Menteri Keuangan Sri Mulyani blak-blakan soal besarnya anggaran negara yang digelontorkan untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.

Ia menjelaskan alokasinya dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) masing-masing daerah. Jadi anggaran dari APBD itu dikucurkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam bentuk hibah.

Dalam paparan Sri Mulyani, realisasi anggaran dari pemerintah daerah dalam bentuk hibah itu telah mencapai 97 persen per 23 Agustus 2024.

"Dari daerah-daerah yang sudah mampu membayar Pilkada ini Rp37,52 triliun. (Realisasi) Dilakukan hibah APBD ke KPU dan Bawaslu Rp36,61 triliun untuk penyelanggaraan Pilkada di seluruh daerah," katanya dalam rapat dengan Komite IV DPD RI, Gedung DPD RI, Senayan, Jakarta, Senin (2/9) dikutip Detikfinance.

Ia menyebut ada beberapa daerah yang memiliki hambatan dari sisi anggaran. Karena itu, pemerintah pusat bakal memberikan bantuan.

Bentuknya, dana transfer ke daerah (TKD), pertama skema treasury deposit facility (TDF) senilai Rp67,9 miliar ke 12 daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp555,4 miliar ke 56 Pemda, dan Dana Bagi Hasil (DBH) Rp180,6 miliar ke 24 daerah.

"Ada daerah yang masih mengalami hambatan kami menerima intercept (TKD) dengan membayarkan hibah melalui mereka yang sebetulnya dana TDF, dari DBH, dibayarkan surat berharga," teranganya.

Dengan persiapan anggaran yang telah dilakukan pemerintah pusat dan daerah, pihaknya akan terus memonitoring agar Pilkada tahun ini berjalan dengan lancar.

"Kementerian Keuangan dengan Kementerian Dalam Negeri terus memonitor, making sure meyakinkan Pilkada tetap berjalan pada tepat waktu dengan kondisi anggaran yang telah tersedia," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pihaknya sudah menerima Rp34,57 triliun untuk pembiayaan Pilkada 2024 hingga 6 Agustus 2024.

Sri Mulyani menjelaskan, anggaran untuk Pilkada 2024 notabenenya merupakan hibah dari pemerintah daerah. Kementrian Keuangan (Kemenkeu) kemudian mengalokasikan hibah pemerintah daerah tersebut ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), sambungnya, disepakati total anggaran untuk Pilkada 2024 sebesar Rp37,52 triliun. Artinya per 6 Agustus 2024, sudah terealisasi sebanyak 92%.

"Jadi untuk Pilkada ini, pemerintah daerah sudah mengeluarkan Rp34,57 triliun dari APBD-nya, dihibahkan ke pusat (APBN), ke Kemenkeu. Kemenkeu langsung menyalurkan ke KPU-Bawaslu sampai dengan bulan Agustus ini 6 Agustus," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (13/8/2024).

Dari total realisasi tersebut, dia merincikan bahwa KPU telah menerima Rp26,85 triliun dan Bawaslu telah menerima Rp7,72 triliun.

Lebih lanjut, Sri Mulyani menjelaskan dari APBN 2024 juga sudah dianggarkan total Rp38,2 triliun untuk penyelenggaraan pemilu sepanjang tahun ini. Per 1 Agustus 2024, sudah terealisasi 78%.

"Yang direct [langsung] kepada KPU-Baweslu, Rp27,1 triliun, maupun kementerian lain yang men-support [mendukung] dari informasi, keamanan, dan berbagai macam permasalahan hukum, di mana dibawa ke MK, dan itu membutuhkan juga anggaran [Rp2,7 triliun]," jelasnya.

Dia menjelaskan, selain KPU dan Bawaslu, ada 14 kementerian/lembaga lain yang juga terima pagu anggaran untuk penyelenggaraan pemilu seperti Polri hingga Kominfo.