Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, mengusulkan anggaran tambahan sebesar Rp6,14 triliun pada 2025 untuk mengakselerasi percepatan pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan.

Trenggono menyebut, usulan tambahan anggaran tersebut di antaranya akan dimanfaatkan untuk implementasi ekonomi biru, bantuan kepada masyarakat stakeholder perikanan, ketahanan pangan nasional, penyediaan pangan bergizi dan bermutu bagi masyarakat, hingga pembangunan kampung nelayan atau budidaya modern untuk peningkatan produktivitas masyarakat.

“Kami mohon dukungan Ketua, Wakil Ketua, dan para anggota DPR RI terhadap usulan tambahan anggaran KKP tersebut,” kata Trenggono dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Selasa (3/9/2024).

Secara terperinci, dari total usulan Rp6,14 triliun, sebanyak Rp1,98 triliun akan dialokasikan untuk pembangunan perikanan budidaya yang terintegrasi hulu-hilir, Rp565 juta untuk pengembangan penangkapan ikan terukur yang terintegrasi, dan Rp696 juta untuk sistem logistik, sistem rantai dingin, dan penguatan jaminan mutu.

Kemudian, sebanyak Rp1,01 triliun dialokasikan untuk operasi pengawasan dan perawatan armada PSDKP untuk pemberantasan IUU Fishing serta penyelundupan benih bening lobster (BBL).

Selanjutnya, anggaran sebesar Rp896 juta untuk penataan ruang laut, perluasan kawasan konservasi, dan pengelolaan pulau-pulau kecil, Rp660 juta untuk pembangunan kampung nelayan/budidaya modern, serta anggaran Rp353 juta akan dialokasikan untuk peningkatan kualitas SDM kelautan dan perikanan.

Untuk diketahui, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebelumnya mendapat pagu anggaran 2025 sebesar Rp6,22 triliun, sebagaimana tercantum dalam Surat Bersama Menteri Keuangan No.s-612/MK.02/2024 dan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. B-480/D.8/PP.04.03/07/2024 tanggal 19 Juli 2024.

Anggaran tersebut bersumber dari rupiah murni Rp4,36 triliun, pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN) Rp1,38 triliun, PNBP Rp351 miliar, BLU Rp92 miliar, SBSN Rp25 miliar.

Adapun, pagu anggaran Rp6,22 triliun ini dialokasikan untuk belanja operasional sebesar Rp2,9 triliun atau 47% yang terdiri atas belanja pegawai Rp1,91 triliun dan belanja operasional perkantoran Rp991,54 miliar.

Sementara itu, belanja non-operasional dialokasikan sebesar Rp3,30 triliun atau 53% dari total pagu anggaran KKP di 2025.

Trenggono melaporkan, alokasi anggaran yang bersumber dari PHLN rencananya akan dimanfaatkan untuk pembangunan pelabuhan hingga pengembangan infrastruktur tambak udang.

Sejumlah target kinerja utama KKP di 2025 antara lain produksi perikanan sebanyak 24,58 juta ton, nilai tukar nelayan 9NTN) 104-105, pertumbuhan PDB perikanan 4,00%-6,00%, dan nilai ekspor hasil perikanan sebesar US$6,25 miliar.

KKP juga menargetkan produksi garam mencapai 2,25 juta ton, luas kawasan konservasi perairan 30,00 juta hektare, indeks kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan di level 82,00, persentase lulusan pendidikan dan pelatihan KP yang terserap DUDI KP 75%, serta persentase hasil kelautan dan perikanan yang memenuhi standar mutu dan keamanan sebesar 70%.