapangan kerja.

"Berdasarkan perhitungan BTN, setiap pembangunan satu rumah dapat menyerap lima tenaga kerja, sehingga pembangunan 100.000 rumah akan menyerap 500.000 tenaga kerja per tahunnya," tutup dia.

Jakarta, Investor.id- Manajemen PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) optimistis pertumbuhan penyaluran kredit bank pelat merah itu tetap double digit hingga akhir 2024.

“Pertumbuhan kredit BTN akan tetap double digit karena minat masyarakat untuk membeli rumah masih tinggi,” ujar Direktur Utama BTN Nixon Napitupulu dalam siaran pers di Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Dia menjelaskan, hal itu terutama tercermin dari penyaluran KPR subsidi dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), yang secara nasional kuotanya telah habis pada Agustus 2024.

Pertumbuhan kredit dan pembiayaan BTN hingga akhir Agustus 2024 mencapai 13,05% year-on-year (yoy) menjadi Rp355,2 triliun.

Pada periode yang sama, kredit perbankan nasional tumbuh 11,4% yoy berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Nixon mengatakan, peningkatan penyaluran kredit tersebut didukung mesin utama yakni KPR subsidi dan nonsubsidi, serta kredit konstruksi untuk mendukung penyediaan perumahan bagi masyarakat Indonesia.

“Hal ini menunjukkan permintaan terhadap KPR yang masih tinggi di pasar. BTN optimistis dengan laju pertumbuhan kredit yang masih on-track hingga akhir tahun,” ujar Nixon.

Tingginya permintaan KPR juga tercermin pada Survei Perbankan Bank Indonesia (BI) per kuartal III-2024. Berdasarkan survei tersebut, Saldo Bersih Tertimbang (SBT) penyaluran kredit baru tercatat sebesar 80,6%, ditopang oleh pertumbuhan kredit konsumsi terutama penyaluran KPR.

Menurut BI, tren peningkatan SBT tersebut akan berlanjut hingga kuartal IV-2024, kendati terdapat pengetatan dalam hal persyaratan administrasi.

Namun, pada aspek lainnya, suku bunga kredit, biaya persetujuan kredit, dan jangka waktu kredit diperkirakan akan lebih longgar.

Sementara itu, Nixon optimistis bahwa Program Tiga Juta Rumah per tahun yang diusung oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan memberikan dorongan bagi pertumbuhan kredit BTN ke depannya.

Program Tiga Juta Rumah mencakup pembangunan satu juta di perkotaan dan dua juta rumah di pedesaan.

Dalam program di pedesaan, termasuk renovasi atau perbaikan rumah tidak layak huni.

Menurut BTN, renovasi atas rumah tidak layak huni dapat menggerakkan kebutuhan material bangunan, pekerja bangunan, dan permintaan kredit dengan lebih cepat karena lahan dan bangunan telah tersedia sejak awal.

“BTN siap mendukung langkah pemerintah dengan menyalurkan pembiayaan untuk renovasi rumah tidak layak huni di pedesaan,” tutur Nixon.

Editor: Edo Rusyanto (edo_rusyanto@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dalam rangka memuluskan program tiga juta rumah, pemerintah memberi sinyal bakal menugaskan PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI). Di mana, kedua bank tersebut akan menjadi pemimpin pembiayaan sindikasi untuk memberikan KPR Subsidi untuk program tersebut.

Pemilihan BTN tentunya bukan tanpa sebab, mengingat bank ini memang sudah dikenal dengan kredit di sektor properti. Sementara, pemilihan BRI bertujuan untuk membantu BTN yang memiliki likuiditas cukup ketat.

Corporate Secretary Bank BTN Ramon Armando membenarkan bahwa pihaknya memang memberi masukan kepada Satgas Perumahan agar pada tahap pertama program 3 Juta Rumah berjalan, dapat dilakukan sharing penyaluran KPR subsidi antara BTN dan bank lainnya.

Dengan usul tersebut, Ramon memastikan BTN sebagai pemimpin pasar siap mendukung karena telah memiliki pengalaman panjang dalam mendukung Program Sejuta Rumah selama lima tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo.

“BTN telah memiliki pangsa pasar sebesar 80% dari sekitar 300.000-400.000 unit KPR subsidi per tahunnya.” ujar Ramon kepada KONTAN, Jumat (1/11).

Ia juga menambahkan menambahkan untuk menjalankan program tersebut, pihaknya akan mencari pendanaan dari berbagai sumber. Mengingat rasio likuiditas mereka cukup ketat yang tercermin dari rasio LDR per Juni 2024 sudah menyentuh level 96%.

“Selain berasal dari APBN, sumber dana juga berasal dari dalam negeri dan luar negeri lewat berbagai macam cara,” tambah Ramon.

Ramon pun mencontohkan misalnya adanya sekuritisasi aset yang merupakan salah satu metode untuk mendapatkan dana jangka panjang dan dapat ditawarkan ke investor luar negeri. Selain itu, akan terbantu juga dengan pemerintahan baru yang rencananya akan menggulirkan dana investasi, meskipun hingga kini belum ada informasi lebih lanjut.

Di sisi lain, pihaknya juga bilang bahwa BTN akan mendukung dari sisi supply dengan cara memberikan pendanaan kepada developer berupa kredit konstruksi, baik untuk rumah tapak maupun rumah vertikal.

“Dengan adanya program pembangunan perumahan yang masif, tentunya permintaan kredit konstruksi akan semakin meningkat,” ujarnya.

Sementara itu, KONTAN juga telah mencoba meminta tanggapan BRI terkait rencana penugasan baru. Namun, hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari bank yang selama ini fokus pada kredit wong cilik ini.

Senior Vice President Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan berpendapat bahwa penugasan baru tersebut tergantung pada bagaiamana aturan untuk program pemerintah ini. Sebab, bagi bank sejatinya yang perlu dipikirkan adalah bagaimana risiko kreditnya.

Menurutnya, selama risiko tersebut bisa dimitigasi melalui program maka akan lebih baik bagi bank. Sebab, di tengah penurunan daya beli, sektor properti merupakan salah satu yang perlu menjadi perhatian.

“Tergantung isi ketentuannya, harapannya bila ada kredit bermasalah dari program, ada jalan keluar yang jelas dari pemerintah dan dapat meminimalisasi risiko bank,” ujarnya.

Sementara itu, ia sependapat bahwa pemilihan BRI bisa terbilang tepat dikarenakan memiliki rasio LDR yang jauh lebih longgar. Per September 2024, rasio LDR BRI secara konsolidasi ada di level 89%.

“Likuiditas BRI masih cenderung baik di mana LDR masih terjaga di bawah 90% sementara BTN sekitar 96%,” ujarnya.

Di sisi lain, kolaborasi keduanya memang bisa membantu program tiga juta rumah berjalan mulus. Sebab, BTN sudah tergolong lama dalam pembiayaan perumahan, sedangkan BRI punya channeling sampai ke daerah pelosok.

Sebelumnya, anggota Satgas Satgas Perumahan Prabowo, Bonny Minang mengisyaratkan bahwa dua bank ini bakal mengepalai pembiayaan sindikasi untuk program ini.

Bonny bilang awalnya satgas mengusulkan agar BTN memimpin pembiayaan sindikasi untuk program tiga juta rumah. Mengingat, BTN dinilai sudah cukup familier dalam hal pembiayaan di sektor properti.

“Nah tapi BTN kemarin setelah kita menghadap ke Presiden, Pak dirut BTN mengatakan lebih baik sharing dulu untuk pertama kali dengan BRI,” ujar Bonny Selasa (29/10) malam.

Jakarta: Surat Penawaran Rumah (SPR) adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh pengembang atau penjual rumah kepada calon pembeli. Dokumen ini berisi informasi penting terkait properti yang ditawarkan, termasuk spesifikasi, harga, dan cara pembayaran.

Pengertian SPR perumahan

SPR adalah dokumen penting dalam proses pembelian properti, yang berfungsi sebagai komitmen tertulis dari calon pembeli kepada pengembang atau pemilik rumah. SPR menandakan bahwa pembeli bersedia membeli unit rumah tertentu dan menyetujui syarat serta ketentuan yang tertera dalam surat tersebut.

Format resmi SPR perumahan 2024

Format Surat Resmi Pemesanan Rumah (SPR) untuk tahun 2024 harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Berikut ini format resmi SPR Perumahan.

1. Kop surat

• Nama dan logo pengembang
• Nomor SPR

2. Tanggal pemesanan

3. Data pembeli

• Nama Pembeli
• No KTP/SIM/ Paspor
• Alamat Pembeli
• No Telepon/HP
• Email
• Pekerjaan
• No NPWP

4. Unit data properti

• Tipe Properti
• Nomor/Blok unit
• Luas Tanah dan Bangunan

5. Rincian harga

6. Harga jual unit

Pajak Yang Harus Dibayarkan

7. Rincian pembayaran

• Metode Pembayaran
• Biaya Pemesanan
• Uang Muka (DP)
• Termin Pembayaran

Cara mengisi SPR Perumahan (Step by Step)

Mengisi Surat Pemesanan Rumah (SPR) merupakan langkah penting dalam proses pembelian properti. Berikut adalah panduan langkah demi langkah untuk mengisi SPR dengan benar:

Baca juga: Sebelum Beli Rumah, Ketahui Fungsi SPR

1. Siapkan dokumen yang diperlukan

Sebelum mulai mengisi SPR, pastikan Anda memiliki dokumen-dokumen berikut:

Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas resmi lainnya.
Informasi mengenai unit rumah yang ingin dibeli, termasuk harga dan lokasi.

2. Tanggal pemesanan

Tuliskan tanggal saat kamu mengisi SPR di bagian atas surat.

• Data Pembeli
• Isi informasi berikut:
• Nama Pembeli: Sesuai dengan KTP.
• Tempat dan Tanggal Lahir: Untuk identifikasi lebih lanjut.
• Alamat Lengkap: Alamat sesuai KTP dan alamat untuk korespondensi jika berbeda.
• Nomor Telepon/Handphone: Untuk kontak langsung.
• Nomor KTP/SIM/Paspor Sebagai identifikasi resmi.
• Email: Jika diperlukan untuk komunikasi lebih lanjut.

3. Data unit properti

Cantumkan informasi tentang unit yang akan dibeli:

• Tipe Properti: Sebutkan tipe rumah (misalnya, rumah satu lantai, dua lantai).
• Nomor/Blok Unit: Identifikasi lokasi unit dalam perumahan.
• Luas Tanah dan Bangunan: Ukuran unit yang dipesan.

4. Rincian harga

Tuliskan rincian harga dengan jelas:

• Harga Jual Unit: Sesuai kesepakatan.
• Pajak yang Harus Dibayarkan: Jika ada, sebutkan secara terpisah.

5. Cara pembayaran

Jelaskan metode pembayaran yang akan digunakan:

• Metode Pembayaran: Apakah menggunakan KPR, cash bertahap, atau cash keras.
• Booking Fee: Jumlah uang yang dibayarkan sebagai tanda jadi.
• Uang Muka (DP): Besaran uang muka yang harus dibayar sebelum transaksi dilanjutkan.

6. Ketentuan lain

• Sertakan ketentuan tambahan yang perlu diketahui oleh kedua belah pihak:
• Syarat dan ketentuan pembelian.
• Konsekuensi jika terjadi pembatalan transaksi.

7. Tanda tangan

• Setelah semua informasi terisi dengan benar:
• Tanda Tangan Pembeli: Di bawah nama lengkap sebagai bentuk persetujuan.
• Tanda Tangan Perwakilan Developer: Jika ada, sebagai bukti kesepakatan.

Contoh template SPR Perumahan

Sumber Foto: Rumah123

Tips agar SPR disetujui bank

Berikut adalah beberapa tips untuk meningkatkan peluang agar Surat Pemesanan Rumah (SPR) kamu dapat disetujui oleh bank

1. Lengkapi persyaratan dokumen

Pastikan semua dokumen yang diperlukan untuk pengajuan KPR lengkap dan valid. Dokumen umum yang biasanya dibutuhkan meliputi:

• Kartu Tanda Penduduk (KTP)
• Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
• Slip gaji atau surat keterangan penghasilan
• Rekening koran
• Dokumen kepemilikan properti atau tanah yang akan dijaminkan

2. Jaga riwayat kredit

Memiliki catatan kredit yang baik sangat penting dalam proses persetujuan KPR. Pastikan kamu membayar semua tagihan, termasuk pinjaman dan kartu kredit, tepat waktu. Jika ada tunggakan, selesaikan sebelum mengajukan KPR

3. Siapkan uang muka yang cukup

Membayar uang muka yang lebih besar dapat menunjukkan keseriusan kamu kepada bank dan mengurangi risiko bagi mereka. Uang muka yang cukup juga dapat menurunkan jumlah pinjaman yang dibutuhkan, sehingga cicilan bulanan menjadi lebih ringan

4. Sesuaikan harga rumah dengan kemampuan finansial

Pilihlah properti yang sesuai dengan kemampuan finansial kamu. Pastikan cicilan KPR tidak melebihi batas kemampuan bayar, sehingga tidak memberatkan keuangan di masa mendatang.

5. Pilih tenor yang tepat

Pertimbangkan jangka waktu pinjaman (tenor) dengan hati-hati. Pilih tenor yang tidak melewati usia pensiun agar pengajuan lebih mungkin disetujui

6. Bangun hubungan baik dengan bank

Memiliki hubungan baik dengan bank dapat memberikan keuntungan tambahan dalam proses persetujuan KPR. Jika kamu sudah memiliki rekening atau produk lain di bank tersebut, mereka mungkin lebih cenderung untuk menyetujui pengajuan kamu

7. Cek program KPR dari berbagai bank

Setiap bank memiliki program KPR dengan syarat dan ketentuan berbeda. Lakukan riset untuk menemukan program yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan finansial kamu

8. Konsultasi dengan ahli keuangan

Jika perlu, konsultasikan rencana pembelian rumah dengan ahli keuangan untuk mendapatkan saran dan strategi terbaik dalam mengajukan KPR. (Ridini Batmaro)


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(KIE)

Reporter: Selvi Mayasari | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) mencatat portfolio BSI Griya mencapai Rp 55 triliun per Agustus 2024. Pangsa pasar BSI di sektor ini telah mencapai 7,19%, tumbuh positif sebesar 8,86% year on year.

Selain itu, BSI juga telah menyalurkan KPR Subsidi sebesar Rp 2,75 triliun terhadap pengembangan 18.428 unit rumah yang ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Sejalan dengan itu, BSI juga terus mendukung pemerintah untuk mempermudah akses pembiayaan perumahan bagi masyarakat Indonesia. Hal tersebut diwujudkan melalui kolaborasi strategis BSI dengan Real Estate Indonesia (REI).

Direktur Utama BSI Hery Gunardi mengatakan, Melalui kerja sama ini, BSI siap memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memiliki rumah idaman dengan berbagai skema pembiayaan, baik komersial maupun subsidi.

Lebih lanjut Hery mengungkapkan, kerja sama ini akan memperkuat sinergi Perseroan dengan lebih dari 723 anggota REI yang mengembangkan lebih dari 1.600 proyek perumahan, di mana BSI telah aktif terlibat dalam pembiayaan perumahan. Tidak hanya di sektor komersial, kolaborasi ini juga memperkuat penyaluran KPR Subsidi.

“Kami berharap melalui kolaborasi dengan REI, penyaluran KPR BSI Griya dari anggota REI dapat meningkat hingga 30%. Ini adalah langkah nyata untuk mempermudah masyarakat, khususnya yang berpenghasilan rendah, dalam mendapatkan akses ke rumah layak dan terjangkau,” ungkap Hery dalam rilis resminya, Selasa (22/10).

Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk membangun 3 juta unit rumah selama masa pemerintahannya. Sebanyak 2 juta unit di antaranya akan dibangun di perdesaan, sementara 1 juta unit lainnya di perkotaan.

Pada tahun 2023, angka backlog perumahan di Indonesia mencapai 12,7 juta. Angka ini naik 1,7 juta dari tahun sebelumnya.

Data Kementerian PUPR pada tahun 2022 menunjukkan dengan angka backlog perumahan sebesar 11 juta yang sebanyak 93% berasal dari Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Selain itu, sebanyak 60% dari angka tersebut didominasi oleh MBR yang bekerja pada sektor informal. Hal ini menunjukkan urgensi dalam penyediaan rumah layak bagi masyarakat.

Hery menambahkan, sinergi ini merupakan bagian dari upaya BSI dan REI dalam mendukung program pemerintah terkait pengadaan perumahan yang berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.

“Kolaborasi dengan REI bukan hanya sebatas angka, tetapi ini adalah tugas mulia untuk menyediakan perumahan yang layak, dan memperluas akses bagi masyarakat Indonesia yang membutuhkan rumah,” kata Hery.

Dengan rencana REI untuk menyelenggarakan 50 kegiatan hingga tahun 2025, BSI juga akan turut serta secara eksklusif dalam kegiatan tersebut. Melalui berbagai kegiatan ini, REI dan BSI berupaya memperkuat hubungan dengan para pengembang dan mendorong pertumbuhan sektor perumahan di Indonesia.

Tidak hanya itu, Hery juga menambahkan bahwa kemitraan dengan REI dan para pengembang adalah bentuk kerja sama yang saling menguntungkan. Saat ini, BSI menempati posisi sebagai bank terbesar keenam dalam hal penyaluran pembiayaan Griya.

Sebagai bank syariah terbesar di Indonesia dengan lebih dari 21 juta nasabah, BSI bekerja sama dengan REI dan asosiasi pengembang untuk menyediakan perumahan yang layak dan berkualitas bagi masyarakat.

“Kami optimistis kolaborasi ini akan memberikan dampak signifikan dalam mendorong pertumbuhan sektor perumahan di Indonesia. BSI siap menyediakan dukungan pembiayaan, sementara para pengembang di bawah naungan REI akan menyediakan hunian yang berkualitas dan layak. Kami merasa tidak ada kendala untuk mendukung pembiayaan," imbuhnya.

Pihaknya berharap, ke depan BSI akan terus berperan aktif dalam membantu mengatasi permasalahan backlog perumahan di Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com -Program 3 juta rumah per tahun yang segera digulirkan Pemerintahan Prabowo Subianto membangkitkan optimisme publik.

Salah satu alasan pemicunya, dana ratusan triliun rupiah dari proyek strategis ini siap mengucur, menggerakkan sektor riil dan pada akhirnya mendongkrak pertumbuhan ekonomi serta masyarakat akan mempunyai banyak kesempatan untuk punya rumah layak.

Mengacu ke peta jalan yang digagas tim satgas perumahan, akan ada 3 juta rumah yang disiapkan setiap tahunnya.

Sebanyak 1 juta unit untuk memenuhi kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di perkotaan dan 2 juta unit untuk masyarakat di pedesaan.

Estimasi sejauh ini, menurut kajian internal PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, rumah subsidi di perkotaan memiliki nilai jual rata rata Rp 200 juta dan rumah di pedesaan di kisaran Rp 75 juta hingga Rp 100 juta.

Dengan demikian, jika program 3 juta rumah terserap maksimal, maka volume transaksinya bisa mencapai sekitar Rp 400 triliun per tahun. Ini merupakan estimasi minimal karena harga jual hunian di tiap daerah tidak selalu sama.

Dana sebesar itu bakal mengalir ke para pengembang, terutama para pengembang kelas menengah kecil yang akan membangun hunian layak untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di pedesaan.

Pembangunan hunian layak di kota maupun desa, akan menjadi penggerak ekonomi di sekitarnya.

Menurut hitungan tim kajian BTN, proyek properti akan memberi multiplier effect ke 183 subsektor usaha lainnya. Mulai dari sektor paling hulu seperti produsen semen, batu bata, rangka baja atau rantai pasok paling hilir seperti toko bangunan, pemasok tukang serta pelaku UMKM penyangga kebutuhan proyek.

JAKARTA, KOMPAS.com -Program 3 juta rumah per tahun yang segera digulirkan Pemerintahan Prabowo Subianto membangkitkan optimisme publik.

Salah satu alasan pemicunya, dana ratusan triliun rupiah dari proyek strategis ini siap mengucur, menggerakkan sektor riil dan pada akhirnya mendongkrak pertumbuhan ekonomi serta masyarakat akan mempunyai banyak kesempatan untuk punya rumah layak.

Mengacu ke peta jalan yang digagas tim satgas perumahan, akan ada 3 juta rumah yang disiapkan setiap tahunnya.

Sebanyak 1 juta unit untuk memenuhi kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di perkotaan dan 2 juta unit untuk masyarakat di pedesaan.

Estimasi sejauh ini, menurut kajian internal PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, rumah subsidi di perkotaan memiliki nilai jual rata rata Rp 200 juta dan rumah di pedesaan di kisaran Rp 75 juta hingga Rp 100 juta.

Dengan demikian, jika program 3 juta rumah terserap maksimal, maka volume transaksinya bisa mencapai sekitar Rp 400 triliun per tahun. Ini merupakan estimasi minimal karena harga jual hunian di tiap daerah tidak selalu sama.

Dana sebesar itu bakal mengalir ke para pengembang, terutama para pengembang kelas menengah kecil yang akan membangun hunian layak untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di pedesaan.

Pembangunan hunian layak di kota maupun desa, akan menjadi penggerak ekonomi di sekitarnya.

Menurut hitungan tim kajian BTN, proyek properti akan memberi multiplier effect ke 183 subsektor usaha lainnya. Mulai dari sektor paling hulu seperti produsen semen, batu bata, rangka baja atau rantai pasok paling hilir seperti toko bangunan, pemasok tukang serta pelaku UMKM penyangga kebutuhan proyek.

Jakarta, Investor.id - Program tiga juta rumah pertahun yang segera digulirkan Pemerintahan Prabowo Subianto membangkitkan optimisme publik.

Salah satu alasan pemicunya, dana ratusan triliun rupiah dari proyek strategis ini siap mengucur, menggerakkan sektor riil dan pada akhirnya mendongkrak pertumbuhan ekonomi serta masyarakat akan mempunyai banyak kesempatan untuk punya rumah layak.

Mengacu ke peta jalan yang digagas tim Satgas Perumahan, akan ada tiga juta rumah yang disiapkan setiap tahunnya. Sebanyak satu juta unit untuk memenuhi kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di perkotaan dan dua juta unit untuk masyarakat di pedesaan. 

"Program prioritas Pak Prabowo adalah pengentasan kemiskinan yang salah satu instrumennya mengandalkan sektor perumahan. Efek berantai proyek ini akan menggerakkan sektor riil, membuka lapangan kerja dan meningkatkan perputaran uang di daerah” kata  Bonny Z. Minang, anggota tim satgas perumahan yang diketuai Hashim Djojohadikusumo dalam siaran pers, Minggu (20/10/2024).

Berapa potensi dana yang bakal bergulir? Estimasi sejauh ini, menurut kajian internal BTN, rumah subsidi di perkotaan memiliki nilai jual rata rata Rp200 juta dan rumah di pedesaan di kisaran Rp75-100 juta. Jadi, jika program tiga juta rumah terserap maksimal, volume transaksinya bisa mencapai sekitar Rp400 triliun per tahun. Ini merupakan estimasi minimal karena harga jual hunian di tiap daerah tidak selalu sama.  

Dana sebesar itu bakal mengalir ke para pengembang, terutama para pengembang kelas menengah kecil yang akan membangun hunian layak untuk MBR di pedesaan. Tim Satgas juga berkali-kali menegaskan, pembangunan rumah subsidi di pedesaan akan diserahkan ke para pengembang lokal, bukan kelas konglomerat. Tujuannya agar terjadi pemerataan dan memperbanyak aliran modal ke daerah.   

Dampak Berganda

Pembangunan hunian layak di kota maupun desa, akan menjadi penggerak ekonomi di sekitarnya. Menurut hitungan tim kajian BTN, proyek properti akan memberi dampak ganda (multiplier effect) ke 183 sub  sektor usaha lainnya. Mulai dari sektor paling hulu seperti produsen semen, batu bata, rangka baja atau rantai pasok paling hilir seperti toko bangunan, pemasok tukang serta pelaku UMKM penyangga kebutuhan proyek. 

Jika Menteri Perumahan pilihan Presiden Prabowo bisa bergerak cepat, maka target pertumbuhan ekonomi 8% bakal dapat sokongan signifikan dari sektor properti dan ekosistemnya.     

Tapi, Bonny menegaskan, proyek strategis ini akan berjalan optimal apabila mendapatkan dukungan penuh dari sektor perbankan dan pelaku usaha lainnya. Bagaimanapun, dana belanja pemerintah (APBN) ada batasnya sementara proyek ini membutuhkan modal kerja untuk pengadaan rumah (supply) dan pembiayaan rumah bersubsidi di sisi konsumen (demand). 

Direktur Utama BTN Nixon L.P Napitupulu menyatakan siap mendukung Program Tiga Juta Rumah per tahun karena perseroan memiliki kapabilitas sebagai pemimpin pasar KPR nasional, serta pengalaman sebelumnya mendukung Program Sejuta Rumah selama lima tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo. BTN telah memiliki pangsa pasar lebih dari 80% dari sekitar 300.000-400.000 unit KPR subsidi per tahunnya.

Dari sisi pendanaan, BTN juga siap untuk mencari sumber dana dari dalam negeri maupun luar negeri, termasuk dengan mendorong sekuritisasi aset KPR, sehingga tersedia dana murah secara jangka panjang.

“BTN mendukung di sisi supply dengan cara memberikan pendanaan kepada developer berupa kredit konstruksi, baik untuk landed house (rumah tapak) maupun high rise (rumah vertikal). Selama ini, pemberian kredit tersebut sudah berjalan, sehingga bukan menjadi hal yang baru bagi BTN,” kata Nixon.

Skema subsidi KPR yang diajukan oleh BTN untuk pemerintahan baru dibagi menjadi tiga jenis, yakni Subsidi Angsuran, Subsidi Selisih Bunga, dan Premi Asuransi. Keseluruhan sumber dana atau insentifnya berasal dari dana belanja Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN), baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun dana lainnya.

Subsidi Angsuran ditujukan untuk masyarakat miskin atau pra-sejahtera dengan kisaran penghasilan hingga maksimal Rp3,1 juta, dengan tujuan mengentaskan kemiskinan di desa. Untuk subsidi selisih bunga, penerimanya adalah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), yakni mereka yang berpenghasilan antara Rp3,1 juta hingga Rp8 juta. Dalam jenis subsidi ini, program pembiayaan bisa berbentuk KPR, Kredit Bangun Rumah, dan Kredit Renovasi Rumah.

Sementara itu, Subsidi Premi Asuransi target penerimanya adalah masyarakat berpenghasilan tanggung (MBT), yakni mereka yang memiliki penghasilan lebih dari Rp8 juta. MBT dapat menerima subsidi melalui premi asuransi untuk KPR yang mereka ajukan.

“Saat ini belum diputuskan skema mana yang akan diambil oleh pemerintahan baru, namun BTN terus berdiskusi dengan Satgas Perumahan,”ujar Nixon.

Editor: Edo Rusyanto (edo_rusyanto@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. alias BTN (BBTN) memberikan bocoran skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi dari program 3 juta rumah yang dicanangkan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka selaku Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024-2029.

Direktur Utama BTN Nixon L. P. Napitupulu menjelaskan bahwa pihaknya telah memberikan usulan tiga jenis KPR subsidi kepada Satuan Tugas (Satgas) Perumahan pemerintahan berikutnya yang diketuai adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo.

“Yang pertama namanya rumah desa. Karena memang ada 24 juta dari 27 juta rumah pelanggan listrik 450W atau hampir lebih dari 90% itu bisa disebut tidak layak huni,” katanya kepada wartawan di Menara BTN, Jakarta Pusat, Selasa (15/10/2024).

Dengan kondisi tersebut, Nixon menyebut bahwa subsidi KPR akan diberlakukan untuk pembangunan maupun renovasi rumah di perdesaan terkait. Jumlah rumah yang disasar berkisar pada angka 2 juta unit.

Jenis kedua adalah rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dia menjelaskan bahwa skema subsidi ini tidak jauh berbeda dengan KPR dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), dengan sedikit penyesuaian.

“Jadi [untuk] masyarakat yang bekerja di daerah sekitaran daerah urban, mulai Bekasi, Cikarang, Karawang, sampai Purwakarta, dan seterusnya. Di provinsi lain juga sama,” sambungnya.

Nixon melanjutkan, jenis ketiga yang diusulkan adalah rumah daerah urban, dengan target utama kelas pekerja dengan penghasilan mencapai Rp12 juta hingga Rp15 juta.

Terkait ini, BTN mengusulkan pemanfaatan lahan atau bangunan eksisting milik pemerintah maupun BUMN untuk didirikan hunian vertikal yang terjangkau bagi para pekerja tersebut.

Dia mencontohkan bahwa di kawasan DKI Jakarta terdapat sejumlah pasar milik BUMD yang dapat dibangun hunian berupa apartemen terjangkau di atasnya. “Katakanlah harganya Rp400-Rp500 juta, terjangkau kalau pakai KPR 25 tahun atau 30 tahun,” tuturnya.

Nixon menyimpulkan, terdapat banyak opsi yang dapat dioptimalkan sebagai solusi atas permasalahan hunian bagi masyarakat. Pihaknya berharap agar usulan kepada Satgas Perumahan dapat diteruskan dan dijalankan oleh pemerintah baru kelak.

Berdasarkan catatan Bisnis, program 3 juta rumah merupakan salah satu dari 17 program prioritas yang dijanjikan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam kampanye Pilpres 2024 silam.

Perinciannya, sebanyak 1 juta rumah akan dibangun di daerah perdesaan, satu juta rumah di wilayah perkotaan, serta 1 juta rumah lainnya di daerah pesisir.

Prabowo-Gibran berjanji menjamin pembangunan dan renovasi 25 rumah di setiap desa/kelurahan per tahunnya, sehingga dapat menembus angka 2 juta rumah pada tahun kedua.

Untuk kawasan perkotaan, eks Danjen Kopassus bersama putra Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu berjanji membangun 500.000 rumah tapak (landed house) beserta 500.000 rumah vertikal yang terdiri dari rumah susun milik (rusunami) dan rumah susun sewa (rusunawa).

JAKARTA, KOMPAS.com – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk menyiapkan strategi komprehensif untuk mendukung realisasi Program 3 Juta Rumah yang diusung pemerintahan baru di bawah Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, perseroan terus berdiskusi secara intens dengan Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Pemerintahan Prabowo Subianto.

Diskusi dilakukan membahas strategi yang menyasar dari hulu ke hilir ekosistem perumahan nasional, baik dari sisi pasokan (supply) maupun permintaan (demand).

“BTN sangat mengapresiasi rencana pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto untuk menyediakan rumah terjangkau dan layak huni melalui Program 3 Juta Rumah," kata Nixon dalam keterangan resmi, Senin (14/10/2024).

"Sebagai mitra yang akan dilibatkan dalam program tersebut, BTN memberikan kontribusi dalam penggodokan strategi agar pemerintah dapat mencapai targetnya dan menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional lebih tinggi lagi,” ujar Nixon.

Sebagai latar belakang strategi yang diusulkan BTN, Nixon menjelaskan bahwa problem di sektor perumahan bukan hanya terletak di pendanaan, namun juga memastikan agar sisi supply dan demand dapat terpenuhi dan saling melengkapi.

Dalam hal ini, sisi supply yakni produksi dan ketersediaan rumah serta lahan, dan sisi permintaan yang terkait dengan kebutuhan dan kemampuan konsumen atau end-user.

Di sisi supply, Nixon memaparkan, BTN mendukung dengan cara memberikan pendanaan kepada developer berupa kredit konstruksi, baik untuk landed house (rumah tapak) maupun high rise (rumah vertikal).

JAKARTA, KOMPAS.com – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk menyiapkan strategi komprehensif untuk mendukung realisasi Program 3 Juta Rumah yang diusung pemerintahan baru di bawah Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, perseroan terus berdiskusi secara intens dengan Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Pemerintahan Prabowo Subianto.

Diskusi dilakukan membahas strategi yang menyasar dari hulu ke hilir ekosistem perumahan nasional, baik dari sisi pasokan (supply) maupun permintaan (demand).

“BTN sangat mengapresiasi rencana pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto untuk menyediakan rumah terjangkau dan layak huni melalui Program 3 Juta Rumah," kata Nixon dalam keterangan resmi, Senin (14/10/2024).

"Sebagai mitra yang akan dilibatkan dalam program tersebut, BTN memberikan kontribusi dalam penggodokan strategi agar pemerintah dapat mencapai targetnya dan menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional lebih tinggi lagi,” ujar Nixon.

Sebagai latar belakang strategi yang diusulkan BTN, Nixon menjelaskan bahwa problem di sektor perumahan bukan hanya terletak di pendanaan, namun juga memastikan agar sisi supply dan demand dapat terpenuhi dan saling melengkapi.

Dalam hal ini, sisi supply yakni produksi dan ketersediaan rumah serta lahan, dan sisi permintaan yang terkait dengan kebutuhan dan kemampuan konsumen atau end-user.

Di sisi supply, Nixon memaparkan, BTN mendukung dengan cara memberikan pendanaan kepada developer berupa kredit konstruksi, baik untuk landed house (rumah tapak) maupun high rise (rumah vertikal).

Adapun di sisi demand, BTN menyalurkan kredit kepada konsumen, baik untuk membeli rumah, membangun rumah di lahan yang sudah ada, maupun merenovasi rumah.

“Jadi, jika masyarakat di desa, misalnya, sudah punya rumah namun tidak layak huni, BTN memiliki pembiayaan untuk renovasi,” jelas Nixon.

Dalam konteks sektor perumahan lebih luas, Nixon mengatakan, BTN turut memberikan masukan kepada Satgas Perumahan dengan skema yang sama agar pemerintah dapat mewujudkan programnya.

Di sisi supply, BTN menyarankan agar sejumlah masalah di lapangan yang terkait dengan tata ruang serta sertifikasi tanah dan rumah selama ini dibereskan terlebih dahulu karena terkait dengan beragam institusi dan tumpang-tindih peraturan.

Sementara itu, di sisi demand, masyarakat perlu diberikan edukasi terus-menerus bahwa memiliki rumah tidak selalu berupa rumah tapak (landed house), melainkan juga hunian vertikal (vertical housing).

Selain itu, di sisi demand, BTN juga telah mengusulkan skema pembiayaan subsidi yang baru kepada Satgas Perumahan agar subsidi yang disalurkan dapat lebih tepat sasaran, efisien, dan tidak membebani keuangan negara.

Penyesuaian skema subsidi tersebut dikelompokkan berdasarkan desil (pemeringkatan kesejahteraan) pendapatan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Masyarakat Berpenghasilan Tanggung (MBT).

Berdasarkan rencana pemerintahan Prabowo, program Tiga Juta Rumah terdiri dari pembangunan dua juta unit rumah di pedesaan dan satu juta unit apartemen di kota-kota besar.

Pemerintahan Prabowo memprioritaskan pembangunan rumh di pedesaan karena proyek perumahan akan menggerakkan perekonomian di desa dan menyerap tenaga kerja lokal.

Adapun Bonny Z Minang, Anggota Satgas Perumahan Pemerintahan Prabowo Subianto, mengatakan program Tiga Juta Rumah berangkat dari visi pemerintahan baru untuk mengangkat pertumbuhan ekonomi dari saat ini sekitar 5 persen menjadi minimal 8 persen.

Program tersebut dijalankan dengan menggerakkan ekonomi dari desa, dengan instrumennya yakni pembangunan rumah di pedesaan.

“Kami melihat program perumahan untuk pengentasan kemiskinan merupakan driver pertumbuhan yang paling efektif. Selama ini subsidi bahan bakar dinikmati oleh masyarakat mampu, sedangkan masyarakat tidak mampu seharusnya dapat menikmati subsidi berupa rumah yang terjangkau dan layak huni," terang dia.

"Dengan adanya kepastian bahwa pemerintah membayar subsidi ini, maka terdapat kepastian. Jika ada kepastian, perbankan pasti akan bersedia untuk mendukung program ini, yang kemudian akan diikuti oleh developer dan kontraktor,” ujar Bonny.

BTN memiliki kapabilitas untuk mendukung program Tiga Juta Rumah karena telah menjadi tulang punggung bagi program Satu Juta Rumah di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Direktur Consumer BTN Hirwandi Gafar mengatakan, melalui program tersebut, BTN telah memiliki pangsa pasar sebesar 80 persen dari sekitar 300.000 sampai 400.000 unit KPR subsidi per tahunnya.

Dengan adanya target yang lebih tinggi dalam program Tiga Juta Rumah, Hirwandi mengatakan BTN secara konsisten melakukan transformasi bisnis dan pembenahan internal.

Sebagai contoh, penguatan infrastruktur dengan bantuan teknologi, sehingga keputusan kredit menggunakan sistem yang tidak lagi manual agar lebih cepat dan efisien.

Dari sisi pendanaan, Hirwandi mengungkapkan bahwa BTN siap untuk mencari sumber dana dari dalam negeri maupun luar negeri (offshore), termasuk dengan mendorong sekuritisasi aset KPR.

“Saat ini, nilai sekuritisasi KPR di Indonesia masih kecil sekali. Dengan adanya lebih banyak sekuritisasi, dana murah secara jangka panjang dapat terus tersedia. Selain itu, kita perlu mendorong dana investasi berkelanjutan, yang rencananya juga akan digulirkan oleh pemerintahan baru. Itu semua akan sangat membantu program Tiga Juta Rumah,” papar Hirwandi.