Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengungkap masih tingginya anggaran belanja daerah yang tidak efektif dan efisien. Secara total, belanja daerah yang tidak efektif dan efisien itu lebih dari Rp 141 T

Hal itu dikatakan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

"Hasil pengawasan kami masih melihat angka yang sangat tinggi tentang ketidakefektifan dan tidak efisien, jadi masih mencapai rata-rata 53%. Ini kalau total di seluruh Indonesia kemarin kami sampel, itu kalau rupiahnya itu yang tidak efektif dan tidak efisien melebihi Rp 141 triliun," kata Ateh.

"Ini senang nggak senang saya harus sampaikan ya kepada teman-teman semua di daerah," tambahnya.

Ateh menyebut temuan itu berdasarkan hasil pengawasan pada tahun 2023. Terdapat lima sektor yang diambil sampel yakni ketahanan pangan, daya saing pariwisata, pemberdayaan UMKM, serta stunting dan kemiskinan.

Buruknya perencanaan dan penganggaran di daerah itu merupakan salah satu tantangan dalam mencapai efektivitas pembangunan di daerah. Ateh mengaku sudah berulang kali menyampaikan masalah itu kepada masing-masing daerah.

"Ini sering kali saya sampaikan. Saya yakin banyak juga teman-teman daerah sudah sering mendengar ini karena saya sudah 10 tahun lebih, mungkin 20 tahun keliling-keliling Pemda menyampaikan ini, bahwa masih ada perencanaan dan penganggaran yang tidak efektif di pemerintah daerah," ucapnya.

Tantangan kedua adalah terkait pengelolaan dan kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang selama ini dinilai belum optimal. Ketiga yakni masih banyaknya kebocoran fiskal di daerah akibat kecurangan atau korupsi.

"Ingin saya sampaikan tentang pengendalian kecurangan korupsi yang menurut hasil pengawasan kami memang masih belum memadai di pemerintah daerah," imbuhnya.

Bisnis.com, BALIKPAPAN – Tingkat kemandirian fiskal Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menyentuh posisi paling rendah dalam empat tahun terakhir.

Derajat Otonomi Fiskal (DOF) Pemprov Kaltim yang menunjukkan kemampuan daerah dalam mengelola pendapatan asli tanpa bergantung signifikan pada dana transfer dari pemerintah pusat, tercatat sebesar 48,66% di kuartal II/2024.

“Pencapaian tersebut menunjukkan Pemprov Kaltim memiliki ketergantungan yang relatif rendah terhadap dana transfer dari pusat,” ujar Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kaltim Budi Widihartanto dalam keterangan resmi, Selasa (15/10/2024).

Pencapaian DOF Pemprov Kaltim yang berada di bawah 50% ini merupakan refleksi dari berbagai tantangan ekonomi yang tengah dihadapi, termasuk fluktuasi penerimaan asli daerah.

Secara historis, DOF Kaltim mengalami fluktuasi signifikan sejak kuartal II/2020 hingga kuartal II/2024.

Pada kuartal II/2020, derajat otonomi fiskal Pemprov Kaltim berada pada 64,62%. Ini menunjukkan bahwa lebih dari setengah kebutuhan fiskal daerah dapat dipenuhi secara mandiri.

Namun, pada kuartal IV/2020, nilai ini menurun menjadi 51,44% yang mencerminkan penurunan kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhannya sendiri.

Puncak tertinggi derajat otonomi fiskal terjadi pada kuartal IV/2021 dengan nilai 72,37%. Sejak itu, terjadi penurunan bertahap yang mencapai titik terendah pada kuartal II/2024.

“Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan kabupaten/kota dengan tingkat Kemandirian Fiskal Tertinggi (DOF),” terang Budi.

Dia mengungkapkan bahwa Kabupaten Penajam Paser Utara menempati posisi teratas dengan DOF mencapai 30,46%, diikuti oleh Kota Samarinda dengan 18,05%, dan Kabupaten Berau dengan 10,30% sepanjang kuartal II/2024.

Ketiga wilayah ini menunjukkan kemandirian fiskal yang relatif tinggi dibandingkan kabupaten/kota lainnya di provinsi ini.

Adapun, Budi menuturkan bahwa pertumbuhan DOF tahun 2024 mencapai 249,71% (YoY) yang sebagian besar dialokasikan untuk preservasi dan peningkatan kapasitas jalan nasional sebagai bagian dari upaya memperkuat konektivitas darat, mendukung pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), serta pengembangan jalan perbatasan dan penyediaan perumahan di IKN.

Perbesar

Bisnis.com, MEDAN - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Medan menambah pundi-pundi pendapatan asli daerah (PAD) ini dengan mengumpulkan sekitar Rp10,7 miliar dari wajib pajak (WP) yang mereka tagih dalam kurun waktu lima hari.

Adapun nominal tersebut dikumpulkan dari WP di 4 (empat) kecamatan, yakni Kecamatan Medan Petisah, Medan Helvetia, Medan Sunggal, dan Medan Polonia.

Kepala Bapenda Medan Sutan Tolang Lubis mengungkapkan bahwa pihaknya tengah gencar melakukan penagihan tunggakan pajak se-Kota Medan untuk meningkatkan perolehan PAD.

Kegiatan tersebut digelar Bapenda Medan mulai 7 Oktober sampai 5 November mendatang di 21 kecamatan.

"Penagihan ini dalam rangka kegiatan Optimalisasi Penagihan melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak serta Penagihan Tunggakan Pajak se-Kota Medan," kata Sutan, Senin (14/10/2024).

Dikatakan Sutan, pada 5 hari pertama penyelenggaraan terhitung sejak 7-11 Oktober 2024, pihaknya berhasil menagih pajak sebesar Rp10,7 miliar di empat kecamatan yang menjadi target.

Perolehan tersebut terdiri atas Pajak Bumi Bangunan (PBB), Pajak Barang Jasa Tertentu (PBJT) Kesenian dan Hiburan, PBJT Makanan/Minuman dan PBJT Jasa Perhotelan, serta Pajak Reklame.

Adapun PBB terkumpul sebanyak Rp2,34 miliar selama 5 hari penagihan. Rinciannya, dari Kecamatan Medan Helvetia Rp351,4 juta; Kecamatan Medan Polonia sebanyak Rp362,5 juta; serta dari Medan Petisah sebanyak Rp738,8 juta.

Dari data Bapenda, Medan Sunggal menjadi kecamatan dengan perolehan tunggakan PBB terbesar pada kegiatan ini, yakni lebih dari Rp894,6 juta.

"Total Pajak PBB yang berhasil ditagih dari keempat kecamatan tersebut sebesar Rp2,34 miliar," kata Sutan.

Sementara itu, untuk PBJT Kesenian dan Hiburan, nilai yang berhasil ditagih dalam lima hari kemarin sebesar Rp1,1 miliar.

Begitupula dengan PBJT Jasa Perhotelan dan Pajak Reklame, yang masing-masing berhasil ditagih sebesar Rp1,7 miliar dan Rp1,1 miliar.

Di kategori Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Makanan/ Minuman, Bapenda Medan mengumpulkan lebih banyak yakni lebih dari Rp4,3 miliar.

Tak hanya itu, Sutan menyampaikan bahwa Bapenda Medan juga berhasil menjaring 117 Wajib Pajak Reklame baru yang langsung mendaftar. Potensi pendapatan yang akan dibayarkan WP Reklame baru ini sebesar Rp523 juta.

Ditekankan Sutan, pihaknya menggunakan pendekatan persuasif selama melakukan kegiatan ini. Namun tetap tegas dalam bertindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dia menyebut kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar mau menunaikan kewajiban membayar pajak.

Hal itu karena pajak yang dipungut nantinya akan kembali kepada masyarakat lewat program-program pembangunan dan kesejahteraan yang dijalankan Pemko Medan.

Selama kegiatan 'Optimalisasi Penagihan melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak serta Penagihan Tunggakan Pajak se-Kota Medan' yang akan berlangsung hingga 5 November mendatang, Sutan menyebut pihaknya berkolaborasi dengan sejumlah lembaga, mulai dari satpol PP hingga Detasemen Polisi Militer (Denpom) Medan.

Personel dari kecamatan dan kelurahan se-terkait juga dilibatkan dalam penagihan.

"Kegiatan ini akan terus berlanjut dan kita akan terus bergerak ke seluruh kecamatan di Kota Medan,” tutupnya. (K68)

Bisnis.com, PEKANBARU -- Pemerintah Kota (Pemkot) Pekanbaru terus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari berbagai sektor untuk mendukung pembangunan yang lebih maksimal.

Salah satu sumber utama PAD adalah pajak, dan hingga akhir triwulan III/2024, capaian PAD dari sektor ini mencatat angka yang menggembirakan.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru Alek Kurniawan mengungkapkan realisasi PAD dari sektor pajak hingga 30 September 2024 mencapai lebih dari Rp640 miliar.

Angka ini melebihi target triwulan III yang ditetapkan sebesar Rp570 miliar, dengan kelebihan sekitar Rp70 miliar.

“Capaian tersebut melebihi target triwulan III yang sudah ditetapkan. Ada sekitar Rp70 miliar kelebihan dari target Rp570 miliar,” ujarnya Jumat (4/10/2024).

Beberapa sektor pajak yang menjadi penyumbang terbesar PAD antara lain Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penerangan Jalan (PPJ), serta pajak restoran.

Empat sektor ini masing-masing menyumbangkan lebih dari Rp100 miliar. Khusus untuk PBB, hingga saat ini sudah menyumbangkan Rp156 miliar, sementara pajak hotel mencatat Rp50 miliar.

Dengan capaian ini, Alek optimistis target PAD sebesar Rp845 miliar yang ditetapkan Pemkot Pekanbaru untuk 2024 dapat tercapai hingga akhir Desember.

“Ada sekitar Rp205 miliar lagi yang harus dikumpulkan Bapenda untuk mencapai target,” pungkasnya.

Biomassa menjadi salah satu andalan Provinsi Gorontalo untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD). Apalagi, PAD provinsi ini masih terbilang kecil hanya mencapai Rp 500-700 miliar per tahun.

Salah satu investor yang menanamkan investasinya di biomassa yakni PT Biomasa Jaya Abadi (BJA) yang sejak berdiri 2019 lalu sampai Juni 2024 telah merealisasikan investasinya sebesar Rp 1,4 triliun.

Kucuran investasi BJA ditujukan dalam rangka pembangunan dan operasional pabrik pengolahan wood pellet (pelet kayu). Saat ini, BJA memiliki izin kapasitas produksi pelet kayu sebesar 900.000 ton per tahun.

Atas investasi tersebut, pada Februari 2023 lalu, Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato memberikan penghargaan kepada BJA atas Prestasi sebagai Perusahaan Penyumbang Realisasi Investasi Terbesar ke-1 di Kabupaten Pohuwato Tahun 2022.

Kucuran investasi BJA bersama IGL dan BTL tersebut sukses menyerap tenaga kerja sebanyak 1.064 orang. Jumlah tersebut setara dengan 28% dari total tenaga kerja di perusahaan besar di Pohuwato. Dari jumlah tersebut, jumlah tenaga kerja lokal di BJA bersama BTL dan IGL mencapai 80% atau 803 orang. Dengan jumlah tenaga lokal tersebut, BJA bersama IGL dan BTL tercatat sebagai perusahaan dengan penyerapan tenaga kerja lokal terbesar di Kabupaten Pohuwato.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Energi Biomassa Indonesia (APREBI) Dikki Akhmar mengatakan selain menyerap tenaga kerja, kegiatan usaha BJA bersama kedua mitranya juga telah menyumbang pemasukan untuk pemerintah. BTL telah membayar Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) lebih dari Rp40 miliar sejak beroperasi hingga tahun 2024.

"Dari angka itu, 60% disalurkan ke pemerintah daerah yang selanjutnya akan dibagi 30% ke pemerintah provinsi dan sisanya untuk pemerintah kabupaten di mana industri beroperasi. Perusahaan juga menyalurkan CSR," ujar Dikki di Jakarta, Jumat (4/10/2024).

Sebelumnya Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Sulawesi Bagian Utara memberikan penghargaan kepada BJA sebagai penghasil devisa ekspor terbesar di Gorontalo. Kontribusi BJA mencapai lebih dari 55% dari total devisa ekspor Provinsi Gorontalo.

Kepala Kantor Bea Cukai Gorontalo Ade Zirwan mengatakan penghargaan diberikan kepada PT Biomasa Jaya Abadi karena perusahaan tercatat sebagai penyumbang devisa ekspor terbesar di Gorontalo.

"Terjadi peningkatan nilai dan jumlah ekspor PT BJA. Kontribusi devisa hasil ekspor PT BJA mencapai Rp200-an miliar untuk 10 kali ekspor sejak awal tahun 2024 sampai pertengahan Agustus 2024," ujar Ade.

Sementara itu, Kapolda Gorontalo, Irjen Pol Pudji Prasetijanto Hadi menegaskan komitmennya untuk mendukung dan mengawal pembangunan di Provinsi Gorontalo supaya bisa bersaing dengan provinsi lain. Karena itu, Kepolisian akan terus menjaga iklim investasi di Gorontalo sehingga investor merasa nyaman dan aman.

"Sebagai aparat penegak hukum, Kepolisian memiliki tugas kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat). Saya ingin menjaga kondusivitas Gorontalo sehingga investor yang ingin masuk merasa aman dan nyaman, tidak terganggu oleh yang lain. Ini tugas kami sebagai Polri untuk menjaga dan mengawal investor," kata Kapolda Pudji.

Kapolda Pudji melanjutkan, pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Gorontalo terbilang kecil sekali, hanya berkisar Rp500 miliar-Rp700 miliar, sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Gorontalo di kisaran Rp 1,5 triliun. Untuk bisa bersaing dengan provinsi lain, Provinsi Gorontalo tak bisa hanya mengharapkan kucuran anggaran dari pemerintah pusat.

"PAD yang hanya Rp500 miliar tidak akan jadi apa-apa. Makanya, saya mendukung Pemda Gorontalo yang ingin menarik investor untuk masuk Gorontalo, untuk bersama-sama melaksanakan pembangunan daerah di Gorontalo," imbuh Kapolda Pudji.

SERANG, investor.id – Pemerintah daerah (pemda) memiliki kemampuan fiskal yang berbeda-beda, sehingga belum terjadi pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu, kebijakan transfer ke daerah (TKD) diarahkan untuk mendorong belanja daerah yang efektif dan efisien, guna mengakselerasi pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan di daerah.

Pada 2025, pemerintah pusat mendorong pemerintah daerah agar melakukan perluasan akses terhadap skema alternatif pembiayaan melalui obligasi dan sukuk daerah. Pemerintah daerah didorong untuk melakukan penguatan pembiayaan kreatif melalui kerja sama pemerintah dan badan usaha serta dana abadi daerah. Upaya penguatan pembiayaan kreatif juga dilakukan dengan memperkenalkan skema sinergi pendanaan untuk akselerasi pembangunan daerah.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) agar tidak tergantung pada pemerintah pusat saja.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan dengan pendapatan yang meningkat maka kemampuan fiskal di daerah juga menguat dalam menghadapi guncangan yang ada.

"Kalau PAD-nya meningkat, otomatis fiskal mereka kuat. Ada guncangan di pusat, mereka tetap akan jalan terus," ujar Tito kepada awak media di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Selasa (24/9).

Menurutnya, untuk meningkatkan pendapatannya, maka pemda-pemda harus memiliki inovatif dan kreativitas guna mencari peluang yang ada.

"Itu yang saya sampaikan tadi kepada daerah, jangan kita membawa mereka berpikir seperti birokrat biasa, tetapi berpikir seperti enterpreneur. Bagaimana supaya dia bisa mencari peluang di daerahnya untuk meningkatkan PAD," katanya.

Berdasarkan catatan KONTAN, rasio PAD terhadap pendapatan daerah secara nasional mencapai 29% atau Rp 334,4 triliun atau pada 2023. Angka ini terlihat mengalami fluktuatif dalam sembilan tahun terakhir.

Pada 2014, rasio PAD terhadap pendapatan daerah tercatat sebesar 24%. Angka ini terkoreksi pada tahun-tahun berikutnya menjadi 23,8% pada 2015 dan 22,9% pada 2016.

Kemudian, rasio ini sempat naik ke level 25,4% pada 2017, lalu mengalami penurunan kembali pada 2018 dan 2019, masing-masing sebesar 24,6% dan 24,5%.

Lebih lanjut, selama masa pandemi hingga akhir tahun 2023, rasio PAD terus meningkat. Pada 2020 tercatat 23,7%, lalu merangkak naik di tahun 2021 menjadi 25,4% dan tahun 2022 menjadi 27,6%.

Bisnis.com, MEDAN - Pemerintah Kota (Pemko) Medan menargetkan 55,10% dari pendapatan daerah di tahun 2025 bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD).

Hal itu disampaikan Wali Kota Medan Bobby Nasution dalam rapat Paripurna DPRD Medan pada Selasa (10/9/2024).

Bobby mengatakan, berdasarkan kerangka anggaran yang disepakati, Pemko Medan bersama DPRD Medan memproyeksikan pendapatan daerah di tahun 2025 sebesar Rp7,44 triliun.

Sebanyak 55,10% dari total pendapatan daerah itu atau sekitar Rp4,10 triliun akan bersumber dari PAD.

"Komposisi kerangka pendapatan daerah tahun 2025 bersumber dari PAD sebesar Rp4,10 triliun lebih atau 55,10% dari total pendapatan daerah," kata Bobby dalam keterangan resmi, Selasa (10/9/2024).

Bobby juga mengatakan, sumber lain untuk mengisi kantong pendapatan daerah sesuai kesepakatan yang tertuang dalam kerangka anggaran berasal dari dana transfer.

Jumlah dana transfer yang disepakati sebesar Rp3,23 triliun, atau sekitar 43,47%. Sedangkan kategori lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar disepakati Rp106,46 miliar.

Sementara untuk menutupi defisit anggaran, kata Bobby, telah disepakati pula pembiayaan penerimaan sebesar Rp70 miliar.

"Dengan demikian, struktur APBD tahun 2025 dari sisi pendapatan daerah menunjukkan komitmen seluruh stakeholder untuk dapat lebih mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah yang dimiliki, khususnya melalui intensifikasi PAD," jelas Bobby.

Adapun rapat paripurna Pemko Medan dengan DPRD Kota Medan yang dipimpin Ketua DPRD Medan Hasyim pada Selasa, (10/9/2024) juga mengesahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Kota Medan Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Daerah Kota Medan.

Selain memproyeksikan pendapatan daerah Medan di tahun 2025 sebesar Rp7,44 triliun, kerangka anggaran yang termuat dalam RAPBD itu menarget belanja daerah Medan akan mencapai Rp7,41 triliun.

Dirinci Bobby, belanja daerah itu terdiri dari belanja operasional sebesar Rp5,97 triliun lebih atau 80,62% dari total proyeksi belanja daerah; serta alokasi untuk belanja modal sebesar Rp1,29 triliun atau 17,43% dari total belanja daerah.

Bobby berharap anggaran belanja tahun 2025 yang dicetuskan ini dapat jadi stimulus bagi perekonomian kota sehingga perlu dikelola dengan efisien dan efektif.

"Belanja daerah kita dapat menjadi instrumen yang berfungsi sebagai stimulus tumbuh dan berkembang perekonomian kota, menuju tinggal landas," ujar Bobby. (K68)

Bisnis.com, BANDUNG — Pemerintah Kota Bandung mengakselerasi serapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Penjabat Wali Kota Bandung Bambang Tirtoyuliono mengajak seluruh masyarakat Kota Bandung untuk membayar PBB tepat waktu.

Pasalnya, bagi masyarakat yang rajin membayar kewajiban tersebut akan meraih berbagai hadiah dari Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung.

Momentum ini bertepatan sebagai rangkaian Hari Jadi ke-214 Kota Bandung (HJKB) dan Pemkot Bandung memberikan penghargaan kepada masyarakat yang rajin dan tepat waktu membayar pajak.

"Ulang tahun Kota Bandung kali ini bakal lebih seru. Ada 'kanyaah' spesial untuk masyarakat yang tidak pernah lupa bayar PBB," kata Bambang.

Nantinya, ada pelbagai macam hadiah yang bisa diraih oleh masyarakat Kota Bandung, mulai dari elektronik hingga kendaraan.

Hadiah tersebut di antaranya 1 kulkas, 2 TV LED, 3 mesin cuci, 10 sepeda, 5 tab, 3 laptop dan 5 sepeda motor.Adapun persyaratannya yaitu, lunas PBB 10 tahun kebelakang dan daftar melalui aplikasi Temen PBB.

"Mau dapat hadiah itu, adapun beberapa syarat yang harus dilakukan oleh masyarakat Kota Bandung, mulai melunasi PBB hingga daftar melalui aplikasi," ujarnya.

Bambang mengajak kepada masyarakat Kota Bandung untuk melunasi PBB dan mengikuti undiannya.

"Yuk lunasi PBB- nya ikuti undiannya, mumpung ada penghapusan denda PBB sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024," ungkapnya.

Bisnis.com, BANDUNG — Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang Tuti Ruswati memastikan akan segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Nantinya Satgas ini akan fokus dalam upaya akselerasi capaian PAD sesuai dengan target yang sudah dicanangkan. Nantinya, Ketua Satgas PAD Kabupaten Sumedang ini akan diketuai oleh dirinya.

"Kita akan genjot tahun ini PAD Sumedang. Dengan adanya Satgas PAD ini, [kita harapkan] target yang sudah ditetapkan bisa tercapai atau bahkan bisa melebihi target," pungkasnya.

Berdasarkan laman Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, hingga 22 Agustus 2024, realisasi PAD Kabupaten Sumedang baru mencapai 50,95% atau tercapai Rp326,5 miliar dari target Rp640,8 miliar.

Ia mengatakan, pihaknya akan mengoptimalkan potensi PAD. Sehingga pembangunan di Kabupaten Sumedang tidak akan terhambat.

"Visi Sumedang Mandala merupakan wujud Kabupaten Sumedang pada tahun 2045 yang mampu memanfaatkan berbagai potensi sumber daya secara optimal, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia," kata Tuti.

“Pembentukan Satgas Pendapatan untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan adanya Satgas PAD ini, diharapkan target yang sudah ditetapkan bisa tercapai atau bahkan bisa melebihi target,” imbuh dia.

Bisnis.com, JAKARTA – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta menyebut bahwa pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi DKI Jakarta belum maksimal dibandingkan dengan potensi yang dapat dihasilkan.

Anggota Fraksi PKS, Ahmad Mardono mengapresiasi Pemprov DKI yang melampaui target PAD dalam APBD 2023, tetapi berpendapat bahwa capaian itu mestinya dapat ditingkatkan lagi.

Pada tahun anggaran 2023, DKI Jakarta mencatatkan realisasi PAD sebesar Rp49,14 triliun atau 101,44% dari target Rp48,44 triliun.

“Bahkan Pemprov DKI Jakarta cenderung mencari aman dengan menetapkan target optimis PAD yang rendah,” katanya dalam rapat paripurna tentang pandangan fraksi terhadap Raperda P2APBD 2023 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (29/7/2024).

Menurut Fraksi PKS, peluang peningkatan pajak daerah masih cukup besar dengan kebijakan Fiscal Cadaster dan penerapan penuh beberapa jenis pajak secara daring dan real time.

Selain itu, pihaknya juga menyampaikan keprihatinan terkait capaian retribusi daerah Pemprov DKI yang belum memenuhi target, padahal menurutnya target yang ditetapkan dalam APBD tak begitu besar.

Pada tahun anggaran 2023, retribusi daerah DKI Jakarta mencapai Rp494,70 miliar, atau 98,40% dari target Rp462,11 miliar. Mardono mengatakan, masih banyak jenis retribusi yang perlu dioptimalkan seperti retribusi parkir, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

“Bahkan target pendapatan dari retribusi daerah ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan target retribusi tahun-tahun sebelumnya yang mencapai lebih dari Rp700 miliar,” tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, realisasi pendapatan daerah Provinsi DKI Jakarta mencapai Rp71,07 triliun pada tahun anggaran 2023.

Hal tersebut disampaikan oleh Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono dalam pidato rapat paripurna pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (P2APBD) tahun anggaran 2023 di Gedung DPRD DKI Jakarta.

“Pendapatan daerah tahun anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp71,07 triliun atau 100,57%, melebihi rencana yang rencana yang ditargetkan sebesar Rp70,66 triliun,” katanya, Kamis (26/7/2024).

Lebih lanjut, jumlah tersebut terdiri dari realisasi pendapatan asli daerah (PAD), realisasi pendapatan transfer, serta realisasi lain-lain pendapatan yang sah.

Mengenai realisasi PAD, Heru menyebut bahwa DKI Jakarta mencatatkan angka Rp49,14 triliun atau 101,44% dari target Rp48,44 triliun.

Pajak daerah menyumbang angka terbesar bagi PAD dengan jumlah Rp43,52 triliun, atau 101,2% dari target Rp43 triliun. Sementara itu, retribusi daerah mencapai Rp494,70 miliar, atau 98,40% dari target Rp462,11 miliar.

“Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Rp545,87 miliar atau 100% dari target,” sambungnya.

Selain itu, pihaknya juga mencatat perolehan lain-lain pendapatan asli daerah sebesar Rp4,62 triliun atau 104,25% dari target Rp4,43 triliun.

Sementara itu, pendapatan daerah dari realisasi pendapatan transfer tercatat sebesar Rp20,16 triliun atau 99,68% dari target Rp20,22 triliun.

“Dan ketiga, realisasi lain-lain pendapatan yang sah, sebesar Rp1,77 triliun atau 88,46% dari target Rp1,99 triliun,” pungkas Heru Budi.

Bisnis.com, JAKARTA — Realisasi pendapatan daerah Provinsi DKI Jakarta mencapai Rp71,07 triliun pada tahun anggaran 2023.

Hal tersebut disampaikan oleh Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono dalam pidato rapat paripurna pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (P2APBD) tahun anggaran 2023 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (26/7/2024).

“Pendapatan daerah tahun anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp71,07 triliun atau 100,57%, melebihi rencana yang rencana yang ditargetkan sebesar Rp70,66 triliun,” katanya.

Lebih lanjut, jumlah tersebut terdiri dari realisasi pendapatan asli daerah (PAD), realisasi pendapatan transfer, serta realisasi lain-lain pendapatan yang sah.

Mengenai realisasi PAD, Heru menyebut bahwa DKI Jakarta mencatatkan angka Rp49,14 triliun atau 101,44% dari target Rp48,44 triliun.

Pajak daerah menyumbang angka terbesar bagi PAD dengan jumlah Rp43,52 triliun, atau 101,2% dari target Rp43 triliun.

Sementara itu, retribusi daerah mencapai Rp494,70 miliar, atau 98,40% dari target Rp462,11 miliar.

“Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Rp545,87 miliar atau 100% dari target,” sambungnya.

Selain itu, pihaknya juga mencatat perolehan lain-lain pendapatan asli daerah sebesar Rp4,62 triliun atau 104,25% dari target Rp4,43 triliun.

Sementara itu, pendapatan daerah dari realisasi pendapatan transfer tercatat sebesar Rp20,16 triliun atau 99,68% dari target Rp20,22 triliun.

“Dan ketiga, realisasi lain-lain pendapatan yang sah, sebesar Rp1,77 triliun atau 88,46% dari target Rp1,99 triliun,” pungkas Heru Budi.