JAKARTA, investor.id – PT Jasa Raharja bersama BPJS Ketenagakerjaan menjalin kerja sama tentang Penyelenggaraan Koordinasi Manfaat dalam Implementasi Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kecelakaan Lalu Lintas.

Perjanjian kerja sama tersebut ditandatangani oleh Direktur Operasional Jasa Raharja, Dewi Aryani Suzana dan Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan, Roswita Nilakurnia, di Jakarta, belum lama ini.

Dalam sambutannya, Dewi menyampaikan bahwa sejak beberapa tahun lalu Jasa Raharja telah melakukan transformasi digital sebagai bagian dari pendekatan revolusioner dalam melayani masyarakat dan meningkatkan efisiensi secara keseluruhan.

“Terkait dengan pelayanan rumah sakit, kami juga terus melakukan berbagai perbaikan, khususnya di akhir- akhir ini kami fokus pada soliditas untuk memastikan akurasi verifikasi batas tagihan rumah sakit,” kata Dewi dalam keterangan rilisnya dikutip Kamis (17/10/2024).

Kedua belah pihak sebelumnya juga telah membangun hubungan sinergis, dimana Jasa Raharja berperan sebagai pembayar pertama untuk program jaminan kecelakaan lalu lintas. Sedangkan BPJS Ketenagakerjaan, bertindak sebagai pembayar berikutnya untuk memberikan cakupan tambahan dalam hal korban merupakan peserta BPJS Ketenagakerjaan dan kasus kecelakaan termasuk dalam ruang lingkup jaminan BPJS Ketenagakerjaan.

“Kolaborasi ini memastikan perlindungan yang komprehensif bagi warga negara Indonesia sesuai haknya,” tambah Dewi.

Lebih lanjut Dewi mengatakan bahwa dalam menjalankan fungsi pelayanan santunan, Jasa Raharja juga telah terintegrasi dengan stakeholder terkait, dalam hal ini Polri yang didukung dengan 34 polda dan 508 polres di seluruh Indonesia. Jasa Raharja juga telah menjalin kerja sama dengan 2.669 rumah sakit di seluruh wilayah Indonesia.

Ia menambahkan, Jasa Raharja berharap kerja sama ini dapat menciptakan ekosistem perlindungan yang lebih solid bagi masyarakat, sekaligus mendorong partisipasi aktif dalam program jaminan sosial yang telah ditetapkan.

“Melalui langkah ini, Jasa Raharja dan BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang lebih aman dalam menghadapi risiko kecelakaan kerja dan lalu lintas,” ungkap Dewi.

Turut hadir dalam penandatanganan perjanjian kerja sama tersebut, antara lain Kepala Divisi Asuransi dan Kepala Divisi TIK Jasa Raharja, Deputi Kebijakan Pelayanan Program, Deputi Operasional dan Kanal Layanan, Deputi Layanan Digital dan Customer Care.

Editor: Heru Febrianto (Heru.Djaafar@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Jumlah kendaraan bermotor di Indonesia tumbuh rata-rata 4% setiap tahun, sementara panjang jalan tol dan jalan pendukung lainnya tumbuh 6%, serta jumlah penduduk naik rata-rata 1,1%. Pertumbuhan ini menunjukkan peningkatan probabilitas potensi kecelakaan lalu lintas.

Hal itu diungkapkan oleh Direktur Utama Jasa Raharja, Rivan A. Purwantono, dalam Seminar Nasional ‘Arah Kebijakan Transportasi Nasional dan Penguatan Angkutan Umum Perkotaan di Indonesia’ yang diselenggarakan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) di Aula Barat Institut Teknologi Bandung (ITB), Jawa Barat, pada Senin (14/10).

Selain mengemukakan data tersebut, Rivan juga menyoroti bahwa beberapa tahun lalu data kendaraan bermotor di Indonesia belum tercatat secara menyeluruh. Berdasarkan data 2016-2021, dari total 103 juta kendaraan, kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak hanya mencapai 39%.

“Oleh sebab itu, Jasa Raharja bersama Kementerian Dalam Negeri dan Korlantas Polri sebagai Tim Pembina Samsat Nasional melakukan sinkronisasi data kendaraan bermotor serta berbagai edukasi, sehingga kepatuhan masyarakat naik menjadi 51%,” kata Rivan dalam keterangan rilisnya dikutip Selasa (15/10/2024).

Rivan menjelaskan bahwa salah satu masalah utama yang dihadapi adalah pembayaran pajak yang hanya dilakukan pada tahun pertama, hal itu karena banyak kendaraan bermotor yang bukan atas nama pemilik sebenarnya. Oleh karena itu, Jasa Raharja mengusulkan penghapusan biaya balik nama (BBN) dan pajak progresif untuk meningkatkan kepatuhan.

Di sisi lain, berdasarkan data santunan Jasa Raharja bahwa terdapat 152.000 kecelakaan lalu lintas per tahun dengan korban meninggal dunia sebanyak 27.000 orang. Angka ini menjadi perhatian serius bagi semua pihak. Untuk mengatasi hal ini, Jasa Raharja bersama mitra kerja terkait melakukan berbagai perubahan layanan.

“Tentunya kami mengapresiasi kegiatan seminar di bidang transportasi yang diselenggarakan oleh MTI ini. MTI dapat memberikan peranan besar melalui usulan-usulan dan inovasi di bidang transportasi, khususnya terkait hal-hal yang mendukung Indonesia untuk lebih aware terhadap penggunaan transportasi publik. Hal ini diharapkan dapat menekan angka kecelakaan lalu lintas serta membangun budaya berkendara yang berkeselamatan,” ungkap Rivan.

Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, dalam kesempatan yang sama, menyerukan penguatan transportasi publik di wilayah metropolitan Bandung Raya, yang mencakup Kota dan Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, serta Kabupaten Bandung Barat.

Bey memaparkan data dari Urban Mobility Plan yang menunjukkan bahwa pergerakan orang di Bandung Raya mencapai 16.727.436 perjalanan per hari dengan menggunakan kendaraan, dengan volume lalu lintas meningkat 10-15% per tahun.

“Oleh karena itu, perlu penguatan transportasi umum perkotaan khususnya di wilayah metropolitan Bandung Raya,” ujarnya.

Pertumbuhan penduduk yang pesat di kawasan aglomerasi Bandung Raya membawa implikasi besar terhadap kebutuhan transportasi yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan. Pemerintah daerah terus berupaya mendorong masyarakat untuk menggunakan transportasi umum dengan menyediakan layanan transportasi yang terintegrasi seperti BRT, LRT, dan cable car.

“Pergerakan yang masif di Bandung Raya perlu didukung layanan transportasi umum yang terintegrasi,” tambah Bey.

Sementara itu, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, yang juga hadir dalam seminar nasional tersebut menyambut baik diskusi yang digagas oleh MTI itu. Terlebih, pemerintah pusat juga memiliki agenda penting dalam membangun konektivitas mewujudkan Indonesia-sentris.

“Hari ini saya senang, bangga karena masyarakat transportasi bekerja sama dengan institusi pendidikan ITB dan Pemda, berkolaborasi bagaimana transportasi ini dipikirkan, dicarikan jalan keluar dan selalu didiskusikan. Bagaimana menghubungkan seluruh Indonesia dan tidak hanya di Jawa, khususnya berkaitan angkutan masal perkotaan,” ucap Menhub.

Editor: Heru Febrianto (Heru.Djaafar@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – PT Jasa Raharja sebagai bagian dari Indonesia Financial Group (IFG) terus berupaya meningkatkan produktivitas dalam mencapai profitabilitas dengan tetap mengutamakan pelayanan kepada masyarakat untuk menjadi perusahaan terbaik di Indonesia.

Berkat upayanya tersebut, Jasa Raharja dianugerahi penghargaan sebagai The Best State Owned Enterprise Subsidiary 2024 (Excellent Financial Performance 2023) pada ajang BUMN Business Forum 2024 dengan tema ‘Peran BUMN dalam Mengawal Agenda Pembangunan Nasional’ yang digelar oleh The Asian Post yang bernaung dibawah payung Infobank media group.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Direktur Utama Jasa Raharja, Rivan A. Purwantono, didampingi Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Jasa Raharja, Harwan Muldidarmawan, di Shangri-La Hotel, belum lama ini.

Rivan menyampaikan bahwa apresiasi tersebut dapat menjadi cerminan atas kinerja baik yang selama ini telah dijalankan perusahaan. Ia menilai hal itu akan menjadi tambahan motivasi bagi manajemen dan seluruh insan Jasa Raharja untuk terus memberikan kinerja terbaik dan melayani masyarakat dengan berbagai inovasi.

“Penghargaan ini merupakan hasil dari kerja keras seluruh insan Jasa Raharja serta dukungan dari stakeholder dan para pemegang saham. Semoga Jasa Raharja ke depan dapat terus konsisten menjaga kinerja positif yang sudah diraih selama ini,” ujar Rivan dalam keterangan rilisnya dikutip Rabu (9/10/2024).

Pemberian penghargaan tersebut didasarkan pada kontribusi Jasa Raharja pada ekonomi nasional dan penilaian atas kinerja keuangan yang baik menjadi dasar The Asian Post menyandangkan penghargaan kepada Badan Usaha Milik Negara ini.

Disamping itu Jasa Raharja juga memiliki andil yang besar dalam menurunkan tingkat kecelakaan lalu lintas dan membangun budaya berkendara yang berkeselamatan.

“Pemberian penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi Infobank terhadap Badan Usaha Milik Negara yang berhasil mencatatkan kinerja terbaiknya di tahun 2023,” ujar Eko B. Supriyanto, Chairman Infobank Media Group.

Editor: Heru Febrianto (Heru.Djaafar@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – PT Jasa Raharja sebagai bagian dari Indonesia Financial Group (IFG) terus berupaya meningkatkan produktivitas dalam mencapai profitabilitas dengan tetap mengutamakan pelayanan kepada masyarakat untuk menjadi perusahaan terbaik di Indonesia.

Berkat upayanya tersebut, Jasa Raharja dianugerahi penghargaan sebagai The Best State Owned Enterprise Subsidiary 2024 (Excellent Financial Performance 2023) pada ajang BUMN Business Forum 2024 dengan tema ‘Peran BUMN dalam Mengawal Agenda Pembangunan Nasional’ yang digelar oleh The Asian Post yang bernaung dibawah payung Infobank media group.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Direktur Utama Jasa Raharja, Rivan A. Purwantono, didampingi Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Jasa Raharja, Harwan Muldidarmawan, di Shangri-La Hotel, belum lama ini.

Rivan menyampaikan bahwa apresiasi tersebut dapat menjadi cerminan atas kinerja baik yang selama ini telah dijalankan perusahaan. Ia menilai hal itu akan menjadi tambahan motivasi bagi manajemen dan seluruh insan Jasa Raharja untuk terus memberikan kinerja terbaik dan melayani masyarakat dengan berbagai inovasi.

“Penghargaan ini merupakan hasil dari kerja keras seluruh insan Jasa Raharja serta dukungan dari stakeholder dan para pemegang saham. Semoga Jasa Raharja ke depan dapat terus konsisten menjaga kinerja positif yang sudah diraih selama ini,” ujar Rivan dalam keterangan rilisnya dikutip Rabu (9/10/2024).

Pemberian penghargaan tersebut didasarkan pada kontribusi Jasa Raharja pada ekonomi nasional dan penilaian atas kinerja keuangan yang baik menjadi dasar The Asian Post menyandangkan penghargaan kepada Badan Usaha Milik Negara ini.

Disamping itu Jasa Raharja juga memiliki andil yang besar dalam menurunkan tingkat kecelakaan lalu lintas dan membangun budaya berkendara yang berkeselamatan.

“Pemberian penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi Infobank terhadap Badan Usaha Milik Negara yang berhasil mencatatkan kinerja terbaiknya di tahun 2023,” ujar Eko B. Supriyanto, Chairman Infobank Media Group.

Editor: Heru Febrianto (Heru.Djaafar@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Korlantas Polri menyelenggarakan Gebyar Keselamatan 2024 yang bertujuan untuk menciptakan iklim berkendara yang aman dan berkeselamatan di Medan, Sumatera Utara.

Kakorlantas Polri Irjen Pol. Aan Suhanan, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Gebyar Keselamatan dilaksanakan berangkat dari keprihatinan atas fenomena kecelakaan lalu-lintas yang setiap tahun cenderung meningkat. Pada tahun 2022, terdapat sekitar 152.000 lebih kecelakaan lalu-lintas dengan jumlah korban meninggal dunia sekitar 27.000 orang.

“Kita mencoba membuat program Gebyar Keselamatan untuk mengingatkan seluruh masyarakat Indonesia betapa pentingnya keselamatan lalu lintas,” kata Aan dalam keterangan rilisnya dikutip Selasa (6/8/2024).

Kakorlantas Polri menambahkan bahwa kecelakaan lalu lintas juga memiliki potensi menyebabkan kemiskinan baru, terutama jika korban adalah tulang punggung keluarga.

“Sebagian besar korban meninggal dunia adalah usia produktif. Jadi, kita harapkan keselamatan berlalu-lintas ini menjadi satu kebutuhan. Dengan Gebyar Keselamatan, kita edukasi dan sosialisasikan tertib berlalu lintas, karena kecelakaan selalu diawali oleh pelanggaran,” imbuhnya.

PT Jasa Raharja juga turut berpartisipasi dalam Gebyar Keselamatan 2024 di Medan, Sumatera Utara. Direktur Utama Jasa Raharja, Rivan A. Purwantono, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu upaya bersama untuk terus mengedukasi masyarakat akan pentingnya keselamatan berlalu-lintas secara berkelanjutan.

“Jadi melalui kegiatan ini masyarakat akan diberikan sosialisasi dan edukasi keselamatan berlalu-lintas. Sehingga, nantinya diharapkan bisa ditularkan kepada keluarga masing-masing untuk berkendara yang berkeselamatan dan dapat mengurangi angka kecelakaan,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Pj. Gubernur Sumatera Utara, Agus Fatoni, mengatakan bahwa selain patuh terhadap aturan lalu-lintas, masyarakat juga diimbau untuk patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Menurutnya Korlantas Polri, Jasa Raharja, dan Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri sebagai Tim Pembina Samsat Nasional terus mengoptimalkan kepatuhan masyarakat, salah satunya melalui realisasi penghapusan atau pemblokiran regiden kendaraan bermotor yang tidak membayar pajak.

“Maka, saya berpesan kepada masyarakat agar segera membayar pajak untuk menghindari pemblokiran regiden kendaraan bermotor secara permanen,” imbuh Agus.

Gebyar Keselamatan akan dilaksanakan secara berkelanjutan di sejumlah daerah di Indonesia. Kegiatan ini melibatkan masyarakat umum dan komunitas kendaraan bermotor, serta memberikan coaching clinic, peragaan safety riding, bazar kuliner, dan sejumlah kegiatan lainnya.

Editor: Heru Febrianto (Heru.Djaafar@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Tingkat kepatuhan masyarakat dalam melakukan registrasi kendaraan bermotor masih rendah. Untuk itu Tim Pembina Samsat yang terdiri dari Korlantas Polri, PT Jasa Raharja, dan Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri mendorong tingkat kepatuhan masyarakat dalam melakukan registrasi kendaraan bermotor.

Dalam Rapat Koordinasi Analisis dan Evaluasi Pelayanan Registrasi dan Kesamsatan Tahun Anggaran 2024 di Medan, Sumatera Utara (Sumut), pada Jumat (2/8) lalu, menghasilkan enam Komitmen Pembina Samsat Tingkat Nasional sebagai wujud komitmen dalam peningkatan pelayanan kesamsatan.

Komitmen ini ditandatangani oleh Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Plh. Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, dan Direktur Utama PT Jasa Raharja yang akan dilaksanakan oleh seluruh Pembina Samsat Tingkat Provinsi.

Pada agenda tersebut, juga dilakukan penandatanganan Keputusan Bersama Pembina Samsat tentang Penghapusan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor. Keputusan Bersama ini merupakan lanjutan atas kick off Implementasi Pasal 74 UU Nomor 22 Tahun 2009 yang telah dilakukan di Palembang pada 22 Februari 2024.

Direktur Operasional Jasa Raharja Dewi Aryani Suzana, menyampaikan keputusan bersama tersebut sangat penting mengingat tingkat kepatuhan masyarakat dalam melakukan registrasi kendaraan bermotor baru mencapai 47,41%, yang berakibat adanya potential loss.

“Kami juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak karena hingga Juni 2024, santunan mengalami penurunan, baik dari jumlah korban maupun nominal santunan,” kata Dewi dalam keterangan rilisnya dikutip Minggu (4/8/2024).

Sementara itu, Kakorlantas Polri Irjen Pol. Aan Suhanan juga mengatakan bahwa implementasi keputusan bersama Tim Pembina Samsat sangat strategis karena akan berdampak pada meningkatnya kepatuhan masyarakat. “Kalau tingkat kepatuhan masyarakat tinggi diharapkan dampak terhadap keselamatan berlalu lintas bisa sejalan,” ujarnya.

Hal senada juga disampikan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Horas Maurits Panjaitan. Ia menyampaikan bahwa pihaknya turut berkomitmen dalam mengimplementasikan kebijakan registrasi kendaraan bermotor, pembayaran PKB dan BBNKB, serta SWDKLLJ yang terintegrasi, cepat, transparan, akuntabel, dan informatif.

Sementara itu, Pj. Gubernur Sumatera Utara Ahmad Fathoni mengatakan bahwa pendapatan sektor pajak kendaraan bermotor ini memberikan kontribusi mencapai 60% lebih PAD Provinsi Sumut dan menjadi salah satu penyumbang anggaran di kabupaten/kota. “Di Sumatera Utara kami akan terus berbenah. Sehingga, tujuan kita bersama untuk melakukan pembangunan, meningkatkan pelayanan, dan kesejahteraan masyarakat bisa kita capai bersama-sama,” ungkapnya.

Untuk diketahui, Keputusan Bersama ini mengatur tentang ketentuan penghapusan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, lain: pertama, kendaraan bermotor yang telah dilaksanakan penghapusan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor tidak dapat diregistrasikan kembali. Kedua, persyaratan, mekanisme, prosedur, format surat permohonan, surat pernyataan, dan surat keterangan penghapusan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Korps Lalu Lintas Polri sebagai dasar implementasi.

Ketiga, Pemerintahan Daerah dan Jasa Raharja untuk segera menyiapkan keputusan atau peraturan dalam mendukung implementasi penghapusan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor atas dasar permintaan pemilik kendaraan bermotor. Keempat, seluruh Pembina Samsat Tingkat Provinsi dapat melakukan sosialisasi dan glorifikasi secara masif diberbagai media dimulai bulan Agustus 2024. Dan kelima, Keputusan Bersama Pembina Samsat Tingkat Nasional ini sebagai rujukan Pembina Samsat Tingkat Provinsi dalam implementasi penghapusan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.

Dengan ditandatanganinya Rekomendasi dan Keputusan Bersama Pembina Samsat ini, seluruh masyarakat diminta untuk segera melakukan proses regident ranmor, pembayaran PKB, dan pembayaran SWDKLLJ di Samsat sehingga. Hal ini penting agar kinerja pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor semakin baik dan kepatuhan masyarakat semakin meningkat, data kendaraan bermotor semakin valid dan akurat, pelayanan yang lebih maksimal kepada masyarakat, serta adanya peningkatan kapasitas keuangan negara untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Editor: Heru Febrianto (Heru.Djaafar@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Pemerintah akan mewajibkan kelompok masyarakat tertentu membayar premi asuransi tanggung jawab hukum pihak ketiga (third party liability/TPL) kendaraan bermotor untuk risiko kecelakaan. Lantas siapa sebenarnya yang mesti membayar premi dan siapa yang menerima manfaat dari proteksi asuransi ini?

Regulasi

Asuransi Wajib TPL diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). Beleid ini juga dikenal sebagai omnibus law sektor keuangan yang terbit pada 12 Februari 2023 lalu.

Berdasarkan UU PPSK mendefinisikan Program Asuransi Wajib adalah program yang diwajibkan peraturan perundang-undangan bagi seluruh atau kelompok tertentu dalam masyarakat guna mendapatkan pelindungan dari risiko tertentu, tidak termasuk program yang diwajibkan UU untuk memberikan pelindungan dasar bagi masyarakat dengan mekanisme subsidi silang dalam penetapan manfaat dan Premi atau Kontribusi.

Ketentuan mengenai Asuransi Wajib tercantum dalam BAB VI tentang Perasuransian, Angka 15, Pasal 39A yang menyatakan bahwa pemerintah dapat membentuk Program Asuransi Wajib sesuai dengan kebutuhan.

Program Asuransi Wajib diantaranya mencakup asuransi tanggung jawab hukum pihak ketiga (third party liability/TPL) terkait kecelakaan lalu lintas, asuransi kebakaran, dan asuransi rumah tinggal terhadap risiko bencana.

UU PPSK selanjutnya memberi mandat kepada pemerintah untuk dapat mewajibkan kelompok tertentu dalam masyarakat ikut serta dalam Program Asuransi Wajib ini. Mereka yang ikut serta dalam program ini dapat pula diwajibkan membayar premi atau kontribusi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Program Asuransi Wajib diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) setelah mendapatkan persetujuan DPR. Dalam hal ini, pemerintah punya waktu dua tahun setelah UU PPSK terbit atau paling lambat pada 12 Februari 2025 untuk membentuk peraturan pelaksana tersebut.

Siapa Membayar, Siapa Terima Manfaat?

Direktur Teknik dan Operasional Indonesia Re, Delil Khairat menerangkan, secara umum, asuransi kendaraan bermotor atas risiko kecelakaan memberi proteksi terhadap kerugian material (material damage) dan kerugian cedera atau meninggal dunia (bodily injury). Lalu secara khusus, ada dua jenis komponen dalam asuransi kendaraan.

Pertama, asuransi kendaraan bermotor yang sudah banyak dikenal masyarakat. Ini merupakan perlindungan terhadap kerugian material (material damage) suatu kendaraan bermotor atas risiko kecelakaan atau bencana. Untuk jenis asuransi ini, pihak yang membayar premi adalah pemilik kendaraan. Sehingga jika terjadi kecelakaan, si pemilik kendaraan pula yang menerima manfaat atas risiko kendaraan rusak.

“Jadi situasinya di Indonesia saat ini, orang beli asuransi mobil itu karena dia sayang dengan mobilnya. Kalau ada apa-apa dengan mobilnya, maka ada asuransi yang mengcover. Itu motivasi utamanya, sama dengan asuransi rumah,” ungkap Delil kepada Investor Daily, baru-baru ini.

Di sisi lain, asuransi kendaraan juga punya perluasan perlindungan bagi pemilik dan pengguna kendaraan mengalami risiko kecelakaan seperti cedera maupun meninggal dunia. Ini yang disebut sebagai manfaat asuransi kendaraan bermotor terkait risiko bodily injury. Ada juga yang menyebut ini sebagai asuransi kecelakaan.

Kedua, ada asuransi TPL kendaraan bermotor. Untuk jenis asuransi ini, manfaat perlindungan asuransi utamanya diberikan kepada pihak ketiga dari suatu kecelakaan. Pihak ketiga yang dimaksud adalah para pejalan kaki atau pengendara yang ditabrak oleh pengendara lain (bodily injury). Selain itu, asuransi TPL juga bisa memberi perlindungan terhadap kerugian material terhadap motor/mobil akibat kecelakaan hingga properti rusak di sekitar lokasi kecelakaan (material damage).

“Ini yang tidak bisa diabaikan adalah bahwa orang di luar mobilnya itu, apakah pejalan kaki, atau pengendara lainnya, bisa juga terkena cedera tubuh atau bahkan meninggal (bodily injury), atau propertinya ikut rusak seperti motor atau mobil yang ditabrak ikut rusak (material injury). Kemungkinan lain misalnya mobil menabrak warung, sehingga warung itu rusak,” jelas Delil.

Adapun pihak yang membayar premi untuk asuransi wajib TPL kendaraan bermotor ini adalah para pemilik kendaraan. Tetapi, jenis Asuransi TPL atas risiko kecelakaan ini belum banyak dijalankan masyarakat yang juga pemilik kendaraan. Padahal, risiko kecelakaan juga membayangi mereka para pejalan kaki atau mereka yang sebenarnya berkendara dengan baik untuk menghindari kecelakaan.

Lebih dari itu, melalui kehadiran Asuransi Wajib TPL ini, si pelaku kecelakaan pun bisa ikut mendapat manfaat. Ia tak perlu menanggung biaya pengobatan atau santunan kepada korban kecelakaan, termasuk biaya kerusakan kendaraan atau properti sang korban.

“Manfaatnya yang pasti adalah bagi pengguna jalan, terutama para pengguna jalan yang lebih lemah. Misalnya, para pejalan kaki atas risiko tertabrak kendaraan. Selain itu, risiko kecelakaan yang dialami kendaraan roda dua terhadap pengendara roda empat,” jelas Delil.

Meniru Negara Lain?

Delil juga menerangkan, Indonesia bisa meniru beberapa negara tetangga seperti Malaysia yang sudah lebih dulu mewajibkan asuransi TPL kendaraan bermotor. Dalam kasus ini, Malaysia mewajibkan para pemilik kendaraan membayar premi asuransi TPL atas risiko cedera (bodily damage), bukan untuk risiko material (material damage).

Pendekatan pemerintah untuk memberi pelindungan terhadap para pengguna jalan ini juga diterapkan negara-negara di kawasan Timur Tengah. Mereka yang punya kendaraan minimal wajib memiliki asuransi TPL sebagai pelindungan atas risiko cedera atau meninggal dunia akibat kecelakaan. Sementara kerugian atas kendaraan rusak (material damage) menyusul sebagai inisiatif masing-masing pemilik kendaraan.

Namun demikian, pemerintah Indonesia nantinya juga bisa mewajibkan masyarakat untuk memiliki asuransi wajib TPL secara sekaligus untuk risiko bodily injury dan material damage akibat kecelakaan. Tentu kajian dan pertimbangan sangat diperlukan, khususnya mengenai kemampuan bayar premi dari masyarakat itu sendiri.

“Dari perspektif itu saya rasa kita semua harus sepakat bahwa itu untuk menyediakan asuransi wajib TPL terutama untuk bodily injury adalah betul-betul ide yang sangat baik, yang seharusnya memang bisa diimplementasikan. Karena yang pertama yang mendapat manfaat adalah publik,” ujar Delil.

Dia menambahkan, saat ini Indonesia memang punya PT Jasa Raharja yang memberikan santunan atas risiko kecelakaan. Tetapi perlu juga dipahami bahwa besaran santunan Jasa Raharja itu sudah tidak lagi memadai untuk situasi sekarang, khususnya untuk menutupi segala macam biaya pengobatan.

“Ini ide yang cemerlang sekali karena akan ada pembagian pembebanan biaya. Artinya, pengobatan atas kecelakaan di jalan raya ini—karena sudah dicover asuransi wajib TPL kendaraan bermotor—maka tidak perlu lagi dicover oleh BPJS. Jadi ini membebaskan BPJS dari biaya yang cukup tinggi atas perawatan apabila terjadi kecelakaan di jalan raya, karena sudah dicover oleh asuransi wajib TPL,” pungkas Delil.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – PT Jasa Raharja berhasil mendapatkan sertifikasi Great Place to Work (GPTW) dari Great Place to Work Institute, organisasi riset dan konsultan global yang berfokus pada pengukuran dan peningkatan budaya kerja di perusahaan.

Sertifikasi internasional ini didapat Jasa Raharja melalui serangkaian proses penilaian terhadap budaya dan lingkungan kerja perusahaan, termasuk di antaranya survei kepada karyawan.

Direktur Utama Jasa Raharja Rivan A. Purwantono, menyampaikan bahwa sertifikasi ini merupakan salah satu bukti nyata pengakuan terhadap komitmen perusahaan dalam menjaga standar tinggi pelayanan melalui peningkatan berkelanjutan.

“Sertifikasi ini mencerminkan komitmen Jasa Raharja dalam menciptakan tempat kerja yang luar biasa dan pengelolaan human capital yang terbaik,” kata Rivan dalam keterangan rilisnya dikutip Sabtu (3/8/2024).

Rivan menilai, sertifikasi tersebut bukan sekadar pencapaian yang membanggakan, tetapi juga salah satu tolok ukur dalam meningkatkan pengalaman kerja seluruh karyawan.

“Kami meyakini bahwa hubungan kuat antara karyawan dan manajemen akan menciptakan kinerja yang maksimal dan menjadi kebanggaan bagi semua pihak,” ucapnya.

Great Place to Work Institute adalah lembaga yang berdiri sejak 1992 dan telah melakukan survei kepada lebih dari 100 juta responden di puluhan negara di dunia. Mereka menggunakan survei dan audit mendalam untuk membantu perusahaan menciptakan lingkungan kerja yang positif, produktif, dan memuaskan bagi karyawan.

GPTW Institute memberikan sertifikasi kepada perusahaan yang berhasil mencapai standar tinggi dalam budaya kerja, yang membantu mereka menarik dan mempertahankan talenta terbaik, serta meningkatkan reputasi.

Dalam penilaiannya, mereka berfokus pada tiga pilar utama, yakni membangun hubungan kuat antara karyawan dan manajemen berdasarkan kepercayaan, mendorong karyawan untuk merasa bangga dengan pekerjaan mereka dan perusahaan tempat mereka bekerja, serta menciptakan rasa kebersamaan dan kolaborasi di antara karyawan.

Editor: Heru Febrianto (Heru.Djaafar@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – PT Jasa Raharja terus berupaya melakukan peningkatan kinerja dan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat, serta berkontribusi positif terhadap Negara melalui berbagai komitmen yang telah disepakati oleh seluruh jajaran perusahaan.

Direktur Utama Jasa Raharja, Rivan A. Purwantono mengatakan salah satu langkah strategis yang dilakukan perusahaan adalah melalui digitalisasi proses bisnis dan menghadirkan inovasi-inovasi baru. Hal tersebut dikatakan Rivan dalam sambutan pembukaan Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Jasa Raharja yang digelar di Jakarta, pada Kamis (18/7) hingga Jumat (19/7).

Rivan menekankan bahwa tugas Jasa Raharja sangat erat dengan nilai-nilai kebangsaan dan juga berperan dalam memperkuat ketahanan ekonomi dan nasional. “Ini menjadi kebanggaan bagi kita semua, yang tidak cukup hanya dipertahankan, tetapi harus kita bangun dan kita tingkatkan performanya di masa yang akan datang,” kata Rivan dalam keterangan rilisnya dikutip Sabtu (20/07/2024).

Jasa Raharja meyakini bahwa kesuksesan dimulai dengan perencanaan matang yang tidak saja harus dilewati dan dinikmati setiap prosesnya, tetapi juga perlu komitmen dan konsistensi.

“Komitmen kami bukan hanya pada strategi bisnis, tetapi juga pada kolaborasi dan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam melayani masyarakat. Oleh karena itu, Rakortas ini tidak hanya sekadar kumpul, tetapi kita buat komitmen,” ujarnya.

Agenda rutin tahunan kali ini mengusung tema “Thrive to Succses, Together for Sustainability”. Event Rakortas tahun ini menjadi momen istimewa karena dihadiri oleh oleh seluruh BOD, BOC, Prof. Dr. dr. Agus Purwadianto, Sp.FM(k)., DFM., SH., M.Si, Kakorlantas Polri Irjen Pol. Dr. Drs. Aan Suhanan, M.Si, Asisten Deputi Bidang Jasa Asuransi dan Dana Pensiun Kementerian BUMN Hendrika Nora Osloi Sinaga, Plh. Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Dr. Hendriawan M.Si, Deputi Komisioner Pengawasan Perasuansian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Iwan Pasila, dan Wakil Direktur Utama Indonesia Financial Group, Haru Koesmahargyo.

Dalam agenda itu, Jasa Raharja memberikan penghargaan kepada Prof. Dr. dr. Agus Purwadianto, Sp.FM(k)., DFM., SH., M.Si, atas dukungan upaya akuntabilitas penyaluran santunan kecelakaan lalu lintas melalui Diagnosis Cedera, Formularium, dan Kompendium Medis Nasional Jasa Raharja (DC-FKMN-JR).

Komitmen dan kinerja positif yang telah diraih Jasa Raharja mendapat apresiasi dari Kementerian BUMN, melalui Asisten Deputi Bidang Jasa Asuransi dan Dana Pensiun Kementerian BUMN, Hendrika Nora Osloi Sinaga.

“Tentunya ini merupakan sumbangsih dan kontribusi dari seluruh insan Jasa Raharja di seluruh Indonesia. Semoga Rakor ini akan memberikan kontribusi dan manfaat yang nyata bagi kita semua untuk bisa kembali mencptakan kinerja berkelanjutan sesuai dengan tema Rakor,” ucapnya.

Hal senada juga disampaikan Kakorlantas Polri Irjen Pol. Dr. Drs. Aan Suhanan, M.Si. Ia mengajak agar sinergi dan kolaborasi yang sudah terbangun baik selama ini dapat terus ditingkatkan. “Sehingga Jasa Raharja bisa tumbuh berkelanjutan,” kata Aan.

Editor: Heru Febrianto (Heru.Djaafar@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – PT Jasa Raharja memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) pada aplikasi JRCare agar bisa menyederhanakan dan meningkatkan verifikasi klaim korban kecelakaan lalu-lintas.

Bermula pada tahun 2023, Jasa Raharja mengatasi kurangnya standar perawatan korban kecelakaan lalu lintas dengan membentuk Medical Advisory Board (MAB) untuk menyusun standarisasi Diagnosis Cedera, Formularium dan Kompendium Medis Nasional Jasa Raharja (DC-FKMN-JR) yang menjadi protokol standar untuk diagnosis cedera, obat-obatan, dan peralatan medis. Inisiatif ini memastikan biaya perawatan dan pengendalian kualitas yang optimal bagi korban kecelakaan di seluruh Indonesia.

Direktur Utama Jasa Raharja, Rivan A. Purwantono, mengungkapkan bahwa sebagai badan usaha milik negara (BUMN), Jasa Raharja terus berupaya meningkatkan kinerja korporasi guna memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, serta dapat bersaing dengan perusahaan global.

“Ini adalah komitmen perusahaan terhadap kepuasan seluruh stakeholders,” kata Rivan dalam keterangan rilisnya dikutip Rabu (10/07/2024).

Melalui inisiatif strategis DC-FKMN-JR tersebut, Jasa Raharja berhasil meraih penghargaan dari Insurance Asia Awards 2024 kategori “The Strategic Partnership of The Year”.

Dalam ajang apresiasi yang digelar di Marina Bay Sands Expo and Convention Centre, Singapore, pada Selasa (9/7) hadir Direktur Utama Jasa Raharja Rivan A. Purwantono, dan penghargaan diterima oleh Direktur Operasional Jasa Raharja, Dewi Aryani Suzana didampingi oleh Kepala Divisi Pelayanan, Kepala Divisi Asuransi dan Sekretaris Perusahaan.

Menurut Rivan penghargaan ini menjadi salah satu cerminan bahwa Jasa Raharja mampu menjadi perusahaan asuransi terkemuka di dalam negeri dan Asia.

“Capaian ini tentu diraih berkat kerja keras jajaran perusahaan dan dukungan dari seluruh stakeholders yang ke depan akan terus di tingkatkan,” jelasnya.

Insurance Asia Awards merupakan salah satu ajang bergengsi di kawasan Asia Pasifik yang memberikan penghargaan kepada perusahaan asuransi yang telah memperoleh pencapaian luar biasa, menetapkan tolok ukur baru, dan menunjukkan inovasi dalam industri.

“Penghargaan ini akan menjadi pendorong kami untuk terus menghadirkan inovasi-inovasi lain yang dapat menjadi pelopor di industri, baik di Indonesia maupun mancanegara,” ungkap Rivan.

Editor: Heru Febrianto (Heru.Djaafar@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News