JAKARTA, investor.id – Jumlah kendaraan bermotor di Indonesia tumbuh rata-rata 4% setiap tahun, sementara panjang jalan tol dan jalan pendukung lainnya tumbuh 6%, serta jumlah penduduk naik rata-rata 1,1%. Pertumbuhan ini menunjukkan peningkatan probabilitas potensi kecelakaan lalu lintas.

Hal itu diungkapkan oleh Direktur Utama Jasa Raharja, Rivan A. Purwantono, dalam Seminar Nasional ‘Arah Kebijakan Transportasi Nasional dan Penguatan Angkutan Umum Perkotaan di Indonesia’ yang diselenggarakan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) di Aula Barat Institut Teknologi Bandung (ITB), Jawa Barat, pada Senin (14/10).

Selain mengemukakan data tersebut, Rivan juga menyoroti bahwa beberapa tahun lalu data kendaraan bermotor di Indonesia belum tercatat secara menyeluruh. Berdasarkan data 2016-2021, dari total 103 juta kendaraan, kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak hanya mencapai 39%.

“Oleh sebab itu, Jasa Raharja bersama Kementerian Dalam Negeri dan Korlantas Polri sebagai Tim Pembina Samsat Nasional melakukan sinkronisasi data kendaraan bermotor serta berbagai edukasi, sehingga kepatuhan masyarakat naik menjadi 51%,” kata Rivan dalam keterangan rilisnya dikutip Selasa (15/10/2024).

Rivan menjelaskan bahwa salah satu masalah utama yang dihadapi adalah pembayaran pajak yang hanya dilakukan pada tahun pertama, hal itu karena banyak kendaraan bermotor yang bukan atas nama pemilik sebenarnya. Oleh karena itu, Jasa Raharja mengusulkan penghapusan biaya balik nama (BBN) dan pajak progresif untuk meningkatkan kepatuhan.

Di sisi lain, berdasarkan data santunan Jasa Raharja bahwa terdapat 152.000 kecelakaan lalu lintas per tahun dengan korban meninggal dunia sebanyak 27.000 orang. Angka ini menjadi perhatian serius bagi semua pihak. Untuk mengatasi hal ini, Jasa Raharja bersama mitra kerja terkait melakukan berbagai perubahan layanan.

“Tentunya kami mengapresiasi kegiatan seminar di bidang transportasi yang diselenggarakan oleh MTI ini. MTI dapat memberikan peranan besar melalui usulan-usulan dan inovasi di bidang transportasi, khususnya terkait hal-hal yang mendukung Indonesia untuk lebih aware terhadap penggunaan transportasi publik. Hal ini diharapkan dapat menekan angka kecelakaan lalu lintas serta membangun budaya berkendara yang berkeselamatan,” ungkap Rivan.

Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, dalam kesempatan yang sama, menyerukan penguatan transportasi publik di wilayah metropolitan Bandung Raya, yang mencakup Kota dan Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, serta Kabupaten Bandung Barat.

Bey memaparkan data dari Urban Mobility Plan yang menunjukkan bahwa pergerakan orang di Bandung Raya mencapai 16.727.436 perjalanan per hari dengan menggunakan kendaraan, dengan volume lalu lintas meningkat 10-15% per tahun.

“Oleh karena itu, perlu penguatan transportasi umum perkotaan khususnya di wilayah metropolitan Bandung Raya,” ujarnya.

Pertumbuhan penduduk yang pesat di kawasan aglomerasi Bandung Raya membawa implikasi besar terhadap kebutuhan transportasi yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan. Pemerintah daerah terus berupaya mendorong masyarakat untuk menggunakan transportasi umum dengan menyediakan layanan transportasi yang terintegrasi seperti BRT, LRT, dan cable car.

“Pergerakan yang masif di Bandung Raya perlu didukung layanan transportasi umum yang terintegrasi,” tambah Bey.

Sementara itu, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, yang juga hadir dalam seminar nasional tersebut menyambut baik diskusi yang digagas oleh MTI itu. Terlebih, pemerintah pusat juga memiliki agenda penting dalam membangun konektivitas mewujudkan Indonesia-sentris.

“Hari ini saya senang, bangga karena masyarakat transportasi bekerja sama dengan institusi pendidikan ITB dan Pemda, berkolaborasi bagaimana transportasi ini dipikirkan, dicarikan jalan keluar dan selalu didiskusikan. Bagaimana menghubungkan seluruh Indonesia dan tidak hanya di Jawa, khususnya berkaitan angkutan masal perkotaan,” ucap Menhub.

Editor: Heru Febrianto (Heru.Djaafar@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA -- PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI telah menutup sebanyak 130 perlintasan sebidang dari periode Januari hingga 30 September 2024.

VP Public Relations KAI Anne Purba menuturkan upaya yang KAI lakukan untuk mewujudkan hal tersebut di antaranya secara Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan No.94 Tahun 2018 Pasal 2, perlintasan sebidang yang tidak memiliki Nomor JPL, tidak dijaga, dan/atau tidak berpintu yang lebarnya kurang dari 2 m harus ditutup atau dilakukan normalisasi jalur kereta api.

Sementara itu, tercatat sepanjang periode 2020 hingga September 2024, KAI telah melakukan penutupan perlintasan sebidang liar dan rawan sebanyak 1.298 titik.

Saat ini, tutur Ane, KAI terus berupaya menutup perlintasan sebidang yang tidak memenuhi regulasi. Pasalnya, perlintasan sebidang menjadi salah satu titik rawan terjadi kecelakaan lalu lintas.

"Pada tahun 2024 ini, dari periode Januari hingga 30 September 2024, KAI telah berhasil menutup 130 perlintasan sebidang," ujarnya melalui keterangan resmi, Minggu (6/10/2024).

Sebelum pelaksanaan penutupan, tim KAI telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitarnya. Upaya penutupan perlintasan sebidang ilegal ini sejalan dengan aturan pada UU No.23 /2007 tentang Perkeretaapian, UU No.22 /2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Peraturan Menteri Perhubungan No.94/2018 pasal 5 dan 6.

Keberadaan perlintasan sebidang disebagian tempat melewati pemukiman warga dan daerah industri, sehingga rawan terjadi kecelakaan temperan. Berdasarkan data dari Januari hingga Agustus 2024 saja sudah tercatat 535 kejadian temperan di jalur KA dan perlintasan. Pada tahun 2023 telah terjadi 774 kejadian temperan dan 738 kejadian temperan di tahun 2022.

Anne mengatakan, setidaknya terdapat 4 dampak kecelakaan di perlintasan sebidang kereta api:

1. Korban jiwa: Timbulnya korban jiwa meninggal dunia, luka berat, dan luka ringan dari petugas, penumpang, dan pengguna jalan.

2. Kerusakan sarana kereta api: Kerusakan lokomotif, kereta, dan gerbong.

3. Kerusakan prasarana kereta api: Kerusakan rel, bantalan, jembatan, dan alat persinyalan.

4. Gangguan perjalanan kereta api dan pelayanan: Keterlambatan kereta api, penumpukan penumpang, pengalihan ke moda transportasi lain (overstappen).

Upaya lain yang dilakukan KAI untuk meningkatkan keselamatan perlintasan sebidang sejak 2020 hingga 2024 meliputi sosialisasi keselamatan dengan melibatkan Dinas Perhubungan, railfans, dan masyarakat, pemasangan 1.553 spanduk peringatan di lokasi rawan, serta penertiban 646 bangunan liar di sekitar jalur KA.

Selain itu, KAI juga mengusulkan pembuatan perlintasan tidak sebidang kepada pemerintah yaitu dengan membangun flyover atau underpass, serta melakukan perawatan dan perbaikan peralatan di perlintasan sebidang. Pada saat ini terdapat 3.693 titik perlintasan sebidang yang terdiri dari titik perlintasan terjaga sebanyak 1.883 (50,98%) dan titik perlintasan yang tidak terjaga sebanyak 1.810 (49,01%).

Dia mengimbau kepada masyarakat agar selalu meningkat disiplin berlalu lintas terutama ketika berada di perlintasan sebidang. Alat utama keselamatan di perlintasan tersebut adalah rambu - rambu lalu lintas. Keberadaan palang pintu dan penjaga pintu hanyalah alat bantu keamanan semata. Jadi solusi utama untuk terhindar dari kecelakaan lalulintas di perlintasan adalah disiplin berlalu lintas.