JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) pada Minggu (3/11/2024) lalu menggelar BPKH Hajj Run 2024 di Padang, Sumatera Barat.

Event yang berlangsung di sekitar Istana Gubernur Sumatera Barat ini menawarkan kategori lari 5K dan 10K dan diikuti oleh 3.000 peserta.

Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah, menjelaskan Hajj Run 2024 merupakan langkah strategis BPKH untuk mendekatkan diri dengan masyarakat.

“Kami berharap melalui acara ini, masyarakat dapat lebih memahami pentingnya Kesehatan termasuk untuk mendukung kulaitas penyelenggaraan haji karena kesehatan juga menjadi salah satu syarat wajib berhaji. Selain itu kami juga ingin mebberikan edukasi terkait pengelolaan dana haji yang aman dan transparan demi kesejahteraan umat,” kata Fadlul dalam keterangan tertulis, Selasa (5/11/2024).

Fadlul menjelaskan, acara ini diharapkan dapat menjadi agenda tahunan yang mendekatkan masyarakat dengan BPKH sekaligus mempererat solidaritas dalam mendukung pelaksanaan ibadah haji.

"Dengan adanya acara seperti Hajj Run ini, BPKH berkomitmen untuk terus menjaga transparansi dan profesionalisme dalam pengelolaan dana haji untuk kemaslahatan umat," jelas dia.

Sementara itu, Wakil Menteri Agama RI, Romo H.R. Muhammad Syafi’i, mengapresiasi acara ini sebagai bentuk kolaborasi positif antara pemerintah dan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan ibadah haji.

"Hajj Run ini bukan sekadar kegiatan olahraga, tetapi juga menjadi simbol solidaritas dan kebersamaan dalam mendukung pelaksanaan ibadah haji di Indonesia," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) pada Minggu (3/11/2024) lalu menggelar BPKH Hajj Run 2024 di Padang, Sumatera Barat.

Event yang berlangsung di sekitar Istana Gubernur Sumatera Barat ini menawarkan kategori lari 5K dan 10K dan diikuti oleh 3.000 peserta.

Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah, menjelaskan Hajj Run 2024 merupakan langkah strategis BPKH untuk mendekatkan diri dengan masyarakat.

“Kami berharap melalui acara ini, masyarakat dapat lebih memahami pentingnya Kesehatan termasuk untuk mendukung kulaitas penyelenggaraan haji karena kesehatan juga menjadi salah satu syarat wajib berhaji. Selain itu kami juga ingin mebberikan edukasi terkait pengelolaan dana haji yang aman dan transparan demi kesejahteraan umat,” kata Fadlul dalam keterangan tertulis, Selasa (5/11/2024).

Fadlul menjelaskan, acara ini diharapkan dapat menjadi agenda tahunan yang mendekatkan masyarakat dengan BPKH sekaligus mempererat solidaritas dalam mendukung pelaksanaan ibadah haji.

"Dengan adanya acara seperti Hajj Run ini, BPKH berkomitmen untuk terus menjaga transparansi dan profesionalisme dalam pengelolaan dana haji untuk kemaslahatan umat," jelas dia.

Sementara itu, Wakil Menteri Agama RI, Romo H.R. Muhammad Syafi’i, mengapresiasi acara ini sebagai bentuk kolaborasi positif antara pemerintah dan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan ibadah haji.

"Hajj Run ini bukan sekadar kegiatan olahraga, tetapi juga menjadi simbol solidaritas dan kebersamaan dalam mendukung pelaksanaan ibadah haji di Indonesia," ujarnya.

Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Mimpi menunaikan ibadah haji di usia muda kini semakin terbuka lebar. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengajak generasi muda untuk mulai merencanakan ibadah haji sejak dini melalui talkshow bertema “Rencanakan Masa Depan untuk Ibadah Haji Sejak Dini” di Indonesian Sharia Economic Festival (ISEF) 2024 pada Kamis (31/10) di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta.

Talkshow ini menghadirkan Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah, bersama Perencana Keuangan Prita Hapsari Ghozie. Mereka membahas pentingnya mendaftar haji di usia muda dan langkah-langkah untuk mempersiapkannya lebih awal.

Fadlul memperkenalkan kampanye “Ayo Haji Muda” yang digagas oleh BPKH. Kampanye ini bertujuan mendorong masyarakat untuk mendaftar haji saat masih muda, mengingat ibadah haji memerlukan fisik yang kuat karena banyak aktivitas berjalan jarak jauh.

“Mengapa BPKH mengampanyekan ‘Ayo Haji Muda’? Karena masa tunggu setelah mendaftar cukup panjang. Usia 40 atau 50 tahun adalah waktu yang tepat untuk menunaikan haji dengan kedewasaan rohani dan fisik yang optimal,” ujar Fadlul dalam keterangannya.

Fadlul juga mengajak generasi muda, terutama para calon mempelai pria, untuk menjadikan setoran awal haji sebagai mahar pernikahan.

“Fenomena yang cukup menarik saat ini, banyak generasi muda setelah lulus kuliah ingin menikah. Biasanya mahar berupa seperangkat alat salat, tetapi sekarang bisa berupa setoran awal haji. Jika pasangan Indonesia sudah mulai berpikir setor haji sejak umur 25 tahun, artinya mereka telah memiliki visi fisik dan rohani yang baik,” tambahnya.

Saat ini, setoran awal untuk mendaftar haji minimal sebesar Rp25 juta.

Fadlul yakin, dengan memberikan mahar berupa setoran awal haji, generasi muda akan lebih siap secara finansial dan karier mereka pun akan lebih baik ke depannya.

“Jadikan setoran awal haji sebagai mahar dalam pernikahan, sehingga kehidupan yang berkah bisa diupayakan sejak awal,” ucapnya.

Sementara itu, Perencana Keuangan Prita Ghozie memberikan panduan dalam mengelola keuangan untuk membantu generasi muda mendaftar haji sejak dini.

Ia menyarankan untuk meninjau pendapatan, menyiapkan anggaran khusus, dan mengalokasikan dana secara konsisten.

“Memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan sangat penting agar dana dapat terkumpul lebih cepat,” kata Prita.

Talkshow yang dipandu oleh Founder Kasi Solusi, Derryansha Azhari, berlangsung dinamis dan mendapatkan antusiasme tinggi dari peserta, yang mayoritas berasal dari kalangan muda.

Selain itu, Fadlul juga menegaskan bahwa pengelolaan dana haji oleh BPKH dilakukan dengan transparansi. Masyarakat dapat mengakses laporan keuangan BPKH yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melalui website dan media sosial BPKH.

“Alhamdulillah, laporan keuangan BPKH selama enam tahun berturut-turut mendapat opini wajar tanpa pengecualian,” ungkapnya.

Melalui acara ini, BPKH berharap masyarakat, terutama generasi muda, semakin memahami pentingnya merencanakan haji sejak dini.

Dengan begitu, mereka dapat mempersiapkan diri secara fisik, mental, dan finansial untuk menjalankan ibadah haji di usia yang lebih muda, serta meraih keberkahan dalam kehidupan.

Jakarta: Para generasi muda dinilai dapat mewujudkan mimpinya untuk menunaikan ibadah haji di usia muda. Salah satu caranya ialah dengan merencanakan sejak dini.

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) membahas pentingnya merencanakan haji sejak usia muda dan langkah-langkah untuk mendaftar haji lebih awal melalui talkshow ‘Rencanakan Masa Depan untuk Ibadah Haji Sejak Dini'. Kegiatan ini berlangsung di Indonesian Sharia Economic Festival (ISEF) 2024, JCC, Jakarta, Kamis, 31 Oktober 2024.

Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah, menjelaskan kampanye 'Ayo Haji Muda' yang digagas BPKH, bertujuan mendorong masyarakat agar mendaftar haji di usia muda. Pasalnya, berangkat haji memerlukan fisik yang kuat karena harus banyak berjalan dengan jarak yang cukup jauh.
“Mengapa BPKH mengampanyekan ayo haji muda? Jika dihitung dari masa tunggu setelah mendaftar, usia 40 atau 50 adalah usia yang matang secara rohani dan fisik,” ujar Fadlul, dalam keterangannya, Jumat, 1 November 2024.

Fadlul mengajak generasi muda, utamanya calon mempelai pria, untuk mulai menabung sejak dini. Sehingga, bisa memberi mahar atau mas kawin kepada pasangannya berupa setoran awal haji.

“Ada hal yang menurut saya cukup fenomenal kalau kita lihat saat ini, dimana generasi muda yang sudah lulus kuliah itu sebagian besar pikirannya menikah selagi muda. Nah, orang-orang menikah itu biasanya kan mahar dengan seperangkat alat sholat, sekarang diubah maharnya jadi setoran awal haji. Bisa dibayangkan kalau pasangan Indonesia sejak umur 25 tahun sudah berpikir untuk setor haji, berarti pola pikir mereka itu secara fisik dan rohani kan sudah bagus,” kata dia.

Dia menyebutkan setoran awal minimal yang diperlukan untuk berangkat haji, yakni Rp25 juta. Menurut dia, generasi muda yang menyetorkan uangnya sebagai mahar untuk naik haji bisa memiliki karier dan rezeki yang lebih baik.

“Jadi kalau karier dan rezekinya baik, maka akhlaknya juga baik. Jadikan setoran awal haji menjadi mahar bagi perkawinan,” tutur dia.

Baca Juga: Mau Jadi Petugas Haji 2025? Simak Syaratnya

Sementara itu, Perencana Keungan Prita Hapsari Ghozie, memberikan tips dan trik dalam mengelola keuangan yang mendorong generasi muda untuk mulai mendaftar haji sedini mungkin. Dia menjelaskan pentingnya meninjau pendapatan, menyiapkan anggaran khusus, dan melakukan alokasi dana secara konsisten.

“Memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan sangat penting agar dana dapat terkumpul lebih cepat,” ungkap Prita.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(AZF)

Reporter: Handoyo | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag akan kembali menggelar seleksti Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH). Penyelenggaraan ibadah haji tahun ini mengusung tema Haji Ramah Lansia dan Disabilitas. Karenanya, ada sejumlah persyaratan tambahan yang akan diterapkan panitia.

Hal ini disampaikan Direktur Bina Haji Kementerian Agama Arsad Hidayat saat Sosialisasi Rekrutmen Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) dan Penandatanganan Pakta Integritas Tahun 1446 H/2025 M di Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Giat ini dibuka oleh Menag Nasaruddin Umar. Hadir, Direktur Jenderal PHU Hilman Latief, Kepala Badan Penyelenggara Haji (BPH) Moch. Irfan Yusuf Hasyim, Wakil Kepala BPH Dahnil Anzar Simanjuntak serta Inspektur Jenderal (Irjen) Kemenag Faisal Ali Hasyim.

Sosialisasi diikuti para Kepala Kanwil Kementerian Agama dan Kepala Bidang PHU seluruh provinsi di Indonesia.

“Ada keluhan dari masyarakat bahwa disabilitas ini kok tidak mendapatkan perhatian. Maka di tahun 2025, kita angkat tema Haji Ramah Lansia dan Disabilitas,” ucap Arsad dikutip dari laman Kemenag.go.id.

Dengan tema Haji Ramah Lansia dan Disabilitas yang diambil, Arsad ingin rekrutmen petugas haji memasukkan syarat tambahan yakni memiliki kemampuan berbahasa isyarat.

“Makanya mungkin untuk yang ramah disabilitas ini, nanti petugasnya punya syarat khusus. Kalau di antara calon petugas ada yang bisa komunikasi dengan orang yang tidak bisa bicara, atau tunawicara, saya kira menjadi poin plus dan nanti bisa masuk spek petugas layanan disabilitas,” terang Arsad.

Batas Usia

Ditjen PHU Kemenag juga akan menyesuaikan batas usia maksimal petugas menjadi 45 tahun untuk bidang layanan tertentu, terutama PKP3JH (Penanganan Krisis dan Pertolongan Pertama Pada Jemaah Haji).

“PKP3JH ini direkrut dari unsur dokter dan tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit TNI/POLRI. Mereka memang punya spek khusus yaitu siap bertugas dalam kondisi kedaruratan, makanya untuk bidang layanan ini kami syaratkan batas maksimal umur 45 tahun,” jelas Arsad.

Kondisi kesehatan para petugas haji nantinya juga harus dipastikan dengan adanya surat kesehatan berupa hasil MCU (Medical Check-Up). “Kita juga minta penegasan kondisi kesehatan calon PPIH melalui MCU, saya minta MCU-nya itu lengkap. Ini untuk memastikan supaya pengalaman tahun 2024 tidak terjadi lagi,” tegas Arsad.

Ia menambahkan pihaknya sedang menyiapkan proses rekrutmen petugas haji 1446 H/2025 M. Menurutnya, proses ini penting karena terjadi pengurangan pada kuota petugas haji tahun depan dibanding tahun sebelumnya.

“Titik krusial tahun depan adalah terbatasnya jumlah petugas haji, karena sebesar apapun akomodasi atau layanan yang kita berikan tapi kalau tidak didukung dengan ketersediaan petugas maka akan menjadi masalah,” pungkas Arsad.

Terkait jadwal seleksi, Arsad akan mengumumkannya pada November 2024. “Ya insya Allah rencananya akan kita umumkan tanggal 4 November nanti, selanjutnya akan kita selenggarakan seleksi di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat yang prosesnya akan berlangsung hingga pertengahan Desember,” tandas Arsad.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Arab Saudi akan mengubah kebijakan untuk petugas haji kloter dan nonkloter untuk pelaksanaan ibadah haji 1446 H/2025 M.

Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan, keputusan tersebut berdasarkan hasil rapat dengan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi pada 15 September 2024.

“Mulai 2025, berlaku ketentuan petugas haji kloter dan nonkloter harus membayar paket masyair,” kata Nasaruddin dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senin (28/10/2024).

Tahun sebelumnya, Nasaruddin menuturkan bahwa petugas haji baik kloter dan nonkloter tidak perlu membayar paket masyair. Menyitir lama Kementerian Agama (Kemenag), pelayanan masyair adalah biaya untuk prosesi ibadah haji selama di Arafah, Mina, dan Muzdalifah.

Kendati begitu, mulai tahun depan, para petugas haji akan dibebani dengan biaya paket masyair. Oleh karena itu, Nasaruddin menilai perlunya anggaran tambahan dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk membayar paket masyair para petugas haji yang akan berangkat tahun depan.

“Sebagai gambaran di 2024 setiap jemaah haji dikenakan SAR4.191,15. Terkait dengan kebijakan tersebut dibutuhkan anggaran tambahan dari APBN dengan asumsi 4.500 orang,” ungkapnya.

Untuk mengantisipasi pembengkakan biaya haji di masa mendatang, Kemenag tengah mempertimbangkan untuk memangkas jumlah petugas haji, dari sebelumnya 4.500 orang menjadi sekitar 2.250 orang.

“Jadi memang potensi-potensi pembekakan biaya haji di masa depan itu kalau kita terlambat antisipasi itu nanti bisa sangat besar,” katanya.

Merujuk Undang-undang No.8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, petugas tugas haji Indonesia, baik kloter maupun nonkloter, dibiayai oleh APBN.

Hal tersebut tercantum dalam Pasal 22 ayat 6, di mana biaya operasional Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) dibebankan pada APBN sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

Jakarta: Pengelolaan dana haji dirumuskan dengan strategi yang inovatif melalui International Hajj Fund Forum atau Forum Haji Internasional. Forum itu diselenggarakan sebagai bagian dari Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2024.

“Forum ini akan merumuskan strategi inovatif untuk mengelola dana haji secara lebih efisien dan menguntungkan, juga memperluas ekspansi pasar produk halal khususnya di Arab Saudi, yang diharapkan dapat memberi kontribusi lebih signifikan bagi pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia,” kata Kepala Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Fadlul Imansyah, dalam keterangan tertulis, Sabtu, 26 Oktober 2024.

Agenda tersebut digelar di JCC pada 30 Oktober 2024 dengan tema 'Transforming Hajj Management: Financial Optimization and Market Expansion Strategies'. Acara yang diinisiasi BPKH dan Bank Indonesia ini bertujuan memperkuat sinergi antara pengelolaan keuangan haji dan pengembangan ekonomi syariah secara keseluruhan.
Forum Haji Internasional berlangsung dalam dua sesi diskusi. Sesi diskusi pertama berfokus pada Optimizing Hajj Funds: Management Strategies and Risk Mitigation. Dalam sesi ini, para ahli keuangan dari berbagai negara, termasuk perwakilan dari Saudi Central Bank dan Tabung Amanah Islam Brunei, akan berbagi pandangan tentang strategi pengelolaan dana Syariah.

“Termasuk bagaimana mengoptimalkan dana haji Indonesia untuk mendapatkan keuntungan yang berkelanjutan dan meminimalkan risiko,” ujar Fadlul.

Baca Juga: Alasan Mengapa Kementerian Khusus Haji Dibutuhkan

Sedang di sesi kedua pengiriman produk halal Indonesia, khususnya yang mendukung kebutuhan jemaah haji dan umrah, menjadi salah satu agenda utama yang bertajuk “Strategic Penetration: Enhancing Hajj and Umrah Support Products in the Saudi Arabian Market”.

“Peran BPKH dalam mendukung salah satu ekosistem haji dan umrah tersebut menjadi kunci dalam mendorong kolaborasi antara pelaku usaha Indonesia dan mitra di Arab Saudi,” ucapnya.

Dengan adanya BPKH sebagai lembaga pengelola dana yang terlibat langsung, diharapkan terbentuk kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan di Arab Saudi. Sehingga, mempercepat proses produk halal Indonesia ke pasar global.

“Sebagai pengelola dana haji, BPKH memiliki peran kunci dalam mendorong stabilitas keuangan syariah di Indonesia. Pengelolaan dana haji yang baik akan memberikan dampak positif bagi stabilitas sistem keuangan syariah,” ujar Fadlul.

Hal ini menciptakan dampak ekonomi yang luas, tidak hanya untuk sektor haji. Tetapi, juga untuk sektor ekonomi Islam secara keseluruhan.

"Konferensi Haji Internasional 2024 merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia untuk menjadi pusat ekonomi syariah global. Melalui konferensi ini, diharapkan dapat dihasilkan berbagai inisiatif strategis untuk meningkatkan pengelolaan haji,” kata dia.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(AZF)

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Penyelenggara Haji tengah melakukan sejumlah persiapan untuk menggantikan Kementerian Agama (Kemenag) menjadi penyelenggara haji pada 2026.

Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji, Dahnil Anzar Simanjuntak menyatakan bahwa saat ini pihaknya tengah melakukan transisi dengan Kemenag untuk menjalankan tugas tersebut. Adapun, Badan Penyelenggara Haji bakal berkantor di Kemenag.

“Akan berkantor di Gedung Kemenag,” kata Dahnil kepada Bisnis, Jumat (25/10/2024).

Saat dikonfirmasi mengenai besaran anggaran, Dahnil tidak berkomentar banyak. Pasalnya, saat ini proses transisi dari Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag ke Badan Penyelenggara Haji masih berlangsung.

Selain itu, mengenai nasib Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), pihaknya menyerahkan sepenuhnya pada proses legislasi dan keputusan Presiden Prabowo Subianto mengingat saat ini masih masa transisi.

“[soal BPKH] kami serahkan sepenuhnya pada proses legislasi dan keputusan Presiden nanti,” ujarnya.

Adapun, fungsi Badan sebagai penyelenggara pemberangkatan jemaah haji baru akan dimulai pada 2026. Untuk pelaksanaan Ibadah Haji 2025M/1446H, Dahnil mengatakan, masih melakukan asistensi terhadap Dirjen PHU Kemenag karena proses haji 2025 sudah berlangsung.

“Jadi tidak mungkin langsung di take over Badan Penyelenggara Haji,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, pada Selasa (22/10/2024), Prabowo melantik Moch. Irfan Yusuf sebagai Kepala Badan Penyelenggara Haji dan Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji yaitu Dahnil Anzar Simanjuntak. Dengan adanya Badan Penyelenggara Haji, penyelenggara pemberangkatan ibadah haji tak lagi di bawah Kementerian Agama.

Di 2025, Irfan Yusuf mengatakan, Kementerian Agama dengan Badan Penyelenggara Haji masih tetap berkolaborasi dalam pemberangkatan jemaah haji melalui Direktorat Haji dan Umrah. Fungsi Badan sebagai penyelenggara pemberangkatan jemaah haji mulai dilakukan pada 2026.

“Kami 2025 belum [ambil kewenangan haji], masih kolaborasi dengan Direktorat Haji. 2026 InsyaAllah kami sudah mandiri,” ucapnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Dia mengungkapkan, Presiden Prabowo berharap agar Badan Penyelenggara Haji dapat segera mandiri dalam mengurus pelaksanaan ibadah haji dan umrah secara aman dan nyaman.

Bisnis.com, JAKARTA - Pelaku usaha penyelenggara umrah dan haji di Indonesia merespons positif kebijakan Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Penyelenggara Haji.

Ketua Umum Serikat Penyelenggara Umrah Haji Indonesia (Sapuhi) Syam Resfiadi mengharapkan, penyelenggaraan ibadah haji reguler bisa lebih profesional di bawah Badan Penyelenggara Haji. Menurut pemahamannya, pola kerja Badan langsung berada di bawah Presiden.

“Tidak terganggu dengan anggaran, tidak terganggu dengan undang-undang, peraturan, birokrasi yang panjang, segala macam, sampai harus Panja dulu ke DPR, segala macam,” kata Syam kepada Bisnis, Kamis (24/10/2024).

Di sisi lain, ketika dikonfirmasi apakah kehadiran Badan Penyelenggara Haji cukup efektif menyelesaikan polemik haji yang kerap terjadi tiap tahunnya, Syam mengatakan bahwa masalah tidak dapat dihindari.

Kendati begitu, adanya Badan Penyelenggara Haji membuat birokrasinya lebih pendek sehingga dapat langsung diputuskan oleh para komisioner di Badan Penyelenggara Haji.

“Kalau dengan badan, saat itu dia bisa ambil keputusan tanpa harus menunggu waktu, jarak, dan segala macem,” ujarnya.

Pada Selasa (22/10/2024), Prabowo melantik Moch. Irfan Yusuf sebagai Kepala Badan Penyelenggara Haji dan Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji yaitu Dahnil Anzar Simanjuntak. Dengan adanya Badan Penyelenggara Haji, penyelenggara pemberangkatan ibadah haji tak lagi di bawah Kementerian Agama.

Di 2025, Irfan Yusuf mengatakan, Kementerian Agama dengan Badan Penyelenggara Haji masih tetap berkolaborasi dalam pemberangkatan jemaah haji melalui Direktorat Haji dan Umrah. Fungsi Badan sebagai penyelenggara pemberangkatan jemaah haji mulai dilakukan pada 2026.

“Kami 2025 belum [ambil kewenangan haji], masih kolaborasi dengan Direktorat Haji. 2026 InsyaAllah kami sudah mandiri,” ucapnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Dia mengungkapkan, Presiden Prabowo mengharapkan agar Badan Penyelenggara Haji dapat segera mandiri dalam mengurus pelaksanaan ibadah haji dan umrah secara aman dan nyaman.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk Badan Penyelenggara Haji sebagai penyelenggara ibadah haji. Nantinya kewenangan penyelenggaraan haji bakal beralih dari Kementerian Agama (Kemenag) ke Badan yang baru terbentuk tersebut mulai 2026.

Menanggapi hal itu, Pengamat Haji dari Universitas Islam Negeri (UIN) Ade Marfudin, menilai bahwa terlalu lama untuk sebuah badan mulai menjalankan tugas dan fungsinya.

“Menurut saya agak sedikit kurang pas kalau secara total 2026 baru dikelola oleh Badan Haji,” kata Ade kepada Bisnis, dikutip Kamis (24/10/2024).

Menurutnya, Badan Penyelenggara Haji sudah harus bekerja dan bergerak dari sekarang. Dia mengatakan, mengurus penyelenggaraan ibadah haji bukanlah hal yang sulit apalagi, jika Badan Penyelenggara Haji dipimpin oleh tokoh yang paham betul dengan kegiatan haji.

Selain itu, Indonesia telah berpengalaman dalam mengurus penyelenggaraan ibadah haji dengan segala dinamikanya. Seharusnya, lanjut dia, hal ini tidak menjadi persoalan dan tidak butuh waktu lama bagi Badan Penyelenggara Haji untuk memulai tugasnya.

“Sekarang pun bisa kita laksanakan dengan Badan Haji,” ujarnya.

Namun demikian, dia dapat memaklumi. Mengingat, kata dia, Kepala Badan Penyelenggara Haji Mochamad Irfan Yusuf dan Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji Dahnil Anzar Simanjuntak bukanlah tokoh yang pernah mengelola kegiatan haji.

“Saya pikir adalah orang yang memang praktisi di perhajian ternyata adalah orang baru. Maka ada space waktu sampai 2026,” pungkasnya.

Pada Selasa (22/10/2024), Prabowo melantik Moch. Irfan Yusuf sebagai Kepala Badan Penyelenggara Haji dan Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji yaitu Dahnil Anzar Simanjuntak. Dengan adanya Badan Penyelenggara Haji, penyelenggara pemberangkatan ibadah haji tak lagi di bawah Kementerian Agama.

Di 2025, Irfan Yusuf mengatakan, Kementerian Agama dengan Badan Penyelenggara Haji masih tetap berkolaborasi dalam pemberangkatan jemaah haji melalui Direktorat Haji dan Umrah. Fungsi Badan sebagai penyelenggara pemberangkatan jemaah haji mulai dilakukan pada 2026.

“Kami 2025 belum [ambil kewenangan haji], masih kolaborasi dengan Direktorat Haji. 2026 InsyaAllah kami sudah mandiri,” ucapnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Presiden Prabowo, kata dia, mengharapkan agar Badan Penyelenggara Haji dapat segera mandiri dalam mengurus pelaksanaan ibadah haji dan umrah secara aman dan nyaman.

Bisnis.com, JAKARTA - Kebijakan Presiden Prabowo Subianto membentuk badan baru yang secara khusus menangani penyelenggaraan haji dinilai memberi harapan baru.

Pengamat Haji dan Umroh dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Dadi Darmadi, menyampaikan, pembentukan Badan Penyelenggara Haji dapat menjadi langkah positif untuk memisahkan urusan teknis dan administratif haji dari Kementerian Agama (Kemenag).

“Harapannya badan ini bisa lebih fokus dan profesional dalam menangani segala hal terkait penyelenggaraan haji, mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan di lapangan,” kata Dadi kepada Bisnis, dikutip Kamis (24/10/2024).

Meski pembentukan Badan Penyelenggara Haji memberikan harapan baru, efektivitasnya masih sangat bergantung pada perencanaan dan implementasi yang matang.

Dadi menilai, Badan Penyelenggara Haji perlu bekerja sama dengan kementerian/lembaga lain seperti Kementerian Agama, mengingat kementerian ini telah memiliki pengalaman panjang di bidang penyelenggara haji.

Dia memperkirakan, transisi penyelenggara haji dari Kemenag ke Badan Penyelenggara Haji tidak akan mudah. Menurutnya, perlu komunikasi dan koordinasi yang intensif.

“Juga, mungkin ada potensi tumpang tindih wewenang dan birokrasi yang bisa memperlambat proses di sana,” ujarnya.

Pada Selasa (22/10/2024), Prabowo melantik Moch. Irfan Yusuf sebagai Kepala Badan Penyelenggara Haji. Sementara, Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji yaitu Dahnil Anzar Simanjuntak. Dengan adanya Badan Penyelenggara Haji, penyelenggara pemberangkatan ibadah haji tak lagi di bawah Kementerian Agama.

Irfan Yusuf mengatakan di 2025, Kementerian Agama dengan Badan Penyelenggara Haji masih tetap berkolaborasi dalam pemberangkatan jemaah haji melalui Direktorat Haji dan Umrah. Fungsi Badan sebagai penyelenggara pemberangkatan jemaah haji mulai dilakukan pada 2026.

“Kami 2025 belum [ambil kewenangan haji], masih kolaborasi dengan Direktorat Haji. 2026 InsyaAllah kami sudah mandiri,” ucapnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Presiden Prabowo, kata dia, mengharapkan agar Badan Penyelenggara Haji dapat segera mandiri dalam mengurus pelaksanaan ibadah haji dan umrah secara aman dan nyaman.

Reporter: Handoyo | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia tengah aktif menyusun pedoman sertifikasi untuk pembimbing manasik haji.

Inisiatif ini diungkapkan oleh Direktur Bina Haji, Arsad Hidayat, yang menegaskan bahwa tujuan utama dari penyusunan pedoman ini adalah untuk menghasilkan pembimbing manasik yang kompeten. Dalam konteks penyelenggaraan ibadah haji, pembinaan jemaah haji menjadi tanggung jawab utama pemerintah.

Pentingnya Bimbingan Manasik Haji

Bimbingan manasik haji memainkan peranan krusial dalam memastikan setiap jemaah dapat melaksanakan ibadah haji sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Untuk itu, diperlukan pembimbing yang memiliki kompetensi khusus dan bersertifikat.

Arsad Hidayat menjelaskan bahwa sertifikasi pembimbing manasik haji dan umrah selama ini berlandaskan pada Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor D/223 Tahun 2015.

"Pedoman disusun dalam rangka menyempurnakan proses sertifikasi pembimbing manasik haji dan umrah," ujarnya saat memberikan sambutan pada acara penyusunan pedoman tersebut di Jakarta, Rabu (16/10/2024).

Peningkatan Kualitas Pembimbing Manasik

Kementerian Agama berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap pembimbing manasik haji dan umrah yang telah disertifikasi memiliki kualitas dan kompetensi yang memadai. Arsad menekankan bahwa persyaratan bagi peserta yang akan mengikuti sertifikasi perlu diperbaiki dan ditingkatkan.

Saat ini, Kemenag sedang melakukan harmonisasi dengan berbagai regulasi lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.

"Kita mencoba melihat beberapa persyaratan dalam sertifikasi yang perlu penyesuaian dan harmonisasi dengan beberapa peraturan lainnya," tegasnya.

Kurikulum Sertifikasi yang Relevan

Dalam rangka menyusun kurikulum sertifikasi, Kemenag menyadari perlunya mengakomodasi perkembangan terkini dalam penyelenggaraan ibadah haji. Arsad menggarisbawahi pentingnya menyediakan manasik yang moderat dan memberikan perhatian khusus kepada kelompok rentan, termasuk lansia dan penyandang disabilitas.

"Kurikulum Sertifikasi perlu mengakomodasi perkembangan terkini, khususnya manasik haji yang memberikan solusi untuk perjalanan haji jemaah lansia dan disabilitas," pungkasnya.

Kegiatan Penyusunan Pedoman

Kegiatan Penyusunan Pedoman Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji Tahap II berlangsung mulai 15 hingga 17 Oktober 2024.

Kegiatan ini melibatkan peserta dari berbagai instansi, termasuk Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kanwil Kemenag Provinsi, akademisi dari program studi Manajemen Haji dan Umrah di UIN/IAIN, serta perwakilan dari BRIN, UI, Biro Hukum Kemenag, dan staf di lingkungan Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

Dengan upaya ini, diharapkan Kementerian Agama dapat menciptakan standar baru bagi pembimbing manasik haji, yang akan berkontribusi pada kelancaran dan kesuksesan ibadah haji bagi seluruh jemaah di Indonesia.