Bisnis.com, JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan pihaknya akan mengikuti jadwal pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Polri di DPR.

Menurut Listyo, pembahasan revisi UU tersebut adalah usulan dari DPR. Oleh sebab itu, pihaknya memposisikan diri untuk mengikuti jadwalnya saja.

Hal ini dia sampaikan langsung kepada wartawan di Gedung Utama Mabes Polri, Jakarta Selatan pada Jumat (8/11/2024).

“Saya kira kalau rencana UU Polri kan inisiasi dari rekan-rekan [Komisi III] mitra di DPR. Jadi kita tentunya dalam posisi yang mengikuti apa yang menjadi jadwal dan agenda dari teman-teman mitra,” tuturnya.

Adapun sebelumnya, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengaku belum ada koordinasi lebih lanjut dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR mengenai RUU apa saja yang akan diusulkan pihaknya dalam Prolegnas 2025-2029, termasuk nasib revisi UU Polri.

Dia hanya mengatakan karena waktunya sudah mendesak, ada kemungkinan revisi UU Polri akan masuk sidang setelah Januari 2025.

“Menyikapinya [revisi UU Polri] kan ini waktunya mepet. Mungkin [revisi UU Polri] masuk sidang yang setelah Januari,” ujarnya di Gedung DPR RI, pada Rabu (6/11/2024).

Sebelumnya, Baleg DPR periode 2019-2024 menyatakan pembahasan revisi UU TNI dan Polri diputuskan batal untuk periode tersebut.

Pada periode itu, Ketua Baleg DPR Wihadi Wiyanto mengatakan pihaknya akan menunda atau membatalkan pembahasan revisi UU TNI dan UU Polri. Dia menyebut pembahasan revisi UU ini bisa dilakukan oleh DPR periode berikutnya yakni 2024-2029.

“Tetapi ini melihat urgensinya nanti. Jadi baleg memutuskan untuk tidak membahas dulu, ya, dan memunda atau membatalkan pembahasan TNI-Polri," ujarnya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (26/8/2024).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri tidak setuju dengan rencana revisi Undang-Undang (UU) tentang TNI dan UU tentang Polri. Dia menilai, revisi UU tersebut berpotensi bakal menyetarakan kedua institusi tersebut.

Ketika ia menjabat sebagai wakil presiden, kata Mega, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI telah mengeluarkan Ketetapan (TAP) MPR Nomor 6/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri. Dia pun meminta perancangan UU tersebut agar merujuk kembali kepada Ketetapan MPR tersebut.

"TAP MPR harus dijalankan yaitu pemisahan antara TNI-Polri, loh kok sekarang disetarakan? Saya nggak ngerti maksudnya apa," kata Megawati saat berpidato pada Mukernas Partai Perindo di Jakarta, Selasa (30/7/2024).

Jika disetarakan, dia berpikiran bahwa TNI AU dan Polri bakal sama-sama memiliki pesawat. Namun, dia mengaku sudah ada yang memberitahukan kepadanya bahwa kedua Rancangan UU tersebut hanya berbicara soal usia masa pensiun.

"Ya persoalan umur ya sudah saja, nggak perlu disetara-setarakan gitu, apa toh maunya," katanya.

Sebelumnya pada Mei 2024, Rapat Paripurna DPR RI ke-18 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang diajukan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menjadi RUU usul inisiatif DPR RI.

Kemudian DPR RI juta menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang diajukan Baleg DPR RI menjadi RUU usul inisiatif DPR RI.

Sejauh ini, pemerintah melalui Staf Khusus Presiden RI Bidang Hukum Dini Purwono mengatakan, empat RUU terkait TNI dan Polri, Imigrasi, dan Kementerian Negara telah sampai pada proses penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) oleh kementerian terkait.

Jakarta: Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri tak setuju dengan dua revisi undang-undang (UU) yang tengah bergulir di DPR. Yaitu, revisi UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan revisi UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

"Undang-undang, nanti kalau saya ngomong gini, Bu Mega enggak setuju, ya enggak setujulah, yang RUU TNI-Polri gitu," kata Megawati dalam Mukernas Partai Perindo di iNews Tower, Jakarta Pusat, Selasa, 30 Juli 2024.

Megawati menyinggung soal Tap MPR Nomor VI/MPR/2020. Aturan ini mengatur tentang pemisahan TNI dan Polri.
"Sumbernya, itu TAP MPR loh, yang namanya ketika jadi satu, saya yang memisahkan, Presiden loh bukan Megawati. TAP MPR harus dijalankan, yaitu pemisahan antara TNI-Polri," ujar Megawati.

Baca Juga: Presiden Jokowi Enggan Tanggapi Revisi UU TNI-Polri, Minta Tanya ke DPR

Presiden kelima RI itu tak menyoal soal kesetaraan umur. Hal itu yang menjadi fokus dari revisi.

Megawati menilai ke depannya, akan terjadi kesetaraan di TNI dan Polri. Misalnya, soal alutsista.

"Sampai saya bilang gini, oh kalau disetarakan artinya, kalau AU (TNI Angkatan Udara) RI punya pesawat, berarti polisi punya pesawat dong. Itu pemikiran saya. Ada yang bilang, oh enggak gitu Bu, ini persoalan umur. Ya persoalan umur ya sudah saja, ndak perlu disetarakan-setarakan gitu, apa toh maunya," ujar Megawati.

(AZF)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDI-P) Djarot Syaiful Hidayat mengingatkan agar revisi Undang-undang (UU) Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan UU Polri jangan sampai mengembalikan kondisi Indonesia seperti masa Orde Baru (Orba)

Djarot mengeklaim, partainya akan mengawal revisi kedua aturan tersebut tidak mengarah ke hal-hal yang membahayakan demokrasi.

"Kita menjaga ya jangan sampai ya kita kembali lagi ke masa sistem pemerintahan yang otoriter, yang memberikan kekuasaan yang terlalu berlebihan kepada suatu lembaga," ujar Djarot di Kantor DPP PDI-P, Menteng Jakarta Pusat, Sabtu (27/7/2024).

Djarot mengatakan, berbahaya jika suatu lembaga memiliki kekuasaan yang berlebihan dan tidak terkontrol.

"Maka semakin dekat kita, negara kita ini melaksanakan kembali sistem otoriter. Kembali lagi masuk ke neo Orde Baru. Terutama kebebasan pers ya, hati-hati gitu ya karena kepolisian dengan perubahan UU itu bisa membredel, bisa melacak dengan menyadap," jelasnya.

Oleh karenanya, Djarot mengajak semua pihak bersama-sama mengawal revisi UU TNI dan UU Polri.

Menurut Djarot, lebih baik revisi aturan ini memuat aturan yang mendorong Polri dan TNI semakin memberikan perlindungan kepada rakyat sesuai tugas masing-masing.

"Jadi beda fungsi sebetulnya. Jadi kalau Polri itu menegakkan hukum, menegakkan aturan gitu ya law and order, mengamankan, melayani masyarakat, menjaga keamanan," ungkap Djarot.

"Sedangkan TNI menjaga kedaulatan tiap jengkal wilayah kekuasaan negara Indonesia. Itu kedaulatannya dijaga saudara kita, sahabat kita TNI," tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, revisi UU TNI dan revisi UU Polri menjadi kekhawatiran banyak pihak lantaran dianggap berpotensi memundurkan agenda reformasi di kedua konstitusi.

Masyarakat sipil dan berbagai organisasi mendorong agar revisi dua UU tersebut diarahkan pada profesionalisme.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sendiri sudah menerima Surat Presiden (Surpres) terkait revisi UU TNI dan revisi UU Polri pada 8 Juli lalu. Sehingga, saat ini pembahasan kedua beleid itu berada di DPR.

Jakarta: Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Djarot Saiful Hidayat menyorot soal rencana revisi undang-undang tentang Polri dan TNI. Ia mengingatkan jangan sampai revisi UU itu justru membawa bangsa ke rezim otoriter seperti Orde Baru (Orba).

"Jangan sampai ya perubahan di undang-undang TNI dan Polri itu kembali lagi ke sistem pemerintahan yang otoriter. Nanti jangan-jangan itu menjadi neo orba ya," ujar Djarot kepada awak media, Sabtu 27 Juli 2024 di kantor DPP PDIP.

Djarot mengaku tak setuju dengan pemberian kekuasaan dan wewenang berlebihan terhadap suatu alat kenegaraan. Sebab, hal tersebut berpotensi menimbulkan kekacauan dalam sistem demokrasi dan alam reformasi.

Baca juga: Ogah Usung Kader Eksternal, PDIP Bakal Usung Ahok di Jakarta?

Meski tetap setuju dengan rencana revisi, namun mantan gubernur Jakarta ini tetap akan bersikap kritis terhadap pelaksanaan revisi undang-undang tersebut. Ia menilai fungsi atas TNI dan Polri telah diatur secara jelas.
"Jadi itu beda fungsi sebetulnya. Polri itu menegakkan hukum, kemudian mengamankan dan melayani masyarakat, serta menjaga keamanan gitu ya. Sedangkan TNI menjaga kedaulatan setiap jengkal wilayah negara kekuasaan Indonesia," ujarnya.

DPR telah menerima surat presiden terkait revisi undang-undang TNI dan Polri pada 8 Juli 2024. Beberapa poin yang menuai kritikan yakni perpanjangan usia kerja TNI dan Polri, membolehkan TNI untuk berbisnis, hingga kepolisian memiliki kuasa untuk melakukan penyadapan.

(AGA)

Jakarta: Guru Besar Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI), Suparji Ahmad, menyebut Revisi Undang-Undang (UU) Polri sebuah keharusan dan keniscayaan. Mengingat, sudah 20 tahun lebih UU itu hadir tanpa revisi.

“Revisi UU Polri merupakan sebuah keharusan, keniscayaan, mengingat sudah 20 tahun lebih dan sudah banyak perkembangan hukum, putusan MK, dinamika masyarakat, tantangan hukum, perkembangan informasi dan teknologi yang kemudian itu mendorong perlunya perubahan UU Polri,” kata Suparji di Jakarta, Kamis, 25 Jumat 2024.

Hal itu disampaikan Suparji saat menjadi narasumber dalam diskusi ‘RUU Perubahan UU No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia’. Diskusi digelar di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan.
Suparji menilai permasalahan hukum saat ini berkembang pesat, mulai dari peretasan, penipuan dan perjudian online, serta kasus-kasus hukum lainnya. Sehingga, UU Polri harus direvisi untuk menjawab tantangan dan perkembangan masalah-masalah hukum tersebut.

“Tidak bisa tidak, sehingga perlu sebuah keniscayaan, Polri yang mampu bekerja secara profesional, prosedural dan memiliki landasan hukum yang kuat. Itulah kemudian yang saya maknai sebagai sebuah keniscayaan,” ujarnya.

Di sisi lain, Suparji mengatakan peran dan fungsi Polri dalam hal intelijen dan penyadapan juga harus diperkuat. Penguatan tersebut, menurut Suparji, dimaksudkan sebagai penegasan tugas dan wewenang Polri dalam hal intelijen untuk keamanan negara hingga penanggulangan ancaman dalam negeri.

“Sementara terkait penyadapan, harus sesuai dengan UU lain yang terkait, yakni UU KPK dan UU Kejaksaan,” katanya.

Suparji menyampaikan revisi UU Polri tersebut akan terbangun sistem dan pola yang terintegrasi antara keamanan dan pertahanan negara. Termasuk dengan TNI.

“RUU TNI dan RUU Polri harapannya mampu mencegah ego sektoral itu. Bagaimana TNI-Polri membangun sebuah kolaborasi yang baik dalam konteks menjaga keamanan, ketertiban dan pertahanan negara,” ujarnya.

Ke depan, Suparji mengatakan ancaman-ancaman terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara akan semakin masif dan dinamis. Sehingga, menurut Suparji, sangat disayangkan jika masih ada ego sektoral dalam konteks keamanan dan pertahanan.

“Harapan saya, UU TNI yang juga sedang direvisi, dan UU Polri, mampu membangun irisan, mampu membangun sebuah perpaduan yang memang RUU Keamanan Nasional sebetulnya juga satu jawaban itu, tetapi kalau memang itu belum ada tanda-tanda konkret, maka momentum perubahan kedua UU ini dapat menjadi pintu masuk untuk membangun kolaborasi,” katanya.

(ADN)

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menilai revisi Undang-Undang (UU) TNI dan UU Polri seharusnya mengarahkan kedua lembaga itu semakin profesional dan bukan melemahkan agenda reformasi institusi.

Menurut Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Dimas Bagus Arya, substansi revisi UU TNI dan revisi UU Polri banyak mengandung masalah.

Persoalan dalam revisi UU itu, kata Dimas, mulai dari peran kedua aparat negara yang semakin intrusif terhadap kehidupan rakyat sipil, sampai pemberian kewenangan yang dianggap terlampau besar buat TNI-Polri.

"Pengaturan yang problematik tersebut tidak hanya dikhawatirkan akan melemahkan dan memundurkan agenda reformasi TNI dan Polri tetapi juga akan berdampak langsung pada terlanggarnya hak-hak warga negara," kata Dimas dalam keterangannya, seperti dikutip pada Rabu (24/7/2024).

Dimas mengatakan, secara etika politik semestinya tidak boleh ada pembahasan kebijakan dan/atau UU baru yang strategis di masa akhir periode pemerintahan dan DPR.

Apalagi masa bakti anggota DPR periode 2019-2024 akan segera berakhir.

Dimas dan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menilai, seharusnya pembahasan revisi UU TNI dan UU Polri yang mempengaruhi kepentingan masyarakat melibatkan publik secara luas.

Pelibatan publik itu sepatutnya dimulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-perundangan yang berlaku.

"Pemerintah seyogyanya melakukan evaluasi terlebih dahulu terhadap kedua undang-undang ini, apa saja substansi yang dibutuhkan untuk memperkuat profesionalisme kedua instansi ini," papar Dimas.

Seperti diberitakan sebelumnya, DPR sudah menerima Surat Presiden (Surpres) terkait revisi UU TNI dan revisi UU Polri pada 8 Juli 2024.

Saat ini pembahasan kedua beleid itu berada di DPR.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembahasan revisi Undang-Undang (UU) TNI dan UU Polri yang dianggap minim partisipasi publik dinilai memperlihatkan ada potensi hanya dilakukan buat memuluskan kepentingan kelompok tertentu.

"Perancangan revisi Undang-Undang TNI dan revisi Undang-Undang Polri yang sedari awal tidak melibatkan publik sudah mencerminkan bahwa revisi kedua undang-undang tersebut bukanlah untuk kepentingan publik melainkan kepentingan politik dan segelintir kelompok tertentu," kata Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Dimas Bagus Arya dalam keterangannya, seperti dikutip pada Rabu (24/7/2024).

Dimas dan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menilai, seharusnya pembahasan revisi UU TNI dan UU Polri yang mempengaruhi kepentingan masyarakat semestinya melibatkan publik secara luas.

Pelibatan publik itu sepatutnya dimulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan sebagaimana peraturan perundang-perundangan yang berlaku.

"Pemerintah seyogyanya melakukan evaluasi terlebih dahulu terhadap kedua UU ini, apa saja substansi yang dibutuhkan untuk memperkuat profesionalisme kedua instansi ini," papar Dimas.

Seperti diberitakan sebelumnya, DPR sudah menerima Surat Presiden (Surpres) terkait revisi UU TNI dan revisi UU Polri pada 8 Juli 2024.

Saat ini pembahasan kedua beleid itu berada di DPR.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintahan periode 2019-2024 dinilai seharusnya tidak membahas revisi Undang-Undang (UU) TNI dan UU Polri karena waktu yang minim, dan rawan dikebut sehingga berpotensi mengabaikan kepentingan rakyat.

Menurut Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Dimas Bagus Arya yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan, secara etika politik semestinya tidak boleh ada pembahasan kebijakan dan/atau UU baru yang strategis di masa akhir periode pemerintahan.

Apalagi masa bakti anggota DPR periode 2019-2024 akan segera berakhir.

"Di tengah masa transisi DPR dan pemerintah seperti sekarang ini sudah semestinya pemerintah mempersiapkan transisi yang baik dengan tidak merubah kebijakan dan atau undang-undang strategis," kata Dimas dalam keterangan pers seperti dikutip pada Rabu (24/7/2024).

Dimas mengatakan, dari dokumen naskah yang beredar di masyarakat, dan minim evaluasi serta partisipasi publik, Koalisi Masyarakat Sipil menilai proses pembahasan kedua RUU itu berpotensi tidak demokratis.

"Sebaiknya memberikan kewenangan itu kepada DPR dan pemerintahan terpilih, apalagi banyak dari anggota DPR periode 2019-2024 saat ini tidak terpilih kembali menjadi anggota DPR RI periode berikutnya," ujar Dimas.

Seperti diberitakan sebelumnya, DPR sudah menerima Surat Presiden (Surpres) terkait revisi UU TNI dan revisi UU Polri pada 8 Juli 2024.

Saat ini pembahasan kedua beleid itu berada di DPR.

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menganggap pembahasan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (TNI) RUU Polri oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2019-2024 rawan mengabaikan kritik.

Menurut mereka, jika pembahasan kedua beleid itu dilanjutkan juga dikhawatirkan bisa memicu berbagai persoalan.

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Dimas Bagus Arya yang termasuk dalam Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan, jika pembahasan 2 revisi beleid itu diteruskan pada periode ini maka berpotensi membahayakan perlindungan hak asasi manusia (HAM), serta merusak tata kelola negara hukum dan demokrasi.

Selain itu, kata Arya, periode DPR masa bakti 2019-2024 tidak lama lagi akan segera berakhir dan berpotensi menimbulkan masalah jika pembahasan kedua RUU itu dikebut.

"Koalisi mengkhawatirkan akan terjadi pola pembahasan yang transaksional, dan mengabaikan kritik dan usulan penting masyarakat sipil," kata Dimas dalam keterangan pers, seperti dikutip pada Rabu (24/7/2024).

Dimas mengatakan, dari dokumen naskah yang beredar di masyarakat, dan minim evaluasi serta partisipasi publik, Koalisi Masyarakat Sipil menilai proses pembahasan kedua RUU itu berpotensi tidak demokratis.

Merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) MK No.91/PUU-XVIII/2020 tentang asas keterbukaan dalam pembentukan UU, disebutkan terdapat 3 syarat harus dipenuhi supaya tercipta partisipasi masyarakat yang bermakna.

Pertama adalah terpenuhinya hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard).

Kedua adalah hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered).

Ketiga adalah hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained).

Dimas menilai pembahasan undang-undang strategis seperti revisi UU TNI dan UU Polri sudah seharusnya memperhatikan aspirasi publik.

"Mengingat kedua undang-undang tersebut sangat berdampak langsung pada penikmatan hak-hak warga negara termasuk HAM oleh masyarakat," ujar Dimas.

Seperti diberitakan sebelumnya, DPR sudah menerima Surat Presiden (Surpres) terkait revisi UU TNI dan revisi UU Polri pada 8 Juli 2024.

Saat ini pembahasan kedua RUU itu berada di DPR.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Benny Mamoto menyebutkan, penggalangan intelijen oleh polisi sudah terjadi sebelum munculnya draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Polri.

“Jadi sesungguhnya praktik ini, selama ini kan sudah berjalan, bagaimana Polri mendeteksi dini,” kata Benny usai rapat RUU Polri di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (23/7/2024).

Benny, yang merupakan eks Kepala Unit I/Keamanan Negara-Separatis Polri, mencontohkan penggalangan intelijen polisi sebelum demonstrasi atau aksi massa.

“Misalkan ada yang mengajukan izin melaksanakan demo, itu kan setelah diterima (izinnya), langsung dicek siapa yang akan demo, kekuatannya, antisipasinya, bagaimana jangan sampai ada yang menyusup, mengacaukan dan sebagainya,” kata Benny.

Benny mengatakan, tugas intelijen adalah memastikan hal buruk tidak terjadi.

“Nah itu tugas intelijen. Deteksi dini yang berhasil bisa mencegah jangan sampai terjadi kondisi yang lebih buruk,” ujar Benny.

Adapun narasi 'penggalangan intelijen' yang tercantum dalam Pasal 16A draf revisi Undang-Undang Polri menuai kritik, salah satunya dari Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhamad Isnur.

Isnur khawatir ketentuan mengenai 'penggalangan intelijen' itu membuat kasus yang serupa dengan kematian aktivis hak asasi manusia (HAM) Munir Said Thalid, kembali terjadi.

“Saya khawatir, di masyarakat sipil, kami sangat trauma dengan peristiwa Munir,” kata Isnur dalam acara dengar pendapat di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (11/7/2024).

Pasalnya, dalam proses persidangan, kematian Munir disebut sebagai bagian dari operasi penggalangan intelijen.

“Bagaimana Munir itu, di ruang sidang, dia ditemukan bagian dari operasi penggalangan (intelijen),” ujar Isnur lagi.

Menurut Isnur, ketentuan penggalangan intelijen yang tertuang dalam RUU Polri akan menempatkan satuan Intelijen dan Keamanan (Intelkam) Polri melebihi lembaga lain yang mengurus intelijen.

“Ketika ada kata-kata penggalangan di situ, maka targetnya mempengaruhi sasaran dengan tujuan mengubah perilaku atau tindakan sesuai dengan keinginan dari pihak yang melakukan penggalangan (intelijen),” kata Isnur.

Penggalangan intelijen oleh Polri itu juga berpotensi tumpang tindih dengan Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), atau intelijen lain di kementerian/lembaga.

“Maka ini konflik kepentingan dengan BIN, BSSN, Bais dan juga termasuk dengan kementerian lainnya Dan definisi penggalangan intelijen enggak ada, apa definisinya?” ujar Isnur.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Benny Mamoto memberi masukan soal keterlibatan personel Polri dalam kejahatan lintas negara pada rapat membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Polri di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (23/7/2024).

Dalam rapat, Benny mengaku membahas keterlibatan Polri dalam berbagai kasus lintas negara, misalnya pengeboman Kedutaan Besar RI (KBRI) di Paris, Perancis pada 2004 dan 2012.

“(Kemudian kasus) KBRI di Arab Saudi terjadi kebakaran, itu bagaimana penanganannya? Bagaimana dari pihak Mabes Polri turun ikut menangani di sana dan bagaimana menggalang kerja sama dengan aparat di sana,” kata Benny selepas rapat.

Benny, yang merupakan mantan Deputi Pemberantasan Narkotika BNN, juga mengambil contoh kasus narkoba yang menjerat Freddy Budiman.

“Kemudian juga kita tahu ada yang namanya control delivery lintas negara narkoba, (kasus) Freddy Budiman lah,” tutur Benny.

“Itu dari China, kita sudah diinfokan, itu akan ada kontainer masuk Indonesia berisi narkoba. Nah dari informasi yang kita terima, kita pantau kontainer ini sampai masuk Indonesia, sampai ke tangan jaringannya Freddy Budiman. Kerja sama seperti inilah, kami juga bicara masalah yurisdiksi,” ucap Benny.

Benny juga mencontohkan kasus penyanderaan WNI oleh kelompok Abu Sayyaf di Filipina pada 2005. Pada saat itu, Benny bertindak sebagai negosiator.

“Saya membawa pulang kapten kapal yang disandera, pertanyaannya kan, ketika saya bernegosiasi dengan pihak penyandera, dia yurisdiksinya ada di luar, saya di Jakarta,” kata Benny.

“Nah inilah based practices, itu bisa menjadi bahan masukan ketika membahas hal-hal yang menyangkut yurisdiksi,” tutur Benny.

Diketahui, DPR RI telah menerima Surat Presiden (Surpres) soal RUU Polri. Setelah surpres diterima, DPR RI bisa melanjutkan proses pembahasan.

Selain RUU Polri, DPR juga sudah menerima Surpres RUU TNI, RUU Imigrasi, dan RUU Kementerian Negara.

Adapun wewenang Polri dalam menjalankan fungsi dan peran teritorialnya diusulkan ditambah lewat RUU Polri.

Jika saat ini, berdasarkan UU yang berlaku, hanya dijelaskan bahwa peran dan fungsi kepolisian meliputi seluruh wilayah Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) UU Polri, tetapi di aturan baru ketentuan itu ditambah.

Di dalam ketentuan baru Pasal 6 Ayat (1), di dalam melaksanakan fungsi dan peran kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 5 meliputi teritorial:

a. wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. wilayah yurisdiksi NKRI;

c. wilayah perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang memiliki kekebalan diplomatik;

d. kapal laut berbendera Indonesia di wilayah laut internasional;

e. pesawat udara teregistrasi dan berbendera Indonesia; dan

f. Ruang Siber.