KOMPAS.com - Apakah tunggakan iuran BPJS Kesehatan bisa dicicil? Jawabannya bisa. Peserta BPJS yang akan melunasi iuran tertunggak dapat membayarnya dengan cicilan maksimal selama 12 bulan.

Tunggakan iuran BPJS bisa dicicil melalui program Rencana Pembayaran Bertahap (Rehab) BPJS Kesehatan.

Program pembayaran tunggakan iuran BPJS secara bertahap ini berlaku bagi peserta mandiri (pekerja bukan penerima upah/PBPU) dan peserta bukan pekerja (BP).

Dilansir dari informasi resmi, program pembayaran cicilan tunggakan iuran bisa dilakukan oleh peserta PBPU yang menunggak selama 4 hingga 24 bulan.

Tunggakan iuran BPJS Kesehatan bisa dicicil maksimal selama 12 tahapan atau 12 kali, di mana jumlah yang harus dibayarkan sesuai total iuran tertunggak dibagi waktu yang dipilih oleh peserta.

Lantas, bagaimana cara melunasi tunggakan iuran BPJS dengan cicilan?

Cara melunasi tunggakan iuran BPJS dengan cicilan

Pendaftaran program pembayaran cicilan tunggakan iuran BPJS dilakukan melalui aplikasi Mobile JKN atau call center BPJS Kesehatan 166.

Dilansir dari laman resmi BPJS Kesehatan, cara melunasi tunggakan iuran BPJS dengan cicilan sebagai berikut:

• Buka aplikasi Mobile JKN, login dengan akun yang terdaftar
• Pilih menu Rencana Pembayaran Bertahap
• Akan muncul informasi program Rehab, termasuk total tunggakan peserta dan simulasi tagihan yang bisa dipilih oleh peserta
• Setelah pendaftaran selesai, peserta bisa melakukan pembayaran cicilan tagihan iuran melalui mitra pembayaran yang tersedia.

Seperti diketahui, tunggakan iuran BPJS membuat status kepesertaan non aktif. Status kepesertaan akan kembali aktif setelah tunggakan iuran dibayar lunas.

Meski begitu, dalam waktu 45 hari sejak status kepesertaan aktif kembali, peserta yang mendapatkan layanan kesehatan yang membutuhkan rawat inap, wajib membayar denda sebesar 5 persen dari biaya diagnosa awal pelayanan rawat inap dikali jumlah tertunggak.

Demikian ulasan informasi mengenai pembayaran tunggakan iuran BPJS Kesehatan dengan cicilan. Selamat mencoba!

KOMPAS.com - Apakah tunggakan iuran BPJS Kesehatan bisa dicicil? Jawabannya bisa. Peserta BPJS yang akan melunasi iuran tertunggak dapat membayarnya dengan cicilan maksimal selama 12 bulan.

Tunggakan iuran BPJS bisa dicicil melalui program Rencana Pembayaran Bertahap (Rehab) BPJS Kesehatan.

Program pembayaran tunggakan iuran BPJS secara bertahap ini berlaku bagi peserta mandiri (pekerja bukan penerima upah/PBPU) dan peserta bukan pekerja (BP).

Dilansir dari informasi resmi, program pembayaran cicilan tunggakan iuran bisa dilakukan oleh peserta PBPU yang menunggak selama 4 hingga 24 bulan.

Tunggakan iuran BPJS Kesehatan bisa dicicil maksimal selama 12 tahapan atau 12 kali, di mana jumlah yang harus dibayarkan sesuai total iuran tertunggak dibagi waktu yang dipilih oleh peserta.

Lantas, bagaimana cara melunasi tunggakan iuran BPJS dengan cicilan?

Cara melunasi tunggakan iuran BPJS dengan cicilan

Pendaftaran program pembayaran cicilan tunggakan iuran BPJS dilakukan melalui aplikasi Mobile JKN atau call center BPJS Kesehatan 166.

Dilansir dari laman resmi BPJS Kesehatan, cara melunasi tunggakan iuran BPJS dengan cicilan sebagai berikut:

• Buka aplikasi Mobile JKN, login dengan akun yang terdaftar
• Pilih menu Rencana Pembayaran Bertahap
• Akan muncul informasi program Rehab, termasuk total tunggakan peserta dan simulasi tagihan yang bisa dipilih oleh peserta
• Setelah pendaftaran selesai, peserta bisa melakukan pembayaran cicilan tagihan iuran melalui mitra pembayaran yang tersedia.

Seperti diketahui, tunggakan iuran BPJS membuat status kepesertaan non aktif. Status kepesertaan akan kembali aktif setelah tunggakan iuran dibayar lunas.

Meski begitu, dalam waktu 45 hari sejak status kepesertaan aktif kembali, peserta yang mendapatkan layanan kesehatan yang membutuhkan rawat inap, wajib membayar denda sebesar 5 persen dari biaya diagnosa awal pelayanan rawat inap dikali jumlah tertunggak.

Demikian ulasan informasi mengenai pembayaran tunggakan iuran BPJS Kesehatan dengan cicilan. Selamat mencoba!

TEMPO.CO, Jakarta - Peserta program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan wajib membayar iuran paling lambat setiap tanggal 10 setiap bulan.

Tujuannya agar peserta dapat menikmati layanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) hingga fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut (FKRTL).

Mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, peserta yang tidak membayar iuran tidak dikenakan denda. Namun, status kepesertaan akan diberhentikan sementara sejak tanggal 1 bulan berikutnya.

Untuk mempertahankan status kepesertaan aktif, peserta harus melunasi sisa iuran bulanan yang masih tertunggak. Lantas, bagaimana cara mengetahui tunggakan iuran program JKN-KISBPJS Kesehatan? Berikut beberapa metode secara daring yang dapat dilakukan.

Cara Cek Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan

1. Lewat Care Center 165

BPJS Kesehatan Care Center 165 adalah layanan informasi melalui mesin penjawabvoice interactiveJKN (Vika).

Melalui sistem Care Center 165, peserta dapat meminta informasi terkait besaran tunggakan iuran program JKN-KIS.

Berikut langkah-langkah untuk mengakses layanan Care Center 165:

-Telepon ke nomor 165.

-Masukkan nomor peserta BPJS Kesehatan (noka) atau nomor induk kependudukan (NIK) dan tanggal lahir.

-Kemudian, sampaikan tujuan untuk mengetahui besaran tunggakan iuran.

Selain melalui telepon, layanan Care Center 165 juga dapat diakses melalui situs resmi BPJS Kesehatan. Berikut tutorial untuk melakukannya:

-Akses tautan bpjs-kesehatan.go.id.

-Tekan ikon melayang bertuliskan angka 165.

-Isi NIK, nama, alamat surel (email), dan nomor ponsel aktif.

-Centang bagian syarat dan ketentuan.

-Tekan tombol Mulai Panggilan.

-Sampaikan keinginan untuk menerima informasi terkait besaran tunggakan iuran.

2. Lewat Pandawa

Peserta juga bisa memanfaatkan sistem Pelayanan Administrasi MelaluiWhatsAppatau Pandawa untuk meminta informasi terkait tunggakan iuran BPJS Kesehatan dengan cara sebagai berikut:

-Kirim pesan ke nomor 081-18-165-165 pada hari kerja (Senin-Jumat) pukul 08.00-15.00 waktu setempat.

-Pilih menu Informasi.

-Pada pilihan Menu Informasi, ketuk opsi Cek Status Kepesertaan, lalu klik Kirim.

-Ketik NIK atau noka, lalu kirim.

-Selanjutnya, masukkan tanggal lahir dengan format tahun-bulan-tanggal, misalnya 1992-02-22.

-Kemudian, sistem Pandawa akan menampilkan nama peserta, jumlah tagihan, dan status pembayaran iuran BPJS Kesehatan.

3. Lewat Aplikasi Mobile JKN

Untuk melihat nominal tunggakan iuran program JKN-KIS, peserta dapat memanfaatkan menu Info Iuran pada aplikasi Mobile JKN, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

-Pasang aplikasi Mobile JKN di Google Play Store atau App Store.

-Ketuk tombol Daftar.

-Isi formulir pendaftaran akun meliputi NIK, nama, dan tanggal lahir.

-Ketik kode captcha yang muncul di layar, lalu klik Verifikasi Data.

-Isi nomor ponsel, lalu klik Kirim Kode Verifikasi.

-Centang kolom syarat dan ketentuan, lalu ketuk Selanjutnya.

-Pada halaman verifikasi, isi kode OTP.

-Ketuk Registrasi dan peserta akan diarahkan ke halaman utama.

-Pilih Menu Lainnya.

-Tekan tombol Info Iuran.

-Kemudian, sistem akan menampilkan jumlah tagihan.

4. Lewat e-Commerce

Masyarakat juga bisa mengakses aplikasie-commerceuntuk melihat jumlah tunggakan iuran program JKN-KIS, salah satunya melalui Tokopedia, dengan cara sebagai berikut:

-Masuk ke akun (login) Tokopedia.

-Pada halaman beranda, pilih menu Top-Up & Tagihan.

-Ketuk opsi BPJS.

-Pilih jenis BPJS Denda.

-Masukkan 13 digit nomor virtual akun BPJS Kesehatan sesuai dengan noka.

-Tekan tombol Bayar.

5. Lewat M-Banking

Beberapa aplikasimobile bankingataum-bankingmenyediakan layanan khusus untuk melihat tunggakan iuran BPJS Kesehatan, salah satunya adalah BRImo. Berikut panduan untuk mempraktikkannya:

-Loginke aplikasi BRImo.

-Di halaman utama, pilih menu Tagihan.

-Tekan opsi BPJS.

-Klik Pembayaran Baru.

-Pilih opsi BPJS Denda.

-Masukkan noka.

-Tekan tombol Lanjutkan untuk melihat besaran tagihan tertunggak.

6. Lewat e-Wallet

Sejumlah aplikasie-walletatau dompet digital juga menawarkan layanan pemeriksaan jumlah tagihan iuran program JKN-KIS, misalnya GoPay. Berikut langkah-langkah untuk mengeceknya:

-Loginke aplikasi GoPay.

-Pilih menu Tagihan & Pulsa.

-Pilih opsi BPJS, lalu ketuk tombol Lanjut.

-Pilih layanan BPJS Denda.

-Masukkan ID Pelanggan, lalu klik Lanjut.

-Kemudian, sistem akan menampilkan jumlah tunggakan iuran BPJS Kesehatan.

7. Lewat Aplikasi Ojek Online

Beberapa aplikasi perpesanan ojekonlinejuga menyediakan menu khusus untuk melihat jumlah tagihan iuran program JKN-KIS, seperti Gojek, yang bisa diakses dengan cara berikut:

-Loginke aplikasi Gojek.

-Di halaman beranda, pilih opsi Go Tagihan.

-Pada bagian Bayar & Tagihan, ketuk BPJS.

-Pilih layanan BPJS Denda.

-Masukkan ID Pelanggan, lalu ketuk tombol Lanjut.

-Berikutnya, sistem akan menampilkan tunggakan iuran BPJS Kesehatan.

Cara membuat kartu BPJS Kesehatan dapat dilakukan secara mandiri dengan mengunduhnya di aplikasi Mobile JKN. Ini informasinya.

TEMPO.CO, Jakarta - Peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan peserta bukan pekerja (BP) program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) harus memastikan iuran dibayarkan setiap bulan maksimal tanggal 10.

Dengan begitu, peserta dapat mengklaim manfaat pelayanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) hingga fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut (FKRTL).

Berbeda halnya dengan peserta pekerja penerima upah (PPU) yang iurannya dibayarkan langsung oleh pemberi kerja kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan, atau peserta penerima bantuan iuran (PBI) yang sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah, peserta mandiri harus membayar iuran sendiri setiap bulan.

Namun, beberapa peserta mungkin sering terlambat membayar iuran karena satu dan lain hal, termasuk lupa nomor kartu (noka)BPJS Kesehatanatau nomor akun virtual. Padahal, pemeriksaan tagihan iuran program JKN-KIS dapat dilakukan dengan menggunakan nomor induk kependudukan (NIK). Bagaimana caranya?

Cara Cek Tagihan BPJS Kesehatan dengan NIK

Berikut beberapa cara untuk memeriksa tagihan iuran program JKN-KIS dengan menggunakan NIK:

Via Kantor BPJS Kesehatan

-Pergi ke kantor BPJS Kesehatan sambil membawa kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).

-Selanjutnya, petugas akan memeriksa jumlah tagihan dengan menggunakan NIK.

-Peserta bisa langsung membayar tunggakan iuran.

Via Kantor Pos

-Kunjungi kantor pos terdekat.

-Sampaikan NIK kepada petugas.

-Petugas selanjutnya akan menginformasikan jumlah tagihan.

Via Pegadaian

Peserta mandiri juga dapat memantau jumlah tagihan iuran BPJS Kesehatan dengan mendatangi gerai Pegadaian atau memanfaatkan aplikasi Pegadaian Digital. Berikut langkah-langkah untuk melakukannya di aplikasi Pegadaian Digital:

-Masuk ke akun (login) aplikasi Pegadaian Digital dengan menggunakan nomor ponsel aktif dan kata sandi yang telah didaftarkan.

-Tekan menu Pembayaran & Top Up.

-Masukkan NIK dan bulan pembayaran.

-Centang kolom “Saya setuju dengan Syarat dan Ketentuan yang berlaku”.

-Periksa rincian tagihan.

Via Minimarket

Peserta juga dapat memeriksa jumlahiuran BPJS Kesehatanyang belum dibayar di seluruh gerai Indomaret, Alfa Grup,supermarket,dan agen jasa logistik. Berikut cara untuk mempraktikkannya:

-Kunjungi geraiminimarket, supermarket,atau agen jasa logistik.

-Informasikan NIK kepada kasir.

-Kemudian, kasir akan memberi tahu jumlah tagihan.

Via Care Center 165

-Pergi ke situs bpjs-kesehatan.go.id.

-Tekan menu melayang dengan ikonheadphonedan bertuliskan angka 165.

-Masukkan NIK, nama, alamat surel (email), dan nomor ponsel aktif.

-Centang kolom syarat dan ketentuan.

-Ketuk opsi Mulai Panggilan.

-Beri tahu petugas bahwa Anda ingin mengetahui jumlah tunggakan iuran.

Via Aplikasi Mobile JKN

-Loginke aplikasi Mobile JKN menggunakan NIK dan kata sandi yang telah didaftarkan.

-Jika peserta belum membuat akun, maka dapat mendaftar dengan memilih Masuk/Daftar pada halaman awal aplikasi.

-Klik opsi Lainnya di halaman utama.

-Tekan tombol Info Iuran.

-Selanjutnya, aplikasi Mobile JKN akan menampilkan informasi mengenai tagihan iuran.

Via e-Commerce

Peserta program JKN-KIS juga dapat mengecek jumlah tagihan iuran BPJS Kesehatan melalui berbagai kanale-commerce,seperti Blibli, Lazada, Shopee, dan Tokopedia. Berikut langkah-langkah untuk melihatnya di Lazada:

-Loginke aplikasi Lazada.

-Pada halaman utama, pilih tombol Pulsa & Tagihan.

-Selanjutnya, pada pilihan Pembayaran Tagihan, pilih BPJS.

-Pilih penyedia layanan BPJS Kesehatan.

-Masukkan NIK dan pilih bulan.

-Tekan tombol Buat Tagihan.

-Sistem kemudian akan menampilkan total tunggakan iuran.

Via M-Banking

Proses pemantauan jumlah tagihan BPJS Kesehatan juga dapat dilakukan melalui aplikasimobile bankingataum-bankingdari berbagai layanan perbankan di Indonesia. Berikut cara untuk melakukannya di aplikasi Livin’ by Mandiri:

-Loginke aplikasi Livin’ by Mandiri.

-Pada halaman beranda, pilih menu Bayar.

-Pilih opsi BPJS.

-Masukkan NIK dan jumlah bulan, lalu tekan tombol Lanjutkan.

-Kemudian, sistem akan menunjukkan jumlah tagihan.

Via e-Wallet

Peserta juga dapat mengetahui total tagihan iuran kepesertaan program JKN-KIS melalui aplikasie-walletatau dompet digital, seperti DANA, GoPay, LinkAja, OVO, dan ShopeePay. Berikut contoh untuk melihatnya di aplikasi GoPay:

-Loginke aplikasi GoPay.

-Gulir layar hingga menemukan menu Tagihan & Pulsa.

-Pilih opsi BPJS.

-Pilih layanan BPJS Kesehatan.

-Masukkan NIK dan pilih rentang bulan.

-Tekan tombol Lanjut, lalu layar akan menampilkan total iuran.

Via Aplikasi Pemesanan Ojek Online

Pengecekan tagihan iuran BPJS Kesehatan juga bisa dilakukan dengan mudah melalui aplikasi layanan transportasi pemesanan ojekonlineatau ojol, seperti Gojek dan Grab. Berikut langkah-langkah untuk melihatnya di aplikasi Gojek:

-Loginke aplikasi Gojek.

-Pada halaman beranda, pilih menu Go Tagihan.

-Gulir layar hingga menemukan bagian Bayar & Tagihan, lalu pilih BPJS.

-Pilih layanan BPJS Kesehatan.

-Pilih pembayaran manual atau autodebit.

-Masukkan NIK dan rentang waktu bulan pembayaran.

-Tekan tombol Lanjut.

-Kemudian, sistem akan menampilkan jumlah tagihan BPJS Kesehatan yang harus dibayar.

TEMPO.CO, Jakarta - BPJS Kesehatan merupakan program jaminan kesehatan nasional yang diwajibkan bagi seluruh warga Indonesia. Untuk memastikan keberlanjutan layanan, peserta diwajibkan membayar iuran setiap bulannya.

Berikut adalah beberapa cara untuk membayar BPJS Kesehatan, termasuk melalui JMO, bank, dan dompet digital.

Bayar Melalui JMO

Salah satu cara mudah untuk membayar iuran BPJS Kesehatan adalah melalui aplikasi JMO (Jaminan Mobilitas Online). JMO adalah aplikasi resmi dari BPJS Kesehatan yang memudahkan peserta untuk melakukan berbagai transaksi, termasuk pembayaran iuran.

Dikutip dari situs resminya, untuk melakukan pembayaran melalui JMO, peserta perlu mengikuti langkah-langkah berikut.

1. Unduh Aplikasi JMO. Peserta dapat mengunduh aplikasi JMO melalui Google Play Store atau App Store.

2. Setelah mengunduh, peserta harus mendaftar atau login dengan akun yang sudah ada.

3. Di dalam aplikasi, cari dan pilih menu pembayaran.

4. Ketikkan nomor peserta BPJS Kesehatan untuk menampilkan tagihan yang harus dibayar.

5. Ikuti petunjuk untuk menyelesaikan proses pembayaran. Peserta akan menerima notifikasi sebagai bukti pembayaran.

Bayar Melalui Bank

Peserta juga dapat membayar iuran BPJS Kesehatan melalui bank. Beberapa bank yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan menawarkan layanan ini, termasuk melalui ATM, internet banking, dan mobile banking. Berikut adalah langkah-langkah umum untuk melakukan pembayaran melalui ATM.

1. Datang ke ATM bank yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

2. Masukkan kartu ATM dan ketikkan PIN.

3. Pilih menu “Pembayaran” dan cari opsi untuk BPJS Kesehatan.

4. Ketikkan nomor peserta BPJS Kesehatan yang ingin dibayar.

5. Periksa jumlah tagihan dan konfirmasikan untuk menyelesaikan pembayaran.

Dengan cara ini, peserta dapat membayar iuran BPJS Kesehatan dengan cepat dan praktis.

Bayar Melalui Dompet Digital

Kemudahan teknologi juga memungkinkan peserta untuk membayar iuran BPJS Kesehatan melalui dompet digital. Berbagai aplikasi dompet digital, seperti OVO, DANA, dan GoPay, menyediakan fitur untuk membayar tagihan BPJS Kesehatan.

Berikut adalah langkah-langkah untuk melakukan pembayaran menggunakan dompet digital.

1. Pastikan aplikasi dompet digital terinstal dan saldo mencukupi.

2. Di dalam aplikasi, pilih menu untuk membayar tagihan atau iuran.

3. Temukan dan pilih BPJS Kesehatan dari daftar penyedia layanan.

4. Ketikkan nomor peserta untuk menarik informasi tagihan.

5. Periksa detail tagihan dan lakukan konfirmasi pembayaran.

Dengan berbagai metode pembayaran yang tersedia, peserta BPJS Kesehatan dapat memilih cara yang paling nyaman dan sesuai dengan kebutuhan. Pastikan untuk selalu membayar tepat waktu agar mendapatkan layanan kesehatan yang optimal.

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah berencana mengubah sistem kelas 1, 2, dan 3 pada pelayanan rawat inap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan menjadi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) secara menyeluruh pada 2025.

Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Direktur Utama (Dirut)BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, mengatakan penerapan KRIS tersebut kemungkinan tidak menimbulkan kenaikan tarif iuran terhadap peserta program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) kelas 3. Sementara kenaikan iuran pada peserta kelas 1 dan kelas 2 berpotensi terjadi.

“Kalau kelas 3 enggak akan naik. Kelas 3 itu kan, mohon maaf, umumnya PBI (penerima bantuan iuran). Kenapa dia PBI? Tidak mampu,” kata Ali usai menghadiri kegiatan penyerahan penghargaan UHC (Universal Health Coverage) Awards 2024 di Jakarta, Kamis, 8 Agustus 2024, seperti dikutip dariAntara.

Untuk diketahui, ketentuan besaran iuran peserta BPJS Kesehatan kini masih mengacu pada Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Adapun iuran bagi PBIJKNdibayarkan oleh pemerintah sepenuhnya.

Iuran bagi peserta dengan manfaat pelayanan kelas 3 dikenakan tarif sebesar Rp42.000 per bulan. Namun, peserta hanya diwajibkan membayar iuran sebesar Rp35.000 per bulan karena pemerintah memberikan bantuan atau subsidi iuran sebesar Rp7.000 per bulan.

Kemudian, peserta BPJS Kesehatan dengan manfaat pelayanan kesehatan di ruang perawatan kelas 2 diharuskan membayar iuran bulanan sebesar Rp100.000. Sementara untuk kelas 1 sebesar Rp150.000 per bulan.

Iuran bagi peserta pekerja penerima upah (PPU) dengan status pegawai negeri sipil (PNS), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), pejabat negara, dan pegawai pemerintah non-PNS sebesar 5 persen dari gaji atau upah per bulan, dengan ketentuan 4 persen dibayar oleh pemberi kerja dan 1 persen dibayar peserta.

Kemudian, iuran bagi peserta PPU yang bekerja di Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan swasta sebesar 5 persen dari gaji atau upah setiap bulan, dengan ketentuan 4 persen dibayarkan oleh pemberi kerja dan 1 persen diambil dari gaji atau upah peserta.

Selanjutnya, untuk keluarga tambahan PPU yang terdiri dari anak keempat dan seterusnya; serta ayah, ibu, dan mertua, iuran BPJS Kesehatan yang dibebankan sebesar 1 persen dari gaji atau upah per orang per bulan yang dibayarkan oleh pekerja.

Berikutnya, iuran BPJS Kesehatan bagi veteran, perintis kemerdekaan, dan janda/duda, atau anak yatim piatu dari veteran/perintis kemerdekaan sebesar 5 persen dari 45 persen gaji pokok PNS golongan ruang III/a dengan masa kerja 14 tahun per bulan yang dibayarkan oleh pemerintah.

Pembayaran iuran BPJS Kesehatan dilakukan maksimal tanggal 10 setiap bulan. Apabila terlambat membayar, maka tidak akan dikenakan denda.

Denda akan dikenakan saat dalam kurun waktu 45 hari sejak status kepesertaan diaktifkan kembali, peserta mendapatkan pelayanan kesehatan rawat inap. Adapun besaran denda sebesar 5 persen dari biaya diagnosis awal pelayanan kesehatan rawat inap dikalikan dengan jumlah bulan tertunggak.

Ketentuan pengenaan denda iuran BPJS Kesehatan meliputi jumlah bulan tertunggak maksimal 12 bulan, besaran denda paling tinggi Rp30 juta, dan denda bagi peserta PPU ditanggung oleh pemberi kerja.

Bisnis.com, JAKARTA -- BPJS Watch menyoroti pendapatan iuran dalam program Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola BPJS Kesehatan tak mampu mengejar besarnya beban klaim. Ini terlihat dari rasio klaim terhadap iuran DJS Kesehatan yang tembus 104,7% di akhir 2023, dan kini menjadi 107,9% per Juni 2024.

Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, menyatakan meskipun beban klaim terus meningkat, iuran JKN tidak mengalami kenaikan selama 4 tahun terakhir. Kenaikan iuran terakhir terjadi pada 1 Juli 2020 melalui Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2020. Menurutnya, iuran JKN harus segera dinaikkan untuk menjaga keberlanjutan program.

Selain menaikkan iuran, Timboel juga mengusulkan agar pemerintah memberikan diskon bagi peserta yang menunggak pembayaran iuran. "Sebelum kenaikan iuran, pemerintah seharusnya memberikan relaksasi tunggakan dengan diskon, sehingga peserta yang menunggak dapat melunasi kewajibannya," ujar Timboel pada Senin (23/9/2024).

Menurut data Bisnis, per Juli 2024 terdapat 17,553 juta peserta mandiri (PBPU) yang menunggak dengan total tunggakan sebesar Rp14,12 triliun. Dengan pemberian diskon tersebut, BPJS Watch berharap peserta yang menunggak bisa melunasi pembayaran dan mendukung pendapatan iuran.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, mengakui bahwa tunggakan iuran ini terkait dengan penurunan daya beli masyarakat. "Penurunan daya beli jelas mempengaruhi tunggakan JKN," ungkap Ghufron pada Kamis (19/9/2024).

Untuk mengatasi masalah ini, BPJS Kesehatan telah melakukan pendekatan jemput bola, dengan mengunjungi peserta dari rumah ke rumah. Apabila ditemukan peserta yang memang tidak mampu membayar, mereka dapat dialihkan menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui kerjasama dengan pemerintah daerah dan Kementerian Sosial.

Pemerintah daerah saat ini juga dapat menggunakan anggaran dari dana transfer daerah untuk membayar iuran peserta PBI program JKN. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51 Tahun 2024 yang berlaku sejak 14 Agustus 2024.

Bisnis.com, JAKARTA -- Kepastian kenaikan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan memasuki babak akhir. Pemerintah telah membentuk tim bersama yang bertugas menetapkan manfaat dan tarif iuran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Penentuan skema tarif iuran menjadi penting karena rencananya pemerintah juga akan menerapkan skema Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) pada tahun depan. Tim ini terdiri dari BPJS Kesehatan, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).

Menteri Koordinator PMK Muhadjir Effendy menyatakan tim tersebut telah melakukan pembahasan intensif guna memastikan kesiapan KRIS berjalan sesuai jadwal termasuk dampaknya kepada iuran BPJS Kesehatan. "Pengkajian aspek iuran sudah mendekati tahap akhir, dengan mempertimbangkan keberlanjutan keuangan BPJS Kesehatan serta daya dukung peserta," ujar Muhadjir kepada Bisnis pada Senin (23/9/2024).

Muhadjir menekankan bahwa penyesuaian tarif iuran JKN nantinya akan tetap terjangkau, terutama bagi kelompok ekonomi rentan. Hingga saat ini, perhitungan iuran terus dibahas untuk memastikan kesiapan penerapan KRIS, yang akan menggantikan sistem kelas 1, 2, dan 3 dengan standar pelayanan yang lebih merata. "Kami berharap pelayanan yang lebih adil, merata, dan berkualitas dapat diberikan kepada peserta BPJS Kesehatan," tambah Muhadjir.

Saat ini, iuran BPJS Kesehatan untuk segmen peserta mandiri atau Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) adalah Rp150.000 untuk kelas I, Rp100.000 untuk kelas II, dan Rp42.000 untuk kelas III. Pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp7.000 per orang per bulan untuk peserta kelas III, sehingga peserta hanya membayar Rp35.000.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, sebelumnya menyebutkan bahwa iuran untuk kelas I dan II kemungkinan akan mengalami kenaikan ketika KRIS mulai berlaku pada tahun depan. "Bisa. Bisa naik. Saya kira ini sudah waktunya," kata Ghufron di Jakarta, Kamis (8/8/2024), namun ia memastikan bahwa iuran untuk kelas III tidak akan naik.

Sebagai informasi, Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 mengamanatkan penetapan tarif dan iuran KRIS harus dilakukan paling lambat pada 1 Juli 2025. Sebelum tanggal tersebut, pemerintah akan melakukan evaluasi dan koordinasi terkait fasilitas ruang perawatan yang menjadi dasar penetapan manfaat, iuran, dan tarif program JKN.

Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) menegaskan iuran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tidak akan naik sampai dengan akhir 2024 meskipun kondisi Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan menunjukan indikasi yang kurang sehat.

Pada 2023, pendapatan iuran DJK mencapai senilai Rp151,69 triliun. Angka tersebut lebih kecil apabila dibandingkan dengan beban jaminan kesehatan yang mencapai Rp158,85 triliun.

Kondisi ini memburuk dibandingkan pada 2022, di mana pendapatan iuran senilai Rp144,04 triliun masih mampu menutup jumlah beban klaim mencapai Rp113,47 triliun.

Ketua Komisi Pengawasan Monitoring dan Evaluasi DJSN Muttaqien mengungkap sampai saat ini untuk iuran masih terus berproses perhitungan teknokratis bersama pemangku kepentingan terkait.

“Sampai akhir tahun 2024 iuran tidak akan mengalami perubahan, sama seperti sekarang ini,” kata Muttaqien kepada Bisnis pada Senin (23/9/2024).

Adapun untuk besaran iuran BPJS Kesehatan saat ini, bagi peserta JKN segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri kelas I iurannya Rp150.000, kelas II Rp100.000 dan kelas III Rp42.000 per orang per bulan dengan subsidi sebesar Rp7.000 per orang per bulan dari pemerintah, sehingga yang dibayarkan peserta kelas III hanya Rp35.000.

Untuk menjaga kondisi keuangan BPJS Kesehatan, Muttaqien menegaskan DJSN, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) RI, Kementerian Kesehatan, serta BPJS Kesehatan sampai saat ini masih terus memonitoring perkembangan dari sisi pendapatan maupun pengeluaran DJS Kesehatan.

“Dari sisi pendapatan tentu diharapkan BPJS dapat melakukan pengumpulan iuran dan investasi lebih baik. Dari sisi pengeluaran diharapkan BPJS dapat melakukan secara optimal kendali mutu dan kendali biaya,” katanya.

Selain DJS, BPJS Kesehatan sebelumnya juga melaporkan penurunan aset sebesar 7,26% pada Juni 2024 dibandingkan periode yang sama pada 2023. Aset DJS pada Juni 2024 dibandingkan Juni 2023 juga mengalami penurunan sebesar 16,68%.

Hal tersebut disebabkan karena pencairan instrumen investasi setara kas yang digunakan untuk melakukan pembayaran biaya pelayanan kesehatan.

Di sisi lain, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti sebelumnya juga menyinggung soal iuran yang perlu dievaluasi. Terlebih dia mengakui bahwa BPJS Kesehatan tidak bisa hanya mengandalkan hasil investasi untuk menutup besaran klaim jaminan kesehatan yang ditanggung.

"Kami masih punya aset [dari] hasil investasi segala macam. Tapi memang sudah waktunya [iuran] tuk disesuaikan karena setiap dua tahun [memungkinkan dievaluasi]," kata Ghufron kepada Bisnis, dikutip Minggu (22/9/2024).

Sementara itu, iuran BPJS Kesehatan terakhir naik pada 1 Juli 2020 melalui Peraturan Presiden (Perpres) nomor 64 Tahun 2020.

Di sisi lain, kondisi klaim kesehatan semakin menantang ketika terjadi inflasi medis, di mana perkiraan dari Mercer Marsh Benefits (MMB) Health Trends 2024 inflasi medis di Indonesia masih akan berada di angka 13% pada 2024.

Bisnis.com, JAKARTA -- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mencatat ada lebih dari 17 juta peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri masih menunggak iuran.

Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugrah mengatakan pihaknya melakukan berbagai upaya agar peserta JKN dapat melaksanakan kewajibannya untuk membayarkan tunggakan iurannya melalui beberapa inovasi.

"Hingga 31 Juli 2024, jumlah tunggakan terhadap iuran JKN bagi peserta segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri sebesar 17,553 juta peserta dengan nilai tunggakan sebesar Rp14,12 triliun," kata Rizzky kepada Bisnis, Minggu (26/8/2024).

Inovasi yang dilakukan BPJS Kesehatan untuk menangani tunggakan tersebut antara lain adalah pertama, layanan Autodebit, yakni layanan yang diberikan oleh bank dan non-bank untuk melakukan pendebitan rekening atau saldo account dalam rangka pembayaran Jaminan Kesehatan.

Kedua, adalah inovasi WhatsApp Blast yang dikhususkan untuk peserta yang menunggak 1-24 bulan. Melalui inovasi ini, BPJS Kesehatan memberikan pesan reminder kepada peserta menunggak secara masif sebelum tanggal 10 setiap bulan.

Ketiga adalah inovasi Telekolekting yang menyasar peserta dengan tunggakan 2-24 bulan. Dengan hal ini, BPJS Kesehatan melakukan penagihan iuran dan tunggakan iuran jaminan Kesehatan dengan menggunakan perangkat telekomunikasi.

"Keempat melalui Kader JKN untuk peserta yang menunggak 12 sampai 24 bulan. BPJS Kesehatan melakukan kunjungan langsung kepada peserta binaan dengan tugas edukasi, sosialisasi dan pemberian informasi," kata Rizzky.

Kemudian yang kelima adalah program Rencana Iuran Bertahap (REHAB) untuk peserta yang menunggak empat sampai 24 bulan. Rizzky menjelaskan, program REHAB dapat memberikan kemudahan bagi peserta JKN untuk mengangsur atau mencicil tunggakannya tanpa harus membayar secara sekaligus.

Keenam, BPJS Kesehatan memiliki program Pendanaan Masyarakat Peduli JKN (PIPMPJ) untuk peserta yang sudah menunggak tiga sampai 24 bulan. PIPMPJ adalah gerakan gotong royong melalui partisipasi masyarakat untuk mendaftarkan dan membayaran iuran.

"Ketujuh adalah sosialisasi masif kesadaran membayar iuran paling lambat setiap tanggal 10. BPJS Kesehatan melakukan sosialisasi secara intensif dan masif kepada peserta melalui media langsung maupun tidak langsung bekerja sama dengan mitra pembayaran dan pemerintah," tegas dia.

Iuran BPJS Kesehatan disebut-sebut berpeluang pada 2025. Peluang Kenaikan iuran ini akan terjadi untuk kelas I dan kelas II seiring pemberlakuan kelas rawat inap standar (KRIS) tahun depan.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa berpendapat kenaikan iuran ini tidak akan memberatkan kantong masyarakat ke depan.

Suharso mengatakan besaran iuran yang ditetapkan oleh BPJS sudah diperhitungkan dengan baik sesuai dengan pengeluaran yang dibutuhkan untuk meng-cover klaim kesehatan masyarakat. Sehingga layanan BPJS Kesehatan dapat tetap prima sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

"Nggak dong, nggak (memberatkan keuangan masyarakat) dong. Itu kan yang penting layanan kesehatannya tetap prima ya kan. Itu kan soal insurance saja kan, soal hitungan insurance saja," ujar Suharso usai Konferensi Pers RAPBN 2025 di Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Suharso mengaku berapa besaran kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan ini karena ketetapan itu di luar wewenangnya. Namun menurutnya langkah ini perlu dilakukan mengingat pengeluaran BPJS yang sangat besar untuk meng-cover klaim kesehatan masyarakat, terutama untuk klaim penyakit-penyakit katastropik.

"Itu detailnya boleh anda tanya ke BPJS, kenapa iurannya seperti itu hitungannya. Karena anda bayangkan sekarang banyak penyakit-penyakit katastropik, penyakit-penyakit berat, itu yang menguras banyak dari BPJS," terang Suharso.

"Dari sisi jumlah pasiennya itu sedikit, tapi dari sisi klaim BPJS-nya (penyakit katastropik) luar biasa dominannya. Jadi itu mau diperbaiki structure-nya," tambahnya.

Saat ditanya apakah pemerintah sudah menyiapkan anggaran untuk pembayaran iuran peserta PBI (penerima bantuan iuran) BPJS Kesehatan ini, ia hanya mengatakan perihal itu sudah masuk dalam RAPBN 2025.

"Sudah, sudah di luar itu semua (masuk dalam hitungan RAPBN 2025). Ya kita kan sekarang punya BPJS dari sisi jumlah penduduk yang di-coverage kan luar biasa besarnya kan. Sudah oke ada 50% dari jumlah penduduk 270-an juta, luar biasa," ucap Suharso.

Sebagai informasi, dalam catatan detikcom sebelumnya Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan adanya kemungkinan kenaikan iuran kepesertaan pasca layanan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) berlaku.

"Bisa, bisa naik (iuran). Saya kira ini sudah waktunya naik ya. Tergantung pemerintah dan tergantung banyak pihak," ujar Ghufron kepada wartawan di Krakatau Ballroom Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Kamis (8/8/2024) sebagai dikutip dari detikHealth.

Menurut Ghufron, potensi kenaikan hanya akan ada untuk kelas 1 dan 2. Sementara, masyarakat di kelas 3 dipastikan tidak akan dibebankan kenaikan iuran.

"Kalau kelas 3 nggak akan naik. Kelas 3 itu kan, mohon maaf, umumnya penerima bantuan iuran (PBI) kan kelas 3," ucapnya.

Sementara itu, saat detikcom mencoba konfirmasi perihal ini kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam konferensi pers RAPBN 2025 hari ini, ia menyerahkan perihal itu pada pemerintah Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"(Iuran BPJS kelas 1,2 ada kenaikan?)
Wooooaaah itu mesti tanya pemerintah tahun depan," jawabnya singkat.