Jakarta -

Menteri BUMN Erick Thohir bicara soal arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menggunakan mobil Pindad buatan dalam negeri sebagai mobil dinas menteri. Selama ini mobil para menteri kebanyakan merupakan mobil impor, seperti misalnya Toyota Alphard.

Erick sempat ditanya apakah ada arahan langsung dari Prabowo soal penggunaan mobil Pindad untuk para menteri, namun dia tak menjawab tegas dan malah mengatakan pihaknya akan mendukung semua rencana program pemerintah.

"Kita mendukung rencana program pemerintah," ungkap Erick ditemui di Kantor Kemenhub, Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2024).

Sejauh ini Erick bilang PT Pindad sudah mendapatkan pesanan mobil Maung dalam jumlah besar. Totalnya ada 4.600 mobil Maung yang dipesan dari Pindad. Pesanan dilakukan oleh Kementerian Pertahanan.

"Ya, Pindad tentu sudah siapkan sesuai dengan orderan dari Kementerian Pertahanan kurang lebih 4.600 Maung selama 2 tahun ke depan. Alokasi produksinya di situ," ungkap Erick .

Tapi, dia mengatakan belum tahu apakah ada tambahan pesanan dari berbagai kementerian sesuai rencana penggunaan Maung untuk mobil dinas menteri. Erick justru meminta hal itu ditanyakan langsung ke Dirut Pindad Abraham Mose.

"Apakah ada tambahan order kementerian kembali tanya ke Dirut Pindad, agar ini line of production-nya ini untuk diproyeksikan jangan sampai nanti jadi isu yang lain," ujar Erick.

Pada intinya, Erick bilang pemerintah ingin agar produksi dalam negeri ditingkatkan. Tentu semuanya harus ada tahapan yang dilakukan dan tak bisa terburu-buru.

"Kami mendukung bagaimana produksi dalam negeri harus ditingkatkan. pasti ada tahapannya nggak bisa harus hari ini, line produksinya harus ditata. Dirut Pindad yang tahu itu" ungkap Erick.

(hal/kil)

Jakarta -

Menteri BUMN Erick Thohir buka-bukaan PT Pindad mendapatkan segudang orderan untuk memproduksi mobil Maung. Ada ribuan mobil yang dipesan dalam jangka waktu dua tahun ke depan.

Erick bilang totalnya ada 4.600 mobil Maung yang dipesan dari Pindad. Pesanan dilakukan oleh Kementerian Pertahanan.

"Ya, Pindad tentu sudah siapkan sesuai dengan orderan dari Kementerian Pertahanan kurang lebih 4.600 Maung selama 2 tahun ke depan. Alokasi produksinya di situ," ungkap Erick di Kantor Kemenhub, Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2024).

Soal rencana penggunaan mobil Pindad untuk para menteri, Erick mengatakan belum tahu apakah ada tambahan pesanan dari berbagai kementerian. Dia justru meminta hal itu ditanyakan langsung ke Dirut Pindad Abraham Mose.

"Apakah ada tambahan order kementerian kembali tanya ke Dirut Pindad, agar ini line of production-nya ini untuk diproyeksikan jangan sampai nanti jadi isu yang lain," ujar Erick.

Pada intinya, Erick bilang pemerintah ingin agar produksi dalam negeri ditingkatkan. Tentu semuanya harus ada tahapan yang dilakukan dan tak bisa terburu-buru.

"Kami mendukung bagaimana produksi dalam negeri harus ditingkatkan. pasti ada tahapannya nggak bisa harus hari ini, line produksinya harus ditata. Dirut Pindad yang tahu itu" ungkap Erick.

Ketika ditanya apakah benar ada arahan dari Presiden Prabowo Subianto soal penggunaan mobil Pindad untuk para menteri, Erick tak menjawab dan malah mengatakan pihaknya akan mendukung rencana program pemerintah.

"Kita mendukung rencana program pemerintah," ungkap Erick.

(hal/kil)

JAKARTA - PT Asabri (Persero) pada Oktober 2024 menghadiri momen pergantian pimpinan Kementerian Pertahanan ( Kemhan ) dengan diangkatnya Letjen TNI (Purn) Dr. Sjafrie Sjamsoeddin sebagai Menteri Pertahanan. Kehadiran Asabri di acara ini menjadi simbol komitmen memperkuat kolaborasi demi mendukung kesejahteraan peserta, yaitu para purnawirawan dan prajurit aktif beserta keluarganya.

"Letjen TNI (Purn) Dr. Sjafrie Sjamsoeddin merupakan peserta Asabri yang memahami peran asuransi sosial dan kesejahteraan bagi anggota TNI, Polri, dan ASN di lingkungan Kementerian Pertahanan," ungkap Direktur Utama Asabri Jeffry Haryadi P Manullang dalam keterangan pers, Selasa (29/10/2024).

Dalam acara tersebut, Jeffry dan Komisaris Utama Asabri Fary Djemy Francis mengutarakan harapan besar terhadap kepemimpinan Sjafrie di Kementerian Pertahanan yang diyakini dapat membawa kemajuan serta memperkuat sistem pertahanan nasional. Selain itu, juga memperkokoh kolaborasi antara Asabri dan Kemhan dalam mendukung kesejahteraan personel pertahanan dan keamanan negara.

"Asabri siap berkolaborasi erat untuk terus memberikan perlindungan asuransi sosial dan kesejahteraan yang optimal bagi seluruh peserta," jelas Jeffry.

Penunjukan Sjafrie Sjamsoeddin, lanjut Jeffry, juga menjadi kesempatan bagi Asabri untuk memperkuat visi modernisasi asuransi sosial bagi para peserta dengan terus berinovasi dalam layanan dan program yang disesuaikan dengan kebutuhan pertahanan nasional yang semakin dinamis.

"Asabri berkomitmen untuk memberikan jaminan finansial yang berkelanjutan, pruden, dan akuntabel guna mewujudkan stabilitas dan kesejahteraan bagi purnawirawan, prajurit aktif, serta keluarga mereka," tegasnya.

Kolaborasi yang terjalin antara Asabri dan Kemhan di bawah kepemimpinan menteri pertahanan yang baru diharapkan nantinya dapat memperkuat fondasi bagi tercapainya tujuan bersama dalam menjaga kedaulatan dan ketahanan nasional.

"Dengan semangat kolaborasi yang kuat, Asabri optimis dapat terus berkontribusi dalam membangun masa depan yang lebih baik bagi para prajurit yang telah dan akan mengabdi untuk negeri," tutupnya.

Jakarta -

PT Pindad mengaku mendapat pesanan 4.000 unit Maung MV3 dari Kementerian Pertahanan (Kemhan). Pesanan itu disebut sudah mulai dikirim secara bertahap.

"Yang memang sudah ada kontrak yang dengan Kemenhan kurang lebih 4.000 unit dan sudah mulai di-delivery, jenis maung MV3," kata Direktur Utama Pindad, Abraham Mose kepada detikcom, Senin (28/10/2024).

Hal itu dikatakan Abraham saat ditanya apakah sudah ada pesanan untuk mobil dinas jajaran Kabinet Merah Putih. Pasalnya Presiden Prabowo Subianto tidak mau anak buahnya menggunakan mobil impor.

Abraham menyebut untuk saat ini pihaknya masih menunggu tindak lanjut tata cara pengadaan mobil dinas dari masing-masing kementerian. Rencana itu disebut baru dibicarakan saat retreat Kabinet Merah Putih di Magelang.

"Belum ada (pesanan) dari kementerian lain, kan baru dibicarakan di Magelang kemarin. Kami masih menunggu tindak lanjut karena pasti ada aturan atau tata cara pengadaannya dari masing-masing kementerian," tutur Abraham.

Meski begitu, ia menyambut positif rencana tersebut. Keputusan itu dinilai sebagai sebuah tindakan nyata dari presiden sebagai bentuk keberpihakan terhadap industri dalam negeri.

"Apapun ini merupakan suatu arahan yang luar biasa dan tindakan yang nyata dari Bapak Presiden Prabowo Subianto terhadap keberpihakan industri dalam negeri dengan memberikan kesempatan untuk kami PT Pindad sehingga kita punya industri mobil atau otomotif," ucap Abraham.

Prabowo Mau Pejabat Pakai Mobil Dinas Buatan Dalam Negeri

Keinginan Prabowo agar menteri dan eselon I menggunakan mobil dinas buatan dalam negeri diungkapkan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu. Dia menyebut mulai minggu depan akan ganti mobil dinas dari Alphard menjadi buatan PT Pindad.

"Minggu depan saya akan pakai mobilnya Maung itu, mobilnya Pindad karena Pak Prabowo sudah bilang minggu depan tidak ada lagi barang impor untuk mobil eselon I sampai sama menteri, luar biasa," kata Anggito dalam acara Dies Natalis ke-15 & Lustrum III Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada 2024 yang dilihat virtual.

Anggito menyebut bahwa Pindad telah merancang mobil dengan 70% kapasitasnya adalah buatan dalam negeri.

"Profesor Sigit Santosa dari ITB (Direktur Teknologi dan Pengembangan Pindad) yang menyampaikan dia merancang mobil Indonesia 70% itu dari produk dalam negeri," imbuhnya.

(aid/ara)

Jakarta: Menteri Pertahanan (Menhan) Letjen TNI (Purn.) Sjafrie Sjamsoeddin menerima memorandum jabatan dari pendahulunya yaitu Presiden Prabowo Subianto dalam upacara penyerahan dan penerimaan memorandum di Kementerian Pertahanan RI, Jakarta, Selasa, 22 Oktober 2024.

Dalam rangkaian upacara itu, yang dihadiri sejumlah sesepuh perwira tinggi TNI, pejabat menteri Kabinet Merah Putih, Prabowo juga menuliskan pesan kepada jajaran komponen pertahanan disaksikan oleh Menhan Sjafrie,
Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Letjen TNI (Purn.) M. Herindra, dan Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Gita Amperiawan.

Dalam pesannya itu, Prabowo menuliskan: 'Pertahankan tanah air dengan segala kekuatan yang anda miliki, sampai dengan nafas yang terakhir. Setia hingga terakhir'.

Prabowo kemudian membubuhkan tanda tangan di bawah tulisan itu beserta tanggal 22 Oktober 2024.

Sjafrie, Herindra, dan jajaran pejabat yang mengelilingi Presiden Prabowo kemudian bertepuk tangan atas peristiwa tersebut.

Dalam rangkaian upacara, sebelum Presiden tiba di Kompleks Kementerian Pertahanan, Sjafrie sempat berdiri di mimbar kehormatan dan memeriksa jajaran pasukan upacara yang terdiri atas taruna Universitas Pertahanan dan Komponen Cadangan.

Sjafrie, saat memeriksa pasukan, juga sempat memperbaiki posisi salah satu prajurit yang berbaris di lapangan pelataran gedung utama Kantor Kementerian Pertahanan.

Selepas memeriksa pasukan, Sjafrie kemudian menyalami satu per satu tamu undangan yang hadir mengikuti prosesi penyerahan dan penerimaan memorandum jabatan menhan hari ini. Beberapa tamu yang disalami Sjafrie mencakup Wakil Presiden Ke-6 Jenderal TNI (Purn.) Try Sutrisno, mantan-mantan menteri pertahanan, yaitu Jenderal TNI (Purn.) Wiranto, Mahfud MD, Jenderal TNI (Purn.) Agum Gumelar, dan Purnomo Yusgiantoro. Dalam barisan itu, ada juga Jenderal TNI (Purn.) A. M. Hendropriyono. Sjafrie sempat berbincang-bincang dengan jajaran tokoh tersebut.

Kemudian, Menhan Sjafrie lanjut menyalami tiga kepala staf, yaitu Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI M. Tonny Harjono.

Sjafrie juga menyalami Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman, yang saat ini resmi menjabat sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan, kemudian mantan Panglima TNI Laksamana TNI (Purn.) Yudo Margono, dan ada juga mantan Panglima TNI sekaligus mantan menteri Marsekal TNI (Purn.) Hadi Tjahjanto, mantan ketua MK Jimly Asshiddiqie, Wakil Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Silmy Karim, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, dan juga Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto.

Dalam sela-sela acara, Sjafrie juga sempat berbincang dengan Panglima TNI.

Tak lama setelah itu, iring-iringan Presiden tiba di Kantor Kemenhan menumpang mobil kepresidenan buatan dalam negeri PT Pindad, MV3 Garuda. Kedatangan Prabowo disambut meriah dengan iring-iringan musik drum band.

Prabowo, saat menghadiri acara di Kemenhan, didampingi Sekretaris Kabinet Mayor Inf. Teddy Indra Wijaya dan putra semata wayang Prabowo, Ragowo Hediprasetyo Djojohadikusumo.

Acara kemudian berlanjut dengan penghormatan kepada Presiden, setelah itu Prabowo masuk ke dalam ruangan.

Berselang waktu kurang lebih 30 menit, Prabowo meninggalkan Kantor Kemenhan juga disambut dengan iring-iringan musik dan jajaran pegawai Kemenhan. Prabowo kemudian melanjutkan perjalanan naik kendaraan taktis
Maung juga buatan Pindad ditemani Menhan Sjafrie ke Istana.

Di sepanjang Jalan Merdeka Barat menuju Istana di Jalan Merdeka Utara, banyak warga juga antusias melambaikan tangan dan menyerukan nama Presiden. AFP PHOTO/Juni Kriswanto


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CDE)

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto menetapkan Kementerian Pertahanan dalam Kabinet Merah Putih dipimpin oleh 1 menteri dan 1 wakil menteri.

Susunan pimpinan Kementerian Pertahanan di Kabinet Merah Putih yaitu:

• Menteri Pertahanan: Sjafrie Sjamsoeddin
• Wakil Menteri Pertahanan: Donny Ermawan Taufanto

Pengumuman susunan Kabinet Merah Putih dipimpin Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka disampaikan di Istana Merdeka, Minggu (20/10/2024) malam.

Prabowo dan Gibran resmi dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden (Wapres) RI dan mengucapkan sumpah/janji dalam sidang Paripurna MPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Minggu pagi.

“Dengan kesepakatan para ketua umum koalisi kami, kami beri nama kabinet ini Kabinet Merah Putih,” kata Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu malam.

Susunan Kabinet Merah Putih berbeda dari Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin periode 2019-2024.

Kabinet Merah Putih terdiri dari 7 Kementerian Koordinator (Kemenko) dan 41 Kementerian Teknis.

Reporter: Syamsul Ashar | Editor: Syamsul Azhar

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo telah meninggalkan Istana Negara Jakarta pada pukul 9.28 WIB diiringi oleh Ibu Iriana Joko Widodo dan para cucu-cunya.

Presiden Jokowi akan menghadiri pelantikan atau pengambilan sumpah presiden terpilih Prabowo Subianto dan wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka.

Seperti kita tahu, Gibran Rakabuming Raka merupakan putra sulung dari Joko Widodo-Iriana.

Presiden Jokowi tampak menyapa masyarakat yang ada di sepanjang Jalan Sudirman Thamrin, yang telah menunggu sejak pagi hari.

Presiden sampai di kompleks Parlemen sekitar pukul 09.48 dan disambut oleh Prabowo Subianto.

Tonton:Trump Secara Rahasia Tetap Berhubungan dengan Putin Setelah Tak Lagi Jadi Presiden?

Wakil Presiden Ma'ruf Amien sudah sampai terlebih dahulu di gedung MPR sekitar pukul 09.42 WIB disambut oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Presiden Terpilih Prabowo Subianto tiba di Gedung MPR RI tepat pukul 9.05 WIB. Prabowo menggunakan pakaian beskap berwarna hitam.

Prabowo berangkat dari rumah Kertanegara pada Pukul 09.55 prabowo meninggalkan menuju ke Istana negara.

Prabowo meninggalkan rumah didampigi putranya Didit Hediprasetyo menggunakan mobil Alphard berwarna putih.

Mobil yang digunakan berpelat Kementerian Pertahanan 1.00. Prabowo uduk di bungkus tengah sebelah kiri tampaknya membuka kaca untuk menyapa warga dan Jurnalis yang meantime di luar rumah dan jalanan.

Iring Iringan kendaraan Prabowo dikawal tiga motor patroli polisi, dan dua di belakang, bersama lima mobil SUV putih dan satu mobil patroli polisi.

Reporter: Syamsul Ashar | Editor: Syamsul Azhar

KONTAN.CO.ID - JAKARTA.Presiden Terpilih Prabowo Subianto tiba di Gedung MPR RI tepat pukul 9.05 WIB. Prabowo menggunakan pakaian beskap berwarna hitam.

Prabowo berangkat dari rumah Kertanegara pada Pukul 09.55 prabowo meninggalkan menuju ke Istana negara.

Prabowo meninggalkan rumah didampigi putranya Didit Hediprasetyo menggunakan mobil Alphard berwarna putih.

Mobil yang digunakan berpelat Kementerian Pertahanan 1.00. Prabowo uduk di bungkus tengah sebelah kiri tampaknya membuka kaca untuk menyapa warga dan Jurnalis yang meantime di luar rumah dan jalanan.

Iring Iringan kendaraan Prabowo dikawal tiga motor patroli polisi, dan dua di belakang, bersama lima mobil SUV putih dan satu mobil patroli polisi.

Reporter: Syamsul Ashar | Editor: Syamsul Azhar

KONTAN.CO.ID - JAKARTA.Presiden Terpilih Prabowo Subianto tiba di Gedung MPR RI tepat pukul 9.05 WIB. Prabowo menggunakan pakaian beskap berwarna hitam.

Prabowo berangkat dari rumah Kertanegara pada Pukul 09.55 prabowo meninggalkan menuju ke Istana negara.

Prabowo meninggalkan rumah didampigi putranya Didit Hediprasetyo menggunakan mobil Alphard berwarna putih.

Mobil yang digunakan berpelat Kementerian Pertahanan 1.00. Prabowo uduk di bungkus tengah sebelah kiri tampaknya membuka kaca untuk menyapa warga dan Jurnalis yang meantime di luar rumah dan jalanan.

Iring Iringan kendaraan Prabowo dikawal tiga motor patroli polisi, dan dua di belakang, bersama lima mobil SUV putih dan satu mobil patroli polisi.

Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Pemengaruh Deodatus Andreas Deddy Cahyadi Sunjoyo alias Deddy Corbuzier digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) terkait pemberian pangkat Letkol Tituler TNI Angkatan Darat (AD).

Gugatan ini dilayangkan oleh akademisi bernama Syamsul Jahidin dengan tergugat I Kementerian Pertahanan, tergugat II Panglima TNI, tergugat III Markas Besar Angkatan Darat (Mabes AD), dan tergugat IV Deddy Covbuzier.

“Jadi, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 1959 itu tidak masuk unsur urgentsitas pemberian pangkat tituler kepada Deddy Corbuzier,” kata Syamsul saat dihubungi, Kamis (17/10/2024).

PP Nomor 35 Tahun 1959 itu mengatur tentang pemberian pangkat militer khusus.

Menurut Syamsul, berdasarkan ketentuan PP tersebut, tidak ada kondisi mendesak yang menjadi dasar pemberian pangkat tituler kepada Deddy Corbuzier.

Selain itu, Undang-Undang Keadaan Bahaya 1957 juga menyebutkan syarat kondisi pemberian pangkat tituler.

Sementara, Deddy mendapatkan pangkat tersebut pada Desember 2022 lalu karena dinilai memilki kemampuan khusus yang dibutuhkan TNI, yakni kapasitas komunikasi di sosial media.

“Jadi, di situ faktanya Indonesia sedang dalam keadaan damai dan tidak sedang dalam keadaan perang. Jadi, pemberian pangkat tituler itu tidak berdasarkan urgensitas,” ujar Syamsul.

Syamsul menilai para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena pemberian pangkat tituler itu dinilai tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, Ia khawatir pemberian pangkat tituler Deddy Corbuzier akan berulang dalam waktu ke depan.

Menurut Syamsul, bisa saja kangkat-pamgkat semacam itu diberikan kepada orang yang memiliki jutaan pengikut do media sosial meskipun belum memiliki kontribusi yang penting.

Di sisi lain, pemberian pangkat ini dinilai bisa memicu kecemburuan sosial. Oleh karena itu, Syamsul meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan produk hukum yang diterbitkan Tergugat I, II, dan III cacat hukum.

"Memerintahkan Tergugat I, II, dan III mencabut pangkat tituler tergugat IV seketika terhitung setelah dibacakannya putusan yang berkekuatan hukum tetap, " sebagaimana dikutip dsri petitum permohonan Syamsul.

Syamsul mengatakan, saat ini persidangan sudah berlangsung empat kali. Sidang akan kembali digelar pada 24 Oktober mendatang dengan agenda mediasi.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pemberian Pangkat Letkol Tituler Deddy Corbuzier Digugat ke PN Jakpus", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/10/17/20422771/pemberian-pangkat-letkol-tituler-deddy-corbuzier-digugat-ke-pn-jakpus.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menemui Menteri Pertahanan sekaligus presiden terpilih Prabowo Subianto di kantor Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Jakarta, Senin (14/10/2024) siang.

Berdasarkan pantauan Kompas.com, Ketua MPR Ahmad Muzani dan pimpinan MPR lainnya tiba di kantor Kemenhan sekitar pukul 13.15 WIB.

Pertemuan antara pimpinan MPR dan Prabowo digelar tertutup. Awak media diminta menunggu di Balai Media yang terletak di seberang gedung utama Kemenhan.

Setelah 40 menit berlalu, pertemuan pun usai. Namun, para pimpinan MPR langsung meninggalkan kantor Kemenhan tanpa memberikan keterangan kepada para jurnalis.

Pada Senin hari ini, pimpinan MPR juga dijadwalkan bertemu dengan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

"Jam setengah dua nanti akan bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka. Kemudian jam empat nanti akan bertemu dengan Wakil Presiden Kiai Ma'ruf Amin," ucap Muzani di Kompleks Parlemen, Senin.

Setelah itu, pimpinan MPR juga akan bertemu dengan wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming dn kawasan Jakarta Pusat.

"Nanti setelah maghrib akan bertemu dengan wakil presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka," kata Muzani.

Jakarta -

Kementerian Keuangan membeberkan rancangan belanja pemerintah pusat yang tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Total ada 86 kementerian/lembaga (K/L) yang mendapatkan anggaran di tahun depan dengan total Rp 1.160,08 triliun.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengatakan rancangan belanja K/L itu merupakan hasil pertemuan antara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono dengan presiden terpilih Prabowo Subianto pada Senin (9/9).

"Ini angka-angka terakhir setelah kita perhitungkan Raker Banggar terakhir plus arahan Pak Presiden Terpilih," kata Isa saat rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, Selasa (10/9/2024).

Terdapat 10 kementerian yang mendapat alokasi jatah anggaran belanja terbesar yakni Kementerian Pertahanan senilai Rp 166,26 triliun dan Kepolisian Republik Indonesia atau Polri sebesar Rp 126,62 triliun.

Lalu ada Kementerian PUPR yang mendapat jatah anggaran sebesar Rp 116,22 triliun, Kementerian Kesehatan Rp 105,74 triliun, Kemendikbudristek Rp 93,60 triliun, Badan Gizi Nasional Rp 71 triliun, Kementerian Sosial Rp 79,58 triliun dan Kementerian Agama Rp 79,16 triliun.

Berikut daftar lengkap anggaran belanja 86 K/L untuk 2025 berdasarkan urutan Kode BA:

1. 001 MPR Rp 969,20 miliar

2. 002 DPR Rp 6,69 triliun

3. 004 BPK Rp 6,15 triliun

4. 005 MA Rp 12,68 triliun

5. 006 Kejaksaan Rp 24,27 triliun

6. 007 Setneg Rp 2,47 triliun

7. 010 Kemendagri Rp 4,79 triliun

8. 011 Kemenlu Rp 9,89 triliun

9. 012 Kemenhan Rp 166,26 triliun

10. 013 Kemenkumham Rp 21,20 triliun

11. 015 Kemenkeu Rp 53,19 triliun

12. 018 Kementan Rp 29,37 triliun

13. 019 Kemenperin Rp 2,51 triliun

14. 020 Kemen ESDM Rp 3,90 triliun

15. 022 Kemenhub Rp 31,45 triliun

16. 023 Kemendikbudristek Rp 93,60 triliun

17. 024 Kemenkes Rp 105,64 triliun

18. 025 Kemenag Rp 79,16 triliun

19. 026 Kemenaker Rp 4,80 triliun

20. 027 Kemsos Rp 79,58 triliun

21. 029 KLHK Rp 6,23 triliun

22. 032 KKP Rp 6,22 triliun

23. 033 Kemen PUPR Rp 116,22 triliun

24. 034 Kemenko Polham Rp 277,31 miliar

25. 035 Kemenko Ekon Rp 459,77 miliar

26. 036 Kemenko PMK Rp 250,97 miliar

27. 040 Kemenpar Rp 1,72 triliun

28. 041 Kementerian BUMN Rp 277,50 miliar

29. 042 Kemenkop UKM Rp 937,17 miliar

30. 047 Kemen PP dan PA Rp 300,65 miliar

31. 048 Kemen PAN dan RB Rp 392,98 miliar

32. 050 BIN Rp 7,04 triliun

33. 051 BSSN Rp 1,53 triliun

34. 052 Wantanas Rp 54,67 miliar

35. 054 BPS Rp 5,70 triliun

36. 055 Kemen PPN/Bappenas Rp 1,97 triliun

37. 056 Kemen ATR/BPN Rp 6,45 triliun

38. 058 Perpusnas Rp 721,68 miliar

39. 059 Kemen Kominfo Rp 7,72 triliun

40. 060 Polri Rp 126,62 triliun

41. 063 BPOM Rp 2,56 triliun

42. 064 Lemhanas Rp 187,08 miliar

43. 065 BKPM Rp 681,88 miliar

44. 066 BNN Rp 2,45 triliun

45. 067 Kemen DES, PDT & Transmigrasi Rp 2,31 triliun

46. 068 BKKBN Rp 4,40 triliun

47. 074 Komnas HAM Rp 160.52 miliar

48. 075 BMKG Rp 2,82 triliun

49. 076 KPU Rp 3,06 triliun

50. 077 MK Rp 611,48 miliar

51. 078 PPATK Rp 354,56 miliar

52. 083 BIG Rp 352,29 miliar

53. 084 BSN Rp 223,87 miliar

54. 085 Bapeten Rp 156,72 miliar

55. 086 LAN Rp 328.95

56. 087 ANRI Rp 293,79 miliar

57. 088 BKN Rp 798,34 miliar

58. 089 BPKP Rp 2,47 triliun

59. 090 Kemendag Rp 1,85 triliun

60. 092 Kemenpora Rp 2,33 triliun

61. 093 KPK Rp 1,23 trilliun

62. 095 DPD Rp 1,30 triliun

63. 100 KY Rp 184,53 miliar

64. 103 BNPB Rp 1,42 triliun

65. 104 BP2MI Rp 494,61 miliar

66. 106 LKPP Rp 156,71 miliar

67. 107 Basarnas Rp 1,49 triliun

68. 109 KPPU Rp 105,37 miliar

69. 110 Ombudsman RI Rp 255,59 miliar

70. 111 BNPP Rp 267,14 miliar

71. 112 BPK-BATAM Rp 1,99 triliun

72. 113 BNPT Rp 626,4 miliar

73. 114 Setkab Rp 428,95 miliar

74. 115 Bawaslu Rp 2,41 triliun

75. 116 LPP RRI Rp 1,07 triliun

76. 117 LPP TVRI Rp 1,52 triliun

77. 118 BPK-SABANG Rp 53,49 miliar

78. 119 Bakamla Rp 1,08 triliun

79. 120 Kemenko Marves Rp 274,92 miliar

80. 121 BPIP Rp 374,43 miliar

81. 123 LPSK Rp 229,92 miliar

82. 124 BRIN Rp 5,84 triliun

83. 125 Bapanas Rp 329,96 miliar

84. 126 OIKN Rp 6,39 triliun

85. 127 Barantin Rp 1,42 triliun

86. - Badan Gizi Nasional Rp 71 triliun

(kil/kil)