Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) mencatat adanya peningkatan tren akad kredit pemilikan rumah (KPR) yang dilakukan oleh perempuan.

BTN melaporkan telah menyalurkan 5,5 juta KPR subsidi dan non subsidi baik melalui KPR Konvensional maupun pembiayaan syariah sejak 1976

Direktur Utama BTN Nixon L.P Napitupulu mengungkapkan bahwa tren akad KPR yang dilakukan perempuan makin meningkat.

"Di kami dengan sejuta rumah hari ini 32,5% akad KPR yang melakukan perempuan, kalau perempuan dulu tergantung calon suami, sekarang beli rumah sendiri," ujarnya di Jakarta, Jumat (8/11/2024) malam.

Selain perempuan, kini makin banyak kaum milenial, hingga pekerja sektor informal yang membeli rumah pertama dengan KPR, sehingga prospek sektor perumahan Indonesia sangat prospektif di masa depan. Tercatat, sebesar 76,7% kaum milenial telah membeli rumah pertama.

Selanjutnya, realisasi KPR per pekerjaan sebanyak 90,3% dari sektor formal, dan sisanya dari informal yang menyalurkan Rp18 triliun.

“Memang, ini yang terus-menerus coba kami upayakan lebih baik lagi, sehingga sektor ini bisa jauh lebih cepat pertumbuhannya dibanding sektor formal,” kata Nixon.

Menurutnya, jika tidak ada program rumah subsidi, pekerja sektor informal akan menghadapi kesulitan besar untuk membeli rumah. Hal ini menunjukkan pentingnya program tersebut untuk membantu mereka memiliki tempat tinggal.

Selanjutnya, Nixon pun menjelaskan bahwa saat ini Indonesia masih punya isu nasional yakni backlog kepemilikan rumah sebanyak 9,9 juta, dan lebih dari 50% masyarakat miskin menghuni rumah tidak layak huni. Berdasarkan data dari PLN, angkanya sampai 24 juta rumah tidak layak huni.

Kajian BTN menunjukkan, isu utama perumahan di daerah dari sisi demand di antaranya masih terkait dengan pendataan kebutuhan rumah dengan sistem ‘by name, by address’, serta tumpang tindih peraturan terkait kewenangan penyelenggaraan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Sedangkan di sisi supply, BTN melihat masih belum adanya sinkronisasi perencanaan tata ruang antara daerah dan pusat.

Sebab itu, kata Nixon, BTN terus memberikan masukan kepada pemerintah agar program rumah rakyat bisa terealisasi secara jangka panjang, karena karena sektor perumahan memiliki multiplier effect atau dampak turunan terhadap 185 subsektor lainnya yang mayoritas bersifat padat karya.

Tidak kalah pentingnya, pembangunan sektor perumahan secara masif akan menciptakan lapangan kerja. Berdasarkan perhitungan BTN, setiap pembangunan satu rumah dapat menyerap lima tenaga kerja, sehingga pembangunan 100.000 rumah akan menyerap 500.000 tenaga kerja per tahunnya.