Jakarta: Universitas Budi Luhur menggelar acara Interfaith Dialogue bertajuk 'Mengkonstruksi Nilai Universal Menuju Moderasi Agama'. Rektor Universitas Budi Luhur Agus Setyo Budi mengatakan acara ini bertujuan mempererat silahturahmi, memberikan ruang, serta membangun hubungan yang harmonis antarumat beragama.

"Hasil dari diskusi ini kalau tidak diimplementasikan di kehidupan sehari-hari tidak akan ada manfaatnya," kata Agus dalam keterangannya, Kamis, 31 Oktober 2024.

Ia menyebut isu agama rentan menimbulkan gesekan, kendati sekadar sedikit beda pendapat. Makanya, sikap saling menghargai pendapat menjadi penting untuk mencegah terjadinya konflik yang lebih luas.
"Fakta di lapangan bahwa adanya konflik gesekan di sana-sini yang notabenenya ada perbedaan pendapat sedikit saja akan menimbulkan huru-hara di mana saja. Itu tidak lain karena kita tidak saling memahami perbedaan berpendapat," ungkapnya.

Ketua Dewan Pengawas Pendidikan Budi Luhur Cakti One Krisnata mengatakan ada tiga poin penting Indonesia bisa menyatukan semua perbedaan. Pertama, di zaman Wangsa Sanjaya abad ke-7 memberikan izin mendirikan Candi Prambanan. Kedua, Bhinneka Tunggal Ika, menjadi salah satu pilar kebangsaan dan mengakui perbedaan.

"Ketiga, Sumpah Pemuda yang mana berkumpulnya pemuda untuk komitmen yang sama satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa," papar Cakti One Krisnata.

Ketua Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional (Himahi) Brigita Tomigalung berharap acara ini menambah wawasan mahasiswa dan para hadirin. Sekaligus, mempererat rasa toleransi antarumat beragama, terutama di lingkungan Universitas Budi Luhur.

"Setiap generasi muda membangun Indonesia memiliki peran penting yang saat ini memiliki bonus demografi untuk menanamkan pola pikir tentang menghadapi keragaman bangsa, kita dapat menyebarkan pikiran moderasi beragama dan komitmen bersama," kata Brigita.

Pembicara kunci pada kegiatan ini antara lain Sekretaris KWI Romo Agustinus Wibowo Heri, Ketua Lembaga Kepanditaan PP MBI Henry Gunawan Chandra, dan Instruktur Moderasi Beragama dan Martin Lukito Sinaga. Narasumber seminaryaitu Guru Besar FAH UIN Oman Fathurahman, Sekretaris Bidang Pendidikan dan SDM Ketut Budiawan, Direktur Lafadz Nusantara Iskandar Deni, Dosen Universitas Boyolali Wahyuning Chumaeson, dan Ketua Pendidikan Matakin Ws. Gunadi Prabuki.

Selanjutnya, para peserta dari siswa SMA/SMK, delegasi negara dan mahasiswa UBL mengunjungi berbagai lokasi ibadah dari berbagai agama atau kepercayaan. Kegiatan ini untuk memberikan kesempatan kepada peserta mengenal lebih dalam tentang praktik, tradisi, dan nilai-nilai dari komunitas keagamaan.

Ada juga kesempatan berinteraksi dengan pemuka agama dan anggota komunitas setempat. Kemudian, meningkatkan pemahaman dan toleransi antar agama, serta memperkaya wawasan budaya dan spiritual peserta.

Lokasi kunjungan jelajah tempat suci yaitu, Gereja Katedral Jakarta, Masjid Istiqlal Jakarta dan Pura Agung Wira Satya Bhuana.

Baca juga: Kuliah di Luar Negeri, Ini 50 Beasiswa Program S1, S2, dan S3

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(AGA)

Surabaya: Kementerian Agama tengah menyusun Rancangan Peraturan Presiden yang mengatur pendirian rumah ibadah. Rancangan Perpres ini antara lain mengatur rekomendasi pendirian rumah ibadah cukup dari Kementerian Agama (Kemenag), tidak perlu lagi dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

Ketua Umum Persatuan Umat Buddha Indonesia (Permabudhi), Philip K Widjaja, mengatakan jika dilihat dari sejarah, fungsi rekomendasi FKUB saat itu adalah dalam rangka membantu Kemenag dalam berusaha mengurangi potensi konflik ke depan.

Dengan demikian, fungsi tersebut sifatnya merupakan tambahan untuk memperkuat tugas Kementerian Agama, bukan menggantikan. Seiring perjalanan waktu, di samping Kemenag terus berbenah dalam penyempurnaan dan memperkuat pembinaan agama sampai ke setiap daerah, kondisi dan kesadaran umat dalam beragama juga makin baik.
"Maka, dihapusnya fungsi FKUB untuk memberi rekomendasi sebenarnya adalah bagian kembalinya fungsi Kementerian Agama secara utuh. Permabudhi memberikan apresiasi tinggi atas rancangan keputusan ini dan mendukung dengan penuh," kata Philip di Surabaya, Minggu, 11 Agustus 2024.
Sementara Ketua Umum Dharmapala Nusantara, Kevin Wu, mengatakan pendirian rumah ibadah harus disesuaikan dengan kebutuhan umat. Sementara selama ini proses pendirian rumah ibadah harus memerlukan rekomendasi dari FKUB.

"Kami setuju dengan Menteri Agama, hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip kebebasan beragama, mengurangi diskriminasi, efisiensi dan kemudahan administrasi, menjaga kemandirian agama, hingga mencegah politisasi," jelasnya.

Dalam beberapa kasus, lanjut Kevin rekomendasi FKUB berpotensi menjadi alat untuk mendiskriminasi kelompok minoritas. Dengan menghapus persyaratan ini, setiap kelompok agama memiliki kesempatan yang lebih adil untuk mendirikan rumah ibadah tanpa campur tangan atau tekanan dari kelompok manapun.

(DEN)