JAKARTA, investor.id – Sebagai provinsi dengan karakteristik kepulauan, maka laut menjadi sumber penting bagi kehidupan masyarakat Maluku. Luas laut Maluku sebesar 92,4 persen atau 658.294 km2 dari keseluruhan luas wilayahnya 712.479 kilometer persegi, dengan jumlah pulau 1.024 buah, 331 pulau di antaranya tidak berpenghuni.

Berdasarkan data BPS, produksi dan nilai produksi perikanan tangkap laut Provinsi Maluku tahun 2021 sejumlah 547.463 ton atau senilai Rp 13,7 Triliun, sedangkan tahun 2022 turun 5,6% menjadi 518.615 ton dengan nilai Rp 13,2 Triliun.

Penurunan produksi perikanan di Maluku ternyata bertolak belakang dengan produksi nasional yang mengalami kenaikan 3,8% yaitu di tahun 2021 berjumlah 6.767.572 ton senilai Rp 179,6 Triliun, sedangkan tahun 2022 menjadi 7.026.425 ton dengan nilai Rp 192 Ttriliun.

Data statistik tersebut menunjukan adanya disparitas kebijakan dalam pembangunan ekonomi khususnya di bidang kemaritiman. Hal ini, mengingat kekayaan SDA Maluku berada di laut, sehingga data BPS tersebut layak menjadi indikator parametrik disparitas kebijakan.

Untuk itu, Ketua Umum FORKAMI (Forum Komunikasi Maritim Indonesia) dan MSH (Maluku Satu Hati) James Talakua berharap pembangunan Lumbung Ikan Nasional (LIN) dan Ambon New Port (ANP), di Maluku dapat terlaksana. Keduanya diharapkan dapat  menjadi Proyek Prioritas Strategis dalam RPJMN Kabinet Merah Putih dan dapat segera direalisasikan.

“Kami menyayangkan dibatalkannya LIN dan ANP karena begitu esensialnya kedua proyek dalam meningkatkan hasil laut secara signifikan, sekaligus menjadi solusi konstruktif dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi nelayan selama ini dan terutama menjadi cara ampuh untuk mengatasi kemiskinan di Maluku,” kata James dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (4/11/2024).

Diketahui, Ketua Umum FORKAMI (Forum Komunikasi Maritim Indonesia) dan MSH (Maluku Satu Hati) James Talakua bertandang ke kediaman Presiden ketujuh Ir. H. Joko widodo di Solo pada hari Senin pagi (4/11/2024).

Pertemuan empat mata yang berlangsung dalam suasana penuh persahabatan dan hangat tersebut fokus membahas mengenai pembangunan kemaritiman di Maluku, khususnya Lumbung Ikan Nasional (LIN) dan Ambon New Port (ANP).

Sebagaimana diketahui kedua proyek dimaksud masuk dalam Program Strategis Nasional (PSN) pemerintahan Jokowi yang merupakan tuntutan masyarakat Maluku sejak lama, hal ini dilatarbelakangi dengan melimpahnya kekayaan sumber daya alam maritim.

Nnamun faktanya tidak berdampak pada kesejahteraan masyarakat Maluku. Pokok persoalannya adalah pada sarana prasarana tangkap ikan hingga pemasaran dan distribusi yang tidak mendukung, sehingga gairah masyarakat untuk berkecimpung di bidang kelautan sangatlah mini. Mayoritas lebih memilih sebagai pekerja kasar, petani cengkeh dan pala sebagai mata pencahariannya, padahal lahan pertaniannya sangat terbatas.

Kondisi ini diperparah lagi dengan kebijakan pembangunan pemerintah pusat maupun daerah yang terkonsentrasi di darat, sementara anggaran untuk pemanfaatan kekayaan laut mendapat porsi yang amat kecil,

James Talakua sangat menyayangkan dibatalkannya LIN dan ANP karena begitu esensialnya kedua proyek dalam meningkatkan hasil laut secara signifikan, sekaligus menjadi solusi konstruktif dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi nelayan selama ini dan terutama menjadi cara ampuh untuk mengatasi kemiskinan di Maluku.

Menanggapi penjelasan Ketum FORKAMI dan MSH, Jokowi menyatakan, keputusan pembatalan diambil dengan sangat berat, banyak aspek yang harus dipertimbangkan.

Pemerintah tengah menghadapi defisit neraca pembayaran yang cukup besar dan kondisi kesulitan keuangan negara imbas dari pandemi covid-19 yang semua negara ikut terdampak, ditambah lagi ketidakpastian geopolitik, geoekonomi global dari perang Rusia Ukrania, Israel Palestina serta masih berlanjutnya perang dagang antara AS dengan China yang berpengaruh terhadap perekonomian dunia termasuk Indonesia.

Selain itu, berdasarkan hasil penelitian mendalam ternyata calon lokasi LIN dan ANP yakni Desa Waai Maluku Tengah masuk kedalam wilayah rawan gempa, sehingga perlu mencari lokasi lain di Maluku yang lebih aman.

Namun demikian, kala itu masa pemerintahan Jokowi hanya tinggal 1 tahun, sehingga tidak mungkin waktunya untuk melakukan riset dan kajian di lokasi baru yang dilakukan secara komprehensif sebagai dasar dalam mengambil keputusan.

Jokowi akan mendorong pemerintahan yang baru untuk merealisasikan kedua proyek tersebut, untuk itu James Talakua diminta agar secepatnya menemui Presiden Prabowo Subiyanto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka guna menyampaikan usulan LIN dan ANP di Maluku sebagai Proyek Prioritas Strategis dalam RPJMN Kabinet Merah Putih untuk segera direalisasikan.

“Pada akhir pertemuan, Jokowi mengatakan bahwa sebagai manusia biasa tidak luput dari kesalahan, maka atas segala kesalahan dan kekilafannya menyampaikan permohonan maafnya ke masyarakat Maluku,” ujarnya.

Editor: Imam Suhartadi (imam_suhartadi@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News