Bisnis.com, JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan pihaknya akan mengikuti jadwal pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Polri di DPR.

Menurut Listyo, pembahasan revisi UU tersebut adalah usulan dari DPR. Oleh sebab itu, pihaknya memposisikan diri untuk mengikuti jadwalnya saja.

Hal ini dia sampaikan langsung kepada wartawan di Gedung Utama Mabes Polri, Jakarta Selatan pada Jumat (8/11/2024).

“Saya kira kalau rencana UU Polri kan inisiasi dari rekan-rekan [Komisi III] mitra di DPR. Jadi kita tentunya dalam posisi yang mengikuti apa yang menjadi jadwal dan agenda dari teman-teman mitra,” tuturnya.

Adapun sebelumnya, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengaku belum ada koordinasi lebih lanjut dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR mengenai RUU apa saja yang akan diusulkan pihaknya dalam Prolegnas 2025-2029, termasuk nasib revisi UU Polri.

Dia hanya mengatakan karena waktunya sudah mendesak, ada kemungkinan revisi UU Polri akan masuk sidang setelah Januari 2025.

“Menyikapinya [revisi UU Polri] kan ini waktunya mepet. Mungkin [revisi UU Polri] masuk sidang yang setelah Januari,” ujarnya di Gedung DPR RI, pada Rabu (6/11/2024).

Sebelumnya, Baleg DPR periode 2019-2024 menyatakan pembahasan revisi UU TNI dan Polri diputuskan batal untuk periode tersebut.

Pada periode itu, Ketua Baleg DPR Wihadi Wiyanto mengatakan pihaknya akan menunda atau membatalkan pembahasan revisi UU TNI dan UU Polri. Dia menyebut pembahasan revisi UU ini bisa dilakukan oleh DPR periode berikutnya yakni 2024-2029.

“Tetapi ini melihat urgensinya nanti. Jadi baleg memutuskan untuk tidak membahas dulu, ya, dan memunda atau membatalkan pembahasan TNI-Polri," ujarnya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (26/8/2024).

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, realisasi belanja pegawai hingga Oktober 2024 mencapai Rp 242,2 triliun atau 84,8% dari pagu APBN 2024.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan, realisasi ini meningkat 13,4% yoy jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang hanya Rp 213,6 triliun.

Suahasil menjelaskan, kenaikan ini dipengaruhi antara lain oleh pembayaran tunjangan hari raya (THR) dan Gaji 13 ASN/TNI/Polri serta kenaikan gaji ASN/TNI/Polri.

Secara rinci, belanja pegawai K/L ini terdiri dari realisasi pembayaran reguler (Gaji dan Tunkin) sebesar Rp 210,8 triliun atau tumbuh 10,9% yoy hingga Oktober 2024.

Kemudian, realisasi pembayaran THR dan Gaji 13 telah mencapai Rp 31,4 triliun atau tumbuh 33,6% yoy.

"Tinggi karena di Januari yang lalu ada kenaikan gaji. Jadi kenaikan gaji angkanya terus berlangsung sehingga secara yoy (tahunan) tiap bulan dibandingkan Oktober tahun lalu ada peningkatan," kata Suahasil dalam Konferensi Pers APBN Kita, Jumat (8/11).

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid bertemu dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Gedung Utama Mabes Polri, Jakarta Selatan pada hari ini, Jumat (8/11/2024).

Nusron mengemukakan bahwa dia dan Kapolri sudah sepakat tidak akan sama sekali mentoleransi mafia tanah. Bagi yang sudah terbukti salah, kata Nusron, akan dikenakan pasal berlapis.

“Kami tadi berdua sudah sepakat untuk mafia tanah kita zero toleransi. Akan kita gas terus, dan yang sudah terbukti salah akan kita kenakan pasal berlapis, tidak hanya tindak pidana umum, tapi kita akan kejar sampai TPPU-nya, sampai penggunaan duitnya, tempat menyimpan duitnya supaya dikembalikan kepada negara, kalau itu tanah negara, kalau itu tanahnya rakyat supaya dikembalikan kepada rakyat,” katanya di Gedung Utama Mabes Polri, Jakarta Selatan pada hari ini, Jumat (8/11/202.

Lebih lanjut, dia menyebut pertemuan ini membahas terkait koordinasi tentang strategi berbagai isu kejahatan di bidang pertahanan alias mafia tanah. Dalam rangka itu, lanjut Nusron, pihaknya akan menggelar rakor pemberantasan mafia tanah pada 14-15 November 2024.

Dia juga mengatakan pihaknya mengundang Kapolri untuk menjadi pembicara/pemateri dalam rakor tersebut. Nantinya, peserta rakor terdiri dari pejabat BPN, pejabat polisi, pejabat kejaksaan, hingga unsur dari TNI.

“Nah karena itu pada kesempatan ini kita datang ke sini untuk koordinasi. Karena kami tidak mungkin bisa berjalan sendiri tanpa dibantu dan di-support oleh jajaran kepolisian,” ujarnya.

Nusron menyebut kepolisian ini pasukannya lengkap karena memiliki dimensi hukum dan pengamanan. Oleh sebab itu, Nusron menyatakan pihaknya butuh dua-duanya yaitu sisi hukum dan pengamanannya.

“Terutama keamanan dalam rangka melakukan eksekusi pemberantasan tanah maupun mengamankan dan memberikan kepastian kepada masyarakat tentang hak-hak perdata pertanahan dan juga kepastian kepada investor,” katanya.

Supaya, lanjut Nusron, investor yang datang ke Indonesia merasa nyaman dan tidak terganggu dengan adanya ulah-ulah dari mafia tanah yang bisa menggugat soal status petahanan.

Lampung: Kapolda Lampung Irjen Helmy Santika menaruh perhatian serius terhadap peredaran narkoba yang masif di Lampung. Helmy menegaskan Polda Lampung akan selalu profesional dan tidak akan ragu dalam memberantas peredaran narkoba untuk menjaga provinsi ini dari ancaman narkotika.

"Kami tidak main-main untuk mengungkap serta terus-menerus melakukan pencegahan maupun pemberantasan peredaran narkoba," kata Helmy dalam keterangan pers, Jumat, 8 November 2024.
Lampung dikenal sebagai jalur perlintasan narkoba menuju berbagai daerah di Indonesia. Narkoba menyasar masyarakat dari berbagai kalangan, tanpa memandang profesi atau usia.

Pengungkapan kasus-kasus narkoba kerap terjadi di Pelabuhan Bakauheni, yang menjadi salah satu titik penting dalam penyelundupan narkotika.
Pengungkapan Besar

Baru-baru ini Tim Ditresnarkoba Polda Lampung menggagalkan upaya penyelundupan 159 kilogram ganja di Sea Port Interdiction, Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan, Minggu, 3 November 2024.

Dua pria berinisial A dan Y ditangkap saat mencoba membawa ganja menggunakan mobil Toyota Calya berpelat BA 1686 AAI. Rencananya, barang haram tersebut akan dikirimkan dari Padang, Sumatra Barat, ke Tangerang.

"Pengungkapan ini berkat kesigapan petugas yang dibantu dengan informasi dari masyarakat," jelas Helmy.

Ia menambahkan Lampung, sebagai gerbang strategis antara Pulau Sumatera dan Pulau Jawa, sangat rentan terhadap peredaran narkoba karena volume kendaraan dan jumlah penumpang yang besar setiap harinya.

Kolaborasi Semua Pihak

Helmy menegaskan pemberantasan narkoba di Lampung tidak dilakukan sendirian. Polda Lampung terus bekerja sama dengan Mabes Polri, Badan Narkotika Nasional (BNN), pemerintah daerah, dan TNI.

Upaya ini diperkuat dengan berbagai pengungkapan besar, seperti kasus jaringan gembong narkoba Fredy Pratama yang pertama kali terungkap di Lampung dan melibatkan sejumlah oknum aparat.

“Di Lampung, berbagai pengungkapan narkoba selalu menjadi perhatian serius. Penanganannya tidak pernah berhenti. Kami terus berkolaborasi dengan berbagai pihak terkait,” jelas Helmy.

Helmy juga menegaskan upaya pemberantasan narkoba sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yaitu 'Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045'.

Salah satu dari delapan misi utama (Astacita) yang diusung pemerintah adalah memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi serta narkoba.

"Secara nyata kami butuh dukungan dari masyarakat dan semua pihak agar visi pemerintahan Prabowo-Gibran dapat tercapai," ungkap Helmy.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(DEN)

JAKARTA, investor.id - Direktorat Jenderal Imigrasi menggandeng Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Bareskrim Polri, serta Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) melakukan pembekalan terhadap Petugas Imigrasi Pembina Desa (Pimpasa), yang resmi terbentuk 4 November 2024.

Melalui Rapat Koordinasi Pimpasa yang digelar pada Selasa (5/11/2024), sebanyak 146 personil Pimpasa menerima materi-materi penting terkait permasalahan sosial dan tindak kejahatan yang kerap terjadi terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Plt Direktur Jenderal Imigrasi Saffar Muhammad Godam mengatakan, agar Pimpasa kelak dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan optimal, Imigrasi perlu memfasilitasi pengembangan kapasitas SDM (Sumber Daya Manusia). Langkah pertama yang kami lakukan yakni bersinergi dengan instansi terkait seperti BP2MI dan Polri.

“Sebelum memberikan edukasi keimigrasian, penting bagi Pimpasa memahami konteks sosial dari desa-desa yang akan dibinanya,” ungkapnya dalam keterangan pers, Jumat (8/11/2024).

AKP Roy Suganda Putra Sinurat S Trk SIK M H dari Bareskrim Polri menyebutkan, TPPO mencakup unsur proses, cara, dan tujuan eksploitasi, yang bisa meliputi perekrutan, pengangkutan, dan pemanfaatan korban untuk berbagai bentuk eksploitasi seperti praktik prostitusi, kerja paksa, hingga perdagangan organ tubuh.

Roy menjelaskan, menguraikan faktor-faktor penyebab TPPO di Indonesia, seperti faktor ekonomi, geografis, hingga sosial-budaya. Rendahnya kesadaran masyarakat, penggunaan akun palsu untuk perekrutan online, serta perbedaan persepsi hukum antar negara menjadi tantangan utama dalam menangani TPPO.

“Strategi yang diterapkan Polri untuk menanggulangi TPPO mencakup sosialisasi dan peningkatan patroli di daerah rawan kejahatan,” jelasnya.

Perlindungan PMI

Sedangkan dari BP2MI, Brigjen Pol Dayan IV Blegur SIK MH MHan menerangkan, upaya perlindungan terhadap PMI dilaksanakan berdasarkan UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Beberapa tantangan yang dihadapi para PMI antara lain stigma negatif, penempatan ilegal oleh oknum tak bertanggung jawab hingga lilitan hutang dengan bunga pinjaman yang tinggi.

“Untuk merespon tantangan tersebut, BP2MI memberikan program-program seperti menciptakan komunitas relawan serta mendorong wirausaha di kalangan PMI dan keluarganya dengan bantuan akses permodalan, pelatihan, dan konsultasi,” jelasnya.

Sementara itu, dari Bhabinkamtibmas Brigjen Pol M Rudy Syafirudin SIK SH menyebutkan, Bhabinkamtibmas bertugas menjaga ketertiban masyarakat melalui kemitraan dengan masyarakat (perangkat desa), membangun komunitas yang berdaya, serta mencegah gangguan keamanan.

“Bhabinkamtibmas secara berkelanjutan melaksanakan kegiatan seperti sambang atau kunjungan ke warga, deteksi dini untuk memahami dinamika masyarakat, dan problem solving untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat binaan,” jelasnya.

Dalam kesempatan berbeda, Direktur Intelijen Keimigrasian Anom Wibowo mengatakan, proses konsolidasi masyarakat di desa-desa binaan Imigrasi tidak terlepas dari sinergi dengan instansi terkait. Pimpasa memegang irisan dari ketiga instansi yang kami hadirkan dalam kegiatan pembekalan ini. Melalui program ini, pihaknya memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pencegahan perdagangan orang penyelundupan manusia dari sisi keimigrasian.

“Pimpasa juga bersifat sebagai early warning system, di mana petugas mengumpulkan informasi berupa masukan dan pertanyaan yang diperoleh dari masyarakat terkait isu keimigrasian,” pungkasnya.

Editor: Indah Handayani (handayani@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bogor -

Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan secara tertutup dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah 2024. Salah satu arahannya yakni agar pemerintah pusat dan daerah menghemat dan tidak menghambur-hamburkan anggaran.

Demikian kata Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya saat menyampaikan arahan Prabowo dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2024 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

"Bapak presiden menyampaikan banyak sekali laporan bahwa potensi negara kita yang luar biasa ini banyak hilang karena pemerintahan yang tidak efisien dan tidak efektif. Banyak hal-hal yang harusnya bisa diselamatkan, banyak hal-hal yang harusnya bisa dihemat. Karena itu presiden memerintahkan kepada seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan penghematan, untuk melakukan efisiensi agar tidak ada biaya yang dihambur-hambur," kata Bima Arya.

Bima Arya menyebut Prabowo telah menerima laporan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tentang hal-hal yang seharusnya bisa dihemat.

"Jadi beliau menyampaikan ingin merangkul semua untuk menyelamatkan uang negara. Beliau juga sampaikan bahwa akan dilakukan langkah-langkah persuasif, tetapi kalau kemudian para pengusaha-pengusaha yang dirasakan memang tidak amanah, maka tentu akan ditegakkan hukum," ucapnya.

Hal-hal yang bisa dihemat itu antara lain seperti anggaran perjalanan dinas, kunjungan ke luar negeri, hingga acara-acara seremonial. "Beliau contohkan masa untuk memberantas stunting, seremoninya lebih besar daripada biaya makanan untuk warga yang membutuhkan, kira-kira begitu," ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, kata Bima Arya, Prabowo memerintahkan kepada seluruh aparat TNI/Polri untuk bersatu mengawal program-program pemerintah agar sampai kepada rakyat.

"Kita semua dibiayai oleh uang rakyat, jangan sampai kemudian tidak tepat sasaran," kata Bima Arya.

(aid/acd)

Jakarta: Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mendukung penuh kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan ketahanan pangan nasional dan swasembada pangan. Hal itu dilakukan dengan pengembangan kekuatan personel Polri di bidang Pertanian, Perikanan, Peternakan, Gizi, dan Kesehatan Masyarakat.

Polri bakal membuka penerimaan Bintara Kompetensi Khusus (Bakomsus) bidang Pertanian, Perikanan, Peternakan, Gizi, dan Kesehatan Masyarakat. Peserta yang lolos seleksi dan pembinaan bakal menjadi Bintara Polri dengan pangkat Brigadir Polisi Dua (Bripda) melalui pembentukan Bintara Polri.

Kuota Bakomsus bidang Pertanian, Perikanan dan Peternakan sebanyak 500 orang untuk pria dan wanita. Sementara itu, Bakomsus Gizi dan Kesehatan Masyarakat sebanyak 100 hanya untuk wanita.
Bagi lulusan SMK/MAK dibuka untuk Bakomsus bidang pertanian, perikanan dan peternakan.
Buat kamu yang tertarik, berikut ini persyaratan umum, persyaratan khusus, dan tata cara pendaftaran dikutip dari laman penerimaan.polri.go.id:

Persyaratan umum

1. Warga negara Indonesia
2. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
3. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
4. Pendidikan paling rendah SMU/sederajat
5. Berumur paling rendah 18 tahun (pada saat dilantik menjadi anggota Polri)
6. Sehat jasmani dan rohani
7. Tidak pernah dipidana karena melakukan suatu kejahatan (dibuktikan dengan SKCK dari Polres setempat)
8. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela

Persyaratan khusus

1. Jenis kelamin pria dan wanita, bukan anggota/mantan anggota Polri/TNI dan PNS, serta belum pernah mengikuti pendidikan pembentukan Polri/TNI
2. Berijazah serendah-rendahnya:

1. SMK (bukan lulusan dan atau berijazah Paket A, B dan C): Melampirkan nilai rata-rata ijazah minimal 65,00 atau minimal C bagi yang menggunakan alphabet (A, B, C, D), sedangkan peserta dari Polda Papua dan Papua Barat dengan nilai rata-rata ijazah minimal 60,00 atau minimal C bagi yang menggunakan alphabet (A, B, C, D); Khusus peserta Orang Asli Papua (OAP) diperbolehkan berijazah Paket A dan Paket B
2. Lulusan program D-III/D-IV/S-1 memiliki IPK minimal 2,70 dengan prodi terakreditasi

3. Bagi yang memperoleh ijazah dari sekolah di luar negeri, harus mendapat pengesahan dari Kemendikbudristek
4. Usia peserta penerimaan Bakomsus Polri bidang Pertanian, bidang Perikanan, bidang Peternakan, Gizi dan Kesehatan Masyarakat Tahun Anggaran 2025, yaitu:

1. Lulusan SMK usia minimal 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan dan maksimal 22 (dua puluh dua) tahun 0 (nol) hari pada saat pembukaan pendidikan
2. Lulusan program D-III usia minimal 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan dan usia maksimal 25 (dua puluh lima) tahun 0 (nol) hari pada saat pembukaan pendidikan
3. Lulusan program Sarjana Terapan (D-IV) dan S-1 usia maksimal 28 (dua puluh delapan) tahun 0 (nol) hari pada saat pembukaan pendidikan

5. Usia peserta penerimaan Bakomsus Polri bidang Pertanian, bidang Perikanan, bidang Peternakan, Gizi dan Kesehatan Masyarakat Tahun Anggaran 2025, khusus Orang Asli Papua (OAP) yaitu:

1. Lulusan SMK usia minimal 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan dan maksimal 23 (dua puluh tiga) tahun 0 (nol) hari pada saat pembukaan pendidikan
2. Lulusan program D-III usia minimal 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan dan usia maksimal 26 (dua puluh enam) tahun 0 (nol) hari pada saat pembukaan pendidikan
3. Lulusan program Sarjana Terapan (D-IV) dan S-1 usia maksimal 29 (dua puluh sembilan) tahun 0 (nol) hari pada saat pembukaan pendidikan

6. Belum pernah menikah secara hukum positif/agama/adat, belum pernah hamil/melahirkan, belum memiliki anak biologis (anak kandung) dan sanggup untuk tidak menikah selama dalam pendidikan pembentukan, apabila peserta diketahui melanggar ketentuan di atas maka dinyatakan gugur serta tidak dapat mengikuti pendidikan dan digantikan oleh peserta yang dinyatakan tidak terpilih dengan peringkat tertinggi di Polda tersebut

7. Tidak bertato dan tidak memiliki tindik di telinga atau anggota badan lainnya, kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama/adat
8. Dinyatakan bebas narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan oleh Panpus/Panda

9. Tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika
10. Tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma sosial dan norma hukum

11. Membuat surat pernyataan bermaterai tentang kesediaan ditempatkan di seluruh wilayah NKRI dan ditugaskan pada semua bidang tugas kepolisian yang ditandatangani oleh calon peserta dan diketahui oleh orang tua/wali
12. Membuat surat pernyataan bermaterai untuk tidak mempercayai pihak-pihak yang menawarkan, menjanjikan dan menjamin dapat membantu meluluskan dalam proses penerimaan yang ditandatangani oleh calon peserta dan diketahui oleh orang tua/wali

13. Bagi peserta Bakomsus Polri Tahun Anggaran 2025 tidak diberlakukan ketentuan tentang domisili
14. Bagi peserta yang telah bekerja tetap sebagai pegawai/karyawan maka diharuskan:

1. Mendapat persetujuan/rekomendasi dari kepala instansi yang bersangkutan
2. Bersedia diberhentikan dari status pegawai/karyawan, bila diterima dan mengikuti pendidikan pembentukan Bintara Kompetensi Khusus Polri

15. Bagi peserta yang dinyatakan lulus terpilih agar melampirkan kartu BPJS Kesehatan yang masih berlaku (aktif).

Tata cara pendaftaran

1. Pendaftar membuka website penerimaan anggota Polri dengan alamat website penerimaan.polri.go.id
2. Pendaftar memilih jenis seleksi Bintara Polri pada halaman utama website kemudian memilih sub jenis seleksi Bakomsus yang akan dipilih (apabila peserta mengalami kesulitan dapat dibantu oleh panitia daerah)
3. Mengisi form registrasi yang berkaitan dengan identitas pendaftar, memasukkan NIK yang telah terdaftar di Disdukcapil, identitas orang tua dan keterangan lain sesuai format dalam website
4. Pendaftar wajib memberikan data yang benar dan akurat pada form registrasi online, mengecek dengan teliti data yang dimasukkan dalam form registrasi
5. Setelah berhasil mengisi form registrasi online selanjutnya pendaftar akan mendapatkan nomor registrasi online beserta username dan password, yang selanjutnya digunakan untuk melakukan login menuju halaman dashboard pendaftar (berisi fitur untuk mengecek informasi perkembangan tahapan seleksi dan nilai seluruh tahapan seleksi yang diikuti oleh pendaftar) serta upload berkas pendaftaran yang disediakan
6. Pendaftar akan mendapat cetak form registrasi online yang digunakan untuk verifikasi di Polres
7. Batas waktu verifikasi data pendaftar terhitung selama pendaftaran online berlangsung sesuai jadwal pendaftaran dan tidak ada toleransi perpanjangan.

Bagi yang lolos bakal menjalani pembekalan selama lima bulan. Selanjutnya, khusus Bakomsus bidang Pertanian, Perikanan, dan Peternakan akan menjalani pendidikan pengembangan ketahanan selama satu bulan di Pusdik Binmas.

Buat kalian yang tertarik, segera siapkan dokumen yang dibutuhkan. Penjelasan lebih lengkap dapat dilihat di laman ini.

Baca juga: Catat! Ini 12 Kesalahan Umum saat Membuat CV yang Bikin Kamu Gak Dilirik HRD

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah 2024. Salah satu arahannya yakni agar pemerintah pusat dan daerah melakukan penghematan dan tidak menghambur-hamburkan anggaran.

Demikian kata Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya saat menyampaikan arahan Prabowo dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2024 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

"Bapak presiden menyampaikan banyak sekali laporan bahwa potensi negara kita yang luar biasa ini banyak hilang karena pemerintahan yang tidak efisien dan tidak efektif. Banyak hal-hal yang harusnya bisa diselamatkan, banyak hal-hal yang harusnya bisa dihemat," kata Bima Arya.

"Karena itu presiden memerintahkan kepada seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan penghematan, untuk melakukan efisiensi agar tidak ada biaya yang dihambur-hambur," tambahnya.

Bima Arya menyebut Prabowo telah menerima laporan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tentang hal-hal yang seharusnya bisa dihemat.

"Jadi beliau menyampaikan ingin merangkul semua untuk menyelamatkan uang negara. Beliau juga sampaikan bahwa akan dilakukan langkah-langkah persuasif, tetapi kalau kemudian para pengusaha-pengusaha yang dirasakan memang tidak amanah, maka tentu akan ditegakkan hukum," ucapnya.

Hal-hal yang bisa dihemat itu antara lain seperti anggaran perjalanan dinas, kunjungan ke luar negeri, hingga acara-acara seremonial.

"Beliau contohkan masa untuk memberantas stunting, seremoninya lebih besar daripada biaya makanan untuk warga yang membutuhkan, kira-kira begitu," ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, kata Bima Arya, Prabowo memerintahkan kepada seluruh aparat TNI/Polri untuk bersatu mengawal program-program pemerintah agar sampai kepada rakyat. "Kita semua dibiayai oleh uang rakyat, jangan sampai kemudian tidak tepat sasaran," kata Bima Arya.

(acd/acd)

KOMPAS.com - Jasa Raharja dan Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Korlantas Polri) mengadakan Rapat Koordinasi Teknis (Rakernis) Fungsi Penegakkan Hukum di Yogyakarta, Selasa (5/11/2024).

Rapat tersebut mengangkat tema “Penegakan Hukum Lalu Lintas yang Presisi dalam Meningkatkan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas (Kamseltibcarlantas) Menuju Indonesia Emas”.

Direktur Utama (Dirut) Jasa Raharja Rivan A Purwantono, menekankan pentingnya kolaborasi dengan Korlantas Polri dalam meningkatkan keselamatan lalu lintas.

“Keselamatan ini menjadi tantangan besar mengingat pertumbuhan kendaraan mencapai 4 persen per tahun, panjang jalan tol meningkat 6 persen, dan pertumbuhan penduduk sebesar 1,1 persen,” katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (7/11/2024).

Korlantas Polri, lanjut dia, adalah mitra strategis Jasa Raharja yang berperan penting dalam mendorong kepatuhan dan keselamatan masyarakat di jalan raya.

“Dengan kolaborasi yang optimal, data menunjukkan pembayaran santunan kecelakaan tahun ini mengalami penurunan dibanding tahun lalu, termasuk menurunnya fatalitas akibat kecelakaan,” imbuhnya.

Selain itu, Rivan juga menyebutkan bahwa dibutuhkan inisiatif strategis, mengingat mayoritas kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh pelanggaran.

“Operasi gabungan tentu tetap efektif dan berdampak positif. Dan kami selalu sampaikan bahwa yang terpenting bagi kami bukan sekadar membayar santunan, tetapi menyelamatkan nyawa masyarakat jauh lebih penting,” paparnya.

Kepala Korlantas (Kakorlantas) Polri Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol) Aan Suhanan mengapresiasi seluruh jajarannya yang telah berkontribusi dalam upaya penegakan hukum lalu lintas.

“Karena kecelakaan lalu lintas, yang sebagian besar melibatkan usia produktif, akan berpengaruh pada upaya kita meraih potensi tersebut,” ujarnya.

Aan juga menilai, tema Rakernis ini sangat relevan dengan peran Direktorat Penegakan Hukum (Dirgakkum) Korlantas Polri dalam mempersiapkan Indonesia Emas, khususnya dalam menyikapi bonus demografi.

“Tentunya kami bersama jajaran berkomitmen untuk terus meningkatkan kepatuhan masyarakat demi tercipta Kamseltibcarlantas dan membangun budaya serta peradaban, karena lalu lintas adalah indikator peradaban suatu negara,” imbuhnya.

Tak lupa, Aan juga berterima kasih sekaligus mengapresiasi seluruh Direktorat Lalu Lintas (Dirlantas) dan jajaran yang telah menunjukkan kinerja baik dalam rangka penegakkan hukum lalu lintas di wilayah masing-masing.

“Termasuk beberapa waktu lalu mendapatkan penghargaan Nugraha Sakanti dari Presiden yang menilai kita telah berkinerja baik kepada masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia,” ungkapnya.

Perlu diketahui, Korlantas Polri juga meluncurkan aplikasi Traffic Attitude Record (TAR) dan Face Recognition (FR). Dua sistem ini dapat mencatat perilaku pengemudi melalui sistem poin yang dapat diberikan kepada pelanggar lalu lintas dan pelaku kecelakaan lalu lintas.

Poin tersebut akan terakumulasi dengan pinalti berupa penahanan surat ijin mengemudi (SIM) sementara hingga kewajiban mengikuti pelatihan.

Melalui aplikasi TAR petugas juga dapat langsung memproses pelanggaran di lapangan dan memastikan data akurat serta transparan. Hal ini menjadi salah satu langkah progresif dari Korlantas Polri untuk menciptakan lalu lintas yang lebih aman dan lancar.

Jakarta: Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Rudianto Tjen mengatakan, sinergi Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) dengan arahan Menteri Koordinasi Politik dan Keamanan (Menko Polkam) merupakan momentum untuk mengintegrasikan strategi keamanan nasional.

"Pemerintahan Prabowo Subianto dinilai mengambil langkah signifikan dalam memperkuat koordinasi antara TNI, Polri dan Kejagung dalam penetapan Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024," ungkap Rudianto Tjen, Sabtu,2 Novmber 2024.

Menurutnya, kebijakan tersebut menegaskan ketiga lembaga vital tersebut kini dapat lebih bersinergi melalui sinkronisasi program Menko Polkam yang kini dipimpin Budi Gunawan.
“Keputusan ini adalah titik krusial dalam upaya pengintegrasian strategi keamanan nasional, di tengah tantangan politik dan keamanan yang terus berkembang,” ujar Rudianto.

Sebagaimana termaktub dalam Pasal 24 Perpres 139/2024, Menko Polkam memiliki peran sentral dalam mengoordinasikan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Komunikasi dan Digital, TNI, Polri, Kejaksaan Agung, serta instansi terkait lainnya.

"Melalui mekanisme koordinasi ini, Menko Polkam berfungsi untuk memastikan bahwa isu-isu terkait politik, keamanan, dan pertahanan berjalan sinergis dalam satu payung kebijakan," tambahnya.

Menurut Rudianto, hal tersebut dimaksudkan untuk mengurangi hambatan birokrasi yang kerap terjadi di antara instansi dan lembaga terkait, serta meningkatkan efektivitas respons terhadap isu-isu nasional dan internasional yang mempengaruhi stabilitas negara.

"Langkah ini bukan hanya menyangkut penguatan struktur birokrasi, namun juga sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam menjawab berbagai tantangan kontemporer di bidang keamanan," papar Rudianto.

Menurutnya, Indonesia, masih memerlukan respons yang lebih tanggap terhadap ancaman yang kompleks dan tidak terduga, baik dari dalam maupun luar negeri.

"Melalui sinergi TNI, Polri, dan Kejaksaan Agung via koordinasi Menko Polkam, kita menciptakan fondasi untuk meningkatkan responsivitas dan efisiensi kebijakan keamanan,” ujarnya.

Ditekankan Rudianto, selama ini TNI, Polri, dan Kejaksaan Agung memiliki peran dan mandat yang saling terkait. Keputusan ini diharapkan menjadi jalan untuk mengurangi fragmentasi kebijakan di antara lembaga tersebut.

Kebijakan tersebut juga dinilai Rudianto sebagai "keputusan strategis" yang dapat meningkatkan ketahanan nasional.

“Dalam konteks keamanan modern, ancaman bisa datang dari berbagai arah dengan sifat yang sangat dinamis. Kebijakan ini akan memungkinkan integrasi operasi dan strategi keamanan, baik dalam menghadapi ancaman tradisional seperti konflik teritorial maupun ancaman non-tradisional, seperti keamanan siber dan kriminalitas lintas batas,” paparnya.

Meski begitu, Rudianto menilai sinetrgi ini memerlukan komitmen antarlembaga untuk menjalankan peran masing-masing secara proporsional dan transparan.

Lebih lanjut, ia menegaskan pentingnya keseimbangan antara fungsi koordinasi dan pengawasan, terutama di saat isu keamanan bisa menjadi sangat sensitif dan melibatkan hak publik.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ALB)

Jakarta: Komisaris Jenderal Pol. (Purn.) Mochamad Iriawan atau yang akrab disapa Iwan Bule dipercaya Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir untuk menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).

Diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Iwan Bule menggantikan Simon Aloysius Mantiri yang diangkat sebagai Direktur Utama Pertamina, menggeser Nicke Widyawati yang sudah enam tahun duduk di kursi tertinggi direksi perusahaan minyak milik negara tersebut.

Penunjukan Iwan Bule cukup menyita perhatian. Maklum, ia sudah malang melintang dan 'siap sedia' di segala bidang. Di institusi Polri, ia pernah menjabat sebagai kapolsek, kapolres, kapolda, sampai Asisten Operasi Kapolri.
Lalu Sekretaris Utama Lemhannas, Penjabat Gubernur Jawa Barat, Ketua Umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI), Staf Ahli Wakil Presiden RI, hingga Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra sebelum akhirnya ditunjuk untuk mengisi kursi Komisaris Utama Pertamina.

Sebagai Komisaris Utama Pertamina, Iwan Bule dituntut melaksanakan fungsi pengawasan sekaligus mendukung transformasi energi nasional yang menjadi prioritas pemerintah. Selain itu, sinergi antara Pertamina dan BUMN lain, utamanya di sektor energi, yang diharapkan akan semakin kuat.

Kapolda di tiga daerah

Alumnus Akademi Kepolisian (Akpol) lulusan 1984 ini tercatat pernah menduduki sejumlah posisi penting. Di antaranya, menjadi Kapolda di tiga daerah berbeda. Yakni, Kapolda Nusa Tenggara Barat (2012), Kapolda Jawa Barat (2013), dan Kapolda Metro Jaya (2017).

Mochamad Iriawan juga pernah mengemban jabatan Kepala Divisi Hukum Polri (2015), serta Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri pada 2016-dua posisi yang ia duduki sebelum dipromosikan sebagai Kapolda Metro Jaya.

Pada 2017, Iwan Bule sempat menjadi Asisten Operasi Kapolri. Tetapi kemudian dirotasi menjadi Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) pada 2018.

Tahun yang sama, persisnya 18 Juni 2018, Mendagri Tjahjo Kumolo melantik Iwan menjadi Penjabat Gubernur Jawa Barat, menggantikan Ahmad Heryawan hingga 5 September 2018.

Baca juga: Legislator: Nicke Bawa Kemajuan Pertamina

Membangun sepak bola

Iwan Bule memulai kiprahnya di sepak bola dengan tekad dan semangat besar. Baginya, membangun sepak bola adalah membangun semangat.

Ia terpilih menjadi Ketua Umum PSSI lewat mekanisme voting, dan unggul mutlak dari dua calon ketum lainnya. Iwan Bule meraih 82 suara dari total 85 suara voters.

Selama menjabat Ketum PSSI (2019-2023), Iwan memimpin reformasi PSSI dalam situasi tidak ideal, lantaran bersamaan dengan pandemi covid-19.

"Ibarat sebuah kapal, selama pelayaran yang saya nakhodai, PSSI tidak selalu mengarungi lautan dengan ombak yang tenang," tutur Iwan Bule, dikutip dari keterangan tertulis yang diterima, Selasa, 5 November 2024.

Berbeda dengan banyak pejabat yang 'angkat tangan' ketika menghadapi kritik, Iwan Bule justru menanggapinya dengan tenang. Sesekali dengan senyum, dan tak jarang dengan celotehan jenaka.

Bergabung dengan Gerindra

Tak banyak yang tahu, Iwan Bule bergabung ke Partai Gerindra setelah pensiun dari dinas Polri. Iwan Bule adalah purnawirawan jenderal polisi pertama yang bergabung dengan Gerindra.

Ia sudah mantap berkarier di jagat politik dan menjatuhkan pilihan ke Gerindra. "Ini pilihan hidup. Bergabung ke partai politik, karena saya ingin berdedikasi kepada rakyat dan negara," cetus Iwan.

Iwan Bule kemudian menjelaskan mengapa dirinya memilih Gerindra. Pertimbangan utamanya, karena dirinya ia mengagumi sosok Presiden Prabowo Subianto yang patriotik.

"Selain berjiwa patriot, Pak Prabowo tidak pantang menyerah, pemberani, dan selalu mengedepankan kepentingan rakyat ketimbang kepentingan pribadi," tutur Iwan Bule.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(HUS)

JAKARTA, investor.id- Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menyebut kepolisian membidik aset-aset bandar jaringan judi online yang beroperasi di Indonesia untuk disita dan diserahkan kepada negara.

Kepolisian masih memetakan dan berupaya mengurai jaringan judi online itu satu per satu.