Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 memberi kekuasaan presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menambah jumlah atau memecah kementerian/lembaga (K/L).

Hal tersebut tertuang dalam dokumen RUU APBN 2025 yang telah disahkan pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Ketentuan tersebut tertuang dalam Pasal 51 UU tersebut, di mana pengalokasian anggarannya harus mendapatkan persetujuan dari DPR RI.

"Pada saat UU ini mulai berlaku, kementerian/lembaga yang mengalami pemisahan dan/atau kementerian/lembaga yang baru dibentuk, pengalokasian anggarannya harus mendapatkan persetujuan dari DPR melalui pimpinan alat kelengkapan yang khusus menangani urusan kementerian/lembaga dimaksud," demikian bunyi Pasal 51 beleid tersebut.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengatakan bahwa APBN 2025 memang dirancang untuk memberikan fleksibilitas bagi presiden terpilih untuk melakukan penambahan K/L baru. Adapun penambahan k/L ini tidak akan mengubah struktur APBN 2025, sehingga tidak akan menambah pagu belanja pada APBN 2025.

"Ini tidak ada hubungannya dengan postur karena sudah dicadangkan anggarannya. Maka, sebenarnya nanti persetujuannya hanya lewat komisi-komisi sebagai mitra," kata Said belum lama ini.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kementerian Pertahanan (Kemhan) mendapat tambahan anggaran di pagu tahun anggaran 2024. Tambahan anggaran ini digadang-gadang untuk meningkatkan pelaksanaan program hingga pengadaan Alat Utama Sistem Senjata (alutsista).

Berdasarkan laporan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) semester I 2024, anggaran Kemhan diperkirakan mencapai Rp 175,1 triliun, naik 25,7% dari pagu anggaran yang ditetapkan di 2024 sebesar Rp 139,3 triliun.

Juru Bicara Menteri Pertahanan, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan bahwa kenaikan tersebut merupakan tambahan anggaran untuk berbagai kegiatan.

“Kenaikan tersebut adalah prediksi tambahan anggaran untuk pelaksanaan program pelaksanaan pembayaran/disbursement pengadaan Alutsista,” ujarnya kepada KONTAN, Senin (15/7).

Dahnil mengungkapkan, di tahun 2025 Kemhan dan TNI juga telah merancang anggaran berdasarkan surat Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan, Pembangunan Nasional PPN/Badan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) sebesar Rp 155,981 triliun.

Menurutnya, besarnya anggaran tersebut bakal dialokasikan ke berbagai program, di antaranya regulasi pertahanan hingga kesejahteraan prajurit.

“Banyak dialokasikan untuk program regulasi pertahanan, modernisasi alutsista, Non Alutsista, saspras pertahanan,pengembangan SDM, Riset, Inhan, pelaksanaan tugas TNI, profesionalisme dan peningkatan kesejahteraan prajurit,” ungkap dia.

Lebih lanjut, Dahnil menambahkan bahwa di tahun 2025 Kemhan juga bakal melakukan berbagai manuver demi menunjang pertumbuhan ekonomi dalam negeri dan tentunya dengan memperhatikan sisi keamanan.

“Penekanan pada akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan kelanjutan, yang memiliki perspektif pertahanan untuk mendorong kemandirian bangsa,” pungkasnya.

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Belanja di sejumlah Kementerian/Lembaga (K/L) diperkirakan melonjak tajam tahun ini. Mulai dari belanja di Kementerian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Kementerian Pertahanan, dan belanja Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Melansir pada Laporan Pelaksanaan APBN Semester I 2024 belanja K/L tahun ini diperkirakan mencapai Rp 1.198,8 triliun, atau naik 9,91% dari target belanja K/L dalam APBN 2024 yang sebesar Rp 1.090,8 triliun.

Belanja K/L ini diperkirakan melonjak tajam pada semester II 2024, dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain kinerja pada semester I tahun 2024, penyelesaian berbagai program atau kegiatan prioritas yang telah direncanakan serta kesiapan sumber daya dalam rangka pencapaian target-target pembangunan nasional, dan pelaksanaan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Adapun realisasi belanja K/L hingga semester I 2024 mencapai Rp 487,4 triliun atau 44,7% dari pagu Rp 1.090,8 triliun. Sementara itu, prognosis realisasi belanja K/L dalam semester II tahun 2024 mencapai Rp 711.472,7 miliar atau 65,2% dari pagu APBN tahun 2024.

“Dengan demikian, outlook belanja K/L tahun 2024 diperkirakan mencapai Rp 1.198,8 triliun atau 109,0% dari pagu APBN tahun 2024,” mengutip laporan tersebut, Kamis (11/7).

Beberapa belanja K/L yang paling besar tambahan anggarannya adalah belanja dari Kementerian Pertahanan yang diperkirakan mencapai Rp 175,1 triliun, atau 125,7% dari pagu Rp 139,3 triliun.

Di posisi kedua adalah belanja dari Kementerian PUPR yang diperkirakan melonjak hingga Rp 164,6 triliun atau mencapai 111,6% dari pagu Rp 147,4 triliun.

Kemudian, belanja Kepolisian Negara Republik Indonesia akan melonjak hingga Rp 123,6 triliun, atau mencapai 105,2% dari pagu Rp 117,4 triliun. Belanja Kementerian Kesehatan diperkirakan mencapai Rp 93,3 triliun atau 103,1% dari pagu Rp 90,5 triliun.

Belanja Kementerian Keuangan diperkirakan mencapai Rp 67,4 triliun, atau mencapai 138,4% dari pagu Rp 48,7 triliun. Belanja KPU diperkirakan mencapai Rp 48,5 triliun, atau 171,4% mencapai dari pagu Rp 28,4 triliun.

Dalam laporan disebutkan, kinerja penyerapan belanja K/L tersebut telah memperhatikan pola penyerapan belanja K/L dalam beberapa tahun terakhir dan perubahan pagu yang menjadi kewenangan Pemerintah sesuai dengan UU APBN seperti percepatan penarikan pinjaman dan hibah serta perubahan pagu penggunaan PNBP/BLU.

Sebagai informasi, melonjaknya belanja K/L menjadi salah satu penyebab defisit APBN 2024 melebar menjadi 2,7% dari produk domestik bruto (PDB), naik dari target APBN 2024 yakni sebesar 2,29%.