ekBis#1

Pemerintah Targetkan Peningkatan Anggota Koperasi Hingga 60 Juta Orang

JAKARTA,investor.id - Pemerintah menargetkan pertumbuhan jumlah anggota koperasi bertambah menjadi 60 juta atau dua kali lipat dari jumlah eksisting saat ini. Langkah tersebut dilakukan untuk mendongkrak rasio kepesertaan masyarakat dalam koperasi.

“Dengan jumlah penduduk Indonesia yang hampir 300 juta, anggota koperasinya tidak sampai 10%. Koperasi telah menjadi backbone of economy pada negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Eropa dengan jumlah anggotanya lebih dari 50% jumlah penduduknya," ujar Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi dalam keterangan resmi yang diterima pada Minggu (10/11/2024).

MenKop Budi Arie menambahkan, dengan semakin banyak anggota koperasi yang bergabung, sumber daya untuk menggalang kekuatan agar koperasi tumbuh lebih besar semakin terbuka lebar.

Menurut dia, perkembangan koperasi di Indonesia stagnan bahkan cenderung mengalami penurunan citra akibat beberapa kasus koperasi besar yang mengalami miss management. "Dalam 10 tahun terakhir jumlah anggota koperasi di Indonesia memang tidak bergerak hanya berkisar di angka 25 juta orang, maka saya ingin tingkatkan jumlah anggota koperasi hingga 60 juta orang,” kata Budi.

Pemerintah berkomitmen untuk melakukan pembenahan secara total terhadap koperasi di Indonesia. Salah satu yang menjadi tolok ukur koperasi memiliki performa yang baik adalah dari sisi jumlah anggota. Jika ada koperasi yang dikategorikan besar tapi jumlah anggotanya hanya segelintir orang saja, maka koperasi tersebut perlu dievaluasi.

Dia mengajak para pegiat koperasi untuk melakukan diskusi bulanan dengannya terkait kendala perkoperasian yang harus diselesaikan bersama. Dia juga menyampaikan tugas yang menjadi penting saat ini adalah menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian untuk segera disahkan menjadi Undang-Undang (UU).

“Sudah 32 tahun, koperasi hanya mengacu pada UU No 25 Tahun 1992. Dan saya kira ini sudah kuno dan tak sesuai lagi dengan tuntutan digitalisasi dewasa ini. UU Koperasi yang baru harus selesai dalam 100 hari kerja,” pungkas Budi.

Editor: Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@ymail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Menkop Targetkan Jumlah Anggota Koperasi Bertambah Menjadi 60 Juta Orang

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA, Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menargetkan pertumbuhan jumlah anggota koperasi bertambah menjadi 60 juta atau dua kali lipat dari jumlah eksisting saat ini.

Hal itu disampaikan Budi saat menerima audiensi dengan Forum Komunikasi Koperasi Besar Indonesia (Forkom KBI) di Kantor Kemenetrian Koperasi, Jum'at (8/11).

"Saya ingin tingkatkan jumlah anggota koperasi capai 60 juta orang," kata Budi.

Dalam catatannya, perkembangan koperasi di Indonesia stagnan bahkan cenderung mengalami penurunan citra akibat beberapa kasus koperasi besar yang mengalami mismanagement. Bahkan menurutnya saat ini jumlah orang berkoperasi di tanah air hanya mencapai 25 juta orang atau tak lebih dari 10 persen dari total masyarakat Indonesia.

Untuk itu, pihaknya berkomitmen untuk melakukan pembenahan secara total terhadap koperasi di Indonesia. Pihaknya pun berencana membuat forum khusus yang fokus berdiskusi terkait pembenahan koperasi yang akan disesuaikan dengan kemajuan zaman.

Ketua Umum Projo ini, juga menyampaikan tugas yang menjadi penting saat ini adalah menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian untuk segera disahkan menjadi Undang-Undang (UU).

“Sudah 32 tahun, koperasi hanya mengacu pada UU No 25 Tahun 1992. Dan saya kira ini sudah kuno dan tak sesuai lagi dengan tuntutan digitalisasi dewasa ini. UU Koperasi yang baru harus selesai dalam 100 hari kerja,” tutupnya.

Diketahui, rencana revisi Undang-Undang Koperasi memang sempat direncanakan akan mulai dibahas bersama dengan DPR RI pada September lalu.

Namun, hingga masa pemerintahan berganti, rencana ini belum juga dilaksanakan.

Menteri Koperasi dan UKM Periode 2019 -2024, Teten Masduki sempat meminta dukungan Komisi VI DPR RI agar legislatif segera membahas Rancangan Undang-Undang atau RUU tentang Perubahan Ketiga Atas UU No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Perubahan ini didesak karena aturan yang berlaku sudah tidak relevan.

Dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Teten menegaskan, Presiden Joko Widodo telah mengirimkan Surat Presiden atau Surpres Nomor R- 46/Pres/09/2023 pada 19 September 2023 ke Ketua DPR RI. Namun, hingga kini DPR RI belum merespons lebih lanjut.

"Terkait dengan RUU Perkoperasian, kami harap pimpinan dan anggota DPR Komisi VI berkenan segera melakukan pembahasan, mengingat Presiden sudah mengirimkan Surpres," ujar Teten, Selasa (19/3).

Survei KG Media

Koperasi Diminta Lebih Banyak Garap Sektor Riil dan Produktif Halaman all

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Bidang Perkoperasian Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) Ahmad Zabadi mengatakan, pihaknya berupaya agar lebih banyak koperasi di Indonesia menggarap sektor riil dan produktif di samping usaha simpan pinjam yang selama ini dominan menjadi bisnis utama bagi banyak koperasi di tanah air.

"Kalau dulu koperasi itu lebih banyak bergerak di usaha simpan pinjam, sekarang ini harus mulai berubah untuk menguatkan ekosistem sektor riil. Kami di Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) telah melakukan exercise di sektor riil ini dan hasilnya bagus," kata dia dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (28/7/2024).

Zabadi menyatakan jumlah koperasi di Indonesia berdasarkan data ODS (Online Data System) pada 2022 mencapai 130.354 unit.

SHUTTERSTOCK/NANA MARGONO Ilustrasi koperasi.

Adapun jumlah anggota koperasi sebanyak 29,45 juta orang dengan total volume usaha mencapai Rp 197,8 triliun dan aset Rp 281 triliun.

Berdasarkan jenisnya, koperasi konsumen mendominasi sebanyak 54,70 persen dan koperasi produsen sebanyak 20,68 persen. Sementara jumlah koperasi simpan pinjam (KSP) 14,34 persen.

Adapun sisanya merupakan koperasi jasa dan pemasaran.

Ahmad Zabadi mengatakan, besarnya jumlah dan volume usaha dari koperasi ini masih berpotensi untuk ditingkatkan dan dikembangkan melalui transformasi model bisnis koperasi. Salah satu caranya dengan mendorong koperasi untuk membangun ekosistem usaha di sektor riil.

Zabadi mencontohkan beberapa transformasi usaha koperasi di sektor riil seperti yang dilakukan oleh Koperasi Pesantren (Kopontren) Al-Ittifaq di Ciwidey, Bandung, Jawa Barat, yang sukses mengelola usaha pertanian. Hasil panen dari petani diserap dengan harga yang layak oleh koperasi dan kemudian dipasarkan ke supermarket atau hotel.

SHUTTERSTOCK/SOMCHAI_STOCK Ilustrasi petani kopi, panen kopi, tanaman kopi.

Kopontren ini juga secara aktif mengatur sistem tanam yang dilakukan oleh para petani dengan mengikuti permintaan pasar.

Dengan begitu tidak ada hasil panen yang terbuang sia-sia, sementara dari sisi harga jual produk pertanian juga tetap kompetitif.

"Koperasi pertanian komoditas holtikultura ini dikelola dengan berbasis inovasi dan teknologi sehingga dapat meningkatkan produktivitas dari para petani," imbuh dia.

Contoh lain yang menjadi salah satu program transformasi unggulan koperasi adalah hilirisasi produk sawit.

Selama ini petani sawit hanya mendapatkan nilai tambah dalam bentuk tandan buah segar, namun KemenKopUKM mendorong koperasi untuk mulai mengolahnya menjadi minyak makan merah dimana pabrik pertama telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo di Deli Serdang Maret 2024.

"Saat ini kita telah berhasil mengembangkan produk minyak makan merah yang diproduksi oleh pabrik-pabrik milik koperasi," ucap Zabadi.

Beberapa contoh sukses transformasi koperasi tersebut menjadi bukti, koperasi mampu berkembang. Sayangnya fakta yang terjadi saat ini, jumlah koperasi di sektor riil masih sangat terbatas, padahal untuk meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian nasional porsinya perlu diperluas.

"Kalau kita mengacu kondisi global, maka arah transformasi koperasi mendatang adalah ke sektor pertanian, peternakan, kehutanan, perkebunan, perikanan atau yang secara umum disebut sebagai agromaritim," sebut Zabadi.

Saat ini terdapat 300 Koperasi Besar Dunia yang dirilis World Cooperative Monitor (WCM) salah satunya adalah Koperasi Nong Hyup Korea Selatan yang menjadi raksasa pertanian beromzet 61,17 miliar dollar AS.

Kemudian Zen Noh di Jepang dengan omzet 38,91 miliar dollar AS. Lalu Fonterra di Selandia Baru yang memasok hampir 30 persen susu ke pasar susu dunia.

"Jadi ke depan koperasi atau usaha simpan pinjam akan kami tata dan perkuat tata kelola serta pengawasannya agar terarah ke sektor produksi," terang Zabadi.

Demi membawa koperasi di Indonesia maju dan berkembang secara modern serta lebih dominan bergerak di sektor riil, diperlukan dukungan regulasi yang proaktif. Untuk itu KemenKopUKM sedang berupaya maksimal untuk mendorong revisi UU Perkoperasian agar segera disahkan.

"Agenda terpenting dalam penataan usaha simpan pinjam adalah penguatan ekosistem kelembagaan melalui dua pilar yaitu lembaga pengawasan KSP dan lembaga penjaminan simpanan KSP. Hal itu hanya dapat dilakukan melalui revisi UU Perkoperasian," tutup Zabadi.

Koperasi Diminta Lebih Banyak Garap Sektor Riil dan Produktif