JAKARTA, investor.id - Menteri Agama Nasaruddin Umar membuka Mudzakarah Perhajian 2024 di Bandung, Jawa Barat. Menag Nasaruddin berharap forum yang dihadiri para ahli fikih serta praktisi perhajian ini dapat melahirkan kebijakan yang dapat memberikan kemudahan bagi umat.

"Saya berharap melalui mudzakarah ini kita dapat menghasilkan sesuatu kebijakan yang memberikan kemudahan dan meringankan bagi umat," kata Menag Nasaruddin saat membuka kegiatan yang berlangsung di Institut Agama Islam Persatuan Islam (IAI Persis), Kamis (7/11/2024).

Ia pun menukil sebuah kaidah yang menyatakan bahwa melakukan tindakan untuk rakyat harus didasari untuk kemaslahatan. "Jangan justru sebaliknya, pembicaraan tentang rakyat melahirkan mudharat untuk rakyat. Harus menghasilkan yang dapat meringankan masyarakat bukan sebaliknya," pesan Menag.

Hadir dalam pembukaan kegiatan, Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang, Wakil Badan Penyelenggara Haji (BPH) Dahnil Anhar Simanjuntak, Ketua BPKH Fadhlul Imansyah, dan Dirjen PHU Hilman Latief.

Menurut Menag, ada tiga isu krusial yang menjadi pokok bahasan yakni skema murur, tanazul, dan respon hasil Ijtima MUI soal nilai manfaat dana haji.

Murur secara sistematis kali pertama diterapkan pada penyelenggaraan Haji 2024. Terobosan itu berhasil mempercepat proses mobilisasi jemaah dari Muzdalifah ke Mina.

Kebijakan ini mendapatkan apresiasi dan akan diterapkan kembali di tahun depan. Karenanya, lanjut Menag, sebelum skema murur ini dimatangkan pelaksanaanya, perlu pandangan para ahli fikih.

"Masalah murur, kami membutuhkan legitimasi para ahli dan ulama," kata Menag.

Selanjutnya terkait skema Tanazul, menurut Menag, kebijakan ini dalam rangka mengurangi kepadatan jemaah saat mabit (menginap) di tenda Mina. Konsepnya, jemaah yang tinggal di hotel dekat area jamarat, akan kembali ke hotel (tidak menempati tenda di Mina).

"Itu akan kita bicarakan secara detail," kata Menag.

Satu hal lagi yang menjadi perhatian Menag untuk dibahas dalam Mudzakarah Perhajian adalah terkait dengan Ijtima Komisi Fatwa MUI Se-Indonesia VIII Nomor 09/Ijtima Ulama/VIII/2024. Ijtima tersebut mengharamkan penggunaan hasil investasi setoran awal biaya haji (Bipih) untuk membiayai penyelenggaraan haji jemaah lain.

Menag berharap Mudzakarah hasilkan titik temu. "Perhitungkan dan pertimbangkan apa dampaknya, apa maslahatnya. Apa akibatnya kalau kita tidak komprehensif mempertimbangkan banyak hal. Tiba-tiba mengharamkan sesuatu atau menghalalkan sesuatu," kata Menag.

Menurutnya langkah BPKH selama ini sudah sesuai jalur yakni memberikan subsidi agar jemaah tidak merasa berat saat melakukan pelunasan. Ia mencontohkan pada 2024 Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) mencapai Rp93 juta.

Kala itu, untuk dapat berangkat haji, jemaah hanya perlu membayar rata-rata Rp56 juta per orang. Selisih dari angka tersebut diambil dari Nilai Manfaat yang dikelola BPKH.

"Apa jadinya kalau ternyata nilai manfaat dianggap haram. Jemaah harus membayar utuh, tentu ini dapat memberatkan. Jadi, mari kita melihat ini semua dengan lebih komprehensif," ajak Menag

Editor: Euis Rita Hartati (euis_somadi@yahoo.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

KOMPAS.com - Kementerian Agama (Kemenag) secara resmi telah membuka seleksi Petugas Penyelenggaraan Ibadah Haji (PPIH) atau petugas haji 1446 Hijriah / 2025 Masehi tingkat daerah.

Pendaftaran PPIH tingkat daerah dilakukan secara online melalui aplikasi Pusaka Kemenag, yang berlangsung sampai 15 November 2024.

"Bagi yang berminat dan memenuhi syarat, bisa mulai mendaftar (seleksi petugas haji 1446 H) pada 7-15 November 2024," ujar Direktur Bina Haji Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Arsad Hidayat dalam keterangan resmi yang dikutip Kompas.com, Jumat (8/11/2024).

Arsad menegaskan, seleksi petugas haji yang dibuka ini untuk tingkat daerah, sedangkan tingkat pusat akan diumumkan kemudian.

Formasi petugas haji tingkat daerah 1446 H

Dilansir dari informasi resmi, ada dua formasi yang dibuka pada seleksi PPIH 1446 H tingkat daerah, yaitu:

• PPIH Kloter (kelompok terbang), yaitu petugas yang menyertai jemaah haji dari keberangkatan ke Tanah Suci hingga pulang kembali ke Tanah Air
• PPIH Arab Saudi, yaitu petugas yang akan memberikan pelayanan kepada jemaah haji selama berada di Tanah Suci.

Formasi PPIH Kloter terdiri dari ketua kloter dan pembimbing ibadah kloter. Sedangkan PPIH Arab Saudi terdiri atas petugas layanan akomodasi, konsumsi, transportasi, bimbingan ibadah, dan Siskohat.

Tahapan seleksi PPIH 1446 H tingkat daerah

Arsad menjelaskan, ada dua tahapan pelaksanaan seleksi PPIH tingkat daerah. Seleksi pertama berlangsung pada tingkat kabupaten/kota melalui penilaian administrasi dan computer assisted test (CAT).

"CAT akan digelar pada 21 November 2024 dan hasilnya diumumkan sehari berikutnya pada 22 November 2024," tuturnya.

Bagi peserta yang lolos seleksi tingkat kabupaten/kota, akan mengikuti tahap di tingkat provinsi. Di tingkat provinsi, peserta mengikuti CAT dan wawancara yang akan digelar pada 5 Desember 2024, dengan hasil seleksi tingkat provinsi diumumkan pada 6 Desember 2024.

Syarat peserta petugas haji 1446 H/2025 M

Anda yang berminat mengikuti seleksi petugas haji 1446 H, wajib memenuhi syarat-syarat berikut:

- PPIH Kloter

Syarat umum

• Warga Negara Indonesia
• Beragama Islam
• Sehat jasmani dan rohani
• Tidak dalam keadaan hamil
• Berkomitmen dalam pelayanan jemaah
• Memiliki integritas, kredibilitas, dan rekam jejak yang baik serta tidak sedang menjadi tersangka dalam proses hukum pidana
• Mampu mengoperasikan Aplikasi Pelaporan PPIH berbasis Android dan/atau iOS
• Pegawai ASN dan/atau pegawai pada Kementerian Agama, pegawai ASN kementerian/lembaga, TNI, dan Polri
• Unsur masyarakat dari organisasi kemasyarakatan Islam, lembaga pendidikan Islam, dan/atau tenaga profesional
• Diutamakan pejabat/pegawai Kementerian Agama yang memiliki pengetahuan, pengalaman, atau membidangi Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

Syarat khusus

Ketua kloter

• Pegawai ASN Kementerian Agama
• Berusia paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 58 tahun pada saat mendaftar
• Memahami fiqih manasik dan alur perjalanan haji
• Memiliki kemampuan memimpin (leadership), koordinasi, dan komunikasi
• Diutamakan berpendidikan paling rendah sarjana di bidang Agama Islam
• Diutamakan sudah menunaikan ibadah haji
• Diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris.

Pembimbing ibadah kloter

• Berusia paling rendah 35 tahun dan paling tinggi 60 tahun pada saat mendaftar
• Telah menunaikan ibadah haji
• Memiliki sertifikat pembimbing manasik
• Memahami fiqih manasik dan alur perjalanan haji
• Berkomitmen melaksanakan tugas bimbingan manasik kepada jemaah haji pra keberangkatan, dibuktikan dengan surat pernyataan
• Berpendidikan paling rendah sarjana
• Diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris.

KOMPAS.com - Kementerian Agama (Kemenag) secara resmi telah membuka seleksi Petugas Penyelenggaraan Ibadah Haji (PPIH) atau petugas haji 1446 Hijriah / 2025 Masehi tingkat daerah.

Pendaftaran PPIH tingkat daerah dilakukan secara online melalui aplikasi Pusaka Kemenag, yang berlangsung sampai 15 November 2024.

"Bagi yang berminat dan memenuhi syarat, bisa mulai mendaftar (seleksi petugas haji 1446 H) pada 7-15 November 2024," ujar Direktur Bina Haji Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Arsad Hidayat dalam keterangan resmi yang dikutip Kompas.com, Jumat (8/11/2024).

Arsad menegaskan, seleksi petugas haji yang dibuka ini untuk tingkat daerah, sedangkan tingkat pusat akan diumumkan kemudian.

Formasi petugas haji tingkat daerah 1446 H

Dilansir dari informasi resmi, ada dua formasi yang dibuka pada seleksi PPIH 1446 H tingkat daerah, yaitu:

• PPIH Kloter (kelompok terbang), yaitu petugas yang menyertai jemaah haji dari keberangkatan ke Tanah Suci hingga pulang kembali ke Tanah Air
• PPIH Arab Saudi, yaitu petugas yang akan memberikan pelayanan kepada jemaah haji selama berada di Tanah Suci.

Formasi PPIH Kloter terdiri dari ketua kloter dan pembimbing ibadah kloter. Sedangkan PPIH Arab Saudi terdiri atas petugas layanan akomodasi, konsumsi, transportasi, bimbingan ibadah, dan Siskohat.

Tahapan seleksi PPIH 1446 H tingkat daerah

Arsad menjelaskan, ada dua tahapan pelaksanaan seleksi PPIH tingkat daerah. Seleksi pertama berlangsung pada tingkat kabupaten/kota melalui penilaian administrasi dan computer assisted test (CAT).

"CAT akan digelar pada 21 November 2024 dan hasilnya diumumkan sehari berikutnya pada 22 November 2024," tuturnya.

Bagi peserta yang lolos seleksi tingkat kabupaten/kota, akan mengikuti tahap di tingkat provinsi. Di tingkat provinsi, peserta mengikuti CAT dan wawancara yang akan digelar pada 5 Desember 2024, dengan hasil seleksi tingkat provinsi diumumkan pada 6 Desember 2024.

Syarat peserta petugas haji 1446 H/2025 M

Anda yang berminat mengikuti seleksi petugas haji 1446 H, wajib memenuhi syarat-syarat berikut:

- PPIH Kloter

Syarat umum

• Warga Negara Indonesia
• Beragama Islam
• Sehat jasmani dan rohani
• Tidak dalam keadaan hamil
• Berkomitmen dalam pelayanan jemaah
• Memiliki integritas, kredibilitas, dan rekam jejak yang baik serta tidak sedang menjadi tersangka dalam proses hukum pidana
• Mampu mengoperasikan Aplikasi Pelaporan PPIH berbasis Android dan/atau iOS
• Pegawai ASN dan/atau pegawai pada Kementerian Agama, pegawai ASN kementerian/lembaga, TNI, dan Polri
• Unsur masyarakat dari organisasi kemasyarakatan Islam, lembaga pendidikan Islam, dan/atau tenaga profesional
• Diutamakan pejabat/pegawai Kementerian Agama yang memiliki pengetahuan, pengalaman, atau membidangi Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

Syarat khusus

Ketua kloter

• Pegawai ASN Kementerian Agama
• Berusia paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 58 tahun pada saat mendaftar
• Memahami fiqih manasik dan alur perjalanan haji
• Memiliki kemampuan memimpin (leadership), koordinasi, dan komunikasi
• Diutamakan berpendidikan paling rendah sarjana di bidang Agama Islam
• Diutamakan sudah menunaikan ibadah haji
• Diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris.

Pembimbing ibadah kloter

• Berusia paling rendah 35 tahun dan paling tinggi 60 tahun pada saat mendaftar
• Telah menunaikan ibadah haji
• Memiliki sertifikat pembimbing manasik
• Memahami fiqih manasik dan alur perjalanan haji
• Berkomitmen melaksanakan tugas bimbingan manasik kepada jemaah haji pra keberangkatan, dibuktikan dengan surat pernyataan
• Berpendidikan paling rendah sarjana
• Diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris.

KOMPAS.com - Kementerian Agama (Kemenag) secara resmi telah membuka seleksi Petugas Penyelenggaraan Ibadah Haji (PPIH) atau petugas haji 1446 Hijriah / 2025 Masehi tingkat daerah.

Pendaftaran PPIH tingkat daerah dilakukan secara online melalui aplikasi Pusaka Kemenag, yang berlangsung sampai 15 November 2024.

"Bagi yang berminat dan memenuhi syarat, bisa mulai mendaftar (seleksi petugas haji 1446 H) pada 7-15 November 2024," ujar Direktur Bina Haji Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Arsad Hidayat dalam keterangan resmi yang dikutip Kompas.com, Jumat (8/11/2024).

Arsad menegaskan, seleksi petugas haji yang dibuka ini untuk tingkat daerah, sedangkan tingkat pusat akan diumumkan kemudian.

Formasi petugas haji tingkat daerah 1446 H

Dilansir dari informasi resmi, ada dua formasi yang dibuka pada seleksi PPIH 1446 H tingkat daerah, yaitu:

• PPIH Kloter (kelompok terbang), yaitu petugas yang menyertai jemaah haji dari keberangkatan ke Tanah Suci hingga pulang kembali ke Tanah Air
• PPIH Arab Saudi, yaitu petugas yang akan memberikan pelayanan kepada jemaah haji selama berada di Tanah Suci.

Formasi PPIH Kloter terdiri dari ketua kloter dan pembimbing ibadah kloter. Sedangkan PPIH Arab Saudi terdiri atas petugas layanan akomodasi, konsumsi, transportasi, bimbingan ibadah, dan Siskohat.

Tahapan seleksi PPIH 1446 H tingkat daerah

Arsad menjelaskan, ada dua tahapan pelaksanaan seleksi PPIH tingkat daerah. Seleksi pertama berlangsung pada tingkat kabupaten/kota melalui penilaian administrasi dan computer assisted test (CAT).

"CAT akan digelar pada 21 November 2024 dan hasilnya diumumkan sehari berikutnya pada 22 November 2024," tuturnya.

Bagi peserta yang lolos seleksi tingkat kabupaten/kota, akan mengikuti tahap di tingkat provinsi. Di tingkat provinsi, peserta mengikuti CAT dan wawancara yang akan digelar pada 5 Desember 2024, dengan hasil seleksi tingkat provinsi diumumkan pada 6 Desember 2024.

Syarat peserta petugas haji 1446 H/2025 M

Anda yang berminat mengikuti seleksi petugas haji 1446 H, wajib memenuhi syarat-syarat berikut:

- PPIH Kloter

Syarat umum

• Warga Negara Indonesia
• Beragama Islam
• Sehat jasmani dan rohani
• Tidak dalam keadaan hamil
• Berkomitmen dalam pelayanan jemaah
• Memiliki integritas, kredibilitas, dan rekam jejak yang baik serta tidak sedang menjadi tersangka dalam proses hukum pidana
• Mampu mengoperasikan Aplikasi Pelaporan PPIH berbasis Android dan/atau iOS
• Pegawai ASN dan/atau pegawai pada Kementerian Agama, pegawai ASN kementerian/lembaga, TNI, dan Polri
• Unsur masyarakat dari organisasi kemasyarakatan Islam, lembaga pendidikan Islam, dan/atau tenaga profesional
• Diutamakan pejabat/pegawai Kementerian Agama yang memiliki pengetahuan, pengalaman, atau membidangi Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

Syarat khusus

Ketua kloter

• Pegawai ASN Kementerian Agama
• Berusia paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 58 tahun pada saat mendaftar
• Memahami fiqih manasik dan alur perjalanan haji
• Memiliki kemampuan memimpin (leadership), koordinasi, dan komunikasi
• Diutamakan berpendidikan paling rendah sarjana di bidang Agama Islam
• Diutamakan sudah menunaikan ibadah haji
• Diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris.

Pembimbing ibadah kloter

• Berusia paling rendah 35 tahun dan paling tinggi 60 tahun pada saat mendaftar
• Telah menunaikan ibadah haji
• Memiliki sertifikat pembimbing manasik
• Memahami fiqih manasik dan alur perjalanan haji
• Berkomitmen melaksanakan tugas bimbingan manasik kepada jemaah haji pra keberangkatan, dibuktikan dengan surat pernyataan
• Berpendidikan paling rendah sarjana
• Diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris.

- PPIH Arab Saudi

Pelaksana pelayanan akomodasi, konsumsi, dan transportasi

• Usia paling rendah 25 tahun dan paling tinggi 57 tahun pada saat mendaftar
• Diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris

Pelaksana bimbingan ibadah

• Usia paling rendah 35 tahun dan paling tinggi 60 tahun pada saat mendaftar
• Telah menunaikan ibadah haji
• Memahami bimbingan ibadah dan manasik haji
• Memiliki sertifikat pembimbing manasik haji
• Diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris.

Pelaksana Siskohat

• Usia paling rendah 25 tahun dan paling tinggi 57 tahun pada saat mendaftar
• Pegawai yang bertugas sebagai operator Siskohat pada Kementerian Agama Pusat, Kantor Wilayah, atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dengan masa kerja paling sedikit 3 tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan dari atasan
• Mampu mengoperasikan aplikasi Siskohat
• Diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris
• Diutamakan pernah mengikuti bimbingan teknis Siskohat yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal atau memiliki sertifikat atau piagam.

Lebih lanjut, rincian jadwal seleksi PPIH tingkat daerah (kabupaten/kota dan provinsi) tahun 2025 sebagai berikut:

- Seleksi PPIH tingkat kabupaten/kota

• Pengumuman seleksi PPIH: 4 November 2024
• Pendaftaran peserta: 7-15 November 2024
• Batas akhir submit dokumen pendaftaran: 15 November 2024 pukul 23.59 WIB
• Seleksi tahap 1 (CAT): 21 November 2024 pukul 09.00 WIB
• Pengumuman hasil seleksi tahap 1: 22 November 2024 pukul 16.00 WIB.

- Seleksi PPIH tingkat provinsi

• Seleksi tahap 2 (CAT dan wawancara): 5 Desember 2024 pukul 09.00 WIB
• Pengumuman hasil seleksi tahap 2: 6 Desember 2024 pukul 16.00 WIB.

Itulah rangkuman informasi mengenai seleksi petugas haji tahun 2025, formasi, syarat, hingga jadwalnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar membuka Mudzakarah Perhajian 2024 dan membahas kebijakan yang bisa meringankan jemaah haji asal Indonesia pada musim haji 1446 H/ 2025 M.

"Saya berharap melalui mudzakarah ini kita dapat menghasilkan sesuatu kebijakan yang memberikan kemudahan dan meringankan bagi umat," kata Menag Nasaruddin dalam keterangannya, Jumat (8/11/2024).

Dia menekankan, kaidah kebijakan adalah untuk kemaslahatan masyarakat. Nasaruddin tak ingin kebijakan ini justru membuat para jemaah semakin kesulitan.

Ada tiga isu krusial yang menjadi pokok bahasan, seperti skema murur, tanazul, dan respon hasil Ijtima Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang memberikan fatwa haram nilai manfaat dana haji.

Untuk skema murur atau bermalam di kendaraan saat berada di Muzdalifah diterapkan pada 2024 dan berhasil mempercepat proses mobililsasi jemaah.

Kebijakan ini mendapatkan apresiasi dan akan diterapkan kembali di tahun depan. Karenanya, lanjut Menag, sebelum skema murur ini dimatangkan pelaksanaanya, perlu pandangan para ahli fikih.

"Masalah murur, kami membutuhkan legitimasi para ahli dan ulama," kata Menag.

Selanjutnya terkait skema tanazul atau bermalam di hotel dekat Mina. Menurut Menag, kebijakan ini dalam rangka mengurangi kepadatan jemaah saat mabit (menginap) di tenda Mina.

Konsepnya, jemaah yang tinggal di hotel dekat area jamarat, akan kembali ke hotel dan tidak menempati tenda di Mina.

"Itu akan kita bicarakan secara detail," kata Menag.

Satu hal lagi yang menjadi perhatian Menag untuk dibahas dalam Mudzakarah Perhajian adalah terkait dengan Ijtima Komisi Fatwa MUI Se-Indonesia VIII Nomor 09/Ijtima Ulama/VIII/2024.

Ijtima tersebut mengharamkan penggunaan hasil investasi setoran awal biaya haji (Bipih) untuk membiayai penyelenggaraan haji jemaah lain. Menag berharap Mudzakarah hasilkan titik temu.

"Perhitungkan dan pertimbangkan apa dampaknya, apa maslahatnya. Apa akibatnya kalau kita tidak komprehensif mempertimbangkan banyak hal. Tiba-tiba mengharamkan sesuatu atau menghalalkan sesuatu," kata Menag.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Agama RI menggelar Mudzakarah Perhajian Indonesia yang akan membahas isu-isu krusial kebijakan penyelenggaraan ibadah haji 1446 Hijriah/ 2025 Masehi.

Direktur Bina Haji pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Arsad Hidayat mengatkan, forum ini akan digelar selama tiga hari di Institut Agama Islam (IAI) Persis Bandung, Jawa Barat.

"Ini juga dalam rangka harmonisasi seluruh ormas Islam di mana pada tahun-tahun sebelumnya Mudzakarah Perhajian ini juga pernah diadakan di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyyah Situbondo milik Nahdlatul Ulama serta di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta,” ujar Arsad dalam keterangannya, Kamis (7/11/2024).

Untuk penyelenggaraan pertama di Bandung, akan digelar 7-9 November 2024.

Mudzakarah ini akan dihadiri oleh lembaga dan kementerian terkait untuk penyelenggaraan haji seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, Badan Pengelola Keuangan Haji, dan PT Angkasa Pura.

Arsad menyampaikan, salah satu isu penting yang akan dibahas adalah penggunaan nilai manfaat dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Isu lainnya yang akan dibahas dalam Mudzakarah Perhajian Indonesia Tahun 2024 adalah terkait kepadatan jemaah haji di Mina.

Arsad mengatakan, saat ini Kementerian Agama berupaya untuk membangun pemahaman jemaah haji Indonesia yang meyakini bahwa tinggal di Mina hukumnya hanya keutamaan, atau tidak wajib.

“Saya kira juga tidak mudah untuk mengubah mindset jemaah yang selama ini mengatakan wajib, tapi setelah kita diskusi dengan para ulama, ternyata ada beberapa madzhab fikih yang mengatakan bahwa mabit di Mina itu bukan wajib ya, sebenarnya boleh saja, artinya ketika mereka mabit di Mina itu mendapatkan keutamaan dan ketika mereka meninggalkan itu tidak masalah,” tutur Arsad.

Selain itu, forum Mudzakarah Perhajian nantinya juga akan menyoroti isu pemanfaatan atau pemotongan hewan Dam di Arab Saudi serta skema distribusinya di Tanah Air.

“Upaya ini sebenarnya sudah kita lakukan dari tahun lalu, bagaimana memanfaatkan daging Dam melalui pemotongan di Tanah Suci kemudian dikirim ke Tanah Air lalu didistribusikan kepada orang-orang yang membutuhkan, cuma di dalam perjalanannya emang ternyata tidak mudah. Saya kira ini juga menjadi PR kita kedepan untuk mengharmonisasikan regulasi antara Kementerian Agama dengan instansi lain,” ucap dia.

Penulis: Tiyas Septiana

KONTAN.CO.ID - Hari ini, Senin 4 November 2024 adalah hari terakhir pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kementerian Agama atau Kemenag.

Melansir situs resmi Kemenag, Sekjen Kemenag M Ali Ramdhani mengatakan, sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 347 Tahun 2024, seleksi PPPK 2024 tahap I ini diperuntukkan bagi dua kategori pelamar yakni:

• Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II) yang terdaftar dalam pangkalan data (database) eks THK-II pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan aktif bekerja pada Instansi Pemerintah tempat bekerja saat mendaftar.
• Tenaga non Aparatur Sipil Negara (Tenaga non ASN) yang terdaftar dalam pangkalan data (database) Tenaga non ASN pada BKN dan aktif bekerja pada Instansi Pemerintah tempat bekerja saat mendaftar.

“Pendaftaran PPPK Kemenag Tahap I ini dibuka hari ini sampai 4 November 2024. Ada 89.781 formasi yang tersedia, dibuka bagi eks THK-II dan Tenaga Non ASN yang ada dalam datebase BKN,” terang M Ali Ramdhani, dikutip dari situs Kemenag (4/11).

Cara membuat akun SSCASN untuk daftar PPPK Kemenag

Menurut Kang Dhani, mulai hari ini, para pelamar yang memenuhi kriteria sudah dapat membuat akun pendaftaran melalui laman https://sscasn.bkn.go.id, dengan cara sebagai berikut:

1. Mengisi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Kartu Keluarga (KK) atau NIK Kepala Keluarga yang tercantum di KK pelamar. Apabila pelamar mengalami kendala terkait data NIK dan Nomor KK, agar menghubungi/melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat;

2. Mengisi data identitas sesuai KTP maupun ijazah dan kolom lainnya;

3. Mengunggah scan KTP/Surat Keterangan Kependudukan yang sah dan sesuai ketentuan;

4. Melakukan swafoto;

5. Memastikan seluruh data yang telah dimasukkan sudah lengkap dan benar serta swafoto jelas (jika terdapat kesalahan setelah proses pendaftaran, maka peserta tidak dapat memperbaikinya); dan

6. Mencetak Kartu Informasi Akun.

“Setelah menyelesaikan proses pendaftaran akun, para pelamar bisa memilih jenis formasi. Proses pemilihan formasi ini bisa dilakukan mulai tanggal 25 Oktober 2024,” jelas Kang Dhani.

Dokumen persyaratan PPPK Kemenag 2024

Adapun beberapa dokumen persyaratan yang perlu dipersiapkan oleh peserta yang terdiri atas:

• Pasfoto terbaru menggunakan pakaian formal dengan latar belakang warna merah;
• Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli/Surat Keterangan asli telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang masih berlaku;
• Surat lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam atau diketik menggunakan komputer yang ditujukan kepada Menteri Agama Republik Indonesia yang sudah ditandatangani dan dibubuhi meterai sebagaimana contoh pada Lampiran Pengumuman;
• Ijazah asli sesuai dengan ketentuan persyaratan atau Surat Keterangan Pengganti Ijazah yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang;
• Transkrip Nilai asli sesuai dengan ketentuan persyaratan atau Surat Keterangan Pengganti Ijazah yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang;
• Surat Pernyataan yang sudah ditandatangani dan dibubuhi meterai sebagaimana contoh pada Lampiran Pengumuman;
• Bukti perguruan tinggi dan/atau program studi yang terakreditasi;

“Bagi pelamar Penyandang Disabilitas, harus mengunggah dokumen sesuai dengan ketentuan persyaratan ditambah dengan surat keterangan dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya,” papar Kang Dhani.

Pelamar harus juga memastikan seluruh data yang dimasukkan dan dokumen yang diunggah sudah lengkap, benar, dan dokumen dapat terbaca dengan baik. Kesalahan dalam mengunggah dokumen akan mengakibatkan pelamar tidak lulus seleksi administrasi.

Tonton:Pertumbuhan Ekonomi Akhir Tahun 2024 Diramal Hanya Capai 5,06%

Pelamar mengakhiri proses pendaftaran dan mencetak Kartu Pendaftaran untuk digunakan sebagai bukti telah menyelesaikan proses pendaftaran.

Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kemenag Wawan Djunaedi menambahkan, seleksi PPPK terdiri dari seleksi Administrasi dan seleksi kompetensi. Seleksi Administrasi akan dilakukan dari 21 Oktober sampai 9 November 2024. Hasil Seleksi Administrasi akan diumumkan pada 10 - 11 November 2024.

“Kita membuka masa sanggah pada 12 - 14 November 2024, dan proses jawab sanggah pada 12 - 16 November 2024. Pengumuman Pasca Masa Sanggah disampaikan 15 - 21 November 2024,” papar Wawan Djunaedi.

Seleksi Kompetensi akan dilaksanakan pada 2 - 19 Desember 2024. Pengumuman hasil kelulusan pada 24 - 31 Desember 2024

Wawan menegaskan bahwa proses seleksi calon PPPK Kemenag tidak dipungut biaya. Kelulusan pelamar merupakan prestasi dan hasil kerja sendiri.

“Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, baik dari pegawai Kementerian Agama atau dari pihak lain, maka hal tersebut adalah tindak penipuan,” jelasnya.

Keputusan Panitia Seleksi PPPK Kementerian Agama Tahun Anggaran 2024 bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat

KOMPAS.com - Kementerian Agama (Kemenag) telah merilis jadwal seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahun ini di lingkungannya. Artikel ini akan membahas mengenai jadwal seleksi PPPK Kemenag 2024.

Seperti diketahui, pendaftaran seleksi PPPK Kemenag tahap I telah dibuka sejak 21 Oktober lalu. Ada sebanyak 89.781 formasi yang dibuka dalam seleksi PPPK Kemenag tahap pertama.

Seleksi PPPK Kemenag tahap pertama diperuntukkan bagi dua kategori pelamar sebagai berikut:

• Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II) yang terdaftar dalam pangkalan data (database) Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan aktif bekerja pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar
• Tenaga non Aparatur Sipil Negara (tenaga non-ASN/tenaga honorer) yang terdaftar dalam pangkalan data (database) BKN dan aktif bekerja pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar.

Lantas, bagaimana rincian jadwal seleksi PPPK Kemenag 2024?

Jadwal PPPK Kemenag 2024

Merujuk informasi resmi yang dirilis Kemenag, jadwal PPPK Kemenag 2024 tahap I sebagai berikut:

• Pendaftaran seleksi: 21 Oktober-4 November 2024
• Pemilihan formasi: 25 Oktober 2024-4 November 2024
• Seleksi administrasi: 21 Oktober-9 November 2024
• Pengumuman hasil seleksi administrasi: 10-11 November 2024
• Masa sanggah hasil administrasi: 12-14 November 2024
• Jawab sanggah oleh instansi: 12-16 November 2024
• Pengumuman pasca masa sanggah: 15-21 November 2024
• Seleksi kompetensi: 2-19 Desember 2024
• Pengumuman hasil kelulusan: 21-31 Desember 2024.

Perlu dicatat, seluruh pelamar PPPK Kemenag wajib membuat akun pendaftaran di laman SSCASN. Cara membuat akun SSCASN untuk mendaftar seleksi PPPK 2024 sebagai berikut:

• Mengisi NIK sesuai KTP dan nomor Kartu Keluarga (KK) atau NIK kepala keluarga. Pelamar yang mengalami kendala terkait data NIK dan nomor KK, dapat menghubungi/melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat
• Mengisi data identitas sesuai KTP maupun ijazah dan kolom lainnya
• Mengunggah scan KTP/Surat Keterangan Kependudukan yang sah dan sesuai ketentuan;
• Melakukan swafoto
• Mencetak Kartu Informasi Akun.

Perlu digarisbawahi, kesalahan yang dilakukan peserta setelah proses pendaftaran akun tidak bisa diperbaiki. Untuk itu, pastikan kebenaran seluruh data yang diisikan dan swafoto telah jelas.

Demikian rangkuman informasi mengenai jadwal pelaksanaan seleksi PPPK Kemenag 2024.

KOMPAS.com - Kementerian Agama (Kemenag) telah merilis jadwal seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahun ini di lingkungannya. Artikel ini akan membahas mengenai jadwal seleksi PPPK Kemenag 2024.

Seperti diketahui, pendaftaran seleksi PPPK Kemenag tahap I telah dibuka sejak 21 Oktober lalu. Ada sebanyak 89.781 formasi yang dibuka dalam seleksi PPPK Kemenag tahap pertama.

Seleksi PPPK Kemenag tahap pertama diperuntukkan bagi dua kategori pelamar sebagai berikut:

• Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II) yang terdaftar dalam pangkalan data (database) Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan aktif bekerja pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar
• Tenaga non Aparatur Sipil Negara (tenaga non-ASN/tenaga honorer) yang terdaftar dalam pangkalan data (database) BKN dan aktif bekerja pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar.

Lantas, bagaimana rincian jadwal seleksi PPPK Kemenag 2024?

Jadwal PPPK Kemenag 2024

Merujuk informasi resmi yang dirilis Kemenag, jadwal PPPK Kemenag 2024 tahap I sebagai berikut:

• Pendaftaran seleksi: 21 Oktober-4 November 2024
• Pemilihan formasi: 25 Oktober 2024-4 November 2024
• Seleksi administrasi: 21 Oktober-9 November 2024
• Pengumuman hasil seleksi administrasi: 10-11 November 2024
• Masa sanggah hasil administrasi: 12-14 November 2024
• Jawab sanggah oleh instansi: 12-16 November 2024
• Pengumuman pasca masa sanggah: 15-21 November 2024
• Seleksi kompetensi: 2-19 Desember 2024
• Pengumuman hasil kelulusan: 21-31 Desember 2024.

Perlu dicatat, seluruh pelamar PPPK Kemenag wajib membuat akun pendaftaran di laman SSCASN. Cara membuat akun SSCASN untuk mendaftar seleksi PPPK 2024 sebagai berikut:

• Mengisi NIK sesuai KTP dan nomor Kartu Keluarga (KK) atau NIK kepala keluarga. Pelamar yang mengalami kendala terkait data NIK dan nomor KK, dapat menghubungi/melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat
• Mengisi data identitas sesuai KTP maupun ijazah dan kolom lainnya
• Mengunggah scan KTP/Surat Keterangan Kependudukan yang sah dan sesuai ketentuan;
• Melakukan swafoto
• Mencetak Kartu Informasi Akun.

Perlu digarisbawahi, kesalahan yang dilakukan peserta setelah proses pendaftaran akun tidak bisa diperbaiki. Untuk itu, pastikan kebenaran seluruh data yang diisikan dan swafoto telah jelas.

Demikian rangkuman informasi mengenai jadwal pelaksanaan seleksi PPPK Kemenag 2024.

KOMPAS.com - Kementerian Agama (Kemenag) akan segera membuka seleksi Petugas Penyelenggaraan Ibadah Haji (PPIH) 1446 Hijriah atau 2025 Masehi. Pengumuman seleksi petugas haji tersebut direncanakan pada 4 November 2024.

Dilansir dari informasi resmi Kemenag, penyelanggaraan ibadah haji 1446 Hijriah atau 2025 Masehi mengusung tema Haji Ramah Lansia dan Disabilitas.

"Ada keluhan dari masyarakat bahwa disabilitas ini kok tidak mendapatkan perhatian. Maka di tahun 2025, kita angkat tema Haji Ramah Lansia dan Disabilitas," ujar Direktur Bina Haji Kemenag Arsad Hidayat dalam keterangan tertulis yang dikutip Kompas.com, Kamis (31/10/2024).

Akan ada sejumlah syarat tambahan yang akan diterapkan panitia dalam seleksi PPIH tahun 2025.

Dengan mengusung tema tersebut, diharapkan rekrutmen petugas haji memasukkan syarat tambahan memiliki kemampuan berbahasa isyarat.

"Makanya mungkin untuk yang raham disabilitas ini, nanti petugasnya punya syarat khusus. Kalau di antara calon petugas ada yang bisa komunikasi dengan orang yang tidak bisa bicara, atau tunawicara, saya kira menjadi poin plus dan nanti bisa masuk spek petugas layanan disabilitas," papar Arsad.

Batas usia petugas haji tahun 2025

Ada penyesuaian batas usia maksimal petugas haji menjadi 45 tahun untuk bidang layanan tertentu, terutama PKP3JH (Penanganan Krisis dan Pertolongan Pertama pada Jemaah Haji).

Dituliskan bahwa PKP3JH direkrut dari unsur dokter dan tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit TNI/Polri.

"Mereka memang punya spek khusus yaitu siap bertugas dalam kondisi kedaruratan, makanya untuk bidang layanan ini kami syaratkan batas maksimal umur 45 tahun," tutur Arsad.

Selain batas usia, kondisi kesehatan petugas haji juga harus dipastikan dengan adanya surat kesehatan berupa hasil MCU (Medical Check-Up) lengkap.

Sebagai informasi, akan ada pengurangan kuota petugas haji tahun depan dibandingkan tahun sebelumnya.

"Titik krusial tahun depan adalah terbatasnya jumlah petugas haji, karena sebesar apapun akomodasi atau layanan yang kita berikan tapi kalau tidak didukung dengan ketersediaan petugas maka akan menjadi masalah," kata Arsad.

Sebagai informasi, nantinya seleksi petugas haji akan dilakukan di tingkat kabupaten.kota, provinsi, dan pusat, yang prosesnya akan berlangsung sampai pertengahan Desember 2024.

Bisnis.com, JAKARTA - Peralihan kewenangan penyelenggaraan haji dan umrahh ke Badan Penyelenggara Haji diharapkan akan membuat gerak Kementerian Agama (Kemenag) semakin lincah saat bekerja.

Seperti diketahui, Presiden ke-8 Prabowo Subianto resmi membentuk Badan Penyelenggara Haji sebagai penyelenggara ibadah haji. Nantinya, kewenangan penyelenggaraan haji bakal beralih dari Kemenag ke Badan yang baru terbentuk mulai 2026 mendatang.

Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan bahwa pihaknya optmitis dengan adanya Badan yang akan mengelola pelaksanaan haji dan umrah bisa berkonsentrasi penuh menjalankan tugas dan kewenangannya.

“Kami sangat optimis dengan adanya Badan ini duduk bersama kita nanti. Kami berharap dengan adanya badan pelaksanaan haji ini, konsentrasi penuh bisa diberikan untuk mengelola haji umrah,” kata Nasaruddin saat ditemui seusai Rapat Kerja dengan Komisi VIII di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Dengan adanya pemisahan ini, Nasaruddin berharap tugas dari Kementerian Agama akan lebih ramping dan terfokus.

“Jadi nanti Kementerian Agama akan lebih ramping, lebih berkonsentrasi mengurus persoalan-persoalan keumatan, misalnya bimas [bimbingan masyarakat] Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu,” terangnya.

Nasaruddin berharap peralihan ini akan membuat Kemenag menjadi lebih produktif dan proaktif di masa mendatang. “Jadi [Kementerian Agama] lebih profesional, lebih ramping sehingga kita bisa melakukan manuver-manuver yang lebih produktif dan lebih proaktif nanti akan datang. Mohon doanya,” tuturnya.

Lebih lanjut, Nasaruddin menjelaskan bahwa nantinya keberadaan Badan Penyelenggara Haji akan setara dengan Kementerian. Kendati begitu, dia mengaku masih mendiskusikan pengelolaan haji pada 2025.

“Kita tetap jalan, ini kan bergandengan tangan terus. Pokoknya tidak boleh masalah haji muncul hanya karena peralihan. Pokoknya kita jalan dan terus,” pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Agama (Kemenag) melalui Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) akan mengumumkan jadwal seleksi petugas haji pada 4 November 2024.

Pengumuman ini mencakup seleksi di tingkat kabupaten/kota, provinsi, hingga tingkat pusat.

"Ya insya Allah rencananya akan kita umumkan tanggal 4 November nanti," kata Direktur Bina Haji Kemenag, Arsad Hidayat, menyatakan, dalam keterangannya pada Rabu (30/10/2024).

Arsad menjelaskan, penyelenggaraan ibadah haji untuk musim 1446 H/2025 M akan mengangkat tema "Haji Ramah Lansia dan Disabilitas".

Tema ini diusung sebagai respons terhadap keluhan masyarakat yang merasa bahwa kebutuhan disabilitas kurang diperhatikan.

“Ada keluhan dari masyarakat bahwa disabilitas ini kok tidak mendapatkan perhatian. Maka pada 2025, kita angkat tema Haji Ramah Lansia dan Disabilitas,” ucapnya.

Dengan tema tersebut, Arsad menekankan pentingnya syarat tambahan dalam rekrutmen petugas haji, yaitu kemampuan berbahasa isyarat.

"Makanya mungkin untuk yang ramah disabilitas ini, nanti petugasnya punya syarat khusus. Kalau di antara calon petugas ada yang bisa komunikasi dengan orang yang tidak bisa bicara, atau tunawicara, saya kira menjadi poin plus dan nanti bisa masuk spek petugas layanan disabilitas," imbuhnya.

Selain itu, Ditjen PHU Kemenag juga akan menerapkan batas usia maksimal 45 tahun untuk petugas haji layanan tertentu, terutama untuk Penanganan Krisis dan Pertolongan Pertama Pada Jemaah Haji (PKP3JH).

"PKP3JH ini direkrut dari unsur dokter dan tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit TNI/POLRI. Mereka memang punya spek khusus yaitu siap bertugas dalam kondisi kedaruratan, makanya untuk bidang layanan ini kami syaratkan batas maksimal umur 45 tahun,” jelas Arsad.

Kondisi kesehatan para petugas haji juga akan diperiksa melalui surat kesehatan berupa hasil Medical Check-Up (MCU).

"Kita juga minta penegasan kondisi kesehatan calon PPIH melalui MCU, saya minta MCU-nya itu lengkap. Ini untuk memastikan supaya pengalaman tahun 2024 tidak terjadi lagi,” tegasnya.