JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar hukum pidana dan kriminologi Harkristuti Harkrisnowo menyoroti tugas Polri untuk memeriksa aliran dana yang tertuang dalam draf revisi Undang-Undang Polri.

Menurut Harkristuti, tugas tersebut berpotensi menimbulkan konflik dan ketidakpastian hukum karena sudah ada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang punya kewenangan memeriksa aliran dana.

“Ini buat saya juga agak membahayakan, pemeriksaan aliran dana. Lho, PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) dikemanain? Penggalian informasi,” ujar Harkristuti pada acara “Dengar Pendapat Publik RUU TNI/Polri” oleh Kemenko Polhukam di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (11/7/2024).

“Yang lain bagaimana? Karena tidak ada batasannya, dapat merambah ke kewenangan lembaga lain yang berpotensi menimbulkan konflik dan ketidakpastian hukum,” kata guru besar Universitas Indonesia (UI) itu.

Harkristituti menilai, tugas tambahan Polri itu bakal mencemaskan masyarakat.

Sebab, seorang individu atau institusi bisa saja diperiksa oleh berbagai lembaga karena kewenangan memeriksa aliran dana yang tumpang tindih.

“Sudah disuruh, didatangi, kemudian harus menjawab pertanyaan dari berbagai lembaga untuk isu yang sama. Nah akhirnya menimbulkan keresahan publik,” ucap Harkristuti.

Adapun tugas Polri memeriksaan aliran dana tercantum dalam Pasal 16B Ayat 1 yang mengatur tentang kegiatan pengumpulan informasi dan bahan keterangan dalam rangka tugas Intelijen dan Keamanan Polri.

Pasal 16B Ayat 1b menulis, “pemeriksaan aliran dana dan penggalian informasi”.

DPR RI telah menerima surat presiden mengenai RUU Polri, RUU TNI, RUU Imigrasi, dan RUU Kementerian Negara.