Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pemerintah telah mengucurkan anggaran dana desa sebesar Rp 609,9 triliun dalam 10 tahun terakhir.

Dalam unggahan di instagram @ditjenpk, sejak dialokasikan pertama kali pada tahun 2015 sebesar Rp 20,76 triliun, dana desa terus mengalami peningkatan hingga mencapai Rp 71 triliun pada tahun 2024. Bahkan telah menjadi komponen pendapatan terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

"Kementerian Keuangan senantiasa mendorong kemandirian desa melalui kebijakan-kebijakan terkait dana desa sebagai bagian dari Transfer ke Daerah (TKD)," dikutip dari unggahan tersebut.

Hingga 30 September 2024, pemerintah telah merealisasikan dana desa sebesar Rp 61,16 triliun dari pagu sebesar Rp 71 triliun.

Pagu pada tahun 2024 ini meningkat dibandingkan pada tahun 2023 sebesar Rp 68,96 triliun dan pada 2022 sebesar Rp 67,91 triliun. Berkat peningkatan anggaran dana desa tersebut, jumlah desa mandiri mengalami peningkatan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, hingga saat ini jumlah desa mandiri sudah mencapai 20.000 desa.

Menurutnya, hal ini tidak terlepas dari program dana desa yang saat ini sudah dikucurkan pemerintah dalam beberapa tahun terakhir.

"Sudah satu pertiga dari desa-desa kita itu sudah mandiri dengan dana desa yang selama ini kita berikan setidaknya selama hampir 10 tahun," ujar Sri Mulyani dalam acara Seminar Internasional Desentralisasi Fiskal Tahun 2024, Selasa (24/9).

Sri Mulyani mengatakan bahwa hal tersebut menggambarkan transfer ke daerah jika disertai dengan akuntabilitas dan performance yang diukur bisa menghasilkan hasil yang baik.

Ia berharap, pada suatu saat jumlah desa dengan status mandiri bisa meningkat hingga 75.000 desa.

"Kami suatu saat berharap 75.000 desa di Indonesia semuanya akan menjadi mandiri dan menjadi baik itu pencapaian untuk penurunan kemiskinan, stunting maupun quality dari lingkungan di mana mereka hidup menjadi lebih bersih, lebih terarah dan tentu sehat," katanya.

Bisnis.com, MALANG — Dukungan APBN kepada APBD melalui Transfer Ke Daerah per 31 Agustus 2024 terealisasi sebesar Rp56,42 triliun atau 70,15% dari pagu, tumbuh 10,86% (yoy).

Kepala Perwakilan Kemenkeu Jatim, Sigit Danang Joyo, mengatakan pertumbuhan tersebut ditopang oleh DAU, DAK Fisik & Non Fisik, Dana Desa, dan Insentif Fiskal.

“Realisasi DAU naik 14,77% (yoy) menjadi Rp30 triliun disebabkan peningkatan realisasi DAU Spesific Grant Bidang Pendidikan,” katanya pada Press Conference APBN KiTa Regional Jawa Timur s.d 31 Agustus 2024 di Malang, Jumat (27/9/2024).

Menurutnya, realisasi DBH turun 2,33% (yoy) menjadi Rp5,6 triliun disebabkan oleh turunnya realisasi DBH Migas di Jawa Timur TA 2024 di Kabupaten di Bojonegoro.

Realisasi Insentif Fiskal naik 41,79% menjadi Rp431,83 miliar, kata dia, karena sudah terdapat daerah yang melakukan penyaluran Tahap II.

Sedangkan realisasi DAK Fisik, dia menegaskan, mengalami pertumbuhan 27,65% (yoy) menjadi Rp1,17 triliun disebabkan oleh realisasi kontrak kegiatan DAK Fisik lebih baik dari tahun sebelumnya yang mengindikasikan proyeksi penyaluran s.d akhir tahun akan lebih baik.

Dia menegaskan, realisasi DAK Non Fisik naik sebesar 2,5% (yoy) menjadi Rp11,9 triliun karena penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) telah mencapai 99,53%.

Dana Desa, kata Sigit, mengalami kenaikan sebesar 18,49% (yoy) menjadi Rp7,2 triliun karena desa lebih cepat menyampaikan syarat salur, Kabupaten Madiun dan Ngawi telah salur 100%.

Dari penyaluran Transfer ke Daerah, beberapa manfaat yang telah dihasilkan antara a.l air minum Rp71,89 miliar berupa pembangunan instalasi pengolaan air, jaringan distribusi sambungan rumah.

Juga, industri kecil menengah Rp38,24 miliar berupa paket sarpras produksi, & pengadaan mesin peralatan. Irigasi Rp69,93 miliar berupa peningkatan dan rehab jaringan irigasi.Untuk jalan Rp9,90 miliar dalam kegiatan penanganan long segment, penggantian jembatan.

Kelautan dan perikanan Rp10,29 miliar berupa dermaga, lahan garam, mesin kapal, pembangunan kolam, sarpras produksi pasar ikan.“Kesehatan dan KB Rp91,50 miliar: alat kesehatan, ambulans, obat kontrasepsi, Puskesmas,” ucapnya.

Untuk lingkungan Hidup Rp82,19 miliar direalisasikan pembangunan bank sampah induk, rumah kompos, alat pemantauan kualitas air, pariwisata Rp22,63 miliar berupa fasilitas rekreasi, aksesbilitas, bangunan TIC, panggung kesenian.Pendidikan Rp56,42 miliar untuk pembangunan ruang belajar, pengadaan fasilitas belajar, sarpras pembelajaran.Pertanian Rp40,41 miliar untuk green house, jalan produksi perkebunan dan peternakan, pembangunan olah pakan.

Perumahan dan permukiman Rp90,25 miliar diperuntukkan jalan lingkungan dan drainase, rumah swadaya, rehab & rekonstruksi, sanitasi Rp26,66 miliar untuk pembangunan tangka septik, pembangunan TPS3R, IPLT, pengadaan truk tinja.

(BOS) Rp3,74 triliun untuk pengembangan perpustakaan, pelaksanaan kegiatan pembelajaran, pemeliharaan sarpras sekolah, pembangunan desa Rp10,09 triliun berupa BLT, pembangunan pasar desa, pembangunan kios milik desa, pembinaan masyrakat desa, penyelenggaraan pemerintahan desa. (K24)

SERANG, investor.id – Pemerintah daerah (pemda) memiliki kemampuan fiskal yang berbeda-beda, sehingga belum terjadi pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu, kebijakan transfer ke daerah (TKD) diarahkan untuk mendorong belanja daerah yang efektif dan efisien, guna mengakselerasi pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan di daerah.

Pada 2025, pemerintah pusat mendorong pemerintah daerah agar melakukan perluasan akses terhadap skema alternatif pembiayaan melalui obligasi dan sukuk daerah. Pemerintah daerah didorong untuk melakukan penguatan pembiayaan kreatif melalui kerja sama pemerintah dan badan usaha serta dana abadi daerah. Upaya penguatan pembiayaan kreatif juga dilakukan dengan memperkenalkan skema sinergi pendanaan untuk akselerasi pembangunan daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun pertama Prabowo Subianto menjabat tembus Rp 3.600 triliun. Namun, sebesar Rp 1.000 triliun hanya untuk membayar utang.

Hal ini diungkapkan oleh Dewan Penasihat Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Burhanuddin Abdullah. Kemudian sebagian besarnya lagi Rp 1.300 triliun sampai Rp 1.400 triliun untuk transfer ke daerah.

"Soal APBN kita cuma punya RP 3.600 triliun, Rp 1.000 triliun untuk bayar utang, Rp 1.300-1.400 kirim ke daerah sebagai DAU DAK kita tinggal punya Rp 1.100 triliun sampai Rp 1.200 triliun, Rp 1.200 triliun itu nggak besar, presiden tidak bisa berbuat banyak dengan angka sebesar itu," kata dia dalam UOB Economic Outlook 2025, Rabu (25/9/2024).

Peran pemerintah dengan anggaran sebesar itu hanya untuk pembangunan infrastruktur dasar seperti pelabuhan hingga bandara. Sementara pembangunan lainnya peran swasta lah yang dibutuhkan.

Untuk itu, pemerintah memang perlu mengeluarkan kebijakan agar bisa menarik investasi lebih banyak.

"Karena itulah swasta melakukan itu, pemerintah hanya mencoba untuk membangun kebijakan yang kondusif untuk investasi, kita harus menarik investasi asing, betul. Karena gross domestic saving kita itu mungkin bolongnya sekitar 10% dibanding PDB," pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Dolfie Othniel Frederic Palit mengatakan utang jatuh tempo Indonesia pada 2025 mencapai Rp 800,33 triliun. Rinciannya Rp 705,5 triliun berupa Surat Berharga Negara (SBN) dan Rp 94,83 triliun berupa pinjaman.

"Profil (utang) jatuh tempo kalau kita hitung 2025 jatuh tempo itu Rp 800 triliun," beber Dolfie.

Saksikan Live DetikSore:

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyentil pemerintah daerah (Pemda) yang lebih suka menumpuk anggaran di bank daripada membelanjakannya.

Sri Mulyani menjelaskan, pemerintah pusat sudah menggelontorkan banyak anggaran untuk transfer ke daerah. Kendati demikian, sambungnya, anggaran tersebut kerap tidak dimanfaatkan dengan baik.

Dia mencontohkan, pemerintah pusat selalu memberi stimulus ketika Indonesia sedang alami guncangan ekonomi seperti pandemi Covid-19 ataupun kenaikan harga komoditas secara ekstrem. Harapannya, agar ekonomi bisa segera bangkit.

Sayangnya, menurut Sri Mulyani, Pemda malah tidak membelanjakan anggaran yang telah diberikan ketika pemerintah pusat memberi stimulus ekonomi tersebut. Menurutnya, Pemda malah kerap menghambat upaya pemerintah pusat untuk membuat perekonomian bangkit dengan cepat.

"Karena waktu pemerintah pusat mencoba ekspansif dengan belanja dan untuk meningkatkan growth [pertumbuhan], penciptaan kerja, daerahnya dikasih transfer, terus transfernya berhenti di bank, they don't spend [mereka tidak belanja]," jelas Sri Mulyani dalam Seminar Internasional Desentralisasi Fiskal di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, dikutip Rabu (25/9/2024).

Oleh sebab itu, bendahara negara tersebut menyatakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan coba memperbaiki permasalahan tersebut. Kemenkeu masih mencoba untuk terus mensinkronkan kebijakan fiskal pusat dan daerah sehingga upaya dalam intervensi pasar bisa maksimal dan dirasakan masyarakat.

"Nah karena ini adalah sebuah perjalanan panjang, saya rasa this kind of seminar sangat-sangat membantu kita untuk seluruh teman-teman terutama yang di daerah," ujarnya.

Lebih lanjut, pada kesempatan yang sama, Sri Mulyani juga menyatakan pemerintah menargetkan jumlah desa mandiri atau desa yang lepas dari garis kemiskinan bisa mencapai 75.000 desa. Saat ini, lanjutnya, jumlah desa mandiri baru mencapai sekitar 20.000 desa.

Ibu Kota Nusantara (IKN) akan menyandag status daerah khusus. Setelah nanti status resmi tersebut disandang, IKN berhak mendapatkan alokasi anggaran transfer ke daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), anggaran transfer daerah menjadi salah satu saluran untuk transfer anggaran dari pemerintah pusat ke daerah.

Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Jaka Sucipta mengatakan pemerintah kini tengah proses desain transfer untuk daerah baru berbentuk khusus. Ini termasuk Otoritas IKN (OIKN).

"Dana desa ini mulai disalurkan menjadi instrumen transfer daerah terakhir, bukan terakhir, siapa tahu nanti ada lagi. Karena memang sekarang kita sedang kita mendesain untuk transfer OIKN," kata Jaka, dalam acara Seminar KIPP Kementerian Keuangan 2024: Transparansi Dana Desa & Pengentasan Kemiskinan di Gedung Juanda I, Jakarta, Selasa (6/8/2024).

Meski rencana tersebut telah dibahas, namun Jaka belum dapat merincikan konsep alokasi transfer dana daerah ke OIKN. Pasalnya, hal ini masih dalam tahap perancangan dan menunggu ketetapan regulasi OIKN sebagai Pemdasus.

Aturan yang dimaksud ialah Keputusan Presiden Keppres yang menjadi turunan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2025. Perpres 75/2024 sebetulnya telah menyebutkan OIKN merupakan Pemdasus.

Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Plt Kepala Otorita IKN diberi tugas khusus untuk mempersiapkan pemerintah daerah khusus (Pemdasus) di IKN.

Basuki mengatakan, Keputusan Presiden yang melandasi IKN sebagai ibu kota baru Indonesia akan segera dirilis Presiden Jokowi. Pemerintah daerah khusus di IKN harus segera dibentuk.

"Yang kedua juga sesuai dengan Keppres IKN mempersiapkan embrio dari Pemdasus IKN. Karena nanti begitu Keppres ditandatangani bapak Presiden tentang IKN, maka akan ada embrio Pemdasus IKN tersebut," beber Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (3/6/2024).

Otorita IKN, kata Basuki, tidak serta merta menjadi Pemdasus karena memang tugas Otorita hanya mempercepat pembangunan IKN itu sendiri. "Pemdasus nanti akan disiapkan tersendiri oleh mungkin satgas bersama dengan atau task force bersama dengan Kemendagri," lanjut Basuki.

Reporter: Rashif Usman | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) sampai dengan semester I tahun 2024 mencapai Rp 400 triliun atau naik 9,9% dibandingkan periode sebelumnya yang tercatat Rp 346,1 triliun .

"TKD pada tahun 2024 diarahkan untuk mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui peningkatan kualitas tata kelola dan kinerja pengelolaan TKD," tulis Kemenkeu dalam dokumen Laporan Realisasi Semester I dan Prognosis Semester II APBN 2024.

Staf Bidang Ekonomi, Industri, dan Global Markets dari Bank Maybank Indonesia Myrdal Gunarto mengatakan bahwa kenaikan TKD tersebut tidak serta merta menggambarkan kondisi daerah yang belum mandiri mengelola fiskal.

Myrdal berpendapat kenaikan TKD karena besarnya realisasi kebutuhan program pemerintah, mulai dari biaya rutin gaji pegawai di daerah, gaji ke-13, program bantuan sosial dan program kebutuhan pemilu.

"Itu wajar kalau naik, dan kalau kita lihat dari sisi daerah bisa mandiri atau tidak itu semua tergantung potensi di daerahnya masing-masing," kata Myrdal kepada Kontan, Rabu (17/7).

Myrdal menerangkan, apabila suatu daerah menjadi sentra produksi untuk suatu komoditas maka sudah pasti pendapatan daerah tersebut besar.

"Kalau memang daerah tersebut belum ada potensi yang bisa menghasilkan pendapatan besar, perlu ada kreativitas walaupun untuk daerah tersebut pasti di drive oleh anggaran dari pemerintah. Dan di sini pemerintah pusat diharapkan bisa memberikan dampak untuk mendorong aktivitas perekonomian daerah," ucapnya.

Kemenkeu mengungkapkan bahwa anggaran TKD pada APBN tahun 2024 dialokasikan sebesar Rp 857 triliun. Hal ini sejalan dengan komitmen Pemerintah untuk terus meningkatkan pembangunan di daerah melalui dukungan pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kegiatan pembangunan lainnya.

Reporter: Rashif Usman | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) sampai dengan semester I tahun 2024 mencapai Rp 400 triliun atau 46,7% terhadap pagu APBN APBN 2024.

Realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi semester I tahun 2023 sebesar Rp 364 triliun atau 44,7% terhadap pagu.

Kenaikan dana TKD tersebut utamanya dipengaruhi oleh peningkatan alokasi pagu Dana Alokasi Umum (DAU) dan kinerja pemerintah daerah dalam memenuhi persyaratan penyaluran anggaran TKD.

"TKD pada tahun 2024 diarahkan untuk mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui peningkatan kualitas tata kelola dan kinerja pengelolaan TKD," tulis Kemenkeu dalam dokumen Laporan Realisasi Semester I dan Prognosis Semester II APBN 2024.

Adapun pokok-pokok kebijakan TKD tahun 2024 yaitu, meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah serta harmonisasi belanja pusat dan daerah, meningkatkan kualitas pengelolaan TKD, memperkuat penggunaan earmarking TKD pada sektor prioritas, meningkatkan efektivitas dan optimalisasi penggunaan TKD untuk mendukung program prioritas nasional, menerbitkan pedoman/petunjuk teknis dan regulasi yang sederhana, terintegrasi dan tersinkronisasi sebelum tahun anggaran dimulai.

Kemudian, meningkatkan harmonisasi kebijakan dan pengalokasian TKD untuk mengatasi stunting, kemiskinan, inflasi, dan investasi mendorong pemerintah daerah (pemda) agar menggunakan TKD untuk kegiatan yang produktif dengan multiplier effect yang tinggi.

Sejalan dengan arah kebijakan di atas, anggaran TKD pada APBN tahun 2024 dialokasikan sebesar Rp 857 triliun. Hal ini sejalan dengan komitmen Pemerintah untuk terus meningkatkan pembangunan di daerah melalui dukungan pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kegiatan pembangunan lainnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengalokasian anggaran pendidikan untuk Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dinilai perlu pengawasan ketat.

Hal itu diungkapkan pengamat pendidikan dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Jejen Musfah mengomentari pengalokasian itu.

Menurutnya, perlu penjelasan lebih terperinci dari pemerintah mengenai anggaran pendidikan yang dialokasikan untuk dana desa tersebut.

"Perlu penjelasan pemerintah apa dasar TKDD tersebut. Jika tidak jelas apalagi politis mohon agar kekeliruan tersebut dikoreksi," katanya kepadaBisnis, pada Senin (8/7/2024).

Dia menjelaskan bahwa pendidikan di Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja, misalnya gaji guru sangat rendah dan fasilitas belajar sangat buruk.

"Artinya kualitas pendidikan membutuhkan politik anggaran yang serius," ujarnya menambahkan.

Adapun sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Muhadjir Effendy menjelaskan terkait anggaran pendidikan sebesar Rp665 triliun untuk dana desa tersebut.

Muhadjir mengungkapkan pemerintah memiliki program yang menekankan bahwa setiap desa harus memiliki Pendidikan Anak Usia Dini atau (PAUD).

Dia menjelaskan bahwa alokasi 52% anggaran pendidikan untuk dana desa memang untuk operasional program PAUD.

Lebih lanjut, Jejen mengaku setuju jika alokasi anggaran pendidikan ke dana desa itu untuk program PAUD, namun menurutnya harus diaudit kembali.

"Jika benar untuk PAUD saya setuju tapi tidak harus sampai 52%. Harus diaudit benarkah dana tersebut sesuai peruntukannya untuk pendidikan khususnya PAUD. Sebab kami yang tidak tahu atau minim sosialisasi," ucapnya.

Kemudian, dia menegaskan, 52% dari anggaran pendidikan untuk dana desa adalah jumlah yang besar, namun sejauh ini tidak terasa program PAUD menjadi prioritas.

"Ini angka yang besar. Saya pribadi tidak mendengar atau merasakan tentang PAUD ini menjadi prioritas," tambahnya.

Seperti diketahui, anggaran pendidikan yang dialokasikan ke dana desa mencuat setelah dipertanyakan langsung oleh mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (2009–2014) Muhammad Nuh di Rapat Kerja dengan Komisi X DPR RI.

Mantan Mendikbud itu menilai seharusnya dana pendidikan sebesar Rp665 triliun dari total APBN 2024 hanya boleh digunakan untuk pendidikan.

Sementara, berdasarkan catatan, sebanyak 52% anggaran pendidikan atau sebesar Rp346,5 triliun sudah dialokasikan untuk Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

“Saya terus terang paling penasaran mulai kapan masuk Dana Desa di dalam anggaran pendidikan. Dan isinya apa? Ujungnya dana desa kan Lurah, urusi apa di pendidikannya itu?” ujarnya, di Komisi X DPR RI, pada Selasa (2/7/2024)