Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan regulasi terkait penghapusan piutang macet kepada UMKM dalam Bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kelautan, serta UMKM lainnya.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan, pinjaman nelayan di Badan Layanan Umum (BLU) mencapai sekitar Rp600 miliar. Nominal tersebut belum termasuk utang nelayan di lembaga keuangan lainnya.

“Kalau kita di BLU aja itu kira-kira sekitar Rp600 miliaran,” ungkap Trenggono di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Sebelumnya, Trenggono menyebut bahwa pihaknya tengah mempelajari secara detail mekanisme penghapusan utang. Dengan begitu, pihaknya bisa segera melakukan tindak lanjut terhadap kebijakan tersebut.

“Kami akan mempelajari secara detail mekanisme penghapusan utang ini dan segera tancap gas melakukan tindak lanjutnya,” kata Trenggono dalam keterangannya, Rabu (6/11/2024).

Aturan turunan ini nantinya memuat jumlah nelayan yang berhutang, serta syarat dan mekanisme penghapusan utang. Kendati begitu, KKP hingga saat ini masih melakukan penghitungan jumlah nelayan yang berhutang.

Dia berjanji, perhitungan dan mekanisme penghapusan utang dapat segera dirampungkan dalam waktu dekat. “Segera kita hitung dan siapkan aturannya secara detail,” ujarnya.

Trenggono mengharapkan, adanya penghapusan utang memberikan kesempatan kepada nelayan untuk bisa kembali bahkan lebih produktif.

Sementara itu, kebijakan penghapusan utang mendapat sambutan positif dari kalangan nelayan. Perwakilan Serikat Nelayan Tradisional Kajidin mengakui, banyak nelayan berhutang ke perbankan demi memenuhi operasional melaut.

“Bagi nelayan ini sangat disambut gembira sekali, terlebih di kondisi saat ini penghasilan menurun sementara kebutuhan operasional tetap tinggi. Lalu ada penandatanganan kebijakan ini, tentu kita sangat menyambut antusias sekali,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan wakil menteri (wamen) untuk melakukan rapat terbatas (ratas) di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (28/10/2024) siang.

Padahal, Presiden Ke-8 RI itu baru saja melaksanakan Retreat Kabinet Merah Putih di Magelang, Jawa Tengah selama empat hari terhitung sejak Kamis (24/10) hingga Minggu (27/10).

Menurut pantauan Bisnis, terlihat beberapa menteri yang hadir di kompleks Istana Kepresidenan sejak pukul 13.18 WIB. Mulai dari Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

Selain itu, terlihat juga hadir Wakil Menteri Pertanian Sudaryono yang tiba di kawasan Istana dan mengaku dipanggil oleh Prabowo untuk segera membahas mengenai program pemerintah.

"Dipanggil pak Presiden bareng menteri lain. Tentu saja bahas program pemerintah. Nanti saja pas keluar saya kasih kisi-kisinya," kata Sudaryono kepada wartawan saat dikonfirmasi.

Senada, Sakti Wahyu Trenggono turut urung bicara dan tak dapat memberikan informasi secara mendetil terkait dengan pembahasan yang dilakukan dengan orang nomor satu di Indonesia itu.

Namun, dia sedikit membocorkan bahwa rapat itu juga dihadiri perwakilan dari Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

"[Mungkin] soal pangan. Iya [atau food estate] kira-kira," ucapnya.

Sementara itu Menteri Pertanian Andi Amran menyebut pembahasan mengenai swasembada pangan serta penerapan Bahan Bakar biodiesel B50.

“Nanti setelah keluar. Ya sekitar situ kira-kira [swasembada] dan B50. Ya saya kira anda sudah tahu. Sudah tahu kan tadi ada menteri KKP dan Wamentan. Nanti kami sampaikan,” pungkas Andi Amran.

Sakti Wahyu Trenggono membeberkan rencana kerjanya usai dipercaya lagi menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP). Salah satu yang akan dikerjakan adalah menghidupkan kembali 78 ribu hektare tambak udang yang menganggur di wilayah Pantai Utara (Pantura).

Menurutnya, tambak tersebut sudah menganggur selama 35 tahun. Tambak tersebut akan direvitalisasi dengan model yang sudah dilakukan di Karawang sebelumnya.

"Tadi saya sampaikan bagaimana revitalisasi atau rehabilitasi yang sudah 35 tahun nganggur itu, tambak, bekas tambak udang di Pantura ada 78 ribu jelek bener. Itu kalau kita ubah, saya sudah buatkan modelnya di Karawang 80 hektar dan hasilnya bagus," kata Sakti di Kantor KKP, Jakarta Pusat, Selasa (22/10/2024).

Jika program tersebut berhasil, harapannya akan ada penyerapan tenaga kerja hingga ratusan ribu. Selain itu masyarakat di Pantura juga bisa kembali melakukan budidaya udang windu.

"Ini value-nya sudah skala industri. Jadi kalau itu kita kembangkan, 78 ribu itu yang diubah, bayangkan angkatan kerja berapa ratus ribu. Lalu kemudian masyarakat yang tadinya sudah hopeless dengan lahannya yang sudah tidak bisa dibuat budidaya udang windu sekarang punya harapan," sebutnya.

Adapun Sakti akan berduet dengan Wamen Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan yang sudah dilantik kemarin. Proses penyambutan keduanya dilakukan di Kantor KKP hari ini.

"Itu intervensi negara yang harus dilakukan ini saya kira yang salah satunya mengeksplorasi ini yang saya akan bekerja sama berdua nih, kalau dulu mandornya satu, saya sendirian sekarang mandornya ada dua jadi lebih enak," tambah Sakti.

Simak juga Video 'Jokowi Resmikan Tambak Udang 60 Hektare Senilai Rp 175 Miliar':

[Gambas:Video 20detik]

Bisnis.com, JAKARTA - Sakti Wahyu Trenggono kembali menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan usai resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin (21/10/2024). Sebelumnya, dia menjabat sebagai Menteri KKP di era pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

Usai dilantik, dia mengungkapkan program yang akan menjadi fokus kementeriannya di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Trenggono memaparkan, dirinya sebenarnya tidak memiliki program quick wins khusus selama 100 hari pertamanya kembali menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Pasalnya, dirinya melanjutkan pos yang sebelumnya sudah dia emban pada masa pemerintahan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

Adapun, pada kabinet Jokowi, Trenggono menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan sejak 23 Desember 2020, menggantikan Edhy Prabowo yang terjerat kasus korupsi.

Menurutnya, program fokus selama 100 hari umumnya merupakan strategi dari menteri-menteri baru dalam Kabinet Merah Putih.

"Kalau dulu pertama dilantik [sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan], saya perlu waktu untuk belanja isu dan lainnya. Sekarang, ibaratnya mau balapan, sudah start engine dan tinggal melaju mencapai apa yang dicita-citakan sesuai dengan Pak Presiden," kata Trenggono dalam Konferensi Pers di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta pada Senin (21/10/2024).

Trenggono melanjutkan, dirinya akan melanjutkan program yang sudah dijalankan pada masa pemerintahan sebelumnya, yakni pengembangan ekonomi biru atau blue economy.

Dia menuturkan, ekonomi biru ini juga sejalan dengan program jangka panjang Presiden Prabowo Subianto, yaitu ketahanan pangan demi mencapai pertumbuhan ekonomi 8%.

Dia memaparkan, pengembangan ekonomi biru akan dilakukan melalui lima program. Pertama, melindungi laut dan sumber daya yang ada di dalamnya. Upaya tersebut salah satunya akan dilakukan dengan memperluas kawasan konservasi laut.

Kedua, penangkapan ikan secara terukur yang berbasis kuota; ketiga, pengembangan perikanan budidaya di laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan. Kedua hal tersebut diharapkan dapat mengurangi tekanan dan aktivitas perikanan yang tidak ramah lingkungan.

Keempat, pihaknya juga akan meningkatkan pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir serta pulau-pulau kecil. Terakhir, dia juga akan meningkatkan upaya pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan.

"Upaya itu dilakukan untuk menjaga pelestarian wilayah laut," kata Trenggono.

Sakti Wahyu Trenggono masih dipercaya oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai pimpinan tertinggi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Kabinet Merah Putih. Dirinya kembali dilantik sebagai Menteri KKP oleh Prabowo pagi ini, Senin (21/10), di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.

Seusai pelantikan kabinet Prabowo-Gibran, pria yang akrab disapa Trenggono tersebut mengatakan pihaknya akan terus melanjutkan program-program prioritas KKP yang sudah dirumuskan pada periode pemerintahan sebelumnya.

"Jadi rasanya sih kalau saya ya diberikan kepercayaan kembali di Kementerian Kelautan dan Perikanan sehingga tidak menjadi sulit. Kalau dulu waktu pertama saya dilantik itu perlu waktu untuk pembelajaran," kata Trenggono kepada wartawan di kantornya, Senin (21/10/2024).

"Kalau sekarang ibaratnya mau balapan itu sudah start engine. Sudah start engine, terus mungkin kita tinggal segera melaju untuk mencapai yang kita cita-citakan," terangnya lagi.

Dalam hal ini program prioritas KKP terbagi dalam lima fokus utama yakni melindungi laut dan sumber dayanya; penangkapan ikan terukur berbasis kuota; pengembangan perikanan budidaya di laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan; pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan.

Menurutnya keberlanjutan kelima program ini menjadi penting untuk terlaksana mengingat pemerintahan Prabowo-Gibran memiliki target besar, seperti ekonomi tumbuh jadi 7-8% hingga swasembada pangan. Untuk mencapai target itu, Trenggono mengaku tidak akan segan-segan untuk memberhentikan para pejabat KKP yang dirasa tak mampu mengemban tugasnya dengan baik.

"Kalau tidak mampu saya ganti. Kalau dulu saya masih mikir, kalau sekarang nggak. Hari ini saya perintah, besok seminggu nggak bisa jalan saya minta pak Sekjen siapkan surat SK khusus ganti. Ini perintah Presiden lho, kita harus jalan, harus jalan betul," ucap Trenggono.

"Presiden ini lima tahun targetnya besar sekali, pertumbuhan harus dicapai 8%, lalu kemudian ketahanan atau ketersediaan pangan itu karus kuat. Kontribusi KKP ada rumput laut di sana, ada perikanan sebagai sumber protein, kita harus kejar, kita harus berproduksi," tegasnya lagi.

Perlu diketahui, Trenggono sudah menjabat sebagai Menteri KKP sejak akhir 2020 lalu menggantikan Edhy Prabowo tersangkut kasus korupsi ekspor benih lobster. Sebelumnya lagi, pria kelahiran Semarang, 3 November 1962 ini juga sempat menjabat sebagai wakil menteri pertahanan (wamenhan) mendampingi Prabowo di periode kedua Presiden Jokowi.

Di luar itu, Sakti Wahyu Trenggono telah mencicipi berbagai pekerjaan dan jabatan mulai dari System Analyst Federal Motor, Manager MIS Federal Motor, hingga Komisaris PT Merdeka Copper Gold Tbk.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menunjuk Sakti Wahyu Trenggono menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), pada saat mengumumkan susunan kabinetnya, yakni Kabinet Merah Putih, pada Minggu (20/10) malam.

Jabatan ini bukan hal yang baru bagi Trenggono, pasalnya dia sudah pernah dipercaya menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) periode 2019–2024.

Sakti Wahyu Trenggono lahir di Semarang pada 3 November 1962. Dia merupakan sarjana (S1) Teknik Industri dari Institut Teknologi Bandung (ITB), dan S1 School of Information System Universitas Bina Nusantara (Binus University).

Pendidikannya dilanjutkan ke jenjang S2 dalam program Magister Manajemen di Institut Teknologi Bandung (ITB).

Setelah lulus dari ITB, Trenggono memulai karirnya di PT Astra Honda Motor dan bekerja di perusahaan itu selama 11 tahun.

Dia kemudian memiliki perusahaan PT Solusindo Kreasi Pratama (SKP) dan PT Tower Bersama Infrastruktur, dua perusahaan yang bergerak di sektor menara telekomunikasi.

Kedua perusahaan tersebut tumbuh menjadi penyedia menara telekomunikasi terbesar di Indonesia.

Lalu dia mendirikan PT Teknologi Riset Global (TRG) Investama, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi, teknologi, properti, media, dan e-commerce.

Selanjutnya, karir politik Sakti Wahyu Trenggono dimulai saat dia bergabung dengan Partai Amanat Nasional (PAN).

Dia tercatat sebagai salah satu tokoh dalam tim kampanye pasangan Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma’ruf Amin, pada Pilpres 2019.

Selain itu, Sakti Wahyu Trenggono juga sempat menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) mendampingi Menteri Pertahanan (Menhan) RI saat itu Prabowo Subianto.

Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto sudah menetapkan jajaran menterinya yang dinamakan Kabinet Merah Putih, pada Minggu (20/10/2024) malam.

Sebanyak 53 menteri dan kepala badan setingkat menteri, serta 56 nama wakil menteri di Kabinet Merah Putih.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono muncul sebagai salah satu sosok yang berpotensi masuk ke dalam kabinet pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Sakti Wahyu Trenggono merupakan salah satu menteri di kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, yang turut merapat ke kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024).

"Iya saya diminta membantu beliau [Prabowo] di kabinet yang akan datang. Jadi intinya saya siap membantu beliau untuk memajukan bangsa dan negara," kata Trenggono usai bertemu dengan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Melansir laman Kementerian KKP, Sakti Wahyu Trenggono dilantik menjadi Menteri KKP oleh Presiden Jokowi pada 23 Desember 2020 di Istana Negara berdasarkan berdasarkan Keppres Nomor 133/P Tahun 2020.

Mengemban tugas untuk mengelola sektor kelautan dan perikanan, Sakti Wahyu Trenggono mengusung tiga prioritas. Pertama, meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor perikanan tangkap dari Rp600 miliar menuju Rp12 triliun.

Kedua, meningkatkan kesejahteraan nelayan, termasuk melalui asuransi dana pensiun atau jaminan hari tua. Sementara itu, program ketiga adalah mengembangkan perikanan budidaya dalam negeri sebagai sumber ekonomi.

“Hal yang menjadi fokus yakni membangun shrimp estate dan kampung-kampung perikanan berbasis komoditas unggulan, seperti Kampung Nila, Kampung Lele, Kampung Rumput Laut, dan lainnya,” tulis keterangan di laman Kementerian KKP.

Di samping itu, Sakti Wahyu Trenggono juga memiliki komitmen untuk menjaga keberlanjutan ekosistem perikanan yang setiap kebijakannya diambil berdasarkan kajian ilmiah, serta melibatkan ahli dan para pemangku kepentingan.

Sebelum berkecimpung di pemerintahan, Sakti Wahyu mulanya lebih dikenal sebagai pengusaha. Memulai bisnis di bidang telekomunikasi, dia kemudian beralih fokus ke bisnis penyewaan menara base transceiver (BTS).

Bisnis tersebut semakin meluas sehingga pria kelahiran Semarang 3 November 1962 ini mendapatkan julukan ‘Raja Menara’ atau sebutan lainnya yakni ‘Lelaki Seribu Tower’.

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 2023, Trenggono memiliki harta Rp2,66 triliun. Jumlah ini terdiri atas tanah dan bangunan Rp91,02 miliar, alat transportasi dan mesin Rp1,81 miliar, dan surat berharga Rp2,22 triliun.

Dia juga memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp22,95 miliar, serta kas dan setara kas Rp156,10 miliar. Trenggono tidak memiliki utang hingga periode pelaporan.

Berdasarkan catatan Bisnis, Trenggono mendapatkan julukan Raja BTS atas kiprahnya sebagai pengusaha menara pemancar atau BTS. Dia mengawali karirnya di PT Astra International Tbk. setelah lulus dari Institut Teknologi Bandung (ITB).

Setelah mundur dari Astra, Wahyu pun memilih untuk mendirikan perusahaannya sendiri di bidang telekomunikasi. Pria kelahiran 1962 itu mendirikan PT Solusindo Kreasi Pratama-Indonesian Tower.

Perusahaannya itu merupakan penyedia infrastruktur telekomunikasi di Indonesia. Wahyu juga tercatat sebagai pendiri PT Teknologi Riset Global Investama, perusahan yang saat ini didalami perannya oleh KPK di kasus Telkom.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, mengatakan hidrolisat protein ikan (HPI) yang merupakan bahan baku utama susu ikan menjadi solusi bagi masyarakat Indonesia yang tidak suka makan ikan lantaran bau amis, alergi, hingga sulit untuk dimakan karena berduri.

Menurutnya, HPI memiliki karakteristik yang multifungsi dan praktis sehingga dapat mendorong terciptanya inovasi produk pangan lokal unggulan lainnya melalui fortifikasi bahan makanan dan minuman.

“Melalui teknologi ultrafiltrasi, kita dapat menghilangkan komponen yang menyebabkan bau amis dan alergen pada ikan,” kata Trenggono dalam keterangan tertulisnya, dikutip Minggu (29/9/2024).

Hasilnya, lanjut dia, adalah susu ikan yang aman dikonsumsi serta tidak berbau amis sehingga dapat diterima oleh masyarakat luas. Salah satu produk HPI adalah minuman protein ikan seperti SURIKAN yang bebas laktosa dan kaya akan nutrisi seperti Omega-3, EPA, dan DHA.

Adapun, ikan yang dapat dijadikan bahan baku susu ikan merupakan ikan dengan edible portion atau bagian yang dapat dimakan dalam jumlah sedikit, nilai ekonomi yang rendah, tapi ketersediaannya sangat melimpah sepanjang tahun.

Salah satu yang berpotensi untuk diolah sebagai produk inovatif berbasis ikan seperti susu ikan adalah ikan selar. Trenggono mengungkapkan, produksi ikan jenis ini stabil selama beberapa tahun terakhir dengan Maluku dan Sulawesi Utara sebagai produsen terbesar ikan selar.

Dari sisi kandungan gizi, Trenggono mengklaim bahwa susu ikan memiliki kandungan protein yang lebih tinggi, yaitu 7 gram per 35 gram takaran saji, sedangkan susu sapi hanya mengandung 6 gram.

Selain itu, dia juga menyebut bahwa susu ikan kaya akan Omega-3, dengan 49 mg per takaran saji, asam amino esensial dan non-esensial, serta tidak mengandung laktosa.

“Ini menjadikannya pilihan yang baik bagi mereka yang intoleran laktosa,” ujarnya.

Di sisi lain, Trenggono menyebut bahwa produk susu ikan dapat menjadi alternatif penting untuk memenuhi kebutuhan gizi generasi emas 2045 mengingat kandungan nutrisi yang tinggi dan manfaat kesehatan yang signifikan.

Sementara itu, Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Arif Satria, menyambut baik inisiatif KKP dalam mengolah ikan menjadi susu ikan. Dia menilai, inovasi ini sangat positif untuk pemenuhan gizi masyarakat yang jumlahnya akan terus bertambah.

“Kami sangat mendukung inovasi susu ikan ini. Ikan memiliki protein yang besar dan keberadaanya sangat melimpah,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki menyebut bahwa Indonesia berpotensi untuk mensubstitusikan susu sapi dengan susu yang terbuat dari protein ikan, alias susu ikan. Apalagi, pemerintah tahun lalu telah meluncurkan produksi susu ikan pertama di Indonesia.

Produk ini merupakan hasil kemitraan antara Koperasi Nelayan Mina Bahari (Indramayu) dengan PT Berikan Teknologi Indonesia sebagai bagian dari perkuatan program hilirisasi produk berbasis komoditas unggulan daerah.

Teten mengatakan, Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah mendorong hilirisasi ikan untuk memproduksi ekstrak protein ikan yang dapat digunakan oleh industri makanan.

“Salah satunya itu bisa dibuat untuk produk susu ikan,” kata Teten di Kompleks Parlemen, Rabu (11/9/2024).

Adapun, produksi ikan Indonesia mencapai 24,7 ton per tahun. Dengan total produksi tersebut, Teten melihat potensi yang cukup besar untuk diolah sebagai alternatif pengganti susu sapi. Mengingat, 80% kebutuhan susu nasional dipenuhi melalui impor.

Sementara itu, ID Food tengah mempertimbangkan alternatif lain untuk memenuhi kebutuhan program susu gratis yang dicanangkan presiden terpilih Prabowo Subianto. Sebab, rencana BUMN Pangan itu untuk membangun mega farm kemungkinan baru terealisasi pada 2-3 tahun mendatang.

“Mungkin ada produk-produk alternatif yang bisa sebagai pengganti susu dari sapi. Semuanya dalam kajian ya, misalnya susu dari ikan kan ada juga, ada susu dari ikan yang kemarin disampaikan,” kata Direktur Utama ID Food Sis Apik Wijayanto di Kompleks Parlemen, Rabu (4/9/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, mengusulkan anggaran tambahan sebesar Rp6,14 triliun pada 2025 untuk mengakselerasi percepatan pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan.

Trenggono menyebut, usulan tambahan anggaran tersebut di antaranya akan dimanfaatkan untuk implementasi ekonomi biru, bantuan kepada masyarakat stakeholder perikanan, ketahanan pangan nasional, penyediaan pangan bergizi dan bermutu bagi masyarakat, hingga pembangunan kampung nelayan atau budidaya modern untuk peningkatan produktivitas masyarakat.

“Kami mohon dukungan Ketua, Wakil Ketua, dan para anggota DPR RI terhadap usulan tambahan anggaran KKP tersebut,” kata Trenggono dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Selasa (3/9/2024).

Secara terperinci, dari total usulan Rp6,14 triliun, sebanyak Rp1,98 triliun akan dialokasikan untuk pembangunan perikanan budidaya yang terintegrasi hulu-hilir, Rp565 juta untuk pengembangan penangkapan ikan terukur yang terintegrasi, dan Rp696 juta untuk sistem logistik, sistem rantai dingin, dan penguatan jaminan mutu.

Kemudian, sebanyak Rp1,01 triliun dialokasikan untuk operasi pengawasan dan perawatan armada PSDKP untuk pemberantasan IUU Fishing serta penyelundupan benih bening lobster (BBL).

Selanjutnya, anggaran sebesar Rp896 juta untuk penataan ruang laut, perluasan kawasan konservasi, dan pengelolaan pulau-pulau kecil, Rp660 juta untuk pembangunan kampung nelayan/budidaya modern, serta anggaran Rp353 juta akan dialokasikan untuk peningkatan kualitas SDM kelautan dan perikanan.

Untuk diketahui, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebelumnya mendapat pagu anggaran 2025 sebesar Rp6,22 triliun, sebagaimana tercantum dalam Surat Bersama Menteri Keuangan No.s-612/MK.02/2024 dan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. B-480/D.8/PP.04.03/07/2024 tanggal 19 Juli 2024.

Anggaran tersebut bersumber dari rupiah murni Rp4,36 triliun, pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN) Rp1,38 triliun, PNBP Rp351 miliar, BLU Rp92 miliar, SBSN Rp25 miliar.

Adapun, pagu anggaran Rp6,22 triliun ini dialokasikan untuk belanja operasional sebesar Rp2,9 triliun atau 47% yang terdiri atas belanja pegawai Rp1,91 triliun dan belanja operasional perkantoran Rp991,54 miliar.

Sementara itu, belanja non-operasional dialokasikan sebesar Rp3,30 triliun atau 53% dari total pagu anggaran KKP di 2025.

Trenggono melaporkan, alokasi anggaran yang bersumber dari PHLN rencananya akan dimanfaatkan untuk pembangunan pelabuhan hingga pengembangan infrastruktur tambak udang.

Sejumlah target kinerja utama KKP di 2025 antara lain produksi perikanan sebanyak 24,58 juta ton, nilai tukar nelayan 9NTN) 104-105, pertumbuhan PDB perikanan 4,00%-6,00%, dan nilai ekspor hasil perikanan sebesar US$6,25 miliar.

KKP juga menargetkan produksi garam mencapai 2,25 juta ton, luas kawasan konservasi perairan 30,00 juta hektare, indeks kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan di level 82,00, persentase lulusan pendidikan dan pelatihan KP yang terserap DUDI KP 75%, serta persentase hasil kelautan dan perikanan yang memenuhi standar mutu dan keamanan sebesar 70%.

JAKARTA, investor.id – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk dimintai keterangan, Jumat (26/7/2024). Kehadiran Sakti dalam kapasitas sebagai komisaris di PT Teknologi Riset Global Investama.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika mengatakan, Saksi diminati keterangan pengetahuannya pada saat menjabat sebagai komisaris tentang pengadaan yang dilakukan perusahaan tersebut.

Dari informasi yang dihimpun, agenda pemeriksaan kali ini berkaitan dengan kasus pengadaan barang dan jasa kerja sama antara PT Telkom dengan PT Telemedia Onyx Pratama (TOP).

Lewat pemeriksaan kali ini, KPK turut mendalami terkait dugaan aliran dana. Tessa menyampaikan dugaan tersebut akan didalami mulai dari terkait sumber maupun pemakaiannya.

“Jadi prosesnya seperti apa, dan ditelusuri terkait aliran dananya,” ujar Tessa di gedung KPK, Jakarta, Jumat (26/7/2024)..

Sementara itu, saat dijumpai awak media usai pemeriksaan, Sakti enggan berbicara banyak terkait materi pemeriksaannya kali ini. Namun, dia menekankan kedatangannya kali ini sebagai upaya dirinya membantu KPK.

“Jadi sebagai warga negara yang baik, saya harus membantu KPK. Ini saya dikasih makan. Saya membantu KPK,” kata Sakti Wahyu usai menjalani pemeriksaan KPK.

Sakti Wahyu menegaskan dirinya telah menyampaikan apa yang diketahuinya kepada lembaga antikorupsi tersebut saat pemeriksaan.

“Artinya yang saya ketahui terhadap peristiwa itu. Itu kan terjadi di 2017-2018. Yang saya tahu saya sampaikan, yang saya tidak tahu ya saya tidak sampaikan,” ujar Sakti

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono mengaku dicecar penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pengadaan di PT Telkom.

Informasi itu Wahyu sampaikan setelah menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK selama sekitar dua setengah jam.

Wahyu mengaku, sebagai warga negara yang baik, pihaknya harus membantu KPK.

“Saya dikasih makan ini, saya membantu KPK,” kata Wahyu sembari menyeringai dan menunjukkan nasi kotak saat ditemui di KPK, Jakarta, Jumat (26/7/2024).

Wahyu menyebut, pertanyaan penyidik menyangkut peristiwa yang terjadi pada 2017 sampai 2018.

Ia mengaku hanya menyampaikan informasi yang diketahui.

“Yang tidak tahu ya tidak saya sampaikan,” ujar Wahyu.

Selebihnya, Wahyu membantah ia menerima aliran dana Rp 10 miliar dan transfer Rp 400 juta setiap bulan dari luar negeri dalam pengadaan di PT Telkom.

“Haah? 10 M?” kata Wahyu sembari membelalakkan mata.

“Enggak ada itu, enggak ada,” tutur Wahyu.

Selebihnya, Wahyu memilih irit bicara.

Sejauh ini, belum ada keterangan dari KPK menyangkut materi apa yang akan dicecar penyidik kepada Wahyu.

Wahyu sedianya diperiksa sebagai saksi pada Jumat (12/7/2024).

Saat itu, Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, Wahyu dimintai keterangan terkait kerja sama PT Telkom dengan PT Telemedia Onyx Pratama (TOP).

Adapun KPK saat ini tengah menyidik dua kasus dugaan korupsi di PT Telkom, di antaranya menyangkut pengadaan barang dan jasa yang diduga fiktif di PT Telkom.

Kemudian, pengadaan dan penyediaan financing untuk project data center di anak usaha Telkom, PT Sigma Cipta Caraka (SCC).

Dalam pengadaan barang dan jasa di PT Telkom, negara diduga mengalami kerugian mencapai ratusan miliar rupiah.

"Perhitungan (dugaan kerugian negara) sementara mencapai ratusan miliar rupiah," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (22/5/2024).

Secara terpisah, VP Corporate Communication Telkom Andri Herawan Sasoko mengatakan, kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa fiktif itu berawal dari audit internal PT Telkom Group.

Menurut Andri, manajemen PT Telkom berkomitmen menjunjung transparansi dan bersikap kooperatif mengikuti proses hukum di KPK.

“Sebagai implementasi Good Corporate Governance (GCG) dan wujud program bersih-bersih BUMN,” kata Andri dalam keterangan tertulisnya saat dikonfirmasi, Rabu (22/5/2024).

“Proses hukum yang berjalan hingga saat ini tidak mengganggu operasional bisnis dan kinerja perusahaan,” tambahnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono mengaku dicecar penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pengadaan di PT Telkom.

Informasi itu Wahyu sampaikan setelah menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK selama sekitar dua setengah jam.

Wahyu mengaku, sebagai warga negara yang baik, pihaknya harus membantu KPK.

“Saya dikasih makan ini, saya membantu KPK,” kata Wahyu sembari menyeringai dan menunjukkan nasi kotak saat ditemui di KPK, Jakarta, Jumat (26/7/2024).

Wahyu menyebut, pertanyaan penyidik menyangkut peristiwa yang terjadi pada 2017 sampai 2018.

Ia mengaku hanya menyampaikan informasi yang diketahui.

“Yang tidak tahu ya tidak saya sampaikan,” ujar Wahyu.

Selebihnya, Wahyu membantah ia menerima aliran dana Rp 10 miliar dan transfer Rp 400 juta setiap bulan dari luar negeri dalam pengadaan di PT Telkom.

“Haah? 10 M?” kata Wahyu sembari membelalakkan mata.

“Enggak ada itu, enggak ada,” tutur Wahyu.

Selebihnya, Wahyu memilih irit bicara.

Sejauh ini, belum ada keterangan dari KPK menyangkut materi apa yang akan dicecar penyidik kepada Wahyu.

Wahyu sedianya diperiksa sebagai saksi pada Jumat (12/7/2024).

Saat itu, Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, Wahyu dimintai keterangan terkait kerja sama PT Telkom dengan PT Telemedia Onyx Pratama (TOP).

Adapun KPK saat ini tengah menyidik dua kasus dugaan korupsi di PT Telkom, di antaranya menyangkut pengadaan barang dan jasa yang diduga fiktif di PT Telkom.

Kemudian, pengadaan dan penyediaan financing untuk project data center di anak usaha Telkom, PT Sigma Cipta Caraka (SCC).

Dalam pengadaan barang dan jasa di PT Telkom, negara diduga mengalami kerugian mencapai ratusan miliar rupiah.

"Perhitungan (dugaan kerugian negara) sementara mencapai ratusan miliar rupiah," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (22/5/2024).

Secara terpisah, VP Corporate Communication Telkom Andri Herawan Sasoko mengatakan, kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa fiktif itu berawal dari audit internal PT Telkom Group.

Menurut Andri, manajemen PT Telkom berkomitmen menjunjung transparansi dan bersikap kooperatif mengikuti proses hukum di KPK.

“Sebagai implementasi Good Corporate Governance (GCG) dan wujud program bersih-bersih BUMN,” kata Andri dalam keterangan tertulisnya saat dikonfirmasi, Rabu (22/5/2024).

“Proses hukum yang berjalan hingga saat ini tidak mengganggu operasional bisnis dan kinerja perusahaan,” tambahnya.