Bisnis.com, BANDUNG--Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyoroti enam kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat yang realisasi pendapatan APBD-nya rendah.

Hal ini disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Kepala Daerah se-Jawa Barat Leaders Talk: Kolaborasi Sinergi Pembangunan Daerah di Aula Barat Gedung Sate, Bandung, Jumat (19/7/2024).

Tito mengatakan masih ada kota/kabupaten di Jabar yang realisasi pendapatannya masih di bawah rerata nasional.

Antaranya Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bandung Barat, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon dan Kabupaten Indramayu.

Enam kota/kabupaten tersebut jauh di bawah rerata nasional, sebesar 38,15%. "Saya mendorong, supaya pendapatan lebih ditingkatkan lagi," katanya.

Menurutnya pendapatan bisa diraih daerah dengan menghidupkan sektor swasta. Selain itu pihaknya meminta Pemerintah Daerah, jangan terlalu mengandalkan dana transfer daerah dari pusat.

"Sementara yang saya lihat, hanya dua yang PAD-nya melebihi dana transfer, yaitu pemerintah Provinsi dengan Kota Bekasi yang lainnya kalah dengan dana transfer," ucapnya.

Sebab, Tito menilai jika pendapatan pusat berkurang otomatis akan dipotong untuk daerah.

"Kalau seandainya mengandalkan dana transfer, kita tahu PAD-nya kurang, nanti habis untuk belanja pegawai gaji dan lain-lain termasuk operasional pegawai yang enggak perlu. Makanya perlu diefisiensikan betul belanjanya, belanja juga jangan dihabisin di akhir tahun saja, tapi dibuat per tiga bulan target, empat bulan target, uang yang beredar di masyarakat harus ada," ucapnya.

Namun pihaknya bersyukur karena secara rerata keseluruhan, Jawa Barat di atas rerata nasional yakni sebesar 44,84%.

Dimana realisasi pendapatan APBD tertinggi pada 2024 dicatatkan Kabupaten Ciamis 53,3%, Kabupaten Subang 53,17% dan Kota Cimahi 52,42%.

Sedangkan realisasi pendapatan Pemerintah Provinsi Jawa Barat hingga semester 1 2024, mencapai 48,88%. "Realisasi pendapatan Jawa Barat relatif cukup bagus semua. Di atas nasional," ucapnya.

Sementara mengenai realisasi belanja Pemprov Jabar, Tito menilai pada semester 1 APBD 2024 sudah cukup maksimal. Dimana Pemprov Jabar telah melakukan realisasi belanja 40,91%. Atau berada di urutan ketiga, di bawah Provinsi Sulawesi Barat dan Banten, dengan rerata seluruh provinsi di Indonesia sebesar 31,44%.