BOGOR, KOMPAS.com - Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh mengungkapkan temuan mengejutkan terkait inefisiensi penggunaan anggaran pada sebagian besar pemerintah daerah.

Dari temuan BPKP, tingkat inefisiensi pengelolaan anggaran pada pemerintah daerah di 2023 mencapai angka Rp 141 triliun.

“Hasil pengawasan kami masih melihat angka yang sangat tinggi tentang ketidakefektifan dan tidak efisien. Jadi masih mencapai rata-rata 53 persen," kata Yusuf dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintahan Pusat & Daerah Tahun 2024 di Sentul International Convention Center, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

"Kalau total di seluruh Indonesia kemarin kami sampel itu kalau rupiahnya itu yang tidak efektif, tidak efisien, itu melebihi Rp 141 triliun," sambung Yusuf.

Yusuf menjelaskan dalam pengawasan di lima sektor, termasuk ketahanan pangan, daya saing pariwisata, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), stunting, dan kemiskinan, ketidakefisienan anggaran masih sangat tinggi.

Ia melanjutkan, akar permasalahan utama berasal dari lemahnya perencanaan dan penganggaran di tingkat pemerintah daerah.

Menurut temuan BPKP, banyak perencanaan tidak memiliki ukuran jelas atau indikator kinerja yang memadai.

“Orientasi penganggaran masih berfokus pada output, bukan outcome. Ukurannya masih jumlah dokumen, laporan, kegiatan, bukan hasil yang dicapai,” ujar Yusuf.

Menurutnya, tanpa fokus pada outcome, logika program sulit terhubung dengan pencapaian hasil yang diinginkan.

BPKP, kata Yusuf, telah memetakan berbagai persoalan yang perlu dihadapi untuk membangun pemerintahan daerah yang akuntabel.

Dia mengajak para kepala daerah agar berkomitmen melakukan pembenahan dalam sistem perencanaan dan penganggaran.

“Komitmen menjadi kunci. Kami di BPKP siap mendampingi teman-teman di daerah yang mau membenahi sistem perencanaan dan anggaran,” ucap Ateh.

Yusuf menekankan pentingnya komitmen pimpinan daerah agar reformasi keuangan di daerah benar-benar berjalan efektif.

Yusuf mengingatkan pentingnya pendekatan preventif untuk mencegah korupsi.

“Lebih baik datang ke BPKP untuk bantuan dibanding berurusan dengan aparat penegak hukum,” ujar Yusuf setengah bercanda.

Ia berharap kepala daerah dapat mengambil langkah nyata dalam perbaikan perencanaan anggaran, sehingga setiap rupiah anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) benar-benar bermanfaat bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyentil pemerintah daerah (Pemda) yang lebih suka menumpuk anggaran di bank daripada membelanjakannya.

Sri Mulyani menjelaskan, pemerintah pusat sudah menggelontorkan banyak anggaran untuk transfer ke daerah. Kendati demikian, sambungnya, anggaran tersebut kerap tidak dimanfaatkan dengan baik.

Dia mencontohkan, pemerintah pusat selalu memberi stimulus ketika Indonesia sedang alami guncangan ekonomi seperti pandemi Covid-19 ataupun kenaikan harga komoditas secara ekstrem. Harapannya, agar ekonomi bisa segera bangkit.

Sayangnya, menurut Sri Mulyani, Pemda malah tidak membelanjakan anggaran yang telah diberikan ketika pemerintah pusat memberi stimulus ekonomi tersebut. Menurutnya, Pemda malah kerap menghambat upaya pemerintah pusat untuk membuat perekonomian bangkit dengan cepat.

"Karena waktu pemerintah pusat mencoba ekspansif dengan belanja dan untuk meningkatkan growth [pertumbuhan], penciptaan kerja, daerahnya dikasih transfer, terus transfernya berhenti di bank, they don't spend [mereka tidak belanja]," jelas Sri Mulyani dalam Seminar Internasional Desentralisasi Fiskal di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, dikutip Rabu (25/9/2024).

Oleh sebab itu, bendahara negara tersebut menyatakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan coba memperbaiki permasalahan tersebut. Kemenkeu masih mencoba untuk terus mensinkronkan kebijakan fiskal pusat dan daerah sehingga upaya dalam intervensi pasar bisa maksimal dan dirasakan masyarakat.

"Nah karena ini adalah sebuah perjalanan panjang, saya rasa this kind of seminar sangat-sangat membantu kita untuk seluruh teman-teman terutama yang di daerah," ujarnya.

Lebih lanjut, pada kesempatan yang sama, Sri Mulyani juga menyatakan pemerintah menargetkan jumlah desa mandiri atau desa yang lepas dari garis kemiskinan bisa mencapai 75.000 desa. Saat ini, lanjutnya, jumlah desa mandiri baru mencapai sekitar 20.000 desa.