Reporter: Siti Masitoh | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Tanda-tanda kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) tampaknya sudah terlihat, mulai dari harga minyak global yang meningkat, pemerintah juga berencana membatasi pembelian BBM bersubsidi pada Agustus 2024.

Menanggapi hal tersebut, Ekonom Center of Reform on Economic (CORE) Yusuf Rendy Manilet menyarankan agar pemerintah tidak menaikan harga BBM, karena akan berdampak pada menurunnya konsumsi masyarakat.

Masalahnya, setelah momentum Ramadan dan Idul Fitri selesai, tidak ada lagi dorongan masyarakat untuk melakukan konsumsi lebih banyak. Pun dalam waktu yang sama, kenaikan harga pangan juga mengakibatkan menurunnya konsumsi masyarakat.

Memang ketika pemerintah membatasi pembelian BBM bersubsidi, masyarakat kelas bawah akan mendapat bantuan sosial dari pemerintah.

Akan tetapi, ia menilai kebijakan ini justru akan berdampak pada kelompok menengah yang tidak tersentuh kebijakan fiskal pemerintah alias tidak mendapatkan bantuan sosial.

“Sejauh ini belum ada indikasi pemerintah akan melakukan atau memberikan bantuan yang sebenarnya bisa membantu daya beli mereka (kelas menengah) ketika pemerintah melakukan penyesuaian kebijakan subsidi di Agustus nanti,” tutur Yusuf kepada Kontan.co.id, Rabu (10/7).

Di samping itu, Yusuf juga tak setuju jika pemerintah melakukan pembatasan BBM bersubsidi atau menaikkan harga BBM, sebab belum saja kebijakan itu diterapkan, sejumlah indikator sudah menunjukan daya beli masyarakat sedang dalam tren melambat.

Ini tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang semakin menurun, yakni pada Juni 2024 berada di level 123,3, atau turun dari bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 125,2.

“Ataupun misalnya PMI manufaktur yang mengindikasikan pelaku usaha menahan laju untuk melakukan ekspansi karena permintaan yang tidak setinggi dibandingkan bulan-bulan sebelumnya,” ungkapnya.

Berdasarkan data-data tersebut, Yusuf meyakini tingkat konsumsi kedepan akan semakin menurun.