JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PDI Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri mengingatkan, apabila ada pihak yang tidak menyukainya, cukup berlaku untuk dirinya saja tanpa menyeret anak-anaknya.

Hal ini disampaikan Megawati saat berpidato dalam agenda pengumuman enam calon kepala daerah tingkat provinsi di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, Senin (26/8/2024) siang.

Mulanya, Megawati berbicara mengenai kedudukan, hak, dan tanggung jawab warga negara semuanya sama di hadapan hukum.

Begitu juga dengan dirinya dan para kader PDI-P, semuanya merupakan warga negara yang sah.

"Jadi memiliki kedudukan, hak dan tanggung jawab yang sama di mata hukum. Jadi kita ini negara warga negara yang sah...," kata Megawati.

Selanjutnya, Megawati pun berbicara terkait pihak yang tidak menyukainya.

Ia mengatakan bahwa apabila ada pihak yang tidak menyukainya, cukup hal itu berlaku untuk dirinya saja.

Megawati meminta supaya ketidaksukaan tersebut jangan merembet ke anak-anaknya.

Biar bagaimana pun juga, Megawati melanjutkan, anak-anaknya merupakan warga negara yang sah dan ingin menikmati hak hidupnya.

"Saya sampai bilang lho sama yang enggak suka sama saya, saya suruh tuh Pak Pram. Kalau enggak suka saya, sama saya saja, jangan sama anak-anak saya. Iya dong, mereka juga mau hidup, karena mereka warga negara yang sah," tegas Megawati.

Megawati juga mengatakan bahwa PDI-P merupakan partai yang sah. Namun, ia heran masih ada pihak yang mengotak-atik PDI-P.

"PDI-P juga partai yang sah, KPU menerima kita. Terus mau dibolak-balik enggak jelas, ya pikir dulu dong, masa kayak gitu," imbuh dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PDI Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri meminta aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri tidak berpolitik praktis pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

"Jadi ASN, TNI, Kepolisian Republik Indonesia, berhenti (politik praktis). Enggak usah, enggak ada gunanya. Untuk apa sih? Kepengen naik jabatan? Jabatan juga suatu saat pensiun. Tulis ini," tegas Megawati dalam pidatonya usai mengumumkan enam calon kepala daerah tingkat provinsi di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, Senin (26/8/2024).

Selain itu, Megawati juga meminta kepada para pejabat tinggi di pemerintahan untuk berhenti berpikir melakukan tindakan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) pada Pilkada 2024.

Menurutnya, hal ini penting dilakukan agar masyarakat bisa leluasa memilih calon pemimpinnnya.

"Makanya, saya minta banget bagi para petinggi pemerintahan, sudah berhenti dulu dah mikirin hanya TSM dan sebagainya, berikanlah rakyat kebahagian untuk bisa memilih pemimpinnya sendiri," tegas dia.

Megawati mengingatkan bahwa pemerintahan saat ini bersifat desentralistik, jauh berbeda pada era Orde Baru yang menganut sistem pemerintahan bersifat sentralistik.

Menurutnya, pelaksanaan pemerintahan saat ini juga menjadi cerminan dari wajah demokrasi Indonesia.

Oleh karena itu, Megawati meminta supaya ASN, TNI, dan Polri bisa menjaga netralitas dan integritasnya dalam menghadapi Pilkada 2024.

"Jadi ya gini lho, sudahlah berhentilah, kamu. Ini Ibu Megawati Soekarnoputri mengatakan kepada bagian dari Pemerintahan Republik Indonesia, kalian adalah bangsa Indonesia," ujar Megawati.

"Oleh sebab itu, jangan yang namanya buat bangsa Indonesia untuk (bikin) kamu tidak berperikemanusiaan," imbuh dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PDI Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri meminta aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri tidak berpolitik praktis pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

"Jadi ASN, TNI, Kepolisian Republik Indonesia, berhenti (politik praktis). Enggak usah, enggak ada gunanya. Untuk apa sih? Kepengen naik jabatan? Jabatan juga suatu saat pensiun. Tulis ini," tegas Megawati dalam pidatonya usai mengumumkan enam calon kepala daerah tingkat provinsi di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, Senin (26/8/2024).

Selain itu, Megawati juga meminta kepada para pejabat tinggi di pemerintahan untuk berhenti berpikir melakukan tindakan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) pada Pilkada 2024.

Menurutnya, hal ini penting dilakukan agar masyarakat bisa leluasa memilih calon pemimpinnnya.

"Makanya, saya minta banget bagi para petinggi pemerintahan, sudah berhenti dulu dah mikirin hanya TSM dan sebagainya, berikanlah rakyat kebahagian untuk bisa memilih pemimpinnya sendiri," tegas dia.

Megawati mengingatkan bahwa pemerintahan saat ini bersifat desentralistik, jauh berbeda pada era Orde Baru yang menganut sistem pemerintahan bersifat sentralistik.

Menurutnya, pelaksanaan pemerintahan saat ini juga menjadi cerminan dari wajah demokrasi Indonesia.

Oleh karena itu, Megawati meminta supaya ASN, TNI, dan Polri bisa menjaga netralitas dan integritasnya dalam menghadapi Pilkada 2024.

"Jadi ya gini lho, sudahlah berhentilah, kamu. Ini Ibu Megawati Soekarnoputri mengatakan kepada bagian dari Pemerintahan Republik Indonesia, kalian adalah bangsa Indonesia," ujar Megawati.

"Oleh sebab itu, jangan yang namanya buat bangsa Indonesia untuk (bikin) kamu tidak berperikemanusiaan," imbuh dia.

Bisnis.com, JAKARTA - Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Andika Perkasa memberikan pesan ke seluruh kader PDIP sebelum Pilkada Serentak 2024 digelar di seluruh wilayah Indonesia.

Andika mengingatkan kepada seluruh kader PDIP untuk tidak mementingkan kemenangan semata, namun harus menang dengan cara terhormat dan mendahulukan etika serta kehormatan.

"Kalau misalnya kita kalah, namun dengan cara yang baik ya itu juga terhormat. Kita harus memegang etika dan kehormatan,” tuturnya di Jakarta, Rabu (24/7/2024).

Andika meyakini penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 nanti bakal terjadi banyak kecurangan. Maka dari itu, dia meminta ke seluruh kader PDIP untuk terus memantau dan melaporkan kecurangan itu termasuk membeberkan ke media massa.

"Media [massa] adalah saluran paling efektif untuk melaporkan dugaan kecurangan pilkada, namun harus ada buktinya. Penggunaan kata-kata juga harus hati-hati ketika kita di media, maka yang aman, yaitu sampaikan fakta. Jangan sampai menuduh,” katanya.

Selain itu, dia juga mengingatkan seluruh aparat penegak hukum baik TNI maupun Polri untuk mengikuti aturan sesuai undang-undang dan menjaga netralitas.

"Salah satunya itu aturan yang membatasi aparat TNI-Polri aktif mengekspresikan pilihan politiknya ke publik. Jadi masyarakat pun perlu menjaga agar aturan tersebut tetap tegak berdiri," ujarnya.