JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) menyiapkan konsep terkait usulan dibentuknya Kementerian Haji dan Umrah pada pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Nantinya, konsep ini akan dikirim ke Prabowo dalam bentuk proposal tentang Kementerian Haji dan Umrah. Sebab, AMPHURI sebelumnya mengusulkan agar Kementerian Agama dipecah.

"AMPHURI mengapresiasi jika pemerintahan yang akan datang di bawah Bapak Prabowo Subianto ini, betul-betul biaa merealisasikan terbentuknya Kementerian Haji dan Umrah," kata Ketua Umum DPP AMPHURI, Firman M Nur, kepada wartawan, Kamis (10/10/2024).

Firman menjelaskan pembentukan kementerian tersebut diperlukan agar pemerintah Indonesia punya lembaga yang fokus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak Arab Saudi mengurusi soal haji dan umrah.

Menurutnya, pembentukan Kementerian Haji dan Umrah dapat menjadikan kedudukan pejabat yang mengurusi haji dan umrah di Indonesia setara dengan Arab Saudi. Sebab, sejak 1956 Arab Saudi memiliki Kementerian Haji dan Umrah.

"Kalau kita punya Menteri Haji dan Umrah, maka posisinya setara dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi. Diplomasi, negoisasi, lobi antar negara menjadi enak," ujar Firman.

Dia menekankan pembentukan Kementerian Haji dan Umrah ke depan bisa memberi kemanfaatan besar dari sisi ekonomi untuk Indonesia.

"Kami ingin juga sektor ibadah haji dan umrah betul-betul memberikan kemanfaatan secara ekonomi bagi kita yang saat ini masih sangat terkesan semuanya kemanfaatan bagi Arab Saudi," imbuh Firman.

Dari informasi yang diperolehnya, ia mendapat kabar bahwa ada sekitar Rp 160 triliun transaksi terkait ibadah haji dan umrah dalam setahun.

Dia menilai Kementerian Haji dan Umrah akan sangat berperan aktif terhadap sektor usaha dan potensi ekonomi umat di Indonesia.

Selanjutnya, pembentukan kementerian baru itu bisa membuat Indonesia memastikan berbagai aspek keselamatan, perlindungan, dan kenyamanan bagi jemaah selama beribadah haji.

"Nah, Indonesia sebagai negara berdaulat yang punya kepentingan memberikan perlindungan kepada masyarakat yang menunaikan ibadah ke tanah suci perlu memperhatikan aspek-aspek keselamatan, aspek perlindungan, aspek kepastian hak untuk dapat menunaikan ibadah secara baik," kata dia.

Dalam kesempatan itu, Wakil Sekretaris Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Khariri Makmun menilai pembentukan Kementerian Haji dan Umrah diperlukan agar bisa fokus menyelesaikan berbagai masalah selama ini terjadi.

Khariri juga menilai pengelolaan dana di Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) bisa lebih optimal ketika kementerian yang mengurusi ibadah haji dan umrah dibentuk.

"Intinya memang kita membutuhkan kementerian haji dan umrah yang lebih terfokus. Tidak harus mengurusi hal lain, sehingga berbagai persoalan yang dilist, langsung bisa dieksekusi dan dicarikan solusinya," katanya.

Bandung: Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) menggelar Musyawarah Nasional (Munas) VI di Bandung, Jawa Barat, untuk memilih ketua umum. Hasilnya, Firman M Nur kembali terpilih sebagai Ketua Umum AMPHURI periode 2024-2028.

Munas VI AMPHURI diikuti dua kandidat, yakni Firman M Nur dan Muhammad Farid Aljawi. Firman meraih 187 suara dari total 336 pemilik hak suara. Sedangkan, Farid mendapat 146 suara. Ada tiga peserta yang memilih abstain.

"Alhamdulillah, terima kasih atas kepercayaan yang diberikan anggota dalam Munas VI ini untuk kembali berkhidmat di empat tahun ke depan," kata Firman melalui siaran persnya, Sabtu, 3 Agustus 2024.
Firman mengatakan pesta demokrasi di AMPHURI berjalan dengan smooth dan paling terdepan dalam sistem pemilihan ketua umum yang menerapkan e-voting. Boleh jadi, kata dia, baru AMPHURI yang menggunakan sistem ini.

Firman mengatakan dengan sistem ini proses pemilihan berlangsung lebih cepat dan efektif ketimbang cara konvensional. Proses pemilihan hanya dalam hitungan menit saja. Sementara dari sisi teknologi, sistem e-voting ini selangkah lebih maju dan kekinian.

"Artinya, sistem e-voting ini hanya dalam hitungan menit, tidak kurang dari seperempat jam saja kita sudah bisa mengetahui hasilnya," ungkapnya.

Baca juga: Kemenag Latih Takmir Masjid hingga Difabel Siaga Hadapi Bencana

Selain memilih Ketua Umum, peserta Munas VI juga memilih Ketua Dewan Penasehat (KDP) dan Ketua Dewan Kehormatan (KDK). Cheppy Wahyu Hidayat (Jasa Wisata Nusantara) terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Dewan Penasehat. Kemudian, Zaenal Abidin (Andromeda Atria Wisata) aklamasi sebagai Ketua Dewan Kehormatan.

Munas VI AMPHURI juga menetapkan tim formatur berjumlah lima orang yang bertugas menyusun kepengurusan DPP AMPHURI masa bakti 2024-2028. Tim formatur terdiri dari Ketua Umum, KDP dan KDK terpilih ditambah dua anggota yang dipilih peserta Munas VI, yakni Bungsu A Sumawijaya (Indah Wisata) dan Muhammad Sufyan Arief (Al Multazam Utama Nusantara).

Direktur Utama Mecca Tour & Komisaris Lizahra, Anief Yulianti menyambut baik terpilihnya kembali Firman M Nur sebagai ketua AMPHURI periode 2024-2028. Dia mendukung penuh program-program yang akan dijalankan oleh ketua terpilih.

"Kami dari Mecca Tour & Lizahra berkomitmen untuk selalu bersinergi dengan kepengurusan pusat dalam melaksanakan program kerja yang telah dirancang," ujar Anief.

Anief Yulianti menekankan pentingnya meningkatkan kolaborasi dan sinergitas dalam AMPHURI. Dengan begitu, AMPHURI dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi umat.

Munas VI AMPHURI dibuka oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama Hilman Latief. Ia mengapresiasi kegiatan ini karena untuk pertama kalinya AMPHURI menerapkan sistem e-voting.

(AGA)

Bisnis.com, BANDUNG--Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) mendorong maskapai membuka dan menambah rute penerbangan dari Bandara Kertajati, Majalengka.

Ketua Umum Amphuri Firman M Nur mengatakan potensi penerbangan haji dan umrah dari Kertajati sangat tinggi mengingat Jawa Barat menyumbang angka mayoritas haji dan umrah. Anggota Amphuri pun terbanyak kedua berasal dari Jawa Barat.

"Anggota Amphuri adalah perusahaan yang mereka memiliki jemaah umrah. Dari total 1,4 juta jemaah umrah. Sekitar 600 ribu adalah dari anggota Amphuri seluruh Indonesia," katanya di sela Munas Amphuri di Hotel Pullman, Bandung, Selasa (30/7/2024).

Pihaknya berharap dengan potensi yang demikian besar, Bandara Kertajati bisa menjadi bandara alternatif bahkan internasional untuk mengangkut jemaah umrah.

"Kemarin sudah dicoba oleh Kementerian Perhubungan dan itu baru dua airline, Garuda dan Lion yang terbang dari Kertajati. Namun yang lainnya belum," ujarnya.

Karena itu pihakya mendorong agar maskapai lain turut membuka rute yang sudah dilayani oleh Garuda dan Lion tersebut. Hal ini sekaligus mengurangi beban lalu lintas di Jakarta.

"Kita berharap semua airlines yang terbang dari Soekarno-Hatta itu juga bisa terbang dari sini. Sehingga dari daerah Cirebon, Bandung dan sekitarnya lebih cepat kesini dan ini juga mengurangi traffic yang ada di Jakarta," tuturnya.

Firman mengatakan pihaknya sudah mengkomunikasikan harapan ini dengan Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan untuk segera direalisasikan. Pihaknya juga sudah berkunjung ke Bandara Kertajati untuk melihat layanan di sana.

"Kita juga sudah kunjungan disana, gimana layanan yang ada disana. Minimal mirip dengan bandara Jakarta. Orang ke bandara kadang bersama keluarganya, sekalian liburan. Kalau fasilitas lengkap, bukan hanya hotel, banyak pedagang juga, jalan bagus, Insya Allah itu clear," tuturnya.

Menurutnya potensi Bandara Kertajati melayani umrah nasional sangat besar mengingat fasilitas pendukung seperti akses tol, dan sudah melayani umrah dan haji.

"Umrah dan haji demand tinggi. Kami meyakini, 70% [pemasukan] airlines itu dari haji dan umrah terutama Garuda dan Saudia," tuturnya.

Bisnis.com, BANDUNG--Penjabat Gubernur Jabar Bey Machmudin mengajak Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) mendukung upaya Pemprov menjadikan Bandara Kertajati, Majalengka sebagai bandara umrah nasional.

Bey mengatakan hal tersebut di depan peserta ajang Munas Amphuri yang digelar di Hotel Pullman, Bandung, Selasa (30/7/2024).

"Saya titipkan bahwa bandara kami, Kertajati untuk bandara umrah untuk nasional. Jadi kami tidak mau nanggung, ingin menjadi bandara nasional," katanya.

Pihaknya berusaha menjadikan Bandara Kertajati menjadi bandara umrah nasional. "Tidak hanya Jawa Barat saja tapi juga nasional dengan harapan nanti tiketnya lebih murah karena menjadi bandara hub," ujarnya.

Menurutnya dengan beberapa fasilitas dan infrastruktur juga sudah mendukung, bahkan Menteri Perhubungan sudah mendukung untuk menjadi bandara umrah dan haji upaya ini bisa terlaksana. Bey juga meminta Amphuri untuk melihat langsung kondisi Bandara Kertajati.

"Saya harap ada kunjungan ke Bandara Kertajati, nanti komut Pak Dedi Taufik untuk mendampingi atau bahkan kalau bapak ibu mau kontrak buat counter di sana, kami persilakan nanti langsung karena saya yakin tidak akan mengecewakan," tuturnya.

Bey mengaku harapannya menjadikan Kertajati sebagai bandara umroh nasional karena melihat sisi potensi yang terbuka. Dia menunjuk upaya Dedi Taufik yang terus menggelar rapat guna mewujudkan hal tersebut.

"Jadi nanti harapan kami itu selain dari Jawa Barat, Jawa Tengah dulu sebagian dan juga seluruh Indonesia. Jadi kami bayangkan, dari seluruh Indonesia, Makassar, Medan ke Kertajati dulu untuk transit dan baru berangkat umrah atau haji," tuturnya.

Tak hanya pada Amphuri, dia juga memastikan pada asosiasi sejenis bahwa Pemprov Jabar akan selalu berkomitmen untuk mendukung penyelenggaraan umrah dan haji.

"Kami akan terus berupaya memberikan kemudahan, bagi para jemaah dalam menjalankan ibadah serta menjalin kerja sama yang baik dengan berbagai pihak, terkhusus para penyelenggara haji dan umrah," pungkasnya.