Bisnis.com, JAKARTA — Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung mengungkap sumber dana program Jakarta Fund yang ingin dibuatnya apabila memenangkan Pilkada Jakarta 2024.

Saat berkampanye di Ancol Barat, Sabtu (12/10/2024), Pramono mengungkap bahwa program Dana Abadi Jakarta itu akan berasal dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) APBD Jakarta.

Berdasarkan catatan Bisnis, APBD Jakarta merupakan yang terbesar dibandingkan dengan provinsi lainnya. Dalam lima tahun terakhir saja, APBD Jakarta tercatat kurang lebih Rp80 triliun.

"Dana SILPA-nya APBD Jakarta yang rata-rata Rp5 triliun—6 triliun setiap tahunnya kenapa enggak diambil Rp3 triliun untuk Jakarta Funding," jelas Pramono dikutip dari siaran pers, Minggu (13/10/2024).

Menurut Mantan Sekretaris Kabinet Kerja dan Indonesia Maju itu, penerimaan APBD Jakarta selama ini hanya bergantung kepada pajak, retribusi, dan deviden BUMD.

"Jakarta harus mempunyai temuan-temuan baru inovasi baru untuk menambah income atau revenue," kata Pramono.

Pramono lalu menyebut konsep Jakarta Fund akan mirip dengan yang dikelola oleh Indonesia Investment Authority (INA) atau lembaga sovereign wealth fund Indonesia untuk pembangunan.

Sebelumnya, beberapa waktu lalu Pramono mengungkapkan, saat diinisiasi pada 2,5 tahun lalu, dana awal INA hanya sekitar Rp6 triliun. Namun kini sudah berkembang menjadi Rp150 triliun dengan pengelolaan yang profesional dan terbuka.

Konsep serupa, terangnya, bisa diterapkan di Jakarta lewat dana abadi. Dengan total APBD sekitar Rp86 triliun, Jakarta dinilai memiliki modal dasar yang baik.

Politisi PDI Perjuangan (PDIP) itu mencatat, APBD Jakarta ada Rp85 triliun sampai Rp86 triliun, sedangkan SILPA Jakarta Rp5 triliun sampai Rp6 triliun setiap tahun.

"Kenapa tidak diambil Rp2 triliun sampai Rp3 triliun untuk modal dasar untuk 'Jakarta Fund'," kata pria yang pernah menjabat sebagai Wakil Ketua DPR itu.

Jika dikelola secara profesional, ujar Pramono, dana ini nanti digunakan untuk keperluan seperti berkebudayaan, berkesenian dan lainnya termasuk pendidikan. Konsep dana abadi Jakarta akan mampu mendukung pengembangan kegiatan kesenian dan kebudayaan di Jakarta.

"Kalau itu bisa dilakukan, Indonesia [INA] saja bisa sampai Rp150 triliun. Kalau 'Jakarta Fund' dikelola secara transparan dan terbuka, hire [mempekerjakan] orang-orang profesional, saya yakin nggak sampai dua tahun dapat Rp20 triliun itu gampang sekali," katanya pada kesempatan berbeda.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Sunggul Sirait meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menjelaskan soal APBD Perubahan yang turun menjadi Rp 79,52 dari APBD awal Rp 83,7 triliun.

"Penurunan ini memerlukan penjelasan yang rinci dan transparan dari Pemprov DKI Jakarta. Penjelasan mengenai faktor-faktor apa saja yang menyebabkan penurunan anggaran ini sangat penting," ujar Sunggul saat rapat di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (29/7/2024).

Sunggul menilai perlu penjelasan dari Pemprov DKI mengenai faktor-faktor apa saja yang menyebabkan penurunan anggaran.

"Apakah terjadi penurunan pendapatan daerah, efisiensi anggaran, atau apakah ada program kerja Pemprov yang ditunda atau dibatalkan?" tanya Sunggul.

Perolehan Pendapatan Daerah Khusus Jakarta Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp 71,07 triliun atau 0.57 persen melebihi rencana yang ditargetkan pada APBD Jakarta yaitu Rp 70,66 triliun.

Kendati demikian, Fraksi PDI-P menilai pencapaian pendapatan daerah itu belum maksimal.

"Banyaknya pengelolaan aset-aset daerah yang belum dikelola dengan baik. Apalagi kedepannya kita menghadapi Jakarta pasca Ibukota," ujarnya.

Untuk itu, pendataan aset-aset meniadi poin krusial dalam memaksimalkan perolehan pendapatan daerah.

"Bagaimana rencana Pemprov menyiasati hal ini? Mohon penjelasannya," kata Sunggul.

Sebelumnya diberitakan, dalam laporan Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta disebutkan besaran APBD Perubahan DKI Jakarta tahun anggaran 2023 yang disetujui adalah Rp 79,52 triliun.

Angka tersebut turun dari APBD murni DKI Jakarta tahun anggaran 2023 yang telah ditetapkan sebelumnya, yakni Rp 83,7 triliun.