Bisnis.com, JAKARTA — Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung mengungkap sumber dana program Jakarta Fund yang ingin dibuatnya apabila memenangkan Pilkada Jakarta 2024.

Saat berkampanye di Ancol Barat, Sabtu (12/10/2024), Pramono mengungkap bahwa program Dana Abadi Jakarta itu akan berasal dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) APBD Jakarta.

Berdasarkan catatan Bisnis, APBD Jakarta merupakan yang terbesar dibandingkan dengan provinsi lainnya. Dalam lima tahun terakhir saja, APBD Jakarta tercatat kurang lebih Rp80 triliun.

"Dana SILPA-nya APBD Jakarta yang rata-rata Rp5 triliun—6 triliun setiap tahunnya kenapa enggak diambil Rp3 triliun untuk Jakarta Funding," jelas Pramono dikutip dari siaran pers, Minggu (13/10/2024).

Menurut Mantan Sekretaris Kabinet Kerja dan Indonesia Maju itu, penerimaan APBD Jakarta selama ini hanya bergantung kepada pajak, retribusi, dan deviden BUMD.

"Jakarta harus mempunyai temuan-temuan baru inovasi baru untuk menambah income atau revenue," kata Pramono.

Pramono lalu menyebut konsep Jakarta Fund akan mirip dengan yang dikelola oleh Indonesia Investment Authority (INA) atau lembaga sovereign wealth fund Indonesia untuk pembangunan.

Sebelumnya, beberapa waktu lalu Pramono mengungkapkan, saat diinisiasi pada 2,5 tahun lalu, dana awal INA hanya sekitar Rp6 triliun. Namun kini sudah berkembang menjadi Rp150 triliun dengan pengelolaan yang profesional dan terbuka.

Konsep serupa, terangnya, bisa diterapkan di Jakarta lewat dana abadi. Dengan total APBD sekitar Rp86 triliun, Jakarta dinilai memiliki modal dasar yang baik.

Politisi PDI Perjuangan (PDIP) itu mencatat, APBD Jakarta ada Rp85 triliun sampai Rp86 triliun, sedangkan SILPA Jakarta Rp5 triliun sampai Rp6 triliun setiap tahun.

"Kenapa tidak diambil Rp2 triliun sampai Rp3 triliun untuk modal dasar untuk 'Jakarta Fund'," kata pria yang pernah menjabat sebagai Wakil Ketua DPR itu.

Jika dikelola secara profesional, ujar Pramono, dana ini nanti digunakan untuk keperluan seperti berkebudayaan, berkesenian dan lainnya termasuk pendidikan. Konsep dana abadi Jakarta akan mampu mendukung pengembangan kegiatan kesenian dan kebudayaan di Jakarta.

"Kalau itu bisa dilakukan, Indonesia [INA] saja bisa sampai Rp150 triliun. Kalau 'Jakarta Fund' dikelola secara transparan dan terbuka, hire [mempekerjakan] orang-orang profesional, saya yakin nggak sampai dua tahun dapat Rp20 triliun itu gampang sekali," katanya pada kesempatan berbeda.

Bisnis.com, JAKARTA – Kinerja pengelolaan aset daerah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tahun anggaran 2023 mendapatkan sorotan dari sejumlah fraksi partai politik di DPRD DKI Jakarta.

Menanggapi hal tersebut, Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memberikan penjelasan mengenai penyebab rendahnya realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah, terutama pendapatan denda pajak.

“Eksekutif menyampaikan bahwa rendahnya pendapatan denda pajak karena Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan stimulus kepada masyarakat,” katanya dalam rapat paripurna menanggapi pandangan fraksi terhadap Raperda P2APBD 2023 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (29/7/2024).

Heru Budi membeberkan, stimulus itu berupa penghapusan sanksi administrasi untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), serta Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Menurutnya, selain pendapatan denda pajak, hal tersebut juga berdampak terhadap pendapatan hasil pemanfaatan barang milik daerah (BMD), dan penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Tahun Anggaran 2023.

Di samping itu, terkait penerimaan hasil pemanfaatan BMD yang belum optimal, pihaknya berkilah mengenai kurangnya minat calon pemanfaat BMD dan pengaruh daya beli masyarakat.

“Selain itu, penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan yang kurang optimal, disebabkan oleh beberapa kasus kerugian lama yang masuk dalam kategori macet, sehingga kecil kemungkinan untuk dapat ditagih,” tandas Heru Budi.

Sebelumnya, Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta menyoroti kinerja Pemprov DKI Jakarta terkait pengelolaan aset daerah yang berdampak pada rendahnya pendapatan daerah.

Anggota Fraksi PSI, Cornelis Hotman menyebut bahwa hal tersebut tercermin dari rendahnya pendapatan DKI Jakarta dari pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD).

Realisasi penerimaan pendapatan lain-lain yang sah di DKI Jakarta, dalam hal ini hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan, hanya mencapai 28,64% dari target.

“Terjadi penurunan yang signifikan dari pendapatan pemanfaatan BMD, yang pada tahun anggaran 2022 mencapai Rp253 miliar, namun pada TA 2023 hanya mencapai Rp94,8 miliar alias 28,64%,” katanya dalam rapat paripurna tentang pandangan fraksi terhadap Raperda P2APBD 2023 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (29/7/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Anggota Komisi D DPRDDKI Jakarta, Yuke Yurike buka suara mengenai rencana anggaran Rp600 triliun yang dibutuhkan untuk menjadikan Jakarta sebagai kota global ketika melepas status sebagai ibu kota negara.

Menurut Yuke, pihaknya mendukung langkah tersebut kendati menyoroti sejumlah hal yang harus dijadikan prioritas dalam rencana tersebut.

“Termasuk juga peningkatan kesejahteraan masyarakat, harus menjadi prioritas dalam upaya ini,” katanya di Jakarta, Kamis (11/7/2024).

Selain itu, dirinya berpendapat bahwa fokus transformasi itu juga harus mencakup pengembangan infrastruktur yang ramah lingkungan serta peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.

Yuke menilai, kota global dapat terwujud apabila pemerintah memastikan bahwa anggaran tersebut nantinya dapat digunakan secara transparan, efisien, dan tepat sasaran.

Sementara itu, mengenai jumlah APBD DKI Jakarta yang berada pada kisaran Rp84 triliun alias jauh di bawah angka yang disodorkan Pemerintah Provinsi (Pemprov), dia sepakat bahwa investasi yang dibutuhkan begitu besar.

“Investasi ini mencakup berbagai sektor. Seperti infrastruktur, transportasi, perumahan, pendidikan, kesehatan dan teknologi,” pungkasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Joko Agus Setyono mengatakan bahwa dana sebesar Rp600 triliun dibutuhkan agar Jakarta bertransformasi menjadi kota global ketika kelak resmi melepas status sebagai ibu kota negara.

Hal itu dia sampaikan dalam acara sosialisasi Undang-undang (UU) No. 2/2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) bersama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Kalau Jakarta dituntut menjadi kota global, tentunya memerlukan anggaran yang cukup besar. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta telah mengkalkulasi atau menghitung, sebenarnya kebutuhan kita untuk bisa setara dengan kota-kota global lainnya di dunia membutuhkan anggaran sekitar Rp600 triliun,” katanya, dikutip dari YouTube Pemprov DKI Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Joko menjelaskan, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta saat ini berkisar pada angka Rp80 triliun sampai dengan Rp84 triliun. Jumlah tersebut telah dibagi menjadi beberapa komponen seperti belanja bantuan sosial yang mencapai hampir 30% serta belanja pegawai yang mencapai 34% dari total anggaran.

Sementara itu, dia menyebut bahwa komponen belanja modal tengah diupayakan agar meningkat menjadi 19%. Targetnya ialah 40%, sebagaimana ketentuan dalam UU No.1/2022 tentang Hubungan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

“Gap antara kebutuhan anggaran Rp600 triliun kita topang dengan anggaran belanja modal yang sekarang ini hanya sekitar 19%, masih jauh dari apa yang harus kita siapkan,” sambungnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Joko Agus Setyono mengatakan bahwa dana sebesar Rp600 triliun dibutuhkan agar Jakarta bertransformasi menjadi kota global ketika kelak resmi melepas status sebagai ibu kota negara.

Hal itu dia sampaikan dalam acara sosialisasi Undang-undang (UU) No. 2/2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) bersama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Kalau Jakarta dituntut menjadi kota global, tentunya memerlukan anggaran yang cukup besar. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta telah mengkalkulasi atau menghitung, sebenarnya kebutuhan kita untuk bisa setara dengan kota-kota global lainnya di dunia membutuhkan anggaran sekitar Rp600 triliun,” katanya, dikutip dari YouTube Pemprov DKI Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Joko menjelaskan, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta saat ini berkisar pada angka Rp80 triliun sampai dengan Rp84 triliun. Jumlah tersebut telah dibagi menjadi beberapa komponen seperti belanja bantuan sosial yang mencapai hampir 30% serta belanja pegawai yang mencapai 34% dari total anggaran.

Sementara itu, dia menyebut bahwa komponen belanja modal tengah diupayakan agar meningkat menjadi 19%. Targetnya ialah 40%, sebagaimana ketentuan dalam UU No.1/2022 tentang Hubungan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

“Gap antara kebutuhan anggaran Rp600 triliun kita topang dengan anggaran belanja modal yang sekarang ini hanya sekitar 19%, masih jauh dari apa yang harus kita siapkan,” sambungnya.

Itu sebabnya, menurut Joko, pihaknya saat ini berupaya untuk melakukan efisiensi anggaran di berbagai sektor, terutama agar gagasan Jakarta menjadi kota global dapat terwujud.

Selain itu, dia menyebut bahwa Jakarta nantinya tidak mendapatkan alokasi dana khusus seperti daerah provinsi khusus seperti Jogja atau Aceh.

“Oleh karena itu, diperlukan kreativitas oleh para pengelola, para pegawai Pemprov DKI Jakarta yang nanti akan bersinergi bersama DPRD Provinsi DKI Jakarta untuk bisa melakukan creative financing supaya paling tidak kita ada peningkatan pendapatan,” pungkasnya.