JAKARTA, Investor.id – BAIC, salah satu produsen kendaraan terkemuka yang telah bergelut di dunia otomotif selama 66 tahun di dunia, melalui PT JIO Distribusi Indonesia akan membuka 10 dealer resmi di berbagai kota di Indonesia hingga akhir 2024. 

Dealership BAIC baru ini akan segera hadir di 10 kota besar di Indonesia, yaitu Bandung, Jakarta Utara (PIK), Jakarta Timur (Cibubur), Medan, Surabaya, Batam, Samarinda, Bekasi, Semarang, Bali, dan Makassar. 

"Pembukaan dealer di seluruh Indonesia ini adalah bagian dari komitmen kami untuk menjadi lebih dekat dengan konsumen kami dan memberikan  kemudahan akses terhadap produk dan layanan BAIC secara maksimal," ujar Dhani Yahya, chief operating officer PT JIO Distribusi Indonesia, Sabtu (26/10/2024).

Dia menyadari, kepuasan pelanggan tidak hanya ditentukan oleh kualitas kendaraan, tetapi juga oleh kualitas layanan purna jual dan kemudahan servis yang diberikan. Dengan memperluas jangkauan dealer kami, kami ingin memastikan, pelanggan BAIC dapat merasakan pengalaman yang nyaman dan aman ketika membeli serta merawat kendaraan.

Selain menyediakan berbagai pilihan kendaraan yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi konsumen Indonesia, dia menuturkan, setiap dealer BAIC dilengkapi dengan fasilitas modern yang siap memberikan layanan purnajual terbaik. Konsumen BAIC dapat mengandalkan dealer-dealer ini untuk mendapatkan layanan servis berkala, suku cadang asli, dan dukungan teknis dari para teknisi yang terlatih khusus.

Pembukaan dealership BAIC di Indonesia ini, kata dia, juga mencerminkan optimisme BAIC terhadap pertumbuhan industri otomotif di Indonesia. Dengan kehadiran lebih banyak dealer di berbagai kota, BAIC berharap dapat berkontribusi dalam perkembangan ekonomi lokal serta mendukung kemajuan industri otomotif nasional.

Berikut jajaran lokasi dealer resmi BAIC di seluruh Indonesia, BAIC Alam Sutera, BAIC Gading Serpong, BAIC PIK2, BAIC Cibubur, BAIC Naripan, BAIC Samarinda, BAIC Jemursari, BAIC Denpasar. BAIC Letda Sujono, BAIC Batam, BAIC Siliwangi, dan BAIC Pekanbaru.

Editor: Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Mohammad Faisal memproyeksikan inflasi di Indonesia akan berada di bawah 2% pada 2024, terutama usai terjadi deflasi selama lima bulan berurut-urut yaitu selama Mei—September.

Faisal menjelaskan seharusnya pemerintah menjaga angka inflasi tetap rendah secara bulanan, tetapi yang terjadi malah deflasi. Dia melihat, kondisi sekarang tidak jauh beda ketika masa pemulihan pandemi Covid-19 pada 2020—2021.

"Jadi, ada kemungkinan 2024 ini inflasinya bisa di bawah 2% seperti masa krisis pandemi kemarin, 2020—2021, yang inflasinya itu dikisaran 1,5—1,8% sepanjang tahun," jelas Faisal kepada Bisnis, Selasa (1/10/2024).

Dia berpendapat deflasi berbulan-bulan merupakan anomali dengan angka pertumbuhan ekonomi yang masih di atas 5%. Faisal menjelaskan notabenenya deflasi terjadi karena lemahnya tingkat permintaan.

Dalam konteks Indonesia belakangan, dia meyakini pendapatan masyarakat melemah. Faisal meyakini bahwa pendapatan masyarakat saat ini lebih rendah dibandingkan pra-pandemi, bahkan banyak orang yang belum bisa kembali bekerja usai terkena PHK saat masa pandemi.

"Ini mempengaruhi dari tingkat spending mereka, sehingga spending itu relatif melemah terutama untuk kalangan yang menengah dan bawah," ujar Faisal.

Dia pun mengingatkan, kelas menengah merupakan mesin utama pertumbuhan ekonomi terutama karena menjadi kelompok penduduk yang mengontribusikan konsumsi terbesar. Sementara itu, konsumsi rumah tangga menjadi kontribusi terbesar terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia.

Oleh sebab itu, jika konsumsi kelas menengah melemah maka perekonomian juga tidak akan bergerak seperti pelemahan industri manufaktur dan sektor jasa-jasa.

"Ini yang perlu menjadi catatan. Artinya perlu menyikapi secara tepat kondisi ini, insentif bukan hanya dalam hal pelonggaran moneter, tapi juga kebijakan insentif di fiskal dan di sektor riil," kata Faisal.

Secara historis, data Badan Pusat Statistik mengungkap angka deflasi lima bulan terakhir secara berurut-urut yaitu pada Mei (0,03%), Juni (0,08%), Juli (0,18%), Agustus (0,03%), dan September (0,12%).

Bisnis.com, JAKARTA - Mandiri Sekuritas mempertahankan target Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di akhir tahun yaitu pada rentang 7.460-7.640. Menurut Mandiri Sekuritas, terdapat beberapa sektor saham yang dapat diperhatikan pelaku pasar di semester II/2024 ini.

Head of Equity Research Mandiri Sekuritas Adrian Joezer menjelaskan dengan asumsi pemotongan suku bunga The Fed terjadi di kuartal IV/2024, Mandiri Sekuritas memiliki pandangan positif terhadap IHSG.

"Secara sektor, selain saham big caps, kami menjagokan selain sektor perbankan juga sektor konsumer dan telekomunikasi," kata Joezer di Menara Mandiri, Jakarta, Rabu (7/8/2024).

Meski demikian, lanjutnya, pelaku pasar juga tetap harus memilih saham-saham secara selektif di sektor tersebut. Joezer menyarankan investor untuk memilih saham-saham yang memiliki kualitas tinggi.

Dia melanjutkan, selain tiga sektor tersebut, investor juga dapat melirik saham-saham yang bersifat sensitive terhadap perubahan suku bunga.

Untuk saat ini, lanjut Joezer, pihaknya belum mengetahui berapa kali penurunan suku bunga akan terjadi di tahun ini. Selain itu, pihaknya juga masih belum bisa memastikan apakah ekspektasi penurunan suku bunga 200 bps masih bisa terjadi di tahun depan.

Apabila hal tersebut terjadi, maka saham-saham yang sensitif suku bunga akan mendapatkan manfaat. Saham-saham rate sensitive tersebut adalah saham-saham yang berada di sektor properti, menara, dan teknologi.

"Tapi saya rasa kita mesti masuk ke saham dengan high quality names dulu begitu," tuturnya.

Adapun pada penutupan perdagangan hari ini, IHSG tercatat berada pada level 7.212. Meski demikian, kinerja IHSG masih tercatat underperform 0,83% sejak awal tahun atau year to date (YTD).

Beberapa indeks sektoral tercatat menguat sejak awal tahun ini. Indeks sektoral tersebut seperti Indeks Energy yang naik 15,26%, Basic Materials yang naik 1,19%, dan Healthcare yang naik 4,98%.

Sementara itu, indeks-indeks sektoral lainnya tercatat masih melemah sejak awal tahun. Indeks sektoral dengan pelemahan paling dalam adalah indeks Teknologi yang turun 27,88%, Transportasi & Logistic yang turun 15,28%, dan Properties & Real Estate yang turun 9,55% YTD.

Bisnis.com, JAKARTA – Laju inflasi di dalam negeri diperkirakan berpotensi meningkat mencapai level di atas 3% pada akhir 2024.

Berdasarkan hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Bank Indonesia (BI), responden memperkirakan rata-rata inflasi nasional pada 2024 akan mencapai 3,17%.

Perkiraan tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan perkiraan pada survei kuartal I/2024, yang mencapai 3,26%.

“Perkiraan [3,17%] tersebut lebih tinggi dibandingkan realisasi inflasi pada 2023 yang sebesar 2,61%, tapi masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional 2024 sebesar 2,5% plus minus 1%,” tulis BI dalam laporan SKDU, dikutip Kamis (25/7/2024).

Jika dirincikan, berdasarkan lapangan usaha, perkiraan tingkat inflasi tertinggi ditunjukkan oleh responden pada lapangan usaha jasa lainnya sebesar 3,78%.

Selain itu, perkiraan inflasi yang tinggi juga ditunjukkan oleh responden pada lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 3,36%, serta lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 3,36%.

Di sisi lain, perkiraan inflasi terendah yaitu berasal dari responden lapangan usaha pertambangan dan penggalian, secara rata-rata sebesar 2,71%.

Pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) Juli 2024, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyampaikan bahwa laju inflasi hingga Juni 2024 tetap terjaga pada sasaran inflasi 2,5%-3,5%, yaitu mencapai 2,51% secara tahunan.

Tingkat inflasi pada Juni 2024 ini lebih rendah dibandingkan dengan inflasi pada bulan sebelumnya yang sebesar 2,84% secara tahunan.

Perkembangan ini, kata Perry, dipengaruhi oleh rendahnya inflasi inti dan inflasi administered prices yang masing-masing tercatat sebesar 1,90% dan 1,68% secara tahunan.

Perry mengatakan, pihaknya optimistis inflasi pada 2024 akan tetap terkendali dalam sasarannya. Inflasi inti diperkirakan terjaga seiring dengan ekspektasi inflasi yang terjangkar dalam sasaran, importedinflation yang terkendali sejalan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah BI, serta dampak positif berkembangnya digitalisasi.

Sejalan dengan itu, inflasi harga bergejolak diperkirakan tetap terkendali, didukung oleh sinergi pengendalian inflasi BI dan pemerintah pusat dan daerah.

“BI terus memperkuat kebijakan moneter pro-stability dan meningkatkan sinergi kebijakan dengan pemerintah sehingga inflasi tahun 2024 dan 2025 terkendali dalam sasaran 2,5%±1%,” kata Perry.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mempertimbangkan untuk melakukan lelang frekuensi 700 MHz dan 26 GHz pada akhir 2024 atau mundur dari jadwal awal. Kemenkominfo mendapat masukan dari operator seluler.

Padahal sebelumnya, Kemenkominfo menyampaikan bahwa lelang frekuensi akan diadakan pada akhir Juni dan paling lambat awal Juli 2024.

“Kalau usulan ada [lelang frekuensi mundur]. Belum diputuskan. Mereka [operator] mengusulkan minta mundur [jadwal lelang frekuensi],” kata Direktur Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika (Dirjen SDPPI) Kemenkominfo Ismail saat ditemui di Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Ismail menuturkan bahwa operator seluler meminta agar pelaksanaan lelang frekuensi tidak dilakukan sekarang dan meminta untuk dijadwalkan ulang pada akhir tahun. Di sisi lain, Ismail juga menyebut bahwa harga dasar lelang frekuensi juga belum diputuskan.

“Intinya [operator mengusulkan] pokoknya jangan sekarang, mungkin bahasanya [ditunda sampai] akhir tahunan kalau permintaan mereka, ya, tetapi Pak Menteri [Budi Arie Setiadi] belum memutuskan,” jelasnya.

Alhasil, insentif untuk lelang frekuensi juga akan mundur. “Karena kan [insentif] melekat di proses itu [lelang frekuensi],” imbuhnya.

Meski demikian, Ismail mengaku bahwa mundurnya insentif frekuensi tidak berkaitan dengan insiden Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya yang diserang ransomware Brain Cipher.

Sebelumnya, Ismail pernah menyebut bahwa aksi lelang frekuensi mengalami kendala karena harus berkoordinasi dengan sejumlah institusi seperti Kementerian Keuangan.

Kala itu, dia mengatakan bahwa Kemenkominfo telah mendapatkan masukan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait harga dasar atau reserved price lelang spektrum frekuensi 700 MHz dan 26 GHz.

Berdasarkan catatan Bisnis, gelaran aksi lelang frekuensi 700 MHz dan 26 GHz terus mundur dari jadwal yang telah direncanakan.

Pada minggu keempat April 2024, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi sempat mengatakan bahwa lelang frekuensi 700 MHz dan 26 GHz direncanakan digelar pada Mei—Juni 2024. Saat itu, Budi pun memastikan bahwa lelang frekuensi akan digelar pada tahun ini.

Bergulirnya waktu, Budi menuturkan lelang spektrum frekuensi 700 MHz dan 26 GHz yang semulanya direncanakan akan digelar pada Mei—Juni menjadi mundur hingga awal Juli 2024.

Pada Juni 2024, Menkominfo Budi mengatakan bahwa rentang waktu mengadakan lelang frekuensi antara akhir Juni—awal Juli 2024.

“[Lelang frekuensi] lagi di-omongin. Mungkin akhir Juni-Juli ini. Lelang tunggu, akhir bulan ini, ya, paling lambat awal bulan [Juli],” ujar Budi saat ditemui seusai Rapat Kerja Komisi I DPR di Kompleks DPR Senayan, Jakarta, Senin (10/6/2024).