Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah dalam APBN 2025 berencana mengimplementasi penyaluran bantuan subsidi BBM hingga pupuk berbasis data pengguna mulai tahun depan. Akankah menjadi sinyal pemangkasan BBM?

Direktur Kebijakan Publik dari lembaga riset Center of Economic and Law Studies (Celios) Media Wahyudi Askar menyampaikan pada dasarnya pemerintah memang terus mengupayakan perbaikan penyaluran subsidi agar lebih tepat sasaran. Salah satunya, melalui pembatasan Pertalite lewat QR code.

Media menilai pembatasan melalui kebijakan tersebut dapat diterapkan dalam penyaluran subsidi listrik dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram. Di mana hanya rumah tangga dengan daya listrik tertentu yang masih bisa menerima subsidi.

"Meskipun demikian, langkah ini tidak serta-merta berarti penghapusan total subsidi, karena mengingat dampak sosial dan ekonomi yang signifikan bagi masyarakat rentan," tuturnya kepada Bisnis, Kamis (24/10/2024).

Menurutnya, kebijakan ini kemungkinan akan lebih bersifat selektif dan hati-hati, dengan tetap menjaga keseimbangan antara efisiensi anggaran dan perlindungan sosial.

Bukti penyaluran bantuan yang berasal dari uang negara tersebut tidak tepat sasaran pun sudah diakui pemerintah. Di mana masyarakat kaya yang cenderung menikmati hal tersebut.

Meski demikian, Media berpandangan Prabowo dan Gibran dalam Kabinet Merah Putih belum akan melakukan itu dalam waktu dekat ini karena pertimbangan politik. Dengan kata lain, Prabowo-Gibran melanjutkan ketidaktepatan sasaran tersebut.

"Keputusan ini akan memperpanjang tren inefisiensi penyaluran subsidi kita, yang rugi, masyarakat bawah," tuturnya.

Sebagai contoh, pada tahun lalu distribusi manfaat subsidi solar didominasi oleh orang kaya dengan cakupan 26% dari total subsidi, sementara hanya 3% masyarakat dengan kategori termiskin yang menikmati subsidi tersebut.

Begitu pula dengan LPG, di mana hanya 4% masyarakat termiskin yang merasakan manfaat, dan 19% golongan terkaya yang menikmati uang negara tersebut.

Dalam APBN 2025, Kementerian Keuangan merencanakan Program Pengelolaan Subsidi senilai Rp307,93 triliun.

Sebelumnya berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 62/2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025, disebutkan bahwa pemerintah akan melakukan kebijakan ini secara bertahap.

Selain itu, pemerintah juga mempertimbangkan dengan kesiapan teknis, kondisi ekonomi, dan/atau daya beli masyarakat dalam pelaksanaan penyaluran subsidi dengan berbasis data pengguna.

Bisnis.com, JAKARTA — Ada beberapa hal baru yang harus diakselerasikan oleh pemerintah sebagai persiapan melakukan pengetatan dan pengalihan subsidi BBM.

Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menjelaskan bahwa kelas menengah yang selama ini turut menikmati subsidi BBM bisa ‘dirayu’ supaya bisa memahami kebijakan pemerintah tersebut.

"Kalau narasi pengalihan subsidi di arahkan ke upaya peningkatan SDM, kelas menengah yang terkena dampak kenaikan BBM akan merasakan dampak pengalihan. Misalkan subsidi dialihkan ke pendidikan, biaya sekolah anak berkurang. Jadi, mampukah kebiijakan subsidi membuat aspiring middle class tidak terkena dampak luas dari pemabtasan BBM ya tinggal kita lihat dari mata anggaran SDM naik atau tidak," terangnya dalam siaran Broadcash di kanal youtube Bisniscom.

Terkait penerapan subsidi BBM secara tertutup akan dilakukan dalam waktu dekat atau malah ditunda, menurutnya tergantung pada keberanian dari pemimpin negara untuk menggunakan data yang presisi sehingga subsidi energi secara terbuka yang sangat besar bisa dialihkan.

Menurutnya, pemerintah juga perlu mengakselerasi beberapa hal baru yang bisa menjadi titik penting dukungan masyarakat bagi kebijakan yang kerap disebut tidak populer itu. Pertama, ucapnya, berkaitan dengan aspek moral di mana saat ini tumbuh kesadaran lingkungan yang cukup baik pada generasi muda.

"Mereka [generasi muda] makin sadar soal ini. Berarti shifting gunakan BBM yang makin berkualitas, itu lama-kelamaan akan bisa diterima," paparnya.

Lanjutnya, hal kedua adalah digitalisasi terkait data penerima subsidi tertutup. Problem selama ini, jelasnya, setiap terjadi pergeseran ke subsidi tertutup, banyak terjadi kebocoran. Digitalisasi, kata dia, memungkinkan untuk mengeliminasi kebocoran.

"Ketiga, ya tentu saja mata anggaran sesudah pengalihan subidi itu terlihat atau tidak. Kalau realokasi terlihat di mata anggaran yang berkaitan dengan peningkatan SDM misalnya, maka publik bisa memaklumi kebijakan subsidi itu," pungkasnya.

Belum lama ini, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut skema pembatasan BBM subsidi untuk distribusi lebih tepat sasaran berkemungkinan tidak terjadi di periode Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Adapun, masa jabatan Presiden Jokowi tinggal menghitung hari menuju pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM, Agus Cahyono Adi, mengatakan, sampai saat ini belum ada rapat lagi untuk membahas skema pembatasan BBM bersubsidi.

Dia menuturkan bahwa pemerintah belum ada rencana untuk melakukan pengetatan BBM meskipun saat ini harga minyak sedang bergejolak. Dikutip dari Reuters, pada Rabu (9/10/2024) harga minyak mentah berjangka jenis Brent terpantau turun US$3,75 atau 4,63% menjadi US$77,18 per barel.

Sementara itu, harga minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS berakhir turun US$3,57 atau 4,63% ke level US$73,57 per barel.

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah dikabarkan akan membatasi penjualan bahan bakar minyak (BBM) subsidi, yakni BBM jenis Pertalite dan Biosolar mulai 1 Oktober 2024.

Ekonom Center of Reform on Economic (CORE) Yusuf Rendy Manilet memperkirakan, inflasi bisa berada di kisaran 2,5% hingga 3,5% secara tahunan atau year on year (yoy), apabila pembatasan BBM bersubsidi ini dilakukan.

Perkiraan tersebut lebih tinggi bila dibandingkan dengan target pemerintah dalam asumsi dasar ekonomi makro, yakni inflasi ditargetkan sebesar 2,8% yoy.

Yusuf bilang, dampak yang dirasakan terhadap inflasi hampir mirip jika pemerintah meningkatkan harga BBM bersubsidi.

“Ini mirip mengingat permintaan terhadap produk BBM akan relatif tetap sama, namun asumsinya produk tersebut akan relatif terbatas pada harga yang dinikmati sebelumnya,” tutur Yusuf kepada Kontan, Senin (16/9).

Adapun pembatasan BBM bersubsidi ini juga bisa menyebabkan kenaikan harga BBM itu sendiri, dan juga meningkatkan harga dari produk-produk yang berkaitan dengan penggunaan BBM, baik secara langsung dan tidak langsung.

Yusuf mencatat, kontribusi BBM terhadap pembentukan inflasi secara umum berada di Kisaran 1% hingga 2% terhadap total komoditas yang dihitung dari pembentukan inflasi secara keseluruhan.

Angka ini relatif besar, terutama jika dibandingkan dengan beberapa sub komoditas lain. Angka kontribusi BBM terhadap pembentukan inflasi merupakan salah satu yang terbesar setelah komoditas makanan dan minuman.

Sehingga apabila BBM ini mengalami pembatasan ataupun mengalami kenaikan harga, maka dampaknya akan cukup signifikan dalam mengerek inflasi.

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia berencana melakukan pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi mulai 1 Oktober 2024.

"Lagi dikaji [rencana pembatasan BBM], mungkin sosialisasi dulu ya. Ya, memang ada rencana begitu [pembatasan BBM mulai 1 Oktober]," kata Bahlil saat ditemui di Kompleks DPR Jakarta, Selasa (27/8).

Bahlil mengungkapkan aturan pembatasan BBM bersubsidi tersebut dalam bentuk Peraturan Menteri ESDM yang membutuhkan waktu untuk sosialisasi.

"Karena begitu aturannya keluar, Permennya keluar, itu kan ada waktu untuk sosialisasi. Nah, waktu sosialisasi ini yang sekarang saya lagi bahas," ungkap Bahlil.

Bahlil pun menegaskan bahwa mobil-mobil mewah dilarang memakai BBM subsidi lantaran BBM subsidi hanya untuk orang-orang yang berhak untuk menerima.

"Kalau yang berhak menerima subsidi itu kan masyarakat, mohon maaf ya, yang golongan ekonominya menengah ke bawah. Kalau kita kaya, kita masih menerima BBM bersubsidi, apa kata dunia bos?," ujar Bahlil.

Kementerian ESDM juga melaporkan bahwa volume BBM bersubsidi pada Rancangan Anggaran dan Belanja Negara 2025 sebesar 19,41 juta kiloliter, turun dibandingkan target APBN 2024 sebesar 19,58 juta kiloliter.

Penurunan ini, kata Bahlil, disebabkan rencana efisiensi penyaluran BBM bersubsidi tahun 2025 agar lebih tepat sasaran.

"Ya, kita lagi merencanakan agar pola subsidinya harus tepat sasaran. Dengan pola subsidi tepat sasaran, itu kita harapkan kuotanya menurun. Supaya terjadi penghematan uang negara. Kalau kuotanya menurun, subsidi-nya kan menurun. Supaya dananya bisa dipakai untuk hal-hal yang prioritas ya," ungkap Bahlil.

Untuk subsidi solar, lanjut Bahlil, Kementerian ESDM dan Komisi VII DPR RI telah sepakat Rp 1.000 per liter atau sama dengan tahun sebelumnya atau tidak ada perubahan.

Adapun, untuk volume LPG bersubsidi untuk tahun anggaran 2025 disepakati 8,17 juta metrik ton atau naik dari target 2024 yang sebesar 8,07 juta metrik ton.

Bahlil menambahkan, peningkatan ini didorong oleh permintaan masyarakat yang semakin tinggi. Selain memberikan LPG, Kementerian ESDM juga berencana untuk membangun jaringan gas.

Reporter: Filemon Agung | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM masih jadi kendala dalam pelaksanaan subsidi BBM tepat sasaran.

Sampai saat ini, proses revisi beleid ini masih terus berjalan.

Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana mengatakan, kebijakan pengetatan atau penerapan subsidi BBM tepat sasaran harus menunggu tuntasnya revisi Perpres 191/2014 tersebut.

"Kita lagi menyelesaikan regulasinya. Nanti diumumin lah persisnya. Kalau regulasi selesai kita implementasi-kan," kata Dadan di Kementerian ESDM, Jumat (23/8).

Dadan mengatakan, ketentuan detail mengenai kriteria kendaraan yang berhak mengkonsumsi BBM subsidi baik itu Pertalite maupun Solar Subsidi masih tetap mengacu pada rapat terakhir bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Jika merujuk ketentuan dalam draf sebelumnya, kendaraan mobil tidak diperkenankan mengkonsumsi pertalite jika kapasitas mesinnya di atas 1.400 cc. Untuk motor tidak boleh mengkonsumsi pertalite jika kapasitas mesin di atas 250 cc.

Selain itu, ada juga potensi skema kuota pembatasan bagi mobil yang diperbolehkan beli Pertalite yakni 120 liter per bulan.

Dadan menjelaskan, Kementerian ESDM bakal bertugas untuk memastikan kuota BBM subsidi terpenuhi, fungsi pengawasan akan tetap dilaksanakan oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan PT Pertamina sebagai badan usaha penyalur akan memetakan kebutuhan setiap SPBU sesuai kondisi di lapangan.

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyatakan, tak ada perubahan terkait sistem pembelian maupun harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi.

"Saya sudah pernah ngomong, saya mau ulangi lagi, tidak akan ada perubahan mengenai pembelian atau harga Pertalite kepada 130 jutaan sepeda motor," ujar Luhut ditemui usai acara Launching Golden Visa, Kamis (25/7).

Meski begitu, Luhut mengatakan adanya kemungkinan pembatasan subsidi BBM untuk masyarakat yang mampu. Hal ini agar negara mampu menghemat anggaran.

"Itu kan rugi kita banyak. Mestinya kita hemat Rp 45 triliun atau lebih. Jadi kita lagi mikir hitung sekarang bagaimana," ucap Luhut.

Lebih lanjut Luhut mengatakan, tidak ada rencana produksi BBM baru. Yang ada adalah rencana memperbaiki kualitas BBM yang mengikuti standar emisi Euro 4 atau Euro 5. Sebab, BBM yang ada di Indonesia saat ini memiliki kadar 500 ppm.

"Pilihannya bioetanol atau nanti (refinery unit) Pertamina direfurbished (diperbaharui) sehingga nanti mereka memproduksi bensin yang low sulfur," terang Luhut.

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara soal wacana pembatasan pembelian BBM subsidi pada 17 Agustus mendatang.

Jokowi mengatakan, belum ada rencana pembatasan pembelian BBM subsidi pada 17 Agustus mendatang.

"Ndak, ndak, ndak. Belum ada pemikiran kesana. Belum rapat juga," ujar Jokowi, Selasa (16/7).

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartato buka suara soal wacana pembatasan pembelian BBM subsidi pada 17 Agustus mendatang.

Airlangga menyatakan, pembatasan pembelian BBM subsidi belum tentu dilakukan pada 17 Agustus mendatang. Karena hal tersebut masih perlu dibahas dalam rapat bersama Presiden Jokowi.

Selain itu, revisi Peraturan Presiden (Perpres) nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, juga perlu dilakukan rapat bersama presiden.

"Kita akan rapatkan lagi. Belum (diputuskan)," ujar Airlangga di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (10/7).

Seperti diketahui, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, pemerintah akan mulai menargetkan pengetatan pembelian subsidi bahan bakar minyak (BBM) pada 17 Agustus 2024.

Hal ini dilakukan untuk mengurangi jumlah penyaluran subsidi kepada orang yang tidak berhak menerimanya. Adapun aturannya ini sedang disiapkan oleh PT Pertamina (Persero).

"Dan juga pemberian subsidi yang tidak pada tempatnya. Itu Pertamina sekarang sedang menyiapkan. Kita berharap 17 Agustus kita sudah bisa mulai di mana orang yang tidak berhak mendapat subsidi akan bisa kita kurangi," ujar Luhut dalam unggahan di instagram pribadinya @luhut.pandjaitan, Selasa (9/7).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno mengingatkan kepada pemerintah untuk melakukan revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebelum membatasi konsumsi BBM bersubsidi.

"Saya kira, kita juga menanti revisi perpres tersebut. Namun, lagi-lagi saya tekankan untuk lakukan sosialisasi segera, agar masyarakat tidak salah paham terhadap wacana pembatasan pembelian BBM (bahan bakar minyak) bersubsidi," ujar Eddy dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa (16/7/2024).

Eddy menjelaskan setidaknya ada dua hal penting yang perlu dicantumkan dalam revisi perpres tersebut. Pertama, terkait kategori atau kriteria kelompok masyarakat dan kendaraan yang berhak mengonsumsi BBM bersubsidi. Kedua, terkait sanksi yang diberikan kepada mereka yang masih membeli atau menjual BBM bersubsidi yang bertentangan dengan perpres itu.

Ia mengatakan bahwa wacana larangan pembelian BBM bersubsidi ini berlaku hanya untuk masyarakat kelas menengah ke atas atau masyarakat mampu. Sementara, masyarakat ekonomi kelas bawah, seperti ojek online, sopir angkot, kendaraan UMKM, hingga sepeda motor masih berhak dan diperbolehkan membeli BBM bersubsidi.

"Kebijakan ini dikeluarkan agar anggaran subsidi yang telah dikeluarkan pemerintah itu tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan. Jadi, yang dikenakan larangan pembelian BBM bersubsidi hanya masyarakat kelas menengah ke atas (masyarakat mampu)," ujarnya pula.

Dengan kebijakan pembelian BBM bersubsidi yang hanya untuk masyarakat ekonomi kelas bawah itu, kata Eddy pula, diharapkan akan menghemat anggaran pemerintah secara signifikan.

“Dana penghematan yang disebut bisa mencapai puluhan hingga seratusan lebih triliun rupiah itu dapat dialokasikan untuk program pembangunan ekonomi lainnya. Bahkan, bisa juga dipergunakan untuk memperkuat bansos kepada masyarakat yang membutuhkan,” kata Eddy.

Wacana pembatasan pembelian BBM bersubsidi sebelumnya diungkap oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Luhut mengatakan bahwa pemerintah menargetkan pengetatan penggunaan subsidi BBM mulai 17 Agustus 2024, sehingga dapat mengurangi jumlah penyaluran subsidi kepada orang yang tidak berhak.

Pernyataan itu disampaikan ketika membahas permasalahan penggunaan BBM yang berhubungan dengan defisit APBN 2024. Ia meyakini, dengan pengetatan penerima subsidi, pemerintah dapat menghemat APBN 2024.

Selain memperketat penyaluran BBM bersubsidi, Luhut juga mengungkapkan bahwa pemerintah sedang berencana untuk mendorong alternatif pengganti bensin melalui bioetanol.

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara soal wacana pembatasan pembelian BBM subsidi pada 17 Agustus mendatang.

Jokowi mengatakan, belum ada rencana pembatasan pembelian BBM subsidi pada 17 Agustus mendatang.

"Ndak, ndak, ndak. Belum ada pemikiran kesana. Belum rapat juga," ujar Jokowi, Selasa (16/7).

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartato buka suara soal wacana pembatasan pembelian BBM subsidi pada 17 Agustus mendatang.

Airlangga menyatakan, pembatasan pembelian BBM subsidi belum tentu dilakukan pada 17 Agustus mendatang. Karena hal tersebut masih perlu dibahas dalam rapat bersama Presiden Jokowi.

Selain itu, revisi Peraturan Presiden (Perpres) nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, juga perlu dilakukan rapat bersama presiden.

"Kita akan rapatkan lagi. Belum (diputuskan)," ujar Airlangga di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (10/7).

Seperti diketahui, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, pemerintah akan mulai menargetkan pengetatan pembelian subsidi bahan bakar minyak (BBM) pada 17 Agustus 2024.

Hal ini dilakukan untuk mengurangi jumlah penyaluran subsidi kepada orang yang tidak berhak menerimanya. Adapun aturannya ini sedang disiapkan oleh PT Pertamina (Persero).

"Dan juga pemberian subsidi yang tidak pada tempatnya. Itu Pertamina sekarang sedang menyiapkan. Kita berharap 17 Agustus kita sudah bisa mulai di mana orang yang tidak berhak mendapat subsidi akan bisa kita kurangi," ujar Luhut dalam unggahan di instagram pribadinya @luhut.pandjaitan, Selasa (9/7).

Reporter: Filemon Agung | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pemerintah menegaskan rencana pembatasan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi pada Agustus mendatang.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pembatasan pembelian BBM Subsidi akan dilakukan pada 17 Agustus 2024.

Pendistribusian BBM Subsidi yang belum tepat sasaran menjadi salah satu pertimbangan kebijakan ini. Upaya pengetatan penjualan BBM Subsidi pun diharapkan dapat menghemat keuangan negara.

"Itu sekarang Pertamina sudah menyiapkan. Kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangin," kata Luhut dikutip dari laman Instagramnya, Rabu (10/7).

VP Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengatakan, pihaknya menyiapkan sejumlah persiapan untuk mendukung pelaksanaan subsidi tepat sasaran.

"Pertamina akan menjalankan arahan pemerintah. Beberapa upaya sudah dan terus dijalankan Pertamina untuk subsidi tepat," ujar Fadjar kepada Kontan, Rabu (10/7).

Fadjar menjelaskan, Pertamina menggunakan teknologi informasi untuk memantau pembelian BBM Bersubsidi di SPBU-SPBU secara real time untuk memastikan konsumen yang membeli adalah masyarakat yang berhak.

Kedua, program penguatan sarana dan fasilitas digitalisasi di SPBU. Melalui skema ini, Pertamina melakukan digitalisasi di seluruh SPBU Pertamina yang mencapai lebih dari 8000 SPBU, termasuk SPBU yang berada di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar).

"Hasilnya, hingga saat ini 82% SPBU telah terkoneksi secara nasional. Semakin banyak SPBU yang terkoneksi dengan sistem digitalisasi Pertamina, akan semakin memudahkan monitoring dan pengawasan atas penyaluran BBM bersubsidi," jelas Fadjar.

Strategi ketiga, Pertamina terus meningkatkan kerja sama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk meningkatkan pengawasan dan penindakan kegiatan penyalahgunaan BBM Bersubsidi yang tidak sesuai peruntukannya.

Sementara itu, Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Saleh Abdurrahman mengatakan, sejauh ini upaya pelaksanaan subsidi tepat sasaran berjalan untuk pembelian solar subsidi.

"Kalau saat ini yang sudah ada kan pengendalian untuk solar dengan batasan 60 liter, 80 liter dan 200 liter per hari," kata Saleh kepada Kontan, Rabu (10/7).

Saleh menjelaskan, dalam pelaksanaan subsidi tepat sasaran, digitalisasi menjadi salah satu faktor utama. Pertamina pun dinilai siap mengimplementasikan kebijakan ini.

"Salah satu mekanisme pengendalian subsidi tepat melalui perluasan penerapan digitalisasi lewat pemberian barcode untuk konsumen yang berhak termasuk untuk Pertalite. Saya kira pengalaman dari penerapan barcode di solar, pertamina mestinya sudah lebih siap," pungkas Saleh.

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Tanda-tanda kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) tampaknya sudah terlihat, mulai dari harga minyak global yang meningkat, pemerintah juga berencana membatasi pembelian BBM bersubsidi pada Agustus 2024.

Menanggapi hal tersebut, Ekonom Center of Reform on Economic (CORE) Yusuf Rendy Manilet menyarankan agar pemerintah tidak menaikan harga BBM, karena akan berdampak pada menurunnya konsumsi masyarakat.

Masalahnya, setelah momentum Ramadan dan Idul Fitri selesai, tidak ada lagi dorongan masyarakat untuk melakukan konsumsi lebih banyak. Pun dalam waktu yang sama, kenaikan harga pangan juga mengakibatkan menurunnya konsumsi masyarakat.

Memang ketika pemerintah membatasi pembelian BBM bersubsidi, masyarakat kelas bawah akan mendapat bantuan sosial dari pemerintah.

Akan tetapi, ia menilai kebijakan ini justru akan berdampak pada kelompok menengah yang tidak tersentuh kebijakan fiskal pemerintah alias tidak mendapatkan bantuan sosial.

“Sejauh ini belum ada indikasi pemerintah akan melakukan atau memberikan bantuan yang sebenarnya bisa membantu daya beli mereka (kelas menengah) ketika pemerintah melakukan penyesuaian kebijakan subsidi di Agustus nanti,” tutur Yusuf kepada Kontan.co.id, Rabu (10/7).

Di samping itu, Yusuf juga tak setuju jika pemerintah melakukan pembatasan BBM bersubsidi atau menaikkan harga BBM, sebab belum saja kebijakan itu diterapkan, sejumlah indikator sudah menunjukan daya beli masyarakat sedang dalam tren melambat.

Ini tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang semakin menurun, yakni pada Juni 2024 berada di level 123,3, atau turun dari bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 125,2.

“Ataupun misalnya PMI manufaktur yang mengindikasikan pelaku usaha menahan laju untuk melakukan ekspansi karena permintaan yang tidak setinggi dibandingkan bulan-bulan sebelumnya,” ungkapnya.

Berdasarkan data-data tersebut, Yusuf meyakini tingkat konsumsi kedepan akan semakin menurun.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad buka suara terkait rencana pemerintah yang akan melakukan pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Tauhid menyebut, pembatasan tersebut terjadi lantaran penyaluran yang selama ini tidak tepat sasaran.

Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan pembenahan penyaluran agar BBM subsidi dinikmati oleh kalangan yang berhak saja.

"Ketidaktepatan sasaran penyaluran cukup tinggi, sehingga pembatasan menurut saya untuk mencari orang yang layak disubsidi atau tidak," ujar Tauhid kepada awak media di Gedung DPR RI, Rabu (10/7).

Tauhid bilang, selama ini jenis BBM yang masuk dalam kategori subsidi adalah pertalite dan biosolar. Nah, apabila jenis BBM tersebut disalurkan ke masyarakat mikisn, maka harus ada acuan yang jelas kategori penerima subsidinya.

"Misalnya orang layak subsidi, kalau memang dari masyarakat miskin, apakah dibuktikan melalui kartu identitas atau sebagainya," katanya.

Sementara untuk masyarakat yang menggunakan mobil, maka disarankan untuk tidak lagi menggunakan BBM bersubsidi. Kendati begitu, pembatasan pembelian BBM bersubsidi harus dilakukan secara bertahap.

"Motor mungkin masih bisa, tapi kendaraan roda empat sudah gak layak, menurut saya itu yang paling mungkin dilakukan penghematan," kata Tauhid.

Asal tahu saja, rencana pembatasan pembelian BBM subsidi mulai 17 Agustus 2024 ini dilontarkan langsung Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Hal ini dilakukan untuk mengurangi jumlah penyaluran subsidi kepada orang yang tidak berhak menerimanya.

Sebelumnya, Pengamat Ekonomi Energi dari Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi juga mengingatkan pemerintah agar tidak menaikkan BBM subsidi sampai akhir tahun nanti. Menurutnya, apabila pemerintah tetap melakukannya maka bisa memicu terjadinya inflasi sehingga harga-harga bahan pokok juga mengalami kenaikan.

"Ini berpotensi membahayakan juga bagi ekonomi Indonesia karena dalam waktu bersamaan kurs Rupiah lemah ditambah inflasi akibat kenaikan harga BBM subsidi," kata Fahmy.