JAKARTA - BPJS Kesehatan kembali menorehkan prestasi dengan meraih penghargaan di ajang 5th Anniversary Indonesia Top Insurance Awards 2024 dalam kategori Social Insurance. Penghargaan ini diserahkan pada acara Insurance Forum: The Future of Indonesia Insurance dan diterima langsung oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, Selasa (10/9/2024).

?Penghargaan ini adalah tidak hanya untuk BPJS Kesehatan, tetapi apresiasi bagi seluruh pihak yang terlibat dalam menyukseskan berjalannya Program JKN. Kami ucapkan terima kasih atas dukungannya,? ujarnya.

Ghufron juga menjelaskan bahwa berkat dukungan tersebut, kini Indonesia telah mencapai predikat Universal Health Coverage (UHC) dengan perolehan jumlah kepesertaan JKN mencapai 98,67 persen dari total penduduk Indonesia. Per 1 September 2024 jumlah kepesertaan JKN telah mencapai 277.000.312 jiwa, dan angka ini akan terus tumbuh hingga 100 persen.

"Meskipun begitu, peningkatan akses layanan kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan juga patut diimbangi. Dengan cakupan yang hampir menjangkau seluruh penjuru Indonesia, tantangan berikutnya adalah memastikan akses yang memadai ke fasilitas kesehatan bagi masyarakat,? tuturnya menjelaskan.

Ghufron menambahkan bahwa per 1 September 2024 BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan 23.295 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 3.140 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) di seluruh Indonesia. Kerja sama ini bertujuan untuk memperkuat layanan kesehatan yang dapat diakses oleh seluruh peserta JKN.

"Dalam menjalankan Program JKN, BPJS Kesehatan tidak dapat berjalan sendiri karena terdapat berbagai tantangan yang akan dihadapi ke depan. Untuk itu penting untuk menjalin kolaborasi dan dukungan dari semua pihak, agar Program JKN dapat berjalan sukses dan terus memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat Indonesia," papar Ghufron.

Dengan capaian ini semakin mengukuhkan peran BPJS Kesehatan dalam memberikan pelayanan terbaik, serta mendukung kesejahteraan masyarakat melalui Program JKN. Harapannya dengan keberhasilan Program JKN ini dapat menciptakan masyarakat Indonesia yang semakin sehat dan menciptakan SDM unggul.

Indonesia Top Insurance Awards 2024 merupakan penghargaan bergengsi yang diberikan berdasarkan kajian mendalam terhadap laporan keuangan perusahaan asuransi di Indonesia tahun buku 2023. Penilaian dilakukan melalui Rank Financial Indicator, yaitu evaluasi kinerja keuangan yang mencatatkan kinerja positif di sektor asuransi. Dalam kategori asuransi umum, premi tahun 2023 tercatat sebesar Rp103,8 triliun, meningkat 15,3 persen dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp90,121 triliun.

Founder dan CEO The Iconomics Bram S. Putro menambahkan bahwa penilaian berdasarkan Rank Financial Indicator merupakan penilaian yang diberikan berdasarkan angka kinerja keuangan dalam satu daftar kelompok perusahaan asuransi. Adapun Rank Financial Growth Indicator adalah penilaian yang diberikan kepada perusahaan asuransi atas pencapaian atau progress kinerja keuangan dari tahun sebelumnya.

"Penghargaan ini diharapkan memberikan dorongan kepada industri untuk selalu berpacu meraih kinerja terbaik. Para pelaku industri asuransi terus ditempa dan dituntut untuk terus memperkuat bisnisnya, baik dari sisi regulasi maupun nasabah," kata Bram.

Menurut Bram, akan semakin banyak tantangan ke depan, mulai dari tantangan adopsi digital, permodalan, hingga tata pemerintahan yang baik untuk menjadikan industri asuransi di Indonesia semakin terpercaya, serta memberikan jaminan kepastian kepada peserta/nasabah.

Iuran BPJS Kesehatan berpeluang naik pada 2025. Hal itu diungkapkan Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti.

Ghufron menyebut besaran iuran peserta BPJS Kesehatan kelas I dan kelas II berpotensi naik seiring pemberlakuan kelas rawat inap standar (KRIS) mulai 30 Juni 2025.

"Bisa, (iuran) bisa naik. Dan saat ini sudah waktunya juga (iuran) naik," katanya di Krakatau Grand Ballroom TMII, Jakarta Timur, Kamis (8/8).

Ghufron mengatakan iuran yang bakal naik adalah untuk peserta kelas II dan I. Sementara, besaran iuran peserta kelas III tidak akan berubah.

Pasalnya, peserta kelas III umumnya merupakan Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).

"Kalau kelas III gak akan naik. Kelas III itu kan, mohon maaf, umumnya PBI kan kelas 3," ucapnya.

Ia belum bisa mengatakan secara rinci kapan besaran iuran kelas II dan I bakal naik. Menurut Ghufron, hal itu kelak bakal diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres).

Adapun terkait kapan kenaikan itu berlaku, Ghufron menyebut itu tergantung pada persetujuan para pemangku kepentingan.

"Tergantung pemerintah dan tergantung banyak pihak," katanya.

Ghufron juga menegaskan tarif iuran BPJS Kesehatan tidak akan dibuat single tarif. Artinya, setiap kelas peserta bakal tetap membayar sesuai dengan porsinya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan seluruh rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan memberlakukan sistem KRIS paling lambat 30 Juni 2025.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sebelumnya menyebut potensi kenaikan tarif iuran masih akan dibahas usai evaluasi.

Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes Siti Nadia Tarmizi mengatakan perubahan iuran peserta ke depannya akan dibahas bersama dengan pihak BPJS Kesehatan.

Ia menyatakan penerapan KRIS memang secara otomatis bakal memperbaharui kualitas ruangan rawat inap pasien BPJS Kesehatan.

"Jadi terkait iuran ini akan kami bahas bersama, artinya soal iuran ini akan melibatkan BPJS," katanya seperti dikutip dari CNNIndonesia TV, Rabu (15/5).

Memang, kata Nadia, aturan mengenai besaran iuran akan tertuang dalam peraturan menteri kesehatan. Namun, pembahasannya pasti melibatkan BPJS Kesehatan sebagai pengelola keuangan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Ia menegaskan dalam KRIS kualitas ruangan rawat inap dan tempat tidur akan ditingkatkan. Paling tidak, kualitasnya di atas kelas III BPJS Kesehatan saat ini.

Nadia mencontohkan dengan KRIS satu ruangan maksimal hanya boleh diisi oleh empat tempat tidur. Sementara, di kelas III BPJS Kesehatan masih ditemukan satu ruangan diisi oleh 15 tempat tidur.

Ia pun mengklaim KRIS dengan maksimal empat tempat tidur dalam satu ruangan itu setara dengan kelas II BPJS Kesehatan hari ini.

"Itu (KRIS) sama dengan kelas II yang selama ini dibayarkan peserta JKN," katanya.

Oleh karena itu, pemerintah juga bakal memperhitungkan apakah ke depan bakal ada kenaikan iuran peserta atau tidak. Sebab, di sisi lain, defisit di BPJS Kesehatan tidak boleh terjadi lagi.

"Ini akan jadi perhitungan BPJS, karena kita tidak mau kalau defisit di BPJS terus berkelanjutan. Karena selama ini terjadi," ujar Nadia.

Selain opsi kenaikan iuran, pihaknya juga membuka peluang subsidi silang antar peserta usai KRIS diterapkan. Namun, lagi-lagi hal ini masih rencana dan masuk perhitungan pemerintah.

"Kami cari skenario terbaik, di sisi lain hak dapat layanan lebih baik terutama bagi mereka yang kelas III jadi lebih layak," pungkasnya.