MALUKU - Kompol Bambang Surya Wiharga yang memukul sopir taksi online di wilayah Jakarta dicopot Kapolda Maluku Irjen Pol Eddy Sumitro. Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Maluku itu dipindah ke Yanma Polda Maluku.

Pemukulan Bambang terhadap driver taksi online viral di media sosial. Sebelum terjadi aksi pemukulan, si sopir sempat adu mulut dengan Bambang terkait pemindahan lokasi tujuan. Karena tersulut emosi, Bambang melayangkan pukulan ke sopir.

Diketahui Bambang berada di Jakarta karena sedang cuti menikah. Akibat perbuatannya, Bambang dijemput anggota Propam Polda Maluku kemudian menjatuhkan sanksi.

Sosok Bambang Surya Wiharga

Bambang merupakan anak Kombes Pol Norman Siswandi dan almarhumah Holyanti Riau Anna. Perwira menengah (Pamen) Polri itu kelahiran 17 Juni 1989.

Bambang mulai terjun ke kepolisian setelah lulus dari Akpol tahun 2008. Pada masa awal kariernya di Polri, dia sempat ditugaskan di wilayah Polda Jawa Barat.

Kariernya di Polda Maluku dimulai tahun 2017 ketika dipercaya menjadi Kasat Lantas Polresta Pulau Ambon. Setelah itu, dia ditugaskan menjadi Kabag Ops periode 2021-2022.

Dia juga pernah menduduki posisi Wakapolres Maluku Tengah. Kemudian, barulah dia menjabat Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Maluku.

JAKARTA, investor.id – Sebagai provinsi dengan karakteristik kepulauan, maka laut menjadi sumber penting bagi kehidupan masyarakat Maluku. Luas laut Maluku sebesar 92,4 persen atau 658.294 km2 dari keseluruhan luas wilayahnya 712.479 kilometer persegi, dengan jumlah pulau 1.024 buah, 331 pulau di antaranya tidak berpenghuni.

Berdasarkan data BPS, produksi dan nilai produksi perikanan tangkap laut Provinsi Maluku tahun 2021 sejumlah 547.463 ton atau senilai Rp 13,7 Triliun, sedangkan tahun 2022 turun 5,6% menjadi 518.615 ton dengan nilai Rp 13,2 Triliun.

Penurunan produksi perikanan di Maluku ternyata bertolak belakang dengan produksi nasional yang mengalami kenaikan 3,8% yaitu di tahun 2021 berjumlah 6.767.572 ton senilai Rp 179,6 Triliun, sedangkan tahun 2022 menjadi 7.026.425 ton dengan nilai Rp 192 Ttriliun.

Data statistik tersebut menunjukan adanya disparitas kebijakan dalam pembangunan ekonomi khususnya di bidang kemaritiman. Hal ini, mengingat kekayaan SDA Maluku berada di laut, sehingga data BPS tersebut layak menjadi indikator parametrik disparitas kebijakan.

Untuk itu, Ketua Umum FORKAMI (Forum Komunikasi Maritim Indonesia) dan MSH (Maluku Satu Hati) James Talakua berharap pembangunan Lumbung Ikan Nasional (LIN) dan Ambon New Port (ANP), di Maluku dapat terlaksana. Keduanya diharapkan dapat  menjadi Proyek Prioritas Strategis dalam RPJMN Kabinet Merah Putih dan dapat segera direalisasikan.

“Kami menyayangkan dibatalkannya LIN dan ANP karena begitu esensialnya kedua proyek dalam meningkatkan hasil laut secara signifikan, sekaligus menjadi solusi konstruktif dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi nelayan selama ini dan terutama menjadi cara ampuh untuk mengatasi kemiskinan di Maluku,” kata James dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (4/11/2024).

Diketahui, Ketua Umum FORKAMI (Forum Komunikasi Maritim Indonesia) dan MSH (Maluku Satu Hati) James Talakua bertandang ke kediaman Presiden ketujuh Ir. H. Joko widodo di Solo pada hari Senin pagi (4/11/2024).

Pertemuan empat mata yang berlangsung dalam suasana penuh persahabatan dan hangat tersebut fokus membahas mengenai pembangunan kemaritiman di Maluku, khususnya Lumbung Ikan Nasional (LIN) dan Ambon New Port (ANP).

Sebagaimana diketahui kedua proyek dimaksud masuk dalam Program Strategis Nasional (PSN) pemerintahan Jokowi yang merupakan tuntutan masyarakat Maluku sejak lama, hal ini dilatarbelakangi dengan melimpahnya kekayaan sumber daya alam maritim.

Nnamun faktanya tidak berdampak pada kesejahteraan masyarakat Maluku. Pokok persoalannya adalah pada sarana prasarana tangkap ikan hingga pemasaran dan distribusi yang tidak mendukung, sehingga gairah masyarakat untuk berkecimpung di bidang kelautan sangatlah mini. Mayoritas lebih memilih sebagai pekerja kasar, petani cengkeh dan pala sebagai mata pencahariannya, padahal lahan pertaniannya sangat terbatas.

Kondisi ini diperparah lagi dengan kebijakan pembangunan pemerintah pusat maupun daerah yang terkonsentrasi di darat, sementara anggaran untuk pemanfaatan kekayaan laut mendapat porsi yang amat kecil,

James Talakua sangat menyayangkan dibatalkannya LIN dan ANP karena begitu esensialnya kedua proyek dalam meningkatkan hasil laut secara signifikan, sekaligus menjadi solusi konstruktif dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi nelayan selama ini dan terutama menjadi cara ampuh untuk mengatasi kemiskinan di Maluku.

Menanggapi penjelasan Ketum FORKAMI dan MSH, Jokowi menyatakan, keputusan pembatalan diambil dengan sangat berat, banyak aspek yang harus dipertimbangkan.

Pemerintah tengah menghadapi defisit neraca pembayaran yang cukup besar dan kondisi kesulitan keuangan negara imbas dari pandemi covid-19 yang semua negara ikut terdampak, ditambah lagi ketidakpastian geopolitik, geoekonomi global dari perang Rusia Ukrania, Israel Palestina serta masih berlanjutnya perang dagang antara AS dengan China yang berpengaruh terhadap perekonomian dunia termasuk Indonesia.

Selain itu, berdasarkan hasil penelitian mendalam ternyata calon lokasi LIN dan ANP yakni Desa Waai Maluku Tengah masuk kedalam wilayah rawan gempa, sehingga perlu mencari lokasi lain di Maluku yang lebih aman.

Namun demikian, kala itu masa pemerintahan Jokowi hanya tinggal 1 tahun, sehingga tidak mungkin waktunya untuk melakukan riset dan kajian di lokasi baru yang dilakukan secara komprehensif sebagai dasar dalam mengambil keputusan.

Jokowi akan mendorong pemerintahan yang baru untuk merealisasikan kedua proyek tersebut, untuk itu James Talakua diminta agar secepatnya menemui Presiden Prabowo Subiyanto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka guna menyampaikan usulan LIN dan ANP di Maluku sebagai Proyek Prioritas Strategis dalam RPJMN Kabinet Merah Putih untuk segera direalisasikan.

“Pada akhir pertemuan, Jokowi mengatakan bahwa sebagai manusia biasa tidak luput dari kesalahan, maka atas segala kesalahan dan kekilafannya menyampaikan permohonan maafnya ke masyarakat Maluku,” ujarnya.

Editor: Imam Suhartadi (imam_suhartadi@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, AMBON - Tim penyidik subdit IV Ditreskrimsus Polda Maluku menangkap empat Penambang Emas Tanpa Izin (PETI) di kawasan tambang emas gunung Botak, Kabupaten Buru, Maluku bersama kepingan emas seberat 628,31 gram.

Keempat penambang ilegal yang ditangkap tersebut di antaranya berinisial A alias Ullah, H alias Wawan, J alias Juma dan F alias Firman. Dari tangan para pelaku selain diamankan kepingan emas seberat 628,31 gram, juga uang tunai ratusan juta rupiah.

“Para pelaku diamankan di waktu dan lokasi berbeda di kawasan Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru. Dari tangan A ditemukan emas seberat 4,68 gram, dari H seberat 510,67 gram, dari J seberat 69,70 gram dan dari F seberat 43,26 gram,” kata Direktur Reskrimsus Polda Maluku Kombes Pol Hujra Soumena, di Ambon, Kamis (31/10/2024).

Tersangka A dan H ditangkap di hari yang sama yakni pada Minggu, 20 Oktober 2024. Tersangka A disergap di unit 17 desa Parbulu, Kecamatan Waelata, sekitar pukul 20.30 WIT. Sementara tersangka H diamankan di unit 18 Desa Debowae, Kecamatan Waelata sekitar pukul 22.30 WIT.

Tak sampai di situ, tim penyidik terus bergerak dan berhasil meringkus tersangka berinisial F di jalur B Desa Dafa, Kecamatan Waelata pada Senin, 28 Oktober 2024 sekitar pukul 19.15 WIT.

Pada Selasa, 29 Oktober 2024 sekitar pukul 04.30 WIT, tim subdit IV kembali mengamankan calon tersangka berinisial J di unit 18 Desa Debowae, Kecamatan Waelata. Keempat tersangka telah digiring di Markas Ditreskrimsus Polda Maluku di Kota Ambon. Mereka diamankan di rumah tahanan Polda Maluku.

"Dalam menjalankan kegiatan tentunya mereka tidak sendiri. Ada donatur yang memodali mereka untuk melakukan pembelian emas terhadap penambang-penambang yang ada di gunung Botak," ungkap Kombes Hujra.

Secara tegas Kombes Hujra mengaku pihaknya sementara menyelidiki siapa donatur para tersangka termasuk bekingan mereka. “Mudah-mudahan dalam waktu dekat hasil selebret untuk handphone mereka ini kan bisa ketahuan siapa di belakang yang beking atau stor ke mana aja. Mudah-mudahan secepatnya ini bisa terungkap," katanya menegaskan.

Kombes Hujra juga menegaskan akan terus mengejar para donatur yang telah membiayai para tersangka dalam menjalankan aktivitasnya di gunung Botak.

“Dan kepada donatur yang membiayai mereka sampai dimanapun akan kita kejar. Saya berharap kasus ini bisa kita ungkap sampai kepada donaturnya," ujar dia.

Para tersangka diketahui membeli emas dari penambang ilegal. Mereka kemudian menjualnya dengan harga lebih tinggi sesuai harga pasaran.

"Jadi misalnya mereka membeli emas per gram 1 juta, maka mereka akan menjualnya dengan harga Rp1 juta 15 ribu, tergantung harga pasaran dan kadar emas," tambahnya.

Sesuai tanggal penangkapan dua tersangka sudah ditahan, sementara dua tersangka yang baru tiba dari Namlea akan segera dilakukan upaya penahanan.

"Kita akan terus berupaya melakukan penyidikan terhadap para tersangka sampai ke tahap persidangan di Pengadilan Negeri nanti," ucapnya.

Para tersangka diduga telah melakukan pelanggaran di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, "Setiap orang atau pemegang IUP atau IUPK operasional produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau izin".

Ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 dan/atau Pasal 161 Undang-Undang Ri Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Jakarta -

PT Pertamina (Persero) menambah operasional BBM Satu Harga sebanyak 40 titik. Terbesar berada di Klaster Maluku - Papua (14 titik) disusul Klaster Sulawesi-Nusa Tenggara (12 titik), Klaster Kalimantan (7 titik), dan Klaster Sumatera (7 titik).

Peresmian BBM Satu Harga Klaster Maluku-Papua dilakukan Wakil Menteri ESDM, Yuliot bersama Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan dan Kepala BPH Migas, Erika Retnowati di Fuel Terminal Ternate, Provinsi Maluku Utara, hari ini.

Wakil Menteri ESDM, Yuliot mengatakan Program BBM Satu Harga merupakan bentuk dukungan terhadap 17 program prioritas Pemerintahan Presiden Prabowo - Gibran di bawah visi Asta Cita, salah satunya adalah mewujudkan swasembada energi.

"BBM Satu Harga akan memberikan banyak dampak baik yang akan diterima di masyarakat. BBM Satu Harga merupakan kebijakan pemerintah untuk memberikan kesejahteraan yang merata kepada seluruh masyarakat, meminimalkan ketimpangan sosial dari berbagai daerah. Untuk itu, kami perlu mengawal bersama-sama keberlangsungan BBM Satu Harga untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Pemerintah akan terus berpartisipasi dalam mewujudkan penyelenggaraan BBM Satu Harga," ujar Yuliot dalam keterangan tertulis, Rabu (30/10/2024).

Sementara itu, Kepala BPH Migas, Erika Retnowati mengatakan BPH Migas akan terus mengawal program BBM Satu Harga karena merupakan program penting yang memberikan dampak besar bagi masyarakat di pelosok negeri.

"Sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 36 tahun 2016, kami diamanatkan untuk mengawal pelaksanaan program BBM Satu Harga melalui penugasan terhadap Badan Usaha Penerima Penugasan untuk melaksanakan pembangunan penyalur BBM Satu Harga pada Lokasi Tertentu yang telah ditetapkan. Kami secara konsisten sejak tahun 2017 mengawal pelaksanaan pembangunan penyalur BBM Satu Harga agar target tersebut dapat tercapai," ujar Erika.

Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan mengatakan Program BBM Satu Harga merupakan komitmen dan bukti nyata kehadiran Pertamina dalam memastikan ketersediaan energi yang terjangkau bagi masyarakat di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

"Peresmian 40 lembaga penyalur BBM Satu Harga ini merupakan wujud komitmen berkelanjutan Pertamina dalam memastikan accessibility, affordability dan acceptability energi bagi seluruh masyarakat Indonesia," sebut Riva.

Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso mengatakan pembangunan BBM Satu Harga merupakan komitmen Pertamina mewujudkan pemerataan energi di wilayah Terluar, Terdepan dan Tertinggal (3T).

"Pertamina secara konsisten terus membangun BBM Satu Harga sejak tahun 2017 dan hingga saat ini jumlahnya telah mencapai lebih dari 500 titik. Inilah peran strategis Pertamina mewujudkan ketahanan energi nasional yang merata hingga wilayah 3T," ujar Fadjar.

Pertamina, imbuh Fadjar, terus melakukan akselerasi pengembangan BBM Satu Harga. Pertamina juga terus mengoptimalkan seluruh infrastruktur distribusi energi untuk memastikan ketersediaan energi di wilayah 3T sesuai dengan prinsip availability, accessibility, affordability, acceptability dan sustainability.

"Proses pendistribusian BBM Satu Harga menggunakan multi moda transportasi, baik darat, laut maupun udara dengan menggunakan pesawat khusus pengangkut BBM. Pertamina ingin menjamin ketersediaan energi secara berkelanjutan," imbuh Fadjar.

Selain menjamin ketersediaan energi, lanjut Fadjar, Pertamina juga terus memastikan harga BBM yang terjangkau oleh masyarakat. Pertamina telah mengalokasikan anggaran distribusi BBM Satu Harga agar harganya di mana pun sama dengan yang ditetapkan Pemerintah.

Harga BBM yang sebelumnya berkisar Rp30 ribu - Rp 100 ribu per liter, kini sama dengan wilayah lain yakni Solar Rp 6.800 dan Pertalite Rp10.000 per liter. Ketersediaan BBM Satu Harga pun telah memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.

(prf/ega)

Jakarta -

Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengungkap harga rata-rata nasional Minyakita naik 7,6% di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) menjadi Rp 16.900 per liter.

"Gap harga riil dan rata rata nasional 7,6%. Kalau harga rata rata nasional saat ini Rp 16.900/liter di mana HET (Minyakita) Rp 15.700/liter," kata Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Bambang Wisnubroto dalam rapat inflasi daerah dikutip dari YouTube Kemendagri RI, Senin (28/10/2024).

Bambang mengatakan kenaikan ini menjadi perhatian Kemendag, terutama pada daerah-daerah di wilayah Indonesia Timur.

"Ini menjadi atensi kami, kami memberikan perhatian khusus pada wilayah Nusa Tenggara dan Maluku-Papua yang gapnya di atas 10% (di atas HET) , Nusa Tenggara 11,5%, Maluku-Papua 13,4%. Ini menjadi atensi kami," terangnya.

Bambang juga mengungkap, terdapat 30 daerah yang mengalami kenaikan harga Minyakita menjadi Rp 18.000-20.000/liter.

"30 daerah menjadi prioritas intervensi. Mohon bantuan dinas perdagangan segera melakukan intervensi. Harga minyakita (30 daerah) di atas Rp 18.000 per liter mulai dari Kabupaten Raja Ampat dan Kabupaten Simeulue," terangnya.

(ada/ara)

Badan Bank Tanah menyebut pihaknya telah mempersiapkan lahan untuk mendukung program swasembada pangan. Sebaran lahan tersebut berada di beberapa daerah di Indonesia.

Kepala Badan Bank Tanah, Parman Nataatmadja menyebut lahan untuk mendukung ketahanan pangan berlokasi di Maluku, Sulawesi Tengah dan Sumatera Utara.

“Sekarang sudah ada ya untuk ketahanan pangan, seperti yang ada bisa di Luhu (Maluku) nanti bisa, di Poso (Sulawesi Tengah) juga bisa. Kita akan dapat lagi di beberapa lahan, tentunya di Tapanuli Selatan (Sumatera Utara) kita sudah ada,” kata Parman kepada wartawan di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta pada Kamis (24/10).

Selain ketiga daerah tersebut, Parman juga bilang akan ada lahan untuk ketahanan pangan di Kalimantan yang dapat segera digunakan. Parman bilang posisi lahan yang cocok untuk digunakan sebagai lahan ketahanan pangan ada di Sumatera dan Kalimantan.

“Tentunya Sumatera, di Kalimantan. Kalimantan kita lihat beberapa sebagian. Kita ada sebentar lagi dapat misalnya insya Allah di Kalsel, itu bisa,” lanjut Parman.

Selain itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Suyus Windayana juga bilang kalau ke depan lahan untuk ketahanan pangan juga dapat memanfaatkan lahan milik negara yang tidak terpakai dan lahan hutan.

“Ini sedang kita, nanti Pak Menteri (ATR/BPN) akan laporkan ke Pak Presiden. Potensinya kita akan sudah dilihat tanah-tanah yang tidak dimanfaatkan di Indonesia ada. Kemudian lain-lain yang nanti dilepaskan dari kawasan hutan juga ada,” jelasnya.

Ada saja cerita unik saat mengunjungi kepulauan terpencil di Indonesia. Salah satunya di Pulau Geser, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku.

Warga di sana tidak mau bertransaksi menggunakan uang Rupiah koin. Bagi mereka, uang koin tidak berharga. Masyarakat di sana hanya mau bertransaksi dengan uang Rupiah kertas.

"Tidak laku di sini uang koin, makanya kami mau menukar ke uang kertas," kata Abubakar Ena, salah seorang warga Pulau Geser kepada kumparan, Selasa (22/10).

Itulah alasan Abubakar yang bekerja sebagai PNS, bergegas datang ke kantor Kecamatan Seram Timur, yang menjadi lokasi penukaran uang yang disediakan Bank Indonesia dalam program Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2024. Dia membawa banyak uang koin yang dibungkus dalam dua plastik.

"Ini sudah saya kumpulkan sejak lima tahun bapak," ujarnya.

Soal tidak lakunya uang Rupiah koin memang dikeluhkan warga Pulau Geser. Kepada tim Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2024, mereka mempertanyakan apakah benar uang koin sudah tidak bisa dipakai bertransaksi.

"Kenapa uang koin tidak berlaku di sini? Apakah memang tidak ada lagi uang koin?" ujar salah seorang warga Pulau Geser lainnya saat sosialisasi.

Dalam kesempatan tersebut, tim Ekspedisi Rupiah Berdaulat Bank Indonesia menegaskan bahwa uang Rupiah koin tetap berlaku. Bahkan, menurut BI, ada sanksi pidana dan denda jika ada yang menolak uang Rupiah koin yang tahun emisinya masih berlaku.

"Tidak boleh ada yang menolak uang rupiah koin, kecuali uang rupiah tersebut sudah ditarik peredarannya. Itupun, masyarakat masih diberi kesempatan untuk menukarkan dalam waktu 10 tahun setelah tanggal penarikan," kata petugas BI.

BI menggelar ekspedisi dari 19-25 Oktober 2024. Menggunakan KRI Teluk Lada-521 untuk menyusuri 5 Pulau di Maluku, yakni Pulau Banda Neira, Pulau Gorom, Pulau Geser, Pulau Manifa, dan Tifu di Pulau Buru.

Total uang kertas baru yang disiapkan Bank Indonesia senilai Rp 5 miliar. Adapun untuk Pulau Geser, uang rupiah kertas baru yang dialokasikan senilai Rp 1,647 miliar.

Jakarta -

Bea Cukai hadir mengikuti seremoni pelepasan ekspor perdana 15,83ton komoditas gurita beku oleh PT Celebes Ocean Fisheries dari Maluku ke negara tujuan Meksiko. Ekspor perdana gurita beku yang berlangsung di Pelabuhan Yos Sudarso Ambon ini dinilai berpengaruh pada peningkatan perekonomian di Maluku.

Dalam pelepasan pada Selasa (15/10), Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Maluku Sodikin mengatakan peningkatan jumlah ekspor merupakan salah satu penunjang perekonomian negara di tengah kondisi perekonomian dunia yang sedang lesu akibat perang.

"Komitmen dan prioritas kami (Bea Cukai) dalam pelayanan ekspor adalah mendukung komoditas dari Maluku agar bisa bersaing di pasar dunia. Harapannya, ke depan semakin banyak produk dari Maluku yang diekspor," ujar Sodikin dalam keterangan tertulis, Kamis (17/10/2024).

Sodikin merinci total komoditas yang diekspor berjumlah 1.131 karton dengan berat 15.897,3 kilogram. Nilai ekspornya mencapai sebesar US$ 69.232,5.

Seluruh komoditas ekspor ini diangkut menggunakan KM Meratus Pangkal Pinang dengan negara tujuan ekspor ke Tamaulipas, Meksiko.

"Keberhasilan ekspor perdana PT Celebes Ocean Fisheries merupakan buah dari sinergi dan koordinasi baik antarinstansi dan pemerintah daerah Maluku. Kami berharap ekspor gurita beku dari Maluku terus berjalan secara kontinu, sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Maluku," pungkasnya.

Simak Video: Siasat Genjot Ekspor Nasional

[Gambas:Video 20detik]

(ega/ega)

Jakarta -

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melangsungkan Sidang Promosi Terbuka Doktoral Bidang Kajian Stratejik dan Global di Universitas Indonesia. Penelitian yang dilakukan sebagai bahan disertasinya ialah terkait dengan hilirisasi nikel di Indonesia.

Disertasi Bahlil untuk studi doktoral tersebut bertajuk Kebijakan, Kelembagaan, dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia. Sidang tersebut berlangsung sekitar 2 jam. Usai memaparkan hasil disertasinya, sidang diskors sekitar 15 menit.

"Maka berdasarkan semua ini, tim penguji memutuskan untuk mengangkat saudara Bahlil Lahadalia menjadi doktor dalam program studi Kajian Stratejik dan Global dengan yudisium cumlaude," kata Ketua sidang disertasi I Ketut Surajaya, di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Rabu (16/10/2024).

Dalam disertasi itu, Bahlil membahas empat masalah utama, di antaranya ketidakadilan dana bagi hasil (DBH), keterlibatan pengusaha daerah yang minim, keterbatasan partisipasi perusahaan Indonesia dalam sektor hilirisasi bernilai tambah tinggi, serta belum adanya rencana diversifikasi pasca-tambang.

Penemuan itu ia dapatkan dari hasil kajiannya di Morowali Sulawesi Tengah dan Halmahera Utara Maluku. Salah satu masalah yang paling disorotinya ialah menyangkut dampak hilirisasi itu sendiri terhadap masyarakat. Menurutnya, masyarakat punya beban tanggungan besar mulai dari masalah kesehatan hingga lingkungan.

Namun demikian, DBH yang didapatkan terbilang minim, hanya 1/6 dari nilai dari total penerimaan industri tersebut. Padahal, jumlah penerimaan dari industri hilirisasi sendiri terbilang cukup besar. Di Halmahera Tengah, satu kawasan industri bisa menghasilkan Rp 12,5 triliun.

"Banyak tokoh-tokoh nasional mengatakan kepada saya, kenapa nilai tambah hilirisasi itu hanya didapatkan oleh asing? Jawabannya adalah salah satu di antara masalah kita adalah perbankan nasional yang belum membiayai investasi di sektor hilirisasi," kata Bahlil, dalam paparannya.

Karena itulah, Bahlil mengusulkan agar dilakukan reformulasi di beberapa bagian, khususnya dalam tata kelola hilirisasi di daerah. Ia menyarankan agar porsi penerimaan negara lewat Dana Bagi Hasil (DBH) yang diberikan ke daerah diperbesar menjadi 30-45%.

"Beban tanggung jawab kepada mereka (masyarakat) cukup luar biasa. Kesehatan, lingkungan, jalan-jalan, kemudian sampah, luar biasa sekali. Dan menurut saya, masa total pendapatan, DBH hanya 1/6 yang dikembangkan kepada daerah. Dan kemudian kenapa orang daerah selalu teriak," ujar dia.

Selain itu, Bahlil juga turut menyampaikan rekomendasi lainnya, seperti penguatan kebijakan kemitraan dengan pengusaha daerah, penyediaan pendanaan jangka panjang untuk perusahaan nasional di sektor hilirisasi, serta kewajiban bagi investor untuk melakukan diversifikasi jangka panjang.

Bahlil juga menekankan, dirinya berkomitmen untuk melanjutkan pemajuan hilirisasi di Indonesia apabila dipercaya kembali masuk dalam jajaran kabinet. "Insyaallah kalau kami masih dipercayakan oleh bapak presiden terpilih," ujarnya.

(shc/das)

Jakarta -

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melangsungkan Sidang Promosi Terbuka Doktoral Bidang Kajian Stratejik dan Global di Universitas Indonesia. Penelitian yang dilakukan sebagai bahan disertasinya ialah terkait dengan hilirisasi nikel di Indonesia.

Disertasi Bahlil untuk studi doktoral tersebut bertajuk Kebijakan, Kelembagaan, dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia. Sidang tersebut berlangsung sekitar 2 jam. Usai memaparkan hasil disertasinya, sidang diskors sekitar 15 menit.

"Maka berdasarkan semua ini, tim penguji memutuskan untuk mengangkat saudara Bahlil Lahadalia menjadi doktor dalam program studi Kajian Stratejik dan Global dengan yudisium cumlaude," kata Ketua sidang disertasi I Ketut Surajaya, di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Rabu (16/10/2024).

Dalam disertasi itu, Bahlil membahas empat masalah utama, di antaranya ketidakadilan dana bagi hasil (DBH), keterlibatan pengusaha daerah yang minim, keterbatasan partisipasi perusahaan Indonesia dalam sektor hilirisasi bernilai tambah tinggi, serta belum adanya rencana diversifikasi pasca-tambang.

Penemuan itu ia dapatkan dari hasil kajiannya di Morowali Sulawesi Tengah dan Halmahera Utara Maluku. Salah satu masalah yang paling disorotinya ialah menyangkut dampak hilirisasi itu sendiri terhadap masyarakat. Menurutnya, masyarakat punya beban tanggungan besar mulai dari masalah kesehatan hingga lingkungan.

Namun demikian, DBH yang didapatkan terbilang minim, hanya 1/6 dari nilai dari total penerimaan industri tersebut. Padahal, jumlah penerimaan dari industri hilirisasi sendiri terbilang cukup besar. Di Halmahera Tengah, satu kawasan industri bisa menghasilkan Rp 12,5 triliun.

"Banyak tokoh-tokoh nasional mengatakan kepada saya, kenapa nilai tambah hilirisasi itu hanya didapatkan oleh asing? Jawabannya adalah salah satu di antara masalah kita adalah perbankan nasional yang belum membiayai investasi di sektor hilirisasi," kata Bahlil, dalam paparannya.

Karena itulah, Bahlil mengusulkan agar dilakukan reformulasi di beberapa bagian, khususnya dalam tata kelola hilirisasi di daerah. Ia menyarankan agar porsi penerimaan negara lewat Dana Bagi Hasil (DBH) yang diberikan ke daerah diperbesar menjadi 30-45%.

"Beban tanggung jawab kepada mereka (masyarakat) cukup luar biasa. Kesehatan, lingkungan, jalan-jalan, kemudian sampah, luar biasa sekali. Dan menurut saya, masa total pendapatan, DBH hanya 1/6 yang dikembangkan kepada daerah. Dan kemudian kenapa orang daerah selalu teriak," ujar dia.

Selain itu, Bahlil juga turut menyampaikan rekomendasi lainnya, seperti penguatan kebijakan kemitraan dengan pengusaha daerah, penyediaan pendanaan jangka panjang untuk perusahaan nasional di sektor hilirisasi, serta kewajiban bagi investor untuk melakukan diversifikasi jangka panjang.

Bahlil juga menekankan, dirinya berkomitmen untuk melanjutkan pemajuan hilirisasi di Indonesia apabila dipercaya kembali masuk dalam jajaran kabinet. "Insyaallah kalau kami masih dipercayakan oleh bapak presiden terpilih," ujarnya.

(shc/das)

Bisnis.com, AMBON - Pemprov Maluku melepas sebanyak 15,38 ton gurita beku yang dikelola perusahaan swasta setempat untuk diekspor ke Meksiko melalui pelabuhan Yos Sudarso Ambon.

"Dengan potensi Sumber Daya Alam yang kita miliki, hari ini dilaksanakan ekspor perdana gurita berjumlah 15,83 ton dengan nilai ekspor 63.153 dolar Amerika Serikat (Rp982 juta)," kata Penjabat Gubernur Maluku Sadali Ie di Ambon, Selasa (15/10/2024).

Menurut Sadali, peluang ini sangat terbuka bagi perusahaan yang ingin melakukan ekspor gurita beku dan bergantung pada bagaimana permintaan dari negara tujuan.

"Untuk bisa menjamin kontinuitas produksi, dibutuhkan kerja sama lintas sektor, baik Pemerintah, pelaku usaha, eksportir maupun masyarakat nelayan untuk meningkatkan ekspor,” kata Sadali.

Sementara itu Pemerintah Provinsi Maluku menyebutkan bahwa nilai ekspor komoditas perikanan dari daerah ini sudah mencapai US$56 juta.

"Produksi perikanan dari Provinsi Maluku mencapai 764.776 ton, sedangkan nilai ekspor perikanan mencapai 56.844.750 dolar AS," ujar Sadali Ie.

Angka tersebut hampir mendekati nilai ekspor total pada tahun 2023 yang mencapai US$60 juta.

Berdasarkan data yang dimiliki Pemprov Maluku, ekspor komoditas perikanan Maluku saat ini diekspor ke 14 negara, yaitu China, Amerika Serikat, Jepang, Hong Kong, Vietnam, Australia, Malaysia, Muangthai, Singapura, Belanda, Filipina, Kanada, Korea Selatan, dan Arab Saudi.

"Sedangkan lima negara tujuan ekspor perikanan terbesar dari Maluku, yaitu China, Amerika Serikat, Jepang, Hong Kong, dan Vietnam," ujarnya lagi.

Adapun jenis yang mendominasi ekspor perikanan, yakni komoditas udang vaname, ikan tuna, grouper hidup, dan kepiting bakau.

Menurut Sadali, peningkatan ekspor komoditas perikanan dari Maluku ini tidak terlepas dari kerja keras dan komitmen seluruh pihak dan instansi terkait seperti Bea Cukai Ambon, Dinas Kelautan dan Perikanan Maluku, BPPMHKP Ambon, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Maluku untuk memastikan kemudahan dalam proses perizinan dan pelayanan ekspor dari Maluku.

Seekor buaya muara dengan panjang lima meter berhasil ditangkap warga Desa Waisamu, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Provinsi Maluku.

Predator tersebut ditangkap setelah tersangkut pada alat jerat yang dipasang warga tepat di belakang rumah desa setempat, Jumat (11/10) pekan lalu.

"Sebelumnya ada hewan ternak kami yang dimakan buaya. Dari situ, saya sengaja pasang alat jerat dan akhirnya nyangkut juga," kata warga Desa Waisamu, Yoppy Tupan dihubungi Senin (14/10).

Menurut Yoppy, satwa ini sudah lama meresahkan warga sebab kerap lalu lalang dan masuk hingga ke pemukiman warga.

Banyak hewan ternak milik warga yang juga menjadi santapan buaya tersebut. "Karena mengancam, makanya saya pasang jerat di lokasi buaya itu sering lewat," ucapnya

Saat Yoppy mengetahui buaya berbobot 180 Kg itu tersangkut jerat, dia langsung melaporkan ke Polsek Waisarissa untuk dievakuasi.

Warga lainnya, Philip Pessy mengaku, buaya berukuran besar yang kerap berkeliaran di area pemukiman warga, bukan hanya satu ekor namun lebih dari itu.

Agar tidak memakan korban jiwa, warga meminta pihak BKSDA Maluku untuk mengambil langkah penanganan serius.

"Sebab warga yang pergi ke kebun sering melintas jalur itu. Takutnya warga yang menjadi korban," ucapnya.

Saat ini, buaya yang ditangkap sudah diamankan di Mapolsek Kairatu Barat sambil menunggu pihak BKSDA Maluku untuk penanganan lebih lanjut.