Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) mencatat adanya peningkatan tren akad kredit pemilikan rumah (KPR) yang dilakukan oleh perempuan.

BTN melaporkan telah menyalurkan 5,5 juta KPR subsidi dan non subsidi baik melalui KPR Konvensional maupun pembiayaan syariah sejak 1976

Direktur Utama BTN Nixon L.P Napitupulu mengungkapkan bahwa tren akad KPR yang dilakukan perempuan makin meningkat.

"Di kami dengan sejuta rumah hari ini 32,5% akad KPR yang melakukan perempuan, kalau perempuan dulu tergantung calon suami, sekarang beli rumah sendiri," ujarnya di Jakarta, Jumat (8/11/2024) malam.

Selain perempuan, kini makin banyak kaum milenial, hingga pekerja sektor informal yang membeli rumah pertama dengan KPR, sehingga prospek sektor perumahan Indonesia sangat prospektif di masa depan. Tercatat, sebesar 76,7% kaum milenial telah membeli rumah pertama.

Selanjutnya, realisasi KPR per pekerjaan sebanyak 90,3% dari sektor formal, dan sisanya dari informal yang menyalurkan Rp18 triliun.

“Memang, ini yang terus-menerus coba kami upayakan lebih baik lagi, sehingga sektor ini bisa jauh lebih cepat pertumbuhannya dibanding sektor formal,” kata Nixon.

Menurutnya, jika tidak ada program rumah subsidi, pekerja sektor informal akan menghadapi kesulitan besar untuk membeli rumah. Hal ini menunjukkan pentingnya program tersebut untuk membantu mereka memiliki tempat tinggal.

Selanjutnya, Nixon pun menjelaskan bahwa saat ini Indonesia masih punya isu nasional yakni backlog kepemilikan rumah sebanyak 9,9 juta, dan lebih dari 50% masyarakat miskin menghuni rumah tidak layak huni. Berdasarkan data dari PLN, angkanya sampai 24 juta rumah tidak layak huni.

Kajian BTN menunjukkan, isu utama perumahan di daerah dari sisi demand di antaranya masih terkait dengan pendataan kebutuhan rumah dengan sistem ‘by name, by address’, serta tumpang tindih peraturan terkait kewenangan penyelenggaraan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Sedangkan di sisi supply, BTN melihat masih belum adanya sinkronisasi perencanaan tata ruang antara daerah dan pusat.

Sebab itu, kata Nixon, BTN terus memberikan masukan kepada pemerintah agar program rumah rakyat bisa terealisasi secara jangka panjang, karena karena sektor perumahan memiliki multiplier effect atau dampak turunan terhadap 185 subsektor lainnya yang mayoritas bersifat padat karya.

Tidak kalah pentingnya, pembangunan sektor perumahan secara masif akan menciptakan lapangan kerja. Berdasarkan perhitungan BTN, setiap pembangunan satu rumah dapat menyerap lima tenaga kerja, sehingga pembangunan 100.000 rumah akan menyerap 500.000 tenaga kerja per tahunnya.

Jakarta, Investor.id- Manajemen PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) optimistis pertumbuhan penyaluran kredit bank pelat merah itu tetap double digit hingga akhir 2024.

“Pertumbuhan kredit BTN akan tetap double digit karena minat masyarakat untuk membeli rumah masih tinggi,” ujar Direktur Utama BTN Nixon Napitupulu dalam siaran pers di Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Dia menjelaskan, hal itu terutama tercermin dari penyaluran KPR subsidi dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), yang secara nasional kuotanya telah habis pada Agustus 2024.

Pertumbuhan kredit dan pembiayaan BTN hingga akhir Agustus 2024 mencapai 13,05% year-on-year (yoy) menjadi Rp355,2 triliun.

Pada periode yang sama, kredit perbankan nasional tumbuh 11,4% yoy berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Nixon mengatakan, peningkatan penyaluran kredit tersebut didukung mesin utama yakni KPR subsidi dan nonsubsidi, serta kredit konstruksi untuk mendukung penyediaan perumahan bagi masyarakat Indonesia.

“Hal ini menunjukkan permintaan terhadap KPR yang masih tinggi di pasar. BTN optimistis dengan laju pertumbuhan kredit yang masih on-track hingga akhir tahun,” ujar Nixon.

Tingginya permintaan KPR juga tercermin pada Survei Perbankan Bank Indonesia (BI) per kuartal III-2024. Berdasarkan survei tersebut, Saldo Bersih Tertimbang (SBT) penyaluran kredit baru tercatat sebesar 80,6%, ditopang oleh pertumbuhan kredit konsumsi terutama penyaluran KPR.

Menurut BI, tren peningkatan SBT tersebut akan berlanjut hingga kuartal IV-2024, kendati terdapat pengetatan dalam hal persyaratan administrasi.

Namun, pada aspek lainnya, suku bunga kredit, biaya persetujuan kredit, dan jangka waktu kredit diperkirakan akan lebih longgar.

Sementara itu, Nixon optimistis bahwa Program Tiga Juta Rumah per tahun yang diusung oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan memberikan dorongan bagi pertumbuhan kredit BTN ke depannya.

Program Tiga Juta Rumah mencakup pembangunan satu juta di perkotaan dan dua juta rumah di pedesaan.

Dalam program di pedesaan, termasuk renovasi atau perbaikan rumah tidak layak huni.

Menurut BTN, renovasi atas rumah tidak layak huni dapat menggerakkan kebutuhan material bangunan, pekerja bangunan, dan permintaan kredit dengan lebih cepat karena lahan dan bangunan telah tersedia sejak awal.

“BTN siap mendukung langkah pemerintah dengan menyalurkan pembiayaan untuk renovasi rumah tidak layak huni di pedesaan,” tutur Nixon.

Editor: Edo Rusyanto (edo_rusyanto@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID–JAKARTA. Meski masih ada tantangan dari tingginya biaya dana perbankan, penyaluran kredit PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) tercatat meningkat sesuai yang diharapkan perseroan. Tingkat pertumbuhan kreditnya juga lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan secara industri.

Pertumbuhan kredit dan pembiayaan BTN hingga akhir Agustus 2024 mencapai 13,05% year-on-year (yoy) menjadi Rp 355,2 triliun. Seperti diketahui, industri perbankan nasional mencatat pertumbuhan kredit tercatat mencapai 11,4% yoy berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Direktur Utama BTN Nixon Napitupulu mengatakan, peningkatan penyaluran kredit tersebut didukung mesin utama yakni kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi dan non subsidi, serta kredit konstruksi untuk mendukung penyediaan perumahan bagi masyarakat Indonesia.

“Hal ini menunjukkan permintaan terhadap KPR yang masih tinggi di pasar. BTN optimistis dengan laju pertumbuhan kredit yang masih on-track hingga akhir tahun,” ujar Nixon di Jakarta, Selasa (5/11).

Nixon bilang, pertumbuhan kredit BTN akan tetap double digit karena minat masyarakat untuk membeli rumah masih tinggi. Hal itu terutama tercermin dari penyaluran KPR subsidi dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), yang secara nasional kuotanya telah habis pada Agustus 2024.

Tingginya permintaan KPR juga tercermin pada Survei Perbankan Bank Indonesia (BI) per kuartal III-2024. Berdasarkan survei tersebut, Saldo Bersih Tertimbang (SBT) penyaluran kredit baru tercatat sebesar 80,6%, ditopang oleh pertumbuhan kredit konsumsi terutama penyaluran KPR.

Menurut BI, tren peningkatan SBT tersebut akan berlanjut hingga kuartal IV-2024, kendati terdapat pengetatan dalam hal persyaratan administrasi. Namun, pada aspek lainnya, suku bunga kredit, biaya persetujuan kredit, dan jangka waktu kredit diperkirakan akan lebih longgar.

Survei tersebut juga menunjukkan bahwa para responden survei, dalam hal ini industri perbankan, menunjukkan optimisme mereka karena adanya prospek kondisi moneter dan ekonomi yang baik, disertai relatif terjaganya risiko dalam penyaluran kredit.

Apalagi, BI telah memutuskan untuk memberikan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) ke sektor padat karya, termasuk ke sektor perumahan. Untuk itu, Nixon mengapresiasi langkah bank sentral karena akan memberikan tambahan likuiditas bagi BTN yang fokus bisnisnya adalah menyalurkan pembiayaan ke sektor perumahan.

Nixon mengatakan, dukungan regulator dan pemerintah kepada sektor perumahan sangat penting karena sektor tersebut memiliki dampak turunan ke 185 subsektor lainnya yang juga bersifat padat karya.

Berdasarkan perhitungan BTN, setiap pembangunan satu rumah dapat menyerap lima tenaga kerja, sehingga pembangunan 100.000 rumah akan menyerap 500.000 tenaga kerja per tahunnya.

"Dengan adanya pembangunan yang berkelanjutan, ekosistem perumahan dapat bergerak terus sehingga menyumbang terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan,” tutur Nixon.

Di sisi lain, Nixon optimistis bahwa Program Tiga Juta Rumah per tahun yang diusung oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan memberikan dorongan bagi pertumbuhan kredit BTN ke depannya.

Dalam program tersebut, pemerintah akan membangun dua juta rumah di pedesaan, yang di antaranya termasuk renovasi atau perbaikan rumah tidak layak huni. Menurut BTN, renovasi atas rumah tidak layak huni dapat menggerakkan kebutuhan material bangunan, pekerja bangunan, dan permintaan kredit dengan lebih cepat karena lahan dan bangunan telah tersedia sejak awal.

Ia memastikan BTN siap mendukung langkah pemerintah dengan menyalurkan pembiayaan untuk renovasi rumah tidak layak huni di pedesaan. Berdasarkan perhitungan yang ada, jumlah rumah tidak layak huni masih mencapai sekitar 25 juta unit di seluruh Indonesia.

"Jadi, tidak hanya membangun rumah baru, tapi merenovasi rumah dari yang sebelumnya tidak layak huni menjadi layak huni dapat menjadi instrumen untuk menggerakkan ekonomi dari desa,” imbuh Nixon.

Jakarta, Investor.id - Program tiga juta rumah pertahun yang segera digulirkan Pemerintahan Prabowo Subianto membangkitkan optimisme publik.

Salah satu alasan pemicunya, dana ratusan triliun rupiah dari proyek strategis ini siap mengucur, menggerakkan sektor riil dan pada akhirnya mendongkrak pertumbuhan ekonomi serta masyarakat akan mempunyai banyak kesempatan untuk punya rumah layak.

Mengacu ke peta jalan yang digagas tim Satgas Perumahan, akan ada tiga juta rumah yang disiapkan setiap tahunnya. Sebanyak satu juta unit untuk memenuhi kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di perkotaan dan dua juta unit untuk masyarakat di pedesaan. 

"Program prioritas Pak Prabowo adalah pengentasan kemiskinan yang salah satu instrumennya mengandalkan sektor perumahan. Efek berantai proyek ini akan menggerakkan sektor riil, membuka lapangan kerja dan meningkatkan perputaran uang di daerah” kata  Bonny Z. Minang, anggota tim satgas perumahan yang diketuai Hashim Djojohadikusumo dalam siaran pers, Minggu (20/10/2024).

Berapa potensi dana yang bakal bergulir? Estimasi sejauh ini, menurut kajian internal BTN, rumah subsidi di perkotaan memiliki nilai jual rata rata Rp200 juta dan rumah di pedesaan di kisaran Rp75-100 juta. Jadi, jika program tiga juta rumah terserap maksimal, volume transaksinya bisa mencapai sekitar Rp400 triliun per tahun. Ini merupakan estimasi minimal karena harga jual hunian di tiap daerah tidak selalu sama.  

Dana sebesar itu bakal mengalir ke para pengembang, terutama para pengembang kelas menengah kecil yang akan membangun hunian layak untuk MBR di pedesaan. Tim Satgas juga berkali-kali menegaskan, pembangunan rumah subsidi di pedesaan akan diserahkan ke para pengembang lokal, bukan kelas konglomerat. Tujuannya agar terjadi pemerataan dan memperbanyak aliran modal ke daerah.   

Dampak Berganda

Pembangunan hunian layak di kota maupun desa, akan menjadi penggerak ekonomi di sekitarnya. Menurut hitungan tim kajian BTN, proyek properti akan memberi dampak ganda (multiplier effect) ke 183 sub  sektor usaha lainnya. Mulai dari sektor paling hulu seperti produsen semen, batu bata, rangka baja atau rantai pasok paling hilir seperti toko bangunan, pemasok tukang serta pelaku UMKM penyangga kebutuhan proyek. 

Jika Menteri Perumahan pilihan Presiden Prabowo bisa bergerak cepat, maka target pertumbuhan ekonomi 8% bakal dapat sokongan signifikan dari sektor properti dan ekosistemnya.     

Tapi, Bonny menegaskan, proyek strategis ini akan berjalan optimal apabila mendapatkan dukungan penuh dari sektor perbankan dan pelaku usaha lainnya. Bagaimanapun, dana belanja pemerintah (APBN) ada batasnya sementara proyek ini membutuhkan modal kerja untuk pengadaan rumah (supply) dan pembiayaan rumah bersubsidi di sisi konsumen (demand). 

Direktur Utama BTN Nixon L.P Napitupulu menyatakan siap mendukung Program Tiga Juta Rumah per tahun karena perseroan memiliki kapabilitas sebagai pemimpin pasar KPR nasional, serta pengalaman sebelumnya mendukung Program Sejuta Rumah selama lima tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo. BTN telah memiliki pangsa pasar lebih dari 80% dari sekitar 300.000-400.000 unit KPR subsidi per tahunnya.

Dari sisi pendanaan, BTN juga siap untuk mencari sumber dana dari dalam negeri maupun luar negeri, termasuk dengan mendorong sekuritisasi aset KPR, sehingga tersedia dana murah secara jangka panjang.

“BTN mendukung di sisi supply dengan cara memberikan pendanaan kepada developer berupa kredit konstruksi, baik untuk landed house (rumah tapak) maupun high rise (rumah vertikal). Selama ini, pemberian kredit tersebut sudah berjalan, sehingga bukan menjadi hal yang baru bagi BTN,” kata Nixon.

Skema subsidi KPR yang diajukan oleh BTN untuk pemerintahan baru dibagi menjadi tiga jenis, yakni Subsidi Angsuran, Subsidi Selisih Bunga, dan Premi Asuransi. Keseluruhan sumber dana atau insentifnya berasal dari dana belanja Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN), baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun dana lainnya.

Subsidi Angsuran ditujukan untuk masyarakat miskin atau pra-sejahtera dengan kisaran penghasilan hingga maksimal Rp3,1 juta, dengan tujuan mengentaskan kemiskinan di desa. Untuk subsidi selisih bunga, penerimanya adalah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), yakni mereka yang berpenghasilan antara Rp3,1 juta hingga Rp8 juta. Dalam jenis subsidi ini, program pembiayaan bisa berbentuk KPR, Kredit Bangun Rumah, dan Kredit Renovasi Rumah.

Sementara itu, Subsidi Premi Asuransi target penerimanya adalah masyarakat berpenghasilan tanggung (MBT), yakni mereka yang memiliki penghasilan lebih dari Rp8 juta. MBT dapat menerima subsidi melalui premi asuransi untuk KPR yang mereka ajukan.

“Saat ini belum diputuskan skema mana yang akan diambil oleh pemerintahan baru, namun BTN terus berdiskusi dengan Satgas Perumahan,”ujar Nixon.

Editor: Edo Rusyanto (edo_rusyanto@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta: Apa itu biaya take over KPR? Biaya take over KPR dikenal dengan biaya yang harus dikeluarkan jika seseorang ingin melakukan proses pengalihan kredit rumah dari satu bank ke bank lain.

Biasanya seseorang melakukan take over dengan alasan yang berbeda-beda misalnya untuk menghindari beban kredit yang lebih besar, untuk mendapatkan cicilan yang lebih ringan, untuk membeli rumah yang lebih besar, ataupun memiliki kondisi keuangan yang tidak stabil.

Baca juga: Mau Over Kredit Rumah? Pahami Dulu Jenis dan Caranya

Proses take over biasanya memakan waktu hingga 14 hari kerja. Besaran biaya take over KPR berbeda-beda tergantung dengan ketentuan dari masing-masing bank.

Berikut beberapa biaya take over dari beberapa bank di Indonesia buat kamu yang ingin dan akan melakukan take over dikutip dari rumah123, Senin, 30 September 2024

1. Biaya Take Over Mandiri

Mandiri Take Over KPR menawarkan proses pengembali lahan kredit rumah dari bank lain dengan perhitungan limit baru. Apabila perhitungan harga properti lebih besar dari sisa pinjaman di bank sebelumnya, maka kamu bisa mendapatkan kelebihan atas limit tersebut.
Bank Mandiri sendiri diketahui menawarkan suku bunga KPR sebesar 3,95% fixed 3 tahun dengan tenor 30 tahun. Selain membayar penalti ke bank sebelumnya, ada pula sejumlah biaya take over Bank Mandiri yang harus disiapkan, seperti:

1. Biaya provisi: 1 persen dari total nilai plafon
2. Biaya administrasi: Rp500.000
3. Premi asuransi (jiwa dan kerugian): Sesuai ketentuan rekanan perusahaan asuransi
4. Biaya pengikatan agunan: Sesuai tagihan notaris
5. Biaya jasa notaris: Sesuai ketentuan rekanan notaris

2. Biaya Take Over BCA

BCA juga memiliki layanan take over KPR dengan tingkat suku bunga 2,45% fixed 1 tahun dan tenor mencapai 25 tahun. Sama seperti bank lain, bank swasta ini juga menggunakan sejumlah biaya untuk Anda yang ingin melakukan take over KPR BCA, yakni:

1. Biaya provisi: 1 persen dari plafon kredit
2. Biaya administrasi: Rp500.000–1.000.000
3. Biaya appraisal: Rp1.100.000–1.500.000
4. Biaya pengikatan agunan: Sesuai tagihan notaris
5. Biaya asuransi jiwa: Sesuai konfirmasi pihak asuransi
6. Biaya asuransi kerugian: Sesuai hasil pemeriksaan bangunan
7. Denda: 0,2 persen per hari keterlambatan dari angsuran yang belum dibayarkan
8. Biaya admin roya (HT-el): Rp500.000 (berlaku di Jabodetabek).

3. Biaya Take Over BSI

Biaya yang perlu dipersiapkan untuk take over KPR ke Bank Syariah Indonesia (BSI) di antaranya Biaya penalti ke bank lama, Biaya appraisal, Biaya notaris, Biaya asuransi. Secara umum, kamu perlu menyiapkan dana sekitar 3 hingga 5 persen dari sisa pokok pinjaman KPR di bank sebelumnya.

Namun, BSI membebaskan biaya di depan bagi nasabah yang pengajuan take over-nya sudah disetujui. Beberapa biaya yang harus kamu siapkan jika ingin melakukan Take Over di BSI

1. Bebas biaya administrasi untuk akad murabahah
2. Bebas biaya provisi
3. Bebas biaya appraisal untuk agunan sampai dengan Rp5 miliar
4. Berbagai di depan dapat diangsur sepanjang tenor

4. Biaya Take Over BTN

Melalui program KPR BTN Platinum, kamu dapat mengalihkan atau melakukan take over KPR dari bank lain ke BTN. KPR BTN sendiri menawarkan suku bunga sebesar 5,46% fixed selama 3 tahun.

Namun, saat mengajukan take over, kamu wajib membayar penalti ke bank sebelumnya atas percepatan pelunasan KPR tersebut. Besaran penalti KPR dikenakan 1–7% dari sisa pinjaman ditambah bunga berjalan.

Selain penalti, kamu juga harus menyiapkan biaya take over KPR BTN, meliputi:

1. Biaya administrasi: Sekitar Rp500.000
2. Biaya proses: Sesuai kebijakan bank
3. Biaya provisi:1 persen dari nilai plafon kredit
4. Biaya asuransi: Sesuai kebijakan rekanan perusahaan asuransi
5. Biaya notaris: Sesuai kebijakan rekanan notaris.

5. Biaya Take Over CIMB Niaga

Take Over KPR CIMB Niaga memberikan suku bunga termurah sebesar 5,75% dengan masa bunga fix 3 tahun. Salah satu keunggulan KPR CIMB Niaga adalah adanya KPR Xtra Manfaat yang bunga cicilannya berkurang jika Anda menabung di tabungan CIMB Niaga Xtra Manfaat.

Selain KPR konvensional, terdapat juga KPR CIMB Niaga Syariah dari bank CIMB Niaga Syariah. Berikut adalah estimasi biaya pengajuan KPR di CIMB Niaga:

1. Biaya Provisi: 1 persen dari plafon kredit
2. Biaya Administrasi: 0,1 persen dari plafon kredit atau minimal Rp500.000
3. Biaya Materai: 15 lembar @ Rp10.000
4. Pengikatan agunan: Biaya ini bervariasi tergantung lokasi agunan. Biaya ini bisa diinformasikan oleh Notaris Kerjasama CIMB Niaga.
5. Appraisal: Internal Appraisal Rp500.000, Eksternal Appraisal (Kantor Jasa Penilaian Publik - KJPP) minimal Rp1.332.000. (Ridini Batmaro)

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(KIE)

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintahan Joko Widodo dan KH Maruf Amin akan berakhir pada 20 Oktober mendatang. Bagi PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN), era pemerintahan tersebut mampu mendongkrak kinerja penyaluran kredit pembiayaan rumah.

Selama semester I 2024 saja, tercatat total kredit dan pembiayaan BTN pada mencapai Rp 352 triliun. Angka ini tumbuh 35,33% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Program pemerintah untuk menyediakan rumah atau hunian layak bagi warga berhasil menekan angka backlog dan berdampak aset dan penyaluran kredit BTN. Dimana, pemerintahan Jokowi jilid 2 berhasil mewujudkan agenda 1 juta rumah per tahun untuk menekan angka backlog perumahan yang masih bertengger di angka 12 juta.

Hanya saja, penyaluran kredit dan pembiayaan BTN sempat terganggu pandemi Covid-19 yang menyebabkan perekonomian mengalami kontraksi. Dengan mengusung prinsip kehati-hatian saat pandemi, bank pelat merah ini tetap mencatatkan peningkatan penyaluran kredit.

Nah, di era pemerintahan Prabowo Subianto, program penyediaan rumah dan hunian layak ini rencananya masih akan dilanjutkan. Dari target 1 juta rumah pertahun, meningkat menjadi 3 juta rumah pertahun.

Agenda prioritas pemerintah di sektor perumahan tersebut bakal menempatkan kembali PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) sebagai tulang punggung program. Bank BUMN spesialis KPR ini telah memainkan peran penting dalam menyalurkan KPR bersubsidi dan menjadi ujung tombak penekan angka backlog selama program sejuta rumah berjalan.

“BTN melayani dua sisi secara simultan, yakni pengembang kelas menengah bawah dan konsumen di segmen masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Tanpa keberpihakan dan konsistensi, sulit membayangkan jutaan rumah subsidi bisa terbangun dan terbeli oleh masyarakat kecil,” kata Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Piter Abdullah.

Piter menjelaskan, konsistensi BTN dalam menjalankan mandat pemerintah tentu mendatangkan banyak konsekuensi, termasuk ke kinerja keuangan. Dengan menyalurkan KPR subsidi ke segmen MBR, yang besaran bunganya terbilang rendah dan tidak bisa diubah, BTN tidak dapat menikmati marjin tinggi.

Skema KPR subsidi (FLPP) tentu berbeda dengan KUR. Bank penyalur KUR dapat menetapkan bunga kredit sesuai harga pasar tapi selisih bunganya ditanggung pemerintah. Jadi, nasabah tetap dapat bunga murah dan bank penyalur tetap menikmati marjin tinggi.

“FLPP tidak seperti itu. Andai skema KPR bersubsidi menggunakan skema KUR, dampak ke marjin BTN pasti jauh lebih baik,” kata Piter.

Maka itu, lanjut Piter, terbilang wajar jika net interest marjin (NIM) BTN terbilang tertinggal dibandingkan bank lainnya, bahkan di bawah rata rata industri. Tekanan marjin makin menjadi jadi ketika bunga acuan BI merangkak naik seiring perubahan kebijakan the Fed demi memerangi inflasi tinggi. BTN harus bayar bunga simpanan lebih mahal sementara kenaikan biaya dana ini tidak serta merta dikompensasikan dalam bentuk kenaikan bunga kredit.

NIM BTN sempat di bawah 3% di era bunga tinggi lantaran pendapatan bunga bersih tergerus oleh lonjakan biaya dana.

“Belakangan BTN agresif mengembangkan segmen bisnis komersial dan produk high yield loan. Kombinasi antara efek penurunan bunga acuan dan inovasi di produk komersial serta bermarjin tinggi, saya kira akan mengembalikan tingkat marjin atau profitabilitas BTN ke level yang ideal,” kata Piter.

JAKARTA, investor.id – PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) atau BTN mencatatkan pertumbuhan kredit yang kuat di tengah ketatnya likuiditas perbankan. BTN mengoptimalkan fungsi intermediasi untuk memenuhi peningkatan permintaan kredit pemilikan rumah (KPR).

Di sisi lain, pemangkasan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia (BI) diharapkan turut mendukung penguatan fundamental BTN ke depan.

Dalam laporan bulanan, emiten berkode saham BBTN tersebut membukukan pertumbuhan kredit dan pembiayaan sebesar 13,05% yoy menjadi Rp 355,27 triliun hingga Agustus 2024. Unit usaha syariah (UUS) BTN atau BTN Syariah berkontribusi Rp 42,36 triliun, melonjak 20,67% yoy dari Rp 35,1 triliun.

Untuk menopang pertumbuhan kredit, BBTN gencar menghimpun dana pihak ketiga (DPK), walaupun terjadi perebutan likuiditas yang dipicu suku bunga tinggi. Hingga Agustus 2024, DPK BBTN melonjak 16,49% menjadi Rp 373,88 triliun. Pertumbuhan DPK yang lebih tinggi dari kredit membuat rasio intermediasi (loan to deposit ratio/LDR) berada di level ideal.

Perbaikan kinerja BBTN juga mulai tampak pada margin bunga bersih (netinterestmargin/NIM) yang meningkat dari 2,3% pada Juli 2024 menjadi 3,1% pada Agustus 2024. Kenaikan tersebut mengakhiri tekanan margin yang terjadi sejak beberapa bulan terakhir. Rasio NIM sempat menyusut karena BBTN tidak serta merta mengompensasi lonjakan biaya dana dengan mengerek bunga kredit secara berlebihan.

Rekomendasi dan Target Harga Saham 

Analis Mandiri Sekuritas, Kresna Hutabarat dan Boby Kristanto Chandra dalam risetnya memberikan pandangan positif terhadap keberhasilan BTN (BBTN) kembali meningkatkan NIM bulanan menjadi 3% pada Agustus 2024 atau memasuki pemulihan.

BBTN juga bakal diuntungkan oleh penurunan suku bunga acuan yang kini mulai berlangsung. Sebab itu, Mandiri Sekuritas mempertahankan rekomendasi beli untuk saham BBTN. Target harga saham BBTN dipatok sebesar Rp 1.800.

Sementara itu, analis BRI Danareksa Sekuritas, Victor Stefano dan Naura Reyhan Muchlis dalam risetnya mengungkapkan bahwa realisasi kinerja BBTN pada Agustus menunjukkan perbaikan dibandingkan Juli 2024. BBTN bahkan mampu mempertahankan peningkatan NIM.

Perseroan juga menunjukkan pencadangan maupun provisi yang tetap rendah. Hal itu mencerminkan kualitas aset BBTN tetap kuat dengan biaya kredit (cost of credit/CoC) sebesar 0,6% dibandingkan hingga Agustus 2023 yang sebesar 1,3%.

Editor: Jauhari Mahardhika (jauhari@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Saham PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) atau BTN dalam tren menguat pada September ini. Investor asing pun mulai mengakumulasi saham BBTN dengan nilai beli bersih (net buy) sebesar Rp 47,99 miliar dalam sebulan terakhir.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), saham BBTN naik 1,79% ke level Rp 1.425 pada Selasa (10/9/2024). Alhasil, BBTN melonjak 8,78% dalam sebulan dan melejit 14% dalam tiga bulan.

Tren kenaikan harga saham BTN atau BBTN tersebut seiring banjir sentimen positif, antara lain potensi pemangkasan suku bunga acuan, perpanjangan insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP), wacana pembentukan kembali Kementerian Perumahan, tambahan plafon kredit rumah bersubsidi, dan tren peningkatan kredit pemilikan rumah (KPR) dalam beberapa bulan terakhir.

Mengenai suku bunga acuan, ekonom Mandiri Sekuritas Rangga Cipta dan Raden Rami Ramdana dalam risetnya mengungkapkan, data ekonomi Amerika Serikat (AS) menunjukkan perlambatan. Dengan begitu, peluang pemangkasan suku bunga The Fed makin terbuka lebar, dengan perkiraan 125 bps tahun ini dan 125 bps pada 2025.

Sinyal suku bunga The Fed segera turun mulai diantispasi sejumlah bank sentral dunia, seperti pemangkasan suku bunga oleh Bank Sentral Eropa (ECB), Bank Sentral Kanada (BOC), Bank Sentral Inggris (BOE), dan Bank Sentral Filipina (BSP). Begitu juga dengan Bank Indonesia (BI) yang diperkirakan bakal mengambil keputusan serupa, sehingga dapat berdampak positif terhadap emiten perbankan.

Sebagai emiten bank dengan spesialis KPR, BTN diyakini bakal menikmati keuntungan ganda berkat lonjakan bisnis properti, seiring penurunan suku bunga. Di sisi lain, penurunan suku bunga bakal meringankan biaya dana yang menjadi tantangan utama BTN dalam setahun terakhir. “Perbaikan biaya dana akan berdampak langsung pada margin dan laba bersih,” tulis Rangga.

Sentimen positif lainnya datang dari perpanjangan insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) sebesar 100% hingga Desember 2024. Selain itu, pemerintah akan mendorong fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). Target FLPP dinaikkan dari semula 166.000 unit menjadi 200.000 unit. Dengan begitu, ada tambahan sebanyak 34 ribu unit rumah dengan anggaran Rp 4,3 triliun. Kebijakan tersebut efektif mulai 1 September 2024.

Lebih lanjut, emiten berkode saham BBTN tersebut juga bakal diuntungkan oleh rencana presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menghidupkan Kementerian Perumahan. Pembentukan kementerian itu sejalan dengan fokus pemerintah untuk membangun 2 juta unit rumah di perdesaan dan 1 juta unit rumah di perkotaan setiap tahun. Penguatan sektor properti juga bagian dari strategi pemerintah untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi 8% per tahun.

Rekomendasi dan Target Harga Saham 

Secara kinerja, BBTN mencatatkan lompatan kredit properti ke level tertinggi sebesar 11,2% pada Juli 2024. Angka tersebut menjadi pertumbuhan tertinggi dalam 18 bulan terakhir. Menurut Statistik Sistem Keuangan Indonesia (SSKI) Bank Indonesia (BI), kredit di sektor properti mencapai Rp 915,93 triliun, tumbuh 11,2% yoy atau 7,6% ytd.

Dengan berbagai faktor yang ada, Mandiri Sekuritas mempertahankan rekomendasi beli saham BBTN dengan target harga Rp 1.800. Target harga tersebut mempertimbangkan revisi skema penyaluran KPR bersubsidi, spin off unit usaha syariah, dan penjualan aset bermasalah.

Di lain pihak, analis Sinarmas Sekuritas Arief Machrus dalam risetnya juga merekomendasikan beli saham BBTN. Target harga saham BBTN dipatok sebesar Rp 1.500. Target harga tersebut mempertimbangkan langkah ekspansi BTN dalam menyalurkan kredit.

Hal serupa juga diungkapkan analis Sucor Sekuritas Edward Lowis. Melalui risetnya, dia mempertahankan rekomendasi beli saham BBTN dengan target harga Rp 1.640. Potensi penurunan harga saham BBTN kian mengecil alias cenderung menguat.

Editor: Jauhari Mahardhika (jauhari@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta (ANTARA) - Suku bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) BTN sangat mempengaruhi masyarakat dalam mendapatkan hunian impian karena suku bunga akan menentukan besar kecilnya jumlah cicilan per bulan.

Oleh karena itu, masyarakat yang ingin mengambil KPR perlu untuk mengetahui berapa suku bunga pada tagihan setiap bulan atau tahunnya.

Pada bulan April 2024, Bank BI dalam Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (RDG BI) resmi menaikkan suku bunga sebesar 25 bps atau BI-Rate dari 6% menjadi 6,25%.

Kenaikan lainnya juga terjadi pada suku bunga Deposit Facility menjadi 5,50% dan suku bunga Lending Facility menjadi 7,00%. Kenaikan suku bunga itu bisa memicu kenaikan suku bunga KPR.

Namun, untuk KPR BTN kenaikan suku bunga tersebut hanya berdampak pada KPR non-subsidi atau KPR BTN Platinum (komersil).

Berikut suku bunga KPR subsidi dan platinum BTN pada bulan Juli 2024, menurut penjelasan resmi Bank BTN di lamannya:

1.Suku bunga KPR subsidiBTN

Suku bunga pada KPR BTN subsidi tetap (fixed) yaitu sebesar 5% dengan tenor 20 tahun. Pada suku bunga ini biasanya diberlakukan pada pembelian subsidi pemerintah dengan bunga yang tetap.

2. Suku bunga KPR platinum (komersil) BTN

Suku bunga ini biasa disebut suku bunga mengambang (floating) memiliki pembayaran KPR yang dapat naik atau turun. Dengan memiliki beragam suku bunga yang berlaku diantaranya:

Fixed 2 tahun 8,88% berlaku untuk plafon Rp250 juta - Rp1,5 miliar debitur fixed income
Fixed 3 tahun 8,88% untuk nasabah prioritas Bank BTN atau menggunakan payroll/kolektif ASN/BUMN/TNI-POLRI
Fixed 2 tahun 9,49% untuk maksimal kredit di bawah Rp250 juta
Fixed 3 tahun 5,46% untuk calon konsumen fixed income dari pengembang terpilih Bank BTN
Fixed 2 tahun 7,59% untuk calon konsumen fixed income yang memenuhi syarat dan ketentuan suku bunga KPR/KPA promosi
Fixed 3 tahun 8,39% untuk calon konsumen fixed income yang memenuhi syarat dan ketentuan suku bunga KPR/KPA promosi
Fixed 5 tahun 8,99% untuk calon konsumen fixed income yang memenuhi syarat dan ketentuan suku bunga KPR/KPA promosi
Fixed 10 tahun 9,99% untuk calon konsumen fixed income yang memenuhi syarat dan ketentuan suku bunga KPR/KPA promosi
Fixed 15 tahun 10,59% untuk calon konsumen fixed income yang memenuhi syarat dan ketentuan suku bunga KPR/KPA promosi
Fixed 20 tahun 11,59% untuk calon konsumen fixed income yang memenuhi syarat dan ketentuan suku bunga KPR/KPA promosi

Pewarta: Sean Anggiatheda Sitorus
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Kredit pemilikan rumah atau KPR BTN Subsidi merupakan salah satu solusi kredit kepemilikan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah, belum memiliki rumah maupun belum pernah menerima subsidi pemerintah untuk pemilikan rumah.

Bantuan program subsidi yang ditawarkan oleh pemerintah melalui KPR BTN ditujukan untuk nasabah atau pemohon yang memiliki riwayat kredit lancar dan tercatat bagus pada SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan).

Bagi Anda yang ingin mengetahui persyaratan umum, keunggulan, dan cara cek subsidi KPR BTN, berikut penjelasannya yang dirangkum dari beberapa sumber:

Persyaratan umum subsidi KPR BTN
• Warna Negara Indonesia (WNI).
• KTP (terdaftar di Dukcapil).
• Berusia minimal 21 tahun atau sudah menikah.
• Berusia maksimal 65 tahun pada masa berakhir KPR.
• Pasangan atau pemohon tidak memiliki rumah terlebih rumah subsidi, kecuali pada TNI/PNS/Polri maksimal 2 kali karena pemindahan tugas.
• Merupakan karyawan tetap/wiraswasta/profesional.
• Bagi pemohon wajib menutup asuransi jiwa dan kebakaran dengan syarat Banker Clause.
• Bersedia untuk menandatangani Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT).
• Bersedia untuk menandatangani perjanjian kredit.
• Untuk pembayaran angsuran dilakukan auto debet dari rekening pemohon melalui BTN.

Keunggulan dari subsidi KPR BTN
• Uang muka ringan mulai 1% dari harga properti.
• Suku bunga 5% dan memiliki bunga tetap.
• Tenor pembayaran berjangka panjang selama 20 tahun.
• Bebas premi asuransi dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai).
• Pilihan tempat tinggal beragam dan berkualitas bagi masyarakat.

Cara cek subsidi KPR BTN
1. Kunjungi situs lama resmi pemerintah di https://jendelaumkm.id/
2. Jika sudah berhasil untuk masuk pada menu utama, masukkan NIK (untuk perorangan) atau NPWP (untuk badan hukum).
3. Klik bagian bawah pada keterangan "Saya Bukan Robot" dan setelah itu klik "Lanjutkan".
4. Apabila sudah berhasil, nantinya akan diarahkan pada laman berikutnya dan masukkan nomor rekening BTN anda setelah itu klik "Lanjutkan".
5. Kemudian akan muncul informasi berupa keterangan apakah anda berhak mendapatkan subsidi KPR BTN atau tidak.
6. Jika dinyatakan lolos, pada laman tersebut akan berisikan saldo berupa subsidi yang anda terima sesuai tahapnya. Namun, apabila anda tidak mendapatkan subsidi pada laman tersebut tidak akan ada keterangan.

Pewarta: Sean Anggiatheda Sitorus
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta, Investor.id- PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) mendukung keberlanjutan program perumahan rakyat. Salah satu upaya itu lewat akad massal KPR 7.900 rumah yang dilakukan secara serempak di sejumlah wilayah di Indonesia dalam waktu sehari, Rabu (31/7/2024).

Di sisi lain, akad massal KPR itu juga merupakan upaya BTN untuk mempercepat penyaluran KPR, sedangkan tahun ini BTN menargetkan peningkatan market share KPR  menjadi 84%.

Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu dalam sambutannya  menjelaskan Akad Massal Serentak KPR tersebut merupakan wujud nyata BTN dalam mendukung keberlanjutan program perumahan rakyat. Setelah melaksanakan Akad Massal KPR di Tigaraksa, Banten dan di Sidoarjo, Jawa Timur, akad massal hari ini diselenggarakan sekaligus dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan RI ke-79.

"Semoga pelaksanaan akad massal hari ini meningkatkan semangat kita, bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan bersama dengan Pemerintah dan seluruh stakeholder terkait perumahan merupakan sebuah bentuk sinergi dan kolaborasi positif sekaligus menjadi sebuah komitmen bersama untuk mendukung seluruh Program Perumahan Nasional yang dapat memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Indonesia. Ini juga merupakan upaya untuk mendukung terwujudnya Zero Backlog pada tahun 2045," kata Nixon saat menyampaikan sambutannya pada acara Akad Massal KPR & KUR di Cileungsi, Bogor, Jawa Barat, Rabu, (31/7/2024).

Pada acara akad KPR massal yang digelar di Perumahan Pesona Kahuripan 9 tersebut terlihat para debitur KPR Subsidi pada acara akad sangat antusias melaksanakan akad kredit. Akad kredit massal hari ini tercatat hampir 5.000 debitur dengan berbagai macam latar belakang, yaitu dari kalangan TNI, Polri dan PNS serta pekerja sektor informal seperti pedagang makanan dan minuman, pedagang pasar, tukang bengkel dan sektor usaha lainnya di seluruh Kantor Cabang BTN di Indonesia.

Nixon pada kesempatan tersebut mengapresiasi Kementerian BUMN, Kementerian PUPR dan BP Tapera  yang telah mempercayakan BTN untuk menyalurkan KPR Bersubsidi dengan kuota terbanyak pada tahun 2024.

Memasuki semester kedua, BTN tancap gas,  dari bulan Januari hingga Juli 2024 BTN telah merealisasikan sebanyak kurang lebih 112.000 unit KPR Subsidi baik dari skema FLPP maupun Tapera. Tahun 2024, kuota nasional untuk KPR FLPP yang ditetapkan Pemerintah sebanyak 166.000 unit.

Pada Juli 2024, akad kredit yang telah dilakukan lebih dari 20.000 unit KPR Subsidi, nonsubsidi dan KUR, ditutup dengan akad massal hari ini sebanyak kurang lebih 7.900 unit.

Nixon sangat menyambut baik program dari Presiden dan Wapres Terpilih  Prabowo – Gibran dalam rangka menurunkan backlog perumahan di Indonesia akan dibangun 3.000.000 unit rumah masing- masing 1 juta rumah di perkotaan dan 2 juta rumah di pedesaan dan pesisir.

“Ini program keberpihakan kepada rakyat untuk masalah rumah yang sangat bagus dan BTN sudah menyampaikan usulan kepada Pemerintah terkait perubahan skema KPR Subsidi termasuk beberapa usulan program pembiayaan perumahan sehingga penyaluran 3 juta rumah tersebut diharapkan dapat terealisasi,” katanya.

Selama lebih dari 47 tahun menyalurkan KPR, BTN juga telah memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pemenuhan rumah untuk kaum milenial dan wanita. Hal ini dapat dilihat dari realisasi KPR Subsidi sampai dengan Juni 2024 didominasi oleh kaum milenial sekitar 89%.

Untuk tahun 2020-2023 kaum milenial menyerap KPR Subsidi sebanyak 425.070 unit atau senilai Rp 62 triliun. Sampai dengan Juni 2024 angkanya mengalami kenaikan menjadi 465.621 unit atau senilai Rp 68,5 triliun. Jika diasumsikan hingga  akhir tahun 2024, realisasi KPR subsidi untuk millenial mencapai sekitar Rp 78 triliun.

Sementara itu, KPR untuk wanita, komposisi KPR Wanita di BTN telah mencapai 32.5% dengan realisasi penyaluran sejak tahun 2020 sampai tahun 2024 sebanyak 173.476 unit atau sekitar Rp 25 triliun “Jadi kaum milenial dan KPR wanita sangat besar dalam menyerap pembiayaan perumahan di BTN,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum  Perumahan Rakyat, Mohammad Zainal Fatah, menuturkan bahwa akad massal serentak yang dilaksanakan BTN patut diapresiasi.

“Tentu patut kita syukuri, ini menjadi penanda bahwa pemerintah terus bergerak untuk melayani dan memastikan bahwa pemenuhan perumahan tetap kita lakukan. Tentu ini penanda bahwa ini adalah upaya keras dari seluruh ekosistem BTN, pengembang, dan pemangku kepentingan lainnya bahwa kita terus ingin mengurangi gap perumahan yang ada sekarang,” tutur Zainal.

Sementara itu, Sesmen BUMN Rabin Hattari yang turut hadir pada acara tersebut mengatakan, Kementerian BUMN terus mendukung pemenuhan kebutuhan perumahan masyarakat, termasuk melalui BTN dalam hal pembiayaan.

“Saat ini yang terus kami pastikan adalah agar pembiayaannya tepat sasaran. Selain itu, yang perlu dipastikan juga adalah bagaimana agar suku bunga pembiayaannya bisa lebih rendah lagi, melalui kerja sama dengan beberapa instansi dan lembaga pemerintahan lainnya. Tentunya tingkat suku bunganya perlu melihat lagi tingkat kemampuan daya beli masyarakat,” ujar Rabin.

Editor: Edo Rusyanto (edo_rusyanto@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

IDXChannel- PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) merealisasikan sebanyak kurang lebih 112.000 unit KPR Subsidi baik dari skema FLPP maupun Tapera sejak Januari-Juli 2024.

Sementara kuota nasional untuk KPR FLPP yang ditetapkan Pemerintah sebanyak 166.000 unit.

"Pada bulan Juli 2024, akad kredit yang telah dilakukan lebih dari 20.000 unit KPR Subsidi, Nonsubsidi dan KUR, ditutup dengan akad massal hari ini sebanyak kurang lebih 7.900 unit," kata Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu dalam rilis Rabu (31/7/2024).

Di sisi lain, perseroan juga menggelar akad massal KPR 7.900 unit rumah yang dilakukan secara serempak di sejumlah wilayah di Indonesia dalam waktu sehari.

Akad massal KPR yang dilaksanakan ini merupakan upaya BTN untuk mempercepat penyaluran KPR sekaligus sebagai bagian dari upaya untuk mendukung penguatan program perumahan rakyat di mana tahun ini BTN menargetkan peningkatan market share KPR menjadi 84 persen.

Dia menjelaskan Akad Massal Serentak KPR tersebut merupakan wujud nyata BTN dalam mendukung keberlanjutan program perumahan rakyat.

Setelah melaksanakan Akad Massal KPR di Tigaraksa, Banten dan di Sidoarjo, Jawa Timur, akad massal hari ini diselenggarakan sekaligus dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan RI ke-79.

"Semoga pelaksanaan akad massal hari ini meningkatkan semangat kita, bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan bersama dengan Pemerintah dan seluruh stakeholder terkait perumahan merupakan sebuah bentuk sinergi dan kolaborasi positif," katanya.

Ini juga sekaligus menjadi sebuah komitmen bersama untuk mendukung seluruh Program Perumahan Nasional yang dapat memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Indonesia.

"Bahkan ini juga merupakan upaya untuk mendukung terwujudnya Zero Backlog pada tahun 2045," kata Nixon saat menyampaikan sambutannya pada acara Akad Massal KPR & KUR di Cileungsi, Bogor, Jawa Barat.

Pada acara akad KPR massal yang digelar di Perumahan Pesona Kahuripan 9 tersebut terlihat para Debitur KPR Subsidi pada acara akad sangat antusias melaksanakan akad kredit.

Akad kredit massal hari ini tercatat hampir 5.000 debitur dengan berbagai macam latar belakang, yaitu dari kalangan TNI, Polri dan PNS serta pekerja sektor informal seperti pedagang makanan dan minuman, pedagang pasar, tukang bengkel dan sektor usaha lainnya di seluruh Kantor Cabang BTN di Indonesia.

Nixon pada kesempatan tersebut mengapresiasi Kementerian BUMN, Kementerian PUPR dan BP Tapera yang telah mempercayakan BTN untuk menyalurkan KPR Bersubsidi dengan kuota terbanyak pada tahun 2024.

Nixon sangat menyambut baik program dari Presiden dan Wapres Terpilih Prabowo – Gibran dalam rangka menurunkan Backlog Perumahan di Indonesia akan dibangun 3.000.000 unit rumah masing- masing 1 juta rumah di perkotaan dan 2 juta rumah di pedesaan dan pesisir.

“Ini program keberpihakan kepada rakyat untuk masalah rumah yang sangat bagus dan BTN sudah menyampaikan usulan kepada Pemerintah terkait perubahan skema KPR Subsidi termasuk beberapa usulan program pembiayaan perumahan sehingga penyaluran 3 juta rumah tersebut diharapkan dapat terealisasi,” katanya.

Selama lebih dari 47 tahun menyalurkan KPR, BTN juga telah memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pemenuhan rumah untuk kaum milenial dan wanita. al ini dapat dilihat dari realisasi KPR Subsidi sampai dengan Juni 2024 didominasi oleh kaum milenial sekitar 89 persen.

Untuk 2020 s.d 2023 kaum milenial menyerap KPR Subsidi sebanyak 425.070 unit atau senilai Rp62 triliun. Sampai dengan Juni 2024 angkanya mengalami kenaikan menjadi 465.621 unit atau senilai Rp68,5 triliun. Jika diasumsikan hingga akhir tahun 2024, realisasi KPR subsidi untuk millenial mencapai sekitar Rp78 triliun.

Sementara KPR untuk wanita, komposisi KPR Wanita di BTN telah mencapai 32,5 persen dengan realisasi penyaluran sejak tahun 2020 sampai tahun 2024 sebanyak 173.476 unit atau sekitar Rp25 triliun.

“Jadi kaum milenial dan KPR wanita sangat besar dalam menyerap pembiayaan perumahan di BTN,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat, Mohammad Zainal Fatah, menuturkan bahwa akad massal serentak yang dilaksanakan BTN patut diapresiasi.

“Tentu patut kita syukuri, ini menjadi penanda bahwa pemerintah terus bergerak untuk melayani dan memastikan bahwa pemenuhan perumahan tetap kita lakukan. Tentu ini penanda bahwa ini adalah upaya keras dari seluruh ekosistem BTN, pengembang, dan pemangku kepentingan lainnya bahwa kita terus ingin mengurangi gap perumahan yang ada sekarang,” tutur Zainal.

Sementara itu, Sesmen BUMN Rabin Hattari yang turut hadir pada acara tersebut mengatakan, Kementerian BUMN terus mendukung pemenuhan kebutuhan perumahan masyarakat, termasuk melalui BTN dalam hal pembiayaan.

"Saat ini yang terus kami pastikan adalah agar pembiayaannya tepat sasaran. Selain itu, yang perlu dipastikan juga adalah bagaimana agar suku bunga pembiayaannya bisa lebih rendah lagi, melalui kerja sama dengan beberapa instansi dan lembaga pemerintahan lainnya. Tentunya tingkat suku bunganya perlu melihat lagi tingkat kemampuan daya beli masyarakat,” ujar Rabin.

Tak hanya perhatian dalam segmen KPR saja, BTN juga turut mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui penyaluran kredit modal usaha, yang telah mencapai sekitar Rp2,84 triliun hingga Juni 2024 atau tumbuh sekitar 33,3 persenvYoY dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Hal ini sejalan dengan meningkatnya para pelaku UMKM yang menerima Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah BTN yg secara YoY bertumbuh sebesar 98,75 persen.

Nixon memaparkan, dari total kredit modal usaha tersebut, sebanyak Rp797,8 miliar disalurkan untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Rp2,04 triliun untuk Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM). Hingga Juni 2024, pertumbuhan KUR BTN mencapai 17,2 persen YoY dari periode yang sama tahun sebelumnya, sedangkan KUMKM melonjak 40,8 persen YoY.

BTN terus meningkatkan penyaluran kredit UMKM dengan menyasar khususnya pada sektor-sektor usaha yang tumbuh akibat multiplier effect dari ekosistem perumahan. Untuk mendukung hal tersebut, BTN telah melakukan transformasi dan digitalisasi proses kredit UMKM yaitu peningkatan pelayanan dan kemudahan akses kredit kepada UMKM.

"BTN mendukung UMKM agar terus tumbuh berkembang dan naik kelas, dengan penyaluran kredit yang berkualitas dan tepat sasaran," kata Nixon.

(Kunthi Fahmar Sandy)