Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menunjukkan respon cepatnya dalam menjawab keluhan netizen yang melaporkan adanya kapal dengan pukat harimau. Hasilnya, tiga kapal penangkap ikan yang menggunakan alat tangkap pukat harimau langsung diringkus tim pengawas KKP.

"Terima kasih atas informasi yang disampaikan seorang Sahabat Bahari di kolom komentar akun medsos saya kemarin. Tim pengawas kami langsung bergerak cepat, dan hari ini berhasil menangkap tiga kapal ikan pengguna pukat harimau yang dilarang di Perairan Tanjung Bungin, Karawang," ujar Trenggono dalam postingan IG-nya @swtrenggono, dikutip Kamis (7/11/2024).

Keluhan mengenai keberadaan kapal pengguna pukat harimau awalnya disampaikan oleh akun Instagram @wanu_suki_72 ke akun Menteri Trenggono pada Selasa sore. Dia meminta penindakan terhadap kapal pukat harimau yang beroperasi sekitar dua mil dari bibir pantai perairan Tanjung Pakis, Kabupaten Karawang.

"Bpk@swtrenggono di perairan laut Tanjung Pakis, Kecamatan Pakisjaya, Kabupaten Karawang dua mil dari pantai pukat harimau mohon ditindak," tulisnya di kolom komentar.

Saat itu Menteri Trenggono langsung merespon dengan meminta alamat detail lokasi kejadian sehingga bisa langsung ditindaklanjuti tim pengawas KKP.

Berdasarkan informasi yang diperoleh wartawan, tiga kapal pengguna alat tangkap pukat harimau diamankan tim patroli Ditjen PSDKP KKP di perairan Tanjung Bungin, Karawang, Jawa Barat pada Rabu 6 November 2024. Selain persoalan alat tangkap, kapal-kapal ini melakukan proses penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan perizinan berusaha.

Larangan terhadap penggunaan pukat harimau diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 tahun 2023. Larangan ini ada karena pukat harimau dapat merusak ekosistem laut dan mengancam keberlanjutan populasi perikanan. Selain itu, larangan penggunaan juga diatur dalam Undang Undang tentang Perikanan.

Menteri Trenggono menjelaskan respon cepat atas keluhan masyarakat akan terus dilakukan sebagai bentuk komitmen negara dalam mendengar keluhan dan melindungi masyarakat. Terlebih, Presiden Prabowo sudah mengajak jajarannya untuk meninggalkan gaya feodal dengan mempersilahkan para menteri menghubunginya kapan saja.

"Laporan langsung dari masyarakat di lapangan tentunya sangat penting untuk penguatan pengawasan sumber daya perikanan kita, disamping kami juga menyiapkan teknologi pengawasan yang modern," terangnya.

Indonesia Aquaculture Business Forum 2024

Indonesia Aquaculture Business Forum 2024

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah menyiapkan aturan turunan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden (PP) No.47/2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM dalam Bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kelautan, serta UMKM lainnya.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan, KKP tengah mempelajari secara detail mekanisme penghapusan utang nelayan. Dengan begitu, pihaknya bisa segera melakukan tindak lanjut terhadap kebijakan tersebut.

“Kami akan mempelajari secara detail mekanisme penghapusan utang ini dan segera tancap gas melakukan tindak lanjutnya,” kata Trenggono dalam keterangannya, Rabu (6/11/2024).

Aturan turunan ini nantinya memuat jumlah nelayan yang berhutang, serta syarat dan mekanisme penghapusan utang. Kendati begitu, KKP hingga saat ini masih melakukan penghitungan jumlah nelayan yang berhutang.

Dia berjanji, perhitungan dan mekanisme penghapusan utang dapat segera dirampungkan dalam waktu dekat. “Segera kita hitung dan siapkan aturannya secara detail,” ujarnya.

Trenggono mengharapkan, adanya penghapusan utang memberikan kesempatan kepada nelayan untuk bisa kembali bahkan lebih produktif.

Sementara itu, kebijakan penghapusan utang mendapat sambutan positif dari kalangan nelayan. Perwakilan Serikat Nelayan Tradisional Kajidin mengakui, banyak nelayan berhutang ke perbankan demi memenuhi operasional melaut.

“Bagi nelayan ini sangat disambut gembira sekali, terlebih di kondisi saat ini penghasilan menurun sementara kebutuhan operasional tetap tinggi. Lalu ada penandatanganan kebijakan ini, tentu kita sangat menyambut antusias sekali,” tuturnya.

Agar kebijakan tepat sasaran, dia meminta kementerian/lembaga terkait untuk terjun langsung ke lapangan, memastikan siapa saja yang berhak mendapat penghapusan utang tersebut.

“Artinya ada nelayan kecil, menengah dan juga modern, dan ini bisa dilihat, jadi programnya tepat sasaran dan memiliki skala prioritas,” pungkasnya.

Dalam catatan Bisnis, Presiden Prabowo Subianto resmi menerbitkan kebijakan penghapusan utang bagi petani, nelayan, dan UMKM. Prabowo mengatakan, teknis persyaratan akan ditindaklanjuti oleh kementerian/lembaga terkait.

Dia mengharapkan, hadirnya regulasi ini dapat menjadi angin segar bagi petani, nelayan, dan UMKM. “Kami tentunya berdoa bahwa seluruh petani nelayan UMKM di seluruh Indonesia dapat bekerja dengan ketenangan dengan semangat dan dengan keyakinan bahwa rakyat Indonesia menghormati dan menghargai para produsen pangan yang sangat penting bagi kehidupan bangsa dan negara,” pungkas Prabowo.

Untuk mendukung kemandirian ketahanan pangan nasional atau lebih dikenal dengan swasembada pangan, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memastikan tata kelola hulu sektor kelautan dan perikanan akan terus ditingkatkan.

Selain mendukung swasembada pangan, langkah tersebut sekaligus untuk mendukung peningkatan asupan protein masyarakat, dan program makan bergizi gratis, melalui ketersediaan produk kelautan dan perikanan maupun turunannya yang berkualitas.

“Yang paling penting sebetulnya hulu. Jadi hulu sedang kita tata dengan baik, supaya produksinya itu tidak ada reject dan jumlahnya harus memadai,” ungkap Menteri Trenggono usai rapat koordinasi membahas ketahanan pangan di Kantor Kementerian Kehutanan, Jakarta, dikutip dari siaran pers Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kamis (31/10).

Berdasarkan data KKP, produksi perikanan nasional sampai triwulan III 2024 sebanyak 18,2 juta ton yang terdiri dari hasil tangkapan dan budi daya. Nilai produksi tersebut disokong oleh program ekonomi biru, seperti modeling budidaya udang, rumput laut, serta ikan nila salin yang telah berjalan. Program-program ekonomi biru pun masih akan terus dilanjutkan bahkan dikebut pelaksanaannya.

Trenggono menambahkan, selain menopang ketahanan pangan, produk kelautan dan perikanan dapat berkontribusi pada program makan bergizi gratis. Sumber daya ikan Indonesia diakuinya melimpah dari sisi jumlah maupun jenisnya, terlebih produk perikanan memiliki kandungan protein yang cukup tinggi.

Sebagai bentuk dukungan pada program makan bergizi gratis, pihaknya sudah memulai dengan membagikan paket nasi ikan gratis kepada puluhan ribu masyarakat Indonesia. Kegiatan bagi-bagi paket nasi ikan itu menjadi rangkaian puncak acara HUT KKP ke-25 yang dipusatkan di Pulau Untung Jawa, Jakarta, hari ini.

“Kita udah mulai hari ini dalam rangkaian HUT KKP. Tapi secara nasional untuk ketersediaan protein, kita akan sampaikan kepada pihak terkait, Badan Gizi. Nanti kita petakan, kita mapping di daerah-daerah mana yang sudah, yang produksinya cukup dan seterusnya,” beber Trenggono.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, mengatakan hidrolisat protein ikan (HPI) yang merupakan bahan baku utama susu ikan menjadi solusi bagi masyarakat Indonesia yang tidak suka makan ikan lantaran bau amis, alergi, hingga sulit untuk dimakan karena berduri.

Menurutnya, HPI memiliki karakteristik yang multifungsi dan praktis sehingga dapat mendorong terciptanya inovasi produk pangan lokal unggulan lainnya melalui fortifikasi bahan makanan dan minuman.

“Melalui teknologi ultrafiltrasi, kita dapat menghilangkan komponen yang menyebabkan bau amis dan alergen pada ikan,” kata Trenggono dalam keterangan tertulisnya, dikutip Minggu (29/9/2024).

Hasilnya, lanjut dia, adalah susu ikan yang aman dikonsumsi serta tidak berbau amis sehingga dapat diterima oleh masyarakat luas. Salah satu produk HPI adalah minuman protein ikan seperti SURIKAN yang bebas laktosa dan kaya akan nutrisi seperti Omega-3, EPA, dan DHA.

Adapun, ikan yang dapat dijadikan bahan baku susu ikan merupakan ikan dengan edible portion atau bagian yang dapat dimakan dalam jumlah sedikit, nilai ekonomi yang rendah, tapi ketersediaannya sangat melimpah sepanjang tahun.

Salah satu yang berpotensi untuk diolah sebagai produk inovatif berbasis ikan seperti susu ikan adalah ikan selar. Trenggono mengungkapkan, produksi ikan jenis ini stabil selama beberapa tahun terakhir dengan Maluku dan Sulawesi Utara sebagai produsen terbesar ikan selar.

Dari sisi kandungan gizi, Trenggono mengklaim bahwa susu ikan memiliki kandungan protein yang lebih tinggi, yaitu 7 gram per 35 gram takaran saji, sedangkan susu sapi hanya mengandung 6 gram.

Selain itu, dia juga menyebut bahwa susu ikan kaya akan Omega-3, dengan 49 mg per takaran saji, asam amino esensial dan non-esensial, serta tidak mengandung laktosa.

“Ini menjadikannya pilihan yang baik bagi mereka yang intoleran laktosa,” ujarnya.

Di sisi lain, Trenggono menyebut bahwa produk susu ikan dapat menjadi alternatif penting untuk memenuhi kebutuhan gizi generasi emas 2045 mengingat kandungan nutrisi yang tinggi dan manfaat kesehatan yang signifikan.

Sementara itu, Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Arif Satria, menyambut baik inisiatif KKP dalam mengolah ikan menjadi susu ikan. Dia menilai, inovasi ini sangat positif untuk pemenuhan gizi masyarakat yang jumlahnya akan terus bertambah.

“Kami sangat mendukung inovasi susu ikan ini. Ikan memiliki protein yang besar dan keberadaanya sangat melimpah,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki menyebut bahwa Indonesia berpotensi untuk mensubstitusikan susu sapi dengan susu yang terbuat dari protein ikan, alias susu ikan. Apalagi, pemerintah tahun lalu telah meluncurkan produksi susu ikan pertama di Indonesia.

Produk ini merupakan hasil kemitraan antara Koperasi Nelayan Mina Bahari (Indramayu) dengan PT Berikan Teknologi Indonesia sebagai bagian dari perkuatan program hilirisasi produk berbasis komoditas unggulan daerah.

Teten mengatakan, Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah mendorong hilirisasi ikan untuk memproduksi ekstrak protein ikan yang dapat digunakan oleh industri makanan.

“Salah satunya itu bisa dibuat untuk produk susu ikan,” kata Teten di Kompleks Parlemen, Rabu (11/9/2024).

Adapun, produksi ikan Indonesia mencapai 24,7 ton per tahun. Dengan total produksi tersebut, Teten melihat potensi yang cukup besar untuk diolah sebagai alternatif pengganti susu sapi. Mengingat, 80% kebutuhan susu nasional dipenuhi melalui impor.

Sementara itu, ID Food tengah mempertimbangkan alternatif lain untuk memenuhi kebutuhan program susu gratis yang dicanangkan presiden terpilih Prabowo Subianto. Sebab, rencana BUMN Pangan itu untuk membangun mega farm kemungkinan baru terealisasi pada 2-3 tahun mendatang.

“Mungkin ada produk-produk alternatif yang bisa sebagai pengganti susu dari sapi. Semuanya dalam kajian ya, misalnya susu dari ikan kan ada juga, ada susu dari ikan yang kemarin disampaikan,” kata Direktur Utama ID Food Sis Apik Wijayanto di Kompleks Parlemen, Rabu (4/9/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, mengusulkan anggaran tambahan sebesar Rp6,14 triliun pada 2025 untuk mengakselerasi percepatan pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan.

Trenggono menyebut, usulan tambahan anggaran tersebut di antaranya akan dimanfaatkan untuk implementasi ekonomi biru, bantuan kepada masyarakat stakeholder perikanan, ketahanan pangan nasional, penyediaan pangan bergizi dan bermutu bagi masyarakat, hingga pembangunan kampung nelayan atau budidaya modern untuk peningkatan produktivitas masyarakat.

“Kami mohon dukungan Ketua, Wakil Ketua, dan para anggota DPR RI terhadap usulan tambahan anggaran KKP tersebut,” kata Trenggono dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Selasa (3/9/2024).

Secara terperinci, dari total usulan Rp6,14 triliun, sebanyak Rp1,98 triliun akan dialokasikan untuk pembangunan perikanan budidaya yang terintegrasi hulu-hilir, Rp565 juta untuk pengembangan penangkapan ikan terukur yang terintegrasi, dan Rp696 juta untuk sistem logistik, sistem rantai dingin, dan penguatan jaminan mutu.

Kemudian, sebanyak Rp1,01 triliun dialokasikan untuk operasi pengawasan dan perawatan armada PSDKP untuk pemberantasan IUU Fishing serta penyelundupan benih bening lobster (BBL).

Selanjutnya, anggaran sebesar Rp896 juta untuk penataan ruang laut, perluasan kawasan konservasi, dan pengelolaan pulau-pulau kecil, Rp660 juta untuk pembangunan kampung nelayan/budidaya modern, serta anggaran Rp353 juta akan dialokasikan untuk peningkatan kualitas SDM kelautan dan perikanan.

Untuk diketahui, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebelumnya mendapat pagu anggaran 2025 sebesar Rp6,22 triliun, sebagaimana tercantum dalam Surat Bersama Menteri Keuangan No.s-612/MK.02/2024 dan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. B-480/D.8/PP.04.03/07/2024 tanggal 19 Juli 2024.

Anggaran tersebut bersumber dari rupiah murni Rp4,36 triliun, pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN) Rp1,38 triliun, PNBP Rp351 miliar, BLU Rp92 miliar, SBSN Rp25 miliar.

Adapun, pagu anggaran Rp6,22 triliun ini dialokasikan untuk belanja operasional sebesar Rp2,9 triliun atau 47% yang terdiri atas belanja pegawai Rp1,91 triliun dan belanja operasional perkantoran Rp991,54 miliar.

Sementara itu, belanja non-operasional dialokasikan sebesar Rp3,30 triliun atau 53% dari total pagu anggaran KKP di 2025.

Trenggono melaporkan, alokasi anggaran yang bersumber dari PHLN rencananya akan dimanfaatkan untuk pembangunan pelabuhan hingga pengembangan infrastruktur tambak udang.

Sejumlah target kinerja utama KKP di 2025 antara lain produksi perikanan sebanyak 24,58 juta ton, nilai tukar nelayan 9NTN) 104-105, pertumbuhan PDB perikanan 4,00%-6,00%, dan nilai ekspor hasil perikanan sebesar US$6,25 miliar.

KKP juga menargetkan produksi garam mencapai 2,25 juta ton, luas kawasan konservasi perairan 30,00 juta hektare, indeks kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan di level 82,00, persentase lulusan pendidikan dan pelatihan KP yang terserap DUDI KP 75%, serta persentase hasil kelautan dan perikanan yang memenuhi standar mutu dan keamanan sebesar 70%.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono angkat bicara usai pemeriksaannya oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (26/7/2024). Dalam pemeriksaan tersebut, Trenggono berstatus sebagai saksi.

Trenggono diperiksa sebagai saksi dalam kapasitasnya sebagai Pemegang Saham/Pengurus PT Teknologi Riset Global Investama. Trenggono mengklaim dirinya kooperatif untuk membantu KPK.

"Jadi sebagai warga negara yang baik tentu saya harus membantu KPK, nih saya dikasih makan," kata Trenggono pada Jumat (26/7/2024).

Trenggono mengungkapkan, hanya membeberkan fakta yang diketahuinya saja. Tapi Trenggono enggan menjelaskan dalam kasus apa dirinya diperiksa.

"Saya membantu KPK artinya yang saya ketahui terhadap peristiwa itu. Itu kan terjadi di 2018 yah, 2017-2018 yang saya tahu saya sampaikan yang saya tidak tahu ya saya tidak sampaikan," ujar Trenggono.

Dari informasi KPK, Trenggono diperiksa menyangkut perkara dugaan tindak pidana korupsi soal pengadaan barang dan jasa kerja sama antara PT Telkom dengan PT Telemedia Onyx Pratama (TOP). Tercatat, pemanggilan ini merupakan penjadwalan ulang bagi Trenggono.

Sebab, Trenggono tidak memenuhi panggilan pertama KPK pada 17 Juli 2024. Saat itu Trenggono beralasan tengah menghadiri kegiatan dinas. KPK tengah melakukan penyidikan soal pengadaan barang dan jasa kerja sama antara PT Telkom dengan PT Telemedia Onyx Pratama (TOP).

Walau demikian, KPK belum menerangkan konstruksi perkara secara terang benderang. KPK juga belum mengumumkan para tersangkanya. Nantinya pengumuman tersangka bakal diungkapkan ketika KPK melakukan penangkapan atau penahanan

KOMPAS.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan (Kementerian KP) siap menempa 2.023 taruna dan taruni baru Satuan Pendidikan Tinggi KP untuk menjadi sumber daya manusia (SDM) unggul di bidang kelautan dan perikanan.

Hal tersebut ditegaskan Kementerian KP dalam Pelantikan Taruna dan Taruni baru Satuan Pendidikan Tinggi KP di Plenary Hall, Jakarta Convention Center, Jakarta, Selasa (23/7/2024).

"Anda semua harus mempunyai mimpi besar ke depan yang akan menggerakan seluruh potensi kelautan dan perikanan yang kita miliki," ujar Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono saat memberikan pengarahan dalam pelantikan tersebut.

Pelantikan ini merupakan langkah penting Kementerian KP dalam mempersiapkan SDM unggul yang akan mendukung program Ekonomi Biru dan Visi Indonesia Emas 2045.

”Selamat kepada taruna dan taruni yang telah dilantik. Tumbuhlah menjadi pribadi yang cepat tanggap serta mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan dan harapan masyarakat,” tegas Menteri Trenggono dalam keterangan pers yang diterima Kompas.com, Rabu (24/7/2024).

Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan pentingnya mempersiapkan SDM unggul melalui pendidikan untuk menghadapi persaingan global.

Atas dasar tersebut, Kementerian KP membuka akses pendidikan bagi anak-anak pelaku utama di sektor kelautan dan perikanan, dengan memberikan kesempatan menempuh pendidikan gratis di sebagian besar satuan pendidikan di bawah naungan Kementerian KP.

"Kementerian KP akan terus berkomitmen dengan membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak pelaku utama di sektor kelautan dan perikanan,” terang Menteri Trenggono.

Adapun anak pelaku utama KP yang dimaksud diantaranya, anak nelayan, pembudidaya, pengolah, dan pemasar ikan, serta petambak garam.

“Penerimaan saat ini pun telah mencapai 100 persen dengan tetap memperhatikan keterwakilan secara nasional,” lanjutnya.

Kementerian KP melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP) pun telah mengimplementasikan strategi pendidikan vokasi melalui program strategis Vocational Goes To Actors (Voga).

Selain itu, Kementerian KP juga tengah merancang pembentukan Ocean Institute of Indonesia (OII) yang merupakan penggabungan seluruh satuan pendidikan tinggi bidang kelautan dan perikanan yang dimiliki Kementerian KP dengan kampus utama di Politeknik Ahli Usaha Perikanan (AUP) Jakarta.

DOK. Kementerian Kelautan dan Perikanan (Kementerian KP) Nampak para taruna dan taruni baru dari Santuan Pendidikan Tinggi Kelautan dan Perikanan (KP) yang mengikuti proses pelantikan di Plenary Hall, Jakarta Convention Center, Selasa, 23 Juli 2024.

Dalam laporannya, Kepala BPPSDM KP, I Nyoman Radiarta menyampaikan bahwa program pendidikan vokasi yang dicanangkan oleh Kementerian KP tidak hanya berfokus pada aspek teoritis, tetapi juga memberikan penekanan kuat pada pembelajaran praktis di lapangan.

Hal ini bertujuan untuk mencetak generasi muda unggul yang mampu menjadi tonggak pembangunan sektor KP, dan memiliki kualifikasi relevan, serta kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja global.

“Satuan pendidikan tinggi KP juga dikembangkan dengan mengadaptasi skema Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang memungkinkan taruna/i untuk mengembangkan potensi maksimal mereka dalam lingkungan belajar yang mendukung agar dapat beradaptasi dengan perubahan industri yang dinamis,” terang Nyoman.

Sebagai informasi, sebanyak 2.023 calon taruna baru yang dilantik akan menempuh pendidikan jenjang diploma IV, diploma III, dan diploma I di Politeknik AUP; Politeknik KP Sidoarjo; Politeknik KP Bitung; Politeknik KP Sorong; Politeknik KP Karawang; Politeknik KP Bone; Politeknik KP Kupang; Politeknik KP Dumai ; Politeknik KP Pangandaran; Politeknik KP Jembrana; dan Akademik Komunitas KP Wakatobi.

Taruna/i tersebut berasal dari berbagai wilayah di Indonesia dengan beragam latar belakang budaya, namun keseluruhannya merupakan anak pelaku utama KP.