JAKARTA, investor.id – Sebagai provinsi dengan karakteristik kepulauan, maka laut menjadi sumber penting bagi kehidupan masyarakat Maluku. Luas laut Maluku sebesar 92,4 persen atau 658.294 km2 dari keseluruhan luas wilayahnya 712.479 kilometer persegi, dengan jumlah pulau 1.024 buah, 331 pulau di antaranya tidak berpenghuni.

Berdasarkan data BPS, produksi dan nilai produksi perikanan tangkap laut Provinsi Maluku tahun 2021 sejumlah 547.463 ton atau senilai Rp 13,7 Triliun, sedangkan tahun 2022 turun 5,6% menjadi 518.615 ton dengan nilai Rp 13,2 Triliun.

Penurunan produksi perikanan di Maluku ternyata bertolak belakang dengan produksi nasional yang mengalami kenaikan 3,8% yaitu di tahun 2021 berjumlah 6.767.572 ton senilai Rp 179,6 Triliun, sedangkan tahun 2022 menjadi 7.026.425 ton dengan nilai Rp 192 Ttriliun.

Data statistik tersebut menunjukan adanya disparitas kebijakan dalam pembangunan ekonomi khususnya di bidang kemaritiman. Hal ini, mengingat kekayaan SDA Maluku berada di laut, sehingga data BPS tersebut layak menjadi indikator parametrik disparitas kebijakan.

Untuk itu, Ketua Umum FORKAMI (Forum Komunikasi Maritim Indonesia) dan MSH (Maluku Satu Hati) James Talakua berharap pembangunan Lumbung Ikan Nasional (LIN) dan Ambon New Port (ANP), di Maluku dapat terlaksana. Keduanya diharapkan dapat  menjadi Proyek Prioritas Strategis dalam RPJMN Kabinet Merah Putih dan dapat segera direalisasikan.

“Kami menyayangkan dibatalkannya LIN dan ANP karena begitu esensialnya kedua proyek dalam meningkatkan hasil laut secara signifikan, sekaligus menjadi solusi konstruktif dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi nelayan selama ini dan terutama menjadi cara ampuh untuk mengatasi kemiskinan di Maluku,” kata James dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (4/11/2024).

Diketahui, Ketua Umum FORKAMI (Forum Komunikasi Maritim Indonesia) dan MSH (Maluku Satu Hati) James Talakua bertandang ke kediaman Presiden ketujuh Ir. H. Joko widodo di Solo pada hari Senin pagi (4/11/2024).

Pertemuan empat mata yang berlangsung dalam suasana penuh persahabatan dan hangat tersebut fokus membahas mengenai pembangunan kemaritiman di Maluku, khususnya Lumbung Ikan Nasional (LIN) dan Ambon New Port (ANP).

Sebagaimana diketahui kedua proyek dimaksud masuk dalam Program Strategis Nasional (PSN) pemerintahan Jokowi yang merupakan tuntutan masyarakat Maluku sejak lama, hal ini dilatarbelakangi dengan melimpahnya kekayaan sumber daya alam maritim.

Nnamun faktanya tidak berdampak pada kesejahteraan masyarakat Maluku. Pokok persoalannya adalah pada sarana prasarana tangkap ikan hingga pemasaran dan distribusi yang tidak mendukung, sehingga gairah masyarakat untuk berkecimpung di bidang kelautan sangatlah mini. Mayoritas lebih memilih sebagai pekerja kasar, petani cengkeh dan pala sebagai mata pencahariannya, padahal lahan pertaniannya sangat terbatas.

Kondisi ini diperparah lagi dengan kebijakan pembangunan pemerintah pusat maupun daerah yang terkonsentrasi di darat, sementara anggaran untuk pemanfaatan kekayaan laut mendapat porsi yang amat kecil,

James Talakua sangat menyayangkan dibatalkannya LIN dan ANP karena begitu esensialnya kedua proyek dalam meningkatkan hasil laut secara signifikan, sekaligus menjadi solusi konstruktif dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi nelayan selama ini dan terutama menjadi cara ampuh untuk mengatasi kemiskinan di Maluku.

Menanggapi penjelasan Ketum FORKAMI dan MSH, Jokowi menyatakan, keputusan pembatalan diambil dengan sangat berat, banyak aspek yang harus dipertimbangkan.

Pemerintah tengah menghadapi defisit neraca pembayaran yang cukup besar dan kondisi kesulitan keuangan negara imbas dari pandemi covid-19 yang semua negara ikut terdampak, ditambah lagi ketidakpastian geopolitik, geoekonomi global dari perang Rusia Ukrania, Israel Palestina serta masih berlanjutnya perang dagang antara AS dengan China yang berpengaruh terhadap perekonomian dunia termasuk Indonesia.

Selain itu, berdasarkan hasil penelitian mendalam ternyata calon lokasi LIN dan ANP yakni Desa Waai Maluku Tengah masuk kedalam wilayah rawan gempa, sehingga perlu mencari lokasi lain di Maluku yang lebih aman.

Namun demikian, kala itu masa pemerintahan Jokowi hanya tinggal 1 tahun, sehingga tidak mungkin waktunya untuk melakukan riset dan kajian di lokasi baru yang dilakukan secara komprehensif sebagai dasar dalam mengambil keputusan.

Jokowi akan mendorong pemerintahan yang baru untuk merealisasikan kedua proyek tersebut, untuk itu James Talakua diminta agar secepatnya menemui Presiden Prabowo Subiyanto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka guna menyampaikan usulan LIN dan ANP di Maluku sebagai Proyek Prioritas Strategis dalam RPJMN Kabinet Merah Putih untuk segera direalisasikan.

“Pada akhir pertemuan, Jokowi mengatakan bahwa sebagai manusia biasa tidak luput dari kesalahan, maka atas segala kesalahan dan kekilafannya menyampaikan permohonan maafnya ke masyarakat Maluku,” ujarnya.

Editor: Imam Suhartadi (imam_suhartadi@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

IDXChannel - Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy sepakat untuk mencapai target pembangunan ekonomi, industri manufaktur harus menjadi leading sector.

Dalam pertemuan yang dilakukan di Kantor Kementerian PPN/Bappenas tersebut, kedua menteri membahas mengenai arah kebijakan industrialisasi dalam RPJPN 2025-2045 serta mengenai rancangan RPJMN 2025-2029.

"Selanjutnya, kami sepakat bahwa untuk mencapai target pembangunan, perlu policy dan strategi yang tepat," ujar Menperin usai membahas arah kebijakan industrialisasi dalam RPJPN 2025-2045 serta mengenai rancangan RPJMN 2025-2029, di kantor Bappenas, Jumat (1/11/2024).

Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 90 menit tersebut, Menperin juga menyampaikan tiga hal pokok kepada Menteri PPN.

Pertama, mengenai Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Gas Bumi untuk Kebutuhan Domestik. Agus menjelaskan, RPP tersebut telah disetujui dalam Rapat Terbatas saat kepemimpinan Presiden Joko Widodo pada Juli lalu.

RPP tersebut nantinya tidak hanya mengatur kebutuhan gas untuk manufaktur, tetapi juga untuk energi dan kelistrikan.

Selain itu, RPP ini juga bisa menjadi game changer bagi kawasan-kawasan industri, karena nantinya dapat mengimpor gas untuk mengelola kebutuhan sektor manufaktur dan energi di kawasannya.

"Kami meminta dukungan Bapak Menteri PPN agar RPP ini bisa segera terwujud," kata Menperin.

Hal kedua yang disampaikan oleh Menperin adalah mengenai penghitungan Produk Domestik Bruto

yang perlu diubah metodologinya. Menurut Agus, terdapat beberapa KBLI yang seharusnya dibina Kemenperin, namun saat ini dibina sektor lain.

"Misalnya, kawasan industri yang masuk di sektor properti, serta subsektor perbengkelan yang masuk ke sektor Perdagangan," kata Menperin.

Menperin mengharapkan, Menteri PPN/Kepala Bappenas memfasilitasi KBLI yang memang saat ini mendapat pembinaan dari Kemenperin dapat masuk dalam penghitungan PDB sektor industri.

Selanjutnya, topik ketiga adalah upaya Kemenperin untuk menciptakan nilai tambah sebesar-besarnya melalui industri manufaktur berbasis sumber daya alam maupun mineral.

Menperin memberikan masukan beberapa komoditas yang rencana pengembangannya perlu dimasukkan ke RPJMN. Beberapa di antaranya adalah sagu, minyak atsiri, rotan, serta silika yang berpotensi besar untuk pengembangan industri fotovoltaik.

Meski demikian, Menperin mengaku realistis bahwa tidak semua komoditas bisa menjadi prioritas dalam RPJMN.

Menanggapi Menteri Perindustrian, Menteri PPN/Kepala Bappenas mengatakan bahwa dirinya berusaha menampung aspirasi untuk merancang kebijakan dalam pengembangan sektor industri manufaktur.

Dia menyampaikan, konsep pohon industri yang berusaha diisi oleh Kementerian Perindustrian dapat membangun industri melalui hilirisasi sekaligus huluisasi.

"Tanpa huluisasi yang baik, tidak ada hilirisasi yang berdaya saing dan bernilai tambah," ujarnya.

Terkait energi, Menteri PPN/Kepala Bappenas berpendapat bahwa tidak ada alasan biaya energi di Indonesia jadi lebih mahal dibandingkan negara lain.

Karenanya, diperlukan perencanaan kebijakan yang baik. Pasalnya, kebijakan energi tidak hanya berpengaruh pada industri manufaktur yang selama ini jadi tumpuan, tapi termasuk juga sektor-sektor lainnya.

Menteri PPN/Kepala Bappenas menyampaikan, melalui pertemuan ini, diharapkan sinergi antarkementerian bisa terjalin, dan berujung pada keberpihakan yang menjadi perhatian penuh Presiden Prabowo Subianto.

"Tidak hanya untuk mewujudkan sektor industri yang berdaya saing, tapi juga

industri yang menggunakan sebanyak-banyaknya produk lokal, sebanyak-banyaknya SDM lokal, dan

memaksimalkan comparative advantage yang kita punya," kata dia.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri PPN/Kepala Bappenas Periode 2019—2024 Suharso Monoarfa memastikan bahwa delapan visi misi Presiden Prabowo Subianto yaitu Asta Cita akan masuk ke dalam RPJMN 2025—2029.

Suharso mengakui, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025—2029 memang belum sempat diresmikan oleh Presiden ke 7 RI Joko Widodo (Jokowi). Kendati demikian, dia menegaskan Presiden Prabowo Subianto akan segera mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang RPJMN 2025—2029.

Dia menjelaskan, rancangan teknokratik RPJMN 2025—2029 seluruhnya disusun berdasarkan visi misi Prabowo-Gibran yang tercantum dalam dokumen Asta Cita yang menjadi janji kampanye dalam Pilpres 2024.

"Jadi Asta Cita Pak Prabowo itu sudah sejak awal [menjadi rujukan], sehingga sudah dijadikan mainstreaming di dalam RPJMN teknokratiknya Bappenas," ujar Suharso usai acara Serah Terima Jabatan Menteri PPN/Kepala Bappenas di Kantor Bappenas, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2024).

Mantan ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menjelaskan, nantinya RPJMN akan menjadi rancangan kerja pemerintah (RKP). Oleh sebab itu, sambung Suharso, seharusnya RPJMN menjadi rujukan program kerja setiap kementerian/lembaga lima tahun ke depan.

Masalahnya, dia mengungkapkan selama ini kementerian/lembaga seakan punya visi misi sendiri-sendiri. Sejalan dengan itu, RKP yang sudah disusun Bappenas tidak secara maksimal dikerjakan kementerian/lembaga.

"Kalau saya mau fair [adil] angkanya itu kira-kira sekitar 70% dari setiap RKP [yang diselesaikan kementerian/lembaga]. Ya sudah cukup bagus ya, tetapi mestinya kita bisa lebih dari itu," jelas Suharso.

Lebih lanjut, dia berpesan kepada penurusnya Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy agar tidak hanya menyusun RKP berdasarkan standar kenyaman yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga internasional. Apalagi, Presiden Prabowo Subianto mencita-citakan pertumbuhan ekonomi hingga 8%.

Oleh sebab itu, Suharso mendorong agar berbagai program kerja perekonomian ke depannya lebih mengutamakan akselerasi daripada stabilitas. Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi tidak hanya stagnan di kisaran angka 5% seperti 10 tahun belakangan.

"Kita harus berani lebih kreatif gitu kan. Harus mau keluar dari zona nyaman itu. Kalau tidak kita akan tetap tumbuh seperti sekarang ini 5%, saya kira itu [5%] tidak menjadi sulit. Tapi dengan program-program yang Pak Prabowo inginkan, itu mestinya bisa lebih baik lagi ke depan," katanya.

Sebagai informasi, dokumen Asta Cita mengungkapkan delapan buah misi Prabowo-Gibran untuk menuju Indonesia Emas 2045. Di antaranya, yaitu keberlanjutan hilirisasi hingga swasembada pangan.

Disebutkan, delapan misi tersebut berangkat dari sejumlah indikator capaian pemerintahan era Presiden Jokowi. Sejumlah target yang ingin dibidik Prabowo-Gibran seperti capaian nilai PDB nominal US$1,4 triliun, neraca dagang surplus US$54,4 miliar, tingkat inflasi 3,3 persen, dan lain-lain.

Berikut 8 Program Kerja Asta Cita Prabowo-Gibran

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa menilai bahwa Prabowo-Gibran perlu mengkaji serius langkah pemerintahan dalam 100 hari awal pemerintahannya berjalan nanti.

Menurutnya, presiden terpilih periode 2024—2029 Prabowo Subianto perlu menyelesaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020—2024 yang belum diselesaikan oleh pemerintahan Jokowi.

Hal ini disampaikannya kepada wartawan usai melaksanakan santap makan siang bersama dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jumat (18/10/2024).

"Menurut saya pertama persiapan atau menyelesaikan rencana pembangunan jangka menengah lima tahun ini sehingga nanti pemerintah selanjutnya punya peta jalan selama lima tahun mau apa saja yang diprirotaskan," tuturnya kepada wartawan.

Dia melanjutkan dalam periode pertama dan 100 hari pertama menjabat harus mulai mempelajari betul program yang dapat diwujudkan dengan berkaca dengan hasil kerja pemerintahan sebelumnya.

"Harus tahu tahun pertama dan kedua ketiga apa yang mau dilakukan harus diketahui betul. Buat saya apa yang sudah dicapai dirawat dengan baik kalau ada yang kurang pas dikoreksi untuk memastikan keberlanjutan," pungkas Suharso.

TEMPO.CO, Jakarta - Fungsional Perencana Direktorat Transportasi Kementerian PPN/Bappenas, Akhmad Fais Fauzi, menyebutkan Bappenas berencana menyiapkan 20 kota prioritas untuk pengembangan angkutan massal berbasis jalan atau bus rapid transit (BRT). Program ini masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang telah menetapkan 6 kota prioritas, yaitu Batam, Pekanbaru, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Makassar.

Ia mengatakan Bappenas sudah menyusun RPJMN untuk tahun 2025 hingga 2029 dengan menganalisis kriteria-kriteria kota yang akan menjadi prioritas. Menurutnya, pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun swasta harus bersinergi dalam memberikan dukungan untuk pembangunan angkutan massal tersebut.

"Namun tentu tantangannya sangat besar. Tapi dengan berbagai strategi, pendekatan dan instrumen banyak masukan dari GIZ serta berbagai mitra pembangunan lain, jadi ini adalah pondasi kuat," ujarnya dalam acara Diseminasi Capaian SUTRI NAMA & INDOBUS di Hotel Shangri-La, Jakarta, Selasa, 8 Oktober 2024.

Selanjutnya, angkutan umum memang harus diseriusi oleh pemerintah karena menjadi layanan bagi masyarakat. Selain itu, langkah tersebut juga dinilai dapat menjadi solusi bagi kemacetan yang menjadi penghambat bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, karena masih rencana, Fais belum bisa merinci secara detail 20 kota prioritas tersebut.

Fais berpandangan untuk pembangunan angkutan umum ini kuncinya dipegang oleh pemerintah daerah. Sementara pemerintah pusat akan memberikan dukungan terhadap komitmen pemerintah daerah. "Kami sangat fokus terhadap hal tersebut," kata Fais.

Untuk mendorong pengembangan angkutan massal ini, pemerintah lewat Kementerian Perhubungan telah menjalin kerja sama dengan Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit(GIZ) Indonesia pada 2017 dan selesai akhir 2024.

Adapun kerja sama yang dijalin berupa kesepakatan implementasi proyek Sustainable Urban Transport Programme Indonesia (SUTRI NAMA) dan komponen Indonesian Bus Rapid Transit Corridor Development Project (INDOBUS).

Lead Advisor GIZ Sutri Nama dan Indobus, Achmad Zacky Ambadar, mengatakan secara garis besar, GIZ mendorong pemerintah Indonesia untuk melakukan transformasi di bidang transportasi. Adapun bentuk transformasinya mencakup, teknis, pendanaan dan capacity building.

"Selain menerbitkan beberapa karya dan juga studi yang bisa digunakan oleh pemerintah Indonesia, kami juga menyadari pentingnya aspek capacity building," ujarnya.

Menurut Zacky, pengembangan kapasitas sangat penting bagi pemerintah Indonesia untuk melanjutkan program-program yang telah dibangun melalui kerja sama ini. "Dengan begitu, setelah proyek ini selesai, pengetahuan yang diperoleh dapat dimanfaatkan dan diteruskan oleh pemerintah Indonesia melalui program-program serupa yang kami jalankan," katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pangan Nasional (Bapanas) mendorong pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) terkait regulasi food loss dan food waste atau susut dan sisa pangan.

Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy mengatakan, DPR RI juga telah meminta agar Bapanas ikut menyusun Undang-Undang soal food loss dan food waste.

Namun, UU memakan waktu lama, sehingga Bapanas mengusulkan agar diterbitkan Perpres.

FREEPIK/FREEPIK Ilustrasi limbah makanan, sampah makanan.

“Kami dari Badan Pangan Nasional sudah melakukan inisiasi yaitu mengajukan usulan untuk menyusun peraturan presiden. Karena kalau menyusun undang-undang itu relatif lama waktunya,” kata Edhy dalam sambutannya pada acara “Peluncuran Metode Baku Perhitungan Susut Pangan dan Sisa Pangan” di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (24/9/2024).

Sembari jalan, lanjut Edhy, Bapanas juga akan memenuhi permintaan DPR RI untuk menyusun UU soal food loss dan food waste.

Edhy mengatakan, pemerintah juga telah menyusun target pengurangan food loss dan food waste dalam rancangan teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

“Target pengurangan susut dan sisa pangan ini pada rancangan teknokratik RPJMN 2025-2029 ditargetkan sebesar 3 persen per tahun,” kata Edhy.

Di sisi lain, Bapanas mencatat, sebanyak 30 persen makanan terbuang per tahun di Indonesia.

“Lebih kurang loss and waste food-nya itu di sekitar 30 persen. (Ada) 30 persen makanan terbuang. Kita bayangkan kalau produksi beras 31 juta ton, kehilangan sekitar 30 persennya saja berarti 10 juta ton. Artinya ini yang memang harus kita atasi bersama,” kata Edhy.

Edhy mengatakan, susut dan sisa pangan merupakan masalah mendesak yang harus ditangani.

Ia meyakini, Indonesia tidak harus impor makanan apabila food loss dan food waste bisa ditangani.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat, sebanyak 30 persen makanan terbuang per tahun di Indonesia.

Hal ini disampaikan Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy dalam “Peluncuran Metode Baku Perhitungan Susut Pangan dan Sisa Pangan” di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (24/9/2024).

“Lebih kurang loss and waste food-nya itu di sekitar 30 persen. (Ada) 30 persen makanan terbuang. Kita bayangkan kalau produksi beras 31 juta ton, kehilangan sekitar 30 persennya saja berarti 10 juta ton. Artinya ini yang memang harus kita atasi bersama,” kata Sarwo Edhy.

wikimedia.org/Foerster Ilustrasi sampah organik

Edhy mengatakan, food loss dan food waste itu merupakan masalah mendesak yang harus ditangani.

Ia meyakini, Indonesia tidak harus impor makanan apabila food loss dan food waste bisa ditangani.

“Kita harus yakin bahwa masalah ini masalah urgent yang harus kita tangani. Dan kalau kita bisa tangani sudah pasti, bisa jadi impor itu sudah tidak kita lakukan lagi,” kata Edhy.

Bapanas juga telah mendorong pemerintah agar membuat peraturan terkait food loss dan food waste.

Namun, untuk rencana terdekat, Bapanas mengusulkan agar diterbitkan Peraturan Presiden (Perpres).

“Kami dari Badan Pangan Nasional sudah melakukan inisiasi yaitu mengajukan usulan untuk menyusun peraturan presiden. Karena kalau menyusun undang-undang itu relatif lama waktunya,” kata Edhy.

“Sambil jalan, tentunya kami juga akan memenuhi permintaan DPR untuk menyusun undang-undang food loss ini,” ucap dia.

“Target pengurangan susut dan sisa pangan ini pada rancangan teknokratik RPJMN 2025-2029 ditargetkan sebesar 3 persen per tahun,” kata Edhy.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat, sebanyak 30 persen makanan terbuang per tahun di Indonesia.

Hal ini disampaikan Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy dalam “Peluncuran Metode Baku Perhitungan Susut Pangan dan Sisa Pangan” di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (24/9/2024).

“Lebih kurang loss and waste food-nya itu di sekitar 30 persen. (Ada) 30 persen makanan terbuang. Kita bayangkan kalau produksi beras 31 juta ton, kehilangan sekitar 30 persennya saja berarti 10 juta ton. Artinya ini yang memang harus kita atasi bersama,” kata Sarwo Edhy.

wikimedia.org/Foerster Ilustrasi sampah organik

Edhy mengatakan, food loss dan food waste itu merupakan masalah mendesak yang harus ditangani.

Ia meyakini, Indonesia tidak harus impor makanan apabila food loss dan food waste bisa ditangani.

“Kita harus yakin bahwa masalah ini masalah urgent yang harus kita tangani. Dan kalau kita bisa tangani sudah pasti, bisa jadi impor itu sudah tidak kita lakukan lagi,” kata Edhy.

Bapanas juga telah mendorong pemerintah agar membuat peraturan terkait food loss dan food waste.

Namun, untuk rencana terdekat, Bapanas mengusulkan agar diterbitkan Peraturan Presiden (Perpres).

“Kami dari Badan Pangan Nasional sudah melakukan inisiasi yaitu mengajukan usulan untuk menyusun peraturan presiden. Karena kalau menyusun undang-undang itu relatif lama waktunya,” kata Edhy.

“Sambil jalan, tentunya kami juga akan memenuhi permintaan DPR untuk menyusun undang-undang food loss ini,” ucap dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat, sebanyak 30 persen makanan terbuang per tahun di Indonesia.

Hal ini disampaikan Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy dalam “Peluncuran Metode Baku Perhitungan Susut Pangan dan Sisa Pangan” di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (24/9/2024).

“Lebih kurang loss and waste food-nya itu di sekitar 30 persen. (Ada) 30 persen makanan terbuang. Kita bayangkan kalau produksi beras 31 juta ton, kehilangan sekitar 30 persennya saja berarti 10 juta ton. Artinya ini yang memang harus kita atasi bersama,” kata Sarwo Edhy.

wikimedia.org/Foerster Ilustrasi sampah organik

Edhy mengatakan, food loss dan food waste itu merupakan masalah mendesak yang harus ditangani.

Ia meyakini, Indonesia tidak harus impor makanan apabila food loss dan food waste bisa ditangani.

“Kita harus yakin bahwa masalah ini masalah urgent yang harus kita tangani. Dan kalau kita bisa tangani sudah pasti, bisa jadi impor itu sudah tidak kita lakukan lagi,” kata Edhy.

Bapanas juga telah mendorong pemerintah agar membuat peraturan terkait food loss dan food waste.

Namun, untuk rencana terdekat, Bapanas mengusulkan agar diterbitkan Peraturan Presiden (Perpres).

“Kami dari Badan Pangan Nasional sudah melakukan inisiasi yaitu mengajukan usulan untuk menyusun peraturan presiden. Karena kalau menyusun undang-undang itu relatif lama waktunya,” kata Edhy.

“Sambil jalan, tentunya kami juga akan memenuhi permintaan DPR untuk menyusun undang-undang food loss ini,” ucap dia.

“Target pengurangan susut dan sisa pangan ini pada rancangan teknokratik RPJMN 2025-2029 ditargetkan sebesar 3 persen per tahun,” kata Edhy.

Calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Mukhamad Misbakhun mengusulkan penyelarasan rencana strategis (renstra) BPK dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

Menurut Misbakhun, hal itu dinilai penting untuk mengawal program Asta Cita yang dijalankan pemerintahan Prabowo Subianto pada periode selanjutnya. Jika tidak dijalankan, maka pemeriksaan-pemeriksaan yang berlangsung di BPK tidak akan mencakup program pembangunan pemerintah.

"Renstra BPK ke depan, harus berkaitan dengan program pemerintah, yakni Asta Cita,” ujar Misbakhun saat menjalani uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test BPK di Komisi IX DPR, Senin (2/9).

Dalam kesempatan itu, politikus Partai Golkar tersebut juga memaparkan visi, misi, dan program kerjanya jika kelak terpilih menjadi anggota BPK periode 2024-2029.

Soroti Defisit APBN

Dia menyinggung perihal problem defisit dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang harus ditutup dengan mengoptimalkan penerimaan pajak dan bukan pajak. Misalnya dari penerimaan dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sumber kekayaan alam, maupun pelayanan publik yang dilakukan lembaga negara.

Karena itu, dia menekankan sinergi kuat DPR dengan BPK karena keberadaan dan kedudukan kedua lembaga negara tersebut diatur konstitusi. “Basis hubungan itu adalah bagaimana membangun antar lembaga menjadi kuat,” kata Misbakhun.

Merujuk sejumlah pasal di konstitusi, BPK disebut memiliki peran sangat strategis dalam membangun tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas, sehingga setiap output pembangunan tepat sasaran, dikelola dan dipertanggungjawabkan dengan baik.

Dalam sesi pendalaman, Anggota Komisi XI DPR Gus Irawan Pasaribu menyampaikan ketertarikan terhadap ide tentang sinergi antar lembaga sebagai salah satu cara mencapai tujuan bernegara. “Itu kata kunci bernegara. Soal sinergi, pasti sinergi,” ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menekankan pentingnya pembentukan regulasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 guna memastikan tak ada ambisi pribadi dari kepemimpinan selanjutnya.

DPR akan segera membentuk Undang-undang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 sebagai lanjutan dari RPJPN 2005-2025 yang sebelumnya mengacu pada UU No 17/2007.

Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan keberadaan UU RPJPN ke depan butuh optimalisasi guna memberikan arah dan prioritas pembangunan nasional secara menyeluruh, terencana, dan berkelanjutan.

"Sehingga setiap Presiden, Gubernur, dan Bupati/Walikota tidak lagi memiliki ambisi visi misi pribadi masing-masing dalam membangun Indonesia," ujar Puan dalam pidato Sidang Paripurna jelang Nota Keuangan, Jumat (16/8/2024).

Adapun, UU RPJPN terbaru ini dinilai sangat strategis dan sedang dalam pembicaraan tingkat I. Regulasi tersebut menjadi satu dari 17 RUU yang akan difokukskan pemerintah dan DPD RI.

"Kita, secara kolektif, harus memiliki Politik Pembangunan Indonesia yang terencana, terkoordinasi, dan berkelanjutan," imbuhnya.

Dengan demikian, perencanaan pembangunan nasional hendaknya memastikan bahwa usaha dan kerja keras kita dalam membangun Indonesia, memiliki arah dan tujuan bersama.

Sebagai informasi, Puan juga membeberkan kinerja pembentukan Undang-Undang periode keanggotaan DPR RI hingga saat ini yang mencapai 126 Undang-Undang yang telah selesai dibahas DPR RI bersama Pemerintah melalui Alat Kelengkapan DPR RI.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepesertaan aktif dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kini merupakan salah satu syarat dalam penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). Hal tersebut dikatakan oleh Kepala Hubungan Masyarakat BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah bahwa ketentuan ini diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara RI Nomor 6 tahun 2023 tentang Penerbitan SKCK, yang diberlakukan secara nasional mulai 1 Agustus 2024, Rabu (31/7).

"Syarat kepesertaan JKN aktif secara eksplisit tertuang dalam pasal 4 ayat (1) pada peraturan tersebut," terang Rizzky.

Menurut Rizzky, langkah ini tidak hanya merupakan bentuk kebijakan administratif, tetapi juga bagian dari kolaborasi antara BPJS Kesehatan dengan Kepolisian Republik Indonesia untuk mengimplementasikan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022.

"Kolaborasi ini memiliki makna penting dalam rangka mendukung tercapainya Universal Health Coverage (UHC) di Indonesia. Dengan adanya persyaratan ini, diharapkan bahwa setiap warga negara, termasuk para pemohon penerbitan SKCK juga memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas tanpa diskriminasi," imbuh Rizzky.

Ia menambahkan bahwa kebijakan ini selaras dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, yang menekankan cakupan kepesertaan JKN mencapai hingga 98 persen dari total keseluruhan penduduk.

"BPJS Kesehatan bersama Polri telah melakukan uji coba di enam Polres, yaitu di wilayah Polresta Barelang, Polrestabes Semarang, Polresta Balikpapan, Polrestabes Makassar, Polresta Denpasar, dan Polres Kabupaten Sorong. Selain itu juga telah dilakukan uji coba di enam Polsek, yakni Polsek Batu Aji, Polsek Pedurungan, Polsek Balikpapan Selatan, Polsek Rappocini, Polsek Denpasar Selatan, serta Polsek Aimas yang berlangsung dari 1 Maret hingga 31 Mei 2024," jelas Rizzky.

Dalam uji coba tersebut, Rizzky menyebutkan bahwa sebagian besar pengajuan SKCK digunakan untuk kepentingan melamar pekerjaan dan pendaftaran pendidikan. Menurutnya uji coba ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengatasi berbagai kendala yang mungkin muncul, sehingga saat penerapan secara nasional, semua sudah siap dan berjalan lancar.

"Untuk memastikan kelancaran, BPJS Kesehatan telah memperkuat layanan administrasi bagi peserta JKN melalui berbagai kanal. Peserta dapat mengakses layanan melalui Aplikasi Mobile JKN, yang memudahkan mereka untuk memeriksa status kepesertaan dan melakukan pembayaran iuran. Selain itu, terdapat Pelayanan Administrasi melalui WhatsApp (PANDAWA) di nomor 08118165165," kata Rizzky.

Rizzky menambahkan juga terdapat layanan Care Center 165 untuk informasi dan bantuan lebih lanjut, atau langsung mengunjungi kantor BPJS Kesehatan setempat untuk mendapatkan layanan yang diperlukan.

"BPJS Kesehatan bersama Polri telah melakukan sosialisasi secara masif untuk menyampaikan informasi ini ke seluruh lapisan masyarakat. Harapannya hal ini dapat memberikan pemahaman yang jelas tentang pentingnya kepesertaan aktif JKN tidak hanya untuk kepentingan penerbitan SKCK, tetapi juga untuk memastikan perlindungan kesehatan bagi seluruh warga negara," tutur Rizzky.