Serapan produk dalam negeri (PDN) hingga September 2024 masih rendah dibanding target yang dipasang. Menurut Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita, realisasi belanja PDN baru menyentuh angka Rp 483 triliun.

Angka tersebut setara 41,7% dari total target sebesar Rp 1.159 triliun. Namun, Menperin menyebut Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah masih memiliki waktu belanja pengadaan PDN di sisa akhir tahun ini.

"Pada tahun ini sampai tanggal 16 September 2024, K/L dan Pemda baru membelanjakan Rp 483 triliun untuk PDN, 41,7% ya, rendah dari total nilai rencana belanja pengadaan yang diumumkan dalam SiRUP yang targetnya adalah Rp 1.159 triliun," katanya dalam pembukaan Rapat Kerja Tim Nasional P3DN dan Forum Komunikasi Tim P3DN di Hotel Kempinski, Jakarta Pusat, Selasa (8/10/2024).

Adapun belanja PDN dari tahun ke tahun mengalami tren kenaikan. Pada 2022, belanja K/L hingga Pemda untuk PDN sebesar Rp 440 triliun, melebihi target yang sebesar Rp 400 triliun.

Lalu pada 2023, total belanja PDN tercatat sebesar Rp 528,5 triliun, atau 32,3% dari capaian di tahun 2022. Agus berharap belanja PDN ke depannya bisa terus dioptimalkan.

"Sedangkan pada tahun lalu, 2023, Kementerian dan Lembaga dan Pemda telah membelanjakan sebesar Rp 582,5 triliun untuk PDN, dan ini naik juga 32,3%, dari tahun sebelumnya," ujarnya.

Menperin menyebut saat ini sudah ada Pokja atau kelompok kerja Timnas Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) untuk bersinergi dan mengoptimalkan penggunaan PDN. Selain itu, sistem peningkatan penggunaan PDN juga sudah terbentuk dari mulai perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pengawasan, dan lainnya.

"Oleh karena itu saya mengajak untuk kita sekali lagi optimalkan sistem ini dan kita tingkatkan realisasi belanja produk dalam negeri kita. Tidak ada lagi alasan untuk tidak menggunakan produk-produk dalam negeri," tegasnya.

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi belanja negara hingga Juli 2024 telah mencapai Rp 1.638,8 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, realisasi tersebut telah mencapai 49,4% dari pagu dan tumbuh 12,2% year on year (YoY).

Meski begitu, pertumbuhan realisasi belanja ini turun bila dibandingkan tahun lalu yang mencapai 14% YoY.

“Ini artinya kita sudah membelanjakan 49,3% dari pagu, kalau kita lihat pertumbuhan dari belanja kita cukup tinggi, dan ini cukup konsisten. Meskipun kalau kita lihat dari bulan lalu yang sekitar 14% ini agak menurun pertumbuhannya. Tapi ini pertumbuhannya tetap tinggi,” tutur Sri Mulyani dalam konferensi pers, Selasa (13/8).

Adapun belanja negara ini terdiri dari belanja pemerintah pusat (BPP) yang realisasinya sudah mencapai Rp 1.170,8 triliun atau mencapai 47,5% dari pagu. Belanja ini juga tumbuh 14,7% yoy.

BPP ini terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga (K/L) yang sudah mencapai Rp 588,7 triliun, disalurkan salah satunya untuk dukungan pelaksanaan pemilihan umum (pemilu), penyaluran berbagai program bantuan sosial, sarana dan prasarana pertahanan keamanan, dan pembangunan infrastruktur.

Kemudian, BPP juga disalurkan untuk belanja non K/L yang realisasinya sudah mencapai Rp 582,1 triliun.

Realisasi ini sudah mencapai 42,3% dari pagu. Belanja non K/L ini disalurkan diantaranya untuk subsidi dan kompensasi energi, serta pembayaran manfaat pensiunan.

Terakhir, belanja negara disalurkan melalui transfer ke daerah (TKD) yang sudah mencapai Rp 468 triliun, atau mencapai 54,45% dari pagu Rp 857,6 triliun.

Reporter: Rashif Usman | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) mencapai Rp 487,3 triliun hingga semester I-2024 atau 44,7% dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024.

"Realisasi belanja K/L tersebut lebih tinggi apabila dibandingkan dengan realisasi semester I tahun 2023 yang mencapai Rp 417 triliun," tulis Kemenkeu dalam laporan realisasi Semester I dan Prognosis Semester II APBN 2024 dikutip pada Sabtu (20/7).

Kenaikan belanja ini dipengaruhi oleh meningkatnya belanja infrastruktur, peningkatan jumlah penerima bantuan Program Indonesia Pintar (PIP), sarana dan prasarana bidang hankam, kenaikan gaji ASN/TNI/POLRI, pembayaran gaji ke-13 dan THR dengan tunjangan kinerja 100%, serta penyelenggaraan Pemilu tahun 2024.

Belanja K/L tersebut bersumber dari rupiah murni sebesar Rp416, 9 triliun atau 45,1 % dari pagu APBN 2024 dan non rupiah murni sebesar Rp70,4 triliun atau 42,2% dari pagu.

Realisasi belanja K/L yang bersumber dari rupiah murni dimanfaatkan antara lain untuk penyaluran berbagai bantuan sosial seperti Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN), Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, dan tanggap darurat bencana.

Selain itu, belanja K/L juga digunakan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, prasarana pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, prasarana sumber daya air dan irigasi, prasarana konektivitas laut, udara, serta pembangunan IKN dan pelaksanaan Pemilu tahun 2024.

Sementara itu, realisasi belanja K/L sampai dengan semester I tahun 2024 yang bersumber dari non rupiah murni digunakan antara lain untuk pelayanan dasar bagi masyarakat seperti layanan pendidikan, kesehatan (rumah sakit), penyaluran dana insentif biodiesel, pembangunan/ preservasi jalan dan jalur kereta api, pengadaan/harwat Alutsista strategis, serta peningkatan prasarana madrasah dan perguruan tinggi keagamaan.

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Belanja di sejumlah Kementerian/Lembaga (K/L) diperkirakan melonjak tajam tahun ini. Mulai dari belanja di Kementerian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Kementerian Pertahanan, dan belanja Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Melansir pada Laporan Pelaksanaan APBN Semester I 2024 belanja K/L tahun ini diperkirakan mencapai Rp 1.198,8 triliun, atau naik 9,91% dari target belanja K/L dalam APBN 2024 yang sebesar Rp 1.090,8 triliun.

Belanja K/L ini diperkirakan melonjak tajam pada semester II 2024, dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain kinerja pada semester I tahun 2024, penyelesaian berbagai program atau kegiatan prioritas yang telah direncanakan serta kesiapan sumber daya dalam rangka pencapaian target-target pembangunan nasional, dan pelaksanaan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Adapun realisasi belanja K/L hingga semester I 2024 mencapai Rp 487,4 triliun atau 44,7% dari pagu Rp 1.090,8 triliun. Sementara itu, prognosis realisasi belanja K/L dalam semester II tahun 2024 mencapai Rp 711.472,7 miliar atau 65,2% dari pagu APBN tahun 2024.

“Dengan demikian, outlook belanja K/L tahun 2024 diperkirakan mencapai Rp 1.198,8 triliun atau 109,0% dari pagu APBN tahun 2024,” mengutip laporan tersebut, Kamis (11/7).

Beberapa belanja K/L yang paling besar tambahan anggarannya adalah belanja dari Kementerian Pertahanan yang diperkirakan mencapai Rp 175,1 triliun, atau 125,7% dari pagu Rp 139,3 triliun.

Di posisi kedua adalah belanja dari Kementerian PUPR yang diperkirakan melonjak hingga Rp 164,6 triliun atau mencapai 111,6% dari pagu Rp 147,4 triliun.

Kemudian, belanja Kepolisian Negara Republik Indonesia akan melonjak hingga Rp 123,6 triliun, atau mencapai 105,2% dari pagu Rp 117,4 triliun. Belanja Kementerian Kesehatan diperkirakan mencapai Rp 93,3 triliun atau 103,1% dari pagu Rp 90,5 triliun.

Belanja Kementerian Keuangan diperkirakan mencapai Rp 67,4 triliun, atau mencapai 138,4% dari pagu Rp 48,7 triliun. Belanja KPU diperkirakan mencapai Rp 48,5 triliun, atau 171,4% mencapai dari pagu Rp 28,4 triliun.

Dalam laporan disebutkan, kinerja penyerapan belanja K/L tersebut telah memperhatikan pola penyerapan belanja K/L dalam beberapa tahun terakhir dan perubahan pagu yang menjadi kewenangan Pemerintah sesuai dengan UU APBN seperti percepatan penarikan pinjaman dan hibah serta perubahan pagu penggunaan PNBP/BLU.

Sebagai informasi, melonjaknya belanja K/L menjadi salah satu penyebab defisit APBN 2024 melebar menjadi 2,7% dari produk domestik bruto (PDB), naik dari target APBN 2024 yakni sebesar 2,29%.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan pelaksanaan APBN 2024 hingga Semester I-2024 dihadapan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Dalam laporannya, Sri Mulyani menyampaikan realisasi belanja negara hingga semester I-2024 mencapai Rp 1.398 triliun atau meningkat 11,3% secara tahunan alias year on year (YoY).

Peningkatan belanja negara tersebut terutama terkait peran APBN sebagai shock absorber untuk antisipasi gejolak global, melindungi daya beli masyarakat, serta tetap mendukung berbagai agenda pembangunan nasional.

"Kita telah membelanjakan Rp 1.398 triliun. Ini artinya 42% dari total belanja anggaran negara Rp 3.325,1 triliun sudah kita belanjakan," ujar Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Senin (8/7).

Dari sisi komponennya, Belanja Pemerintah Pusat (BPP) mencapai Rp 997,9 triliun atau tumbuh 11,9% yoy.

Dari belanja sebesar Rp 997,9 triliun sekitar 76,4% dibelanjakan untuk kebutuhan masyarakat atau meningkat 11,9%.

Ini terdiri dari PKH Rp 14,2 triliun, kartu sembako Rp 22,2 triliun, program Indonesia Pintar Rp8,1 triliun, KIP kuliah Rp 6,8 triliun, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Rp 5,6 triliun dan BO PTN Rp2,6 triliun.

Kemudian subsidi dan kompensasi Rp155,7 triliun, Subsidi LPG 3 Kg Rp 34,2 triliun, PBI JKN Rp 23,2 triliun, serta pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur Rp 75,2 triliun.

Di sisi lain, transfer ke daerah hingga semester I-2024 telah terealisasi Rp 400,1 triliun atau setara 46,7% dari target APBN 2024 sebesar Rp 857,7 triliun. Angka ini meningkat 9,9% secara yoy.