Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 berhasil menjadi sebuah payung yang melindungi APBN 2024 dari guncangan global.

Pasalnya, Indonesia menggunakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sehingga minim melakukan pembiayaan utang dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN).

"Jadi istilah APBN 2023 telah menyediakan payung sebelum hujan itu adalah tepat sekali. Waktu hujan terjadi di 2024 ini harga komoditas drop, batu bara, CPO, itu menyebabkan guncangan namun kita telah menyediakan payung di 2023," ujarnya dalam Penyampaian Pokok-pokok RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN ΤΑ 2023 di DPR, Selasa (20/8/2024).

Sri Mulyani menjelaskan, APBN 2023 berhasil merealisasikan pembiayaan utang senilai Rp356,7 triliun, atau hanya 74,32% dari rancangan APBN 2023 awal seharusnya senilai Rp479,9 triliun. Realisasi tersebut juga terpantau lebih rendah hingga 39,65% dari realisasi 2022.

Alhasil, kinerja Surat Berharga Negara (SBN) dapat stabil dan cukup terjaga pada saat negara-negara lain di dunia dunia menghadapi kenaikan suku bunga yang luar biasa tinggi. Sebagaimana Amerika Serikat (AS) yang mengalami kenaikan Fed Fund Rate (FFR) hingga 500 basis poin.

Di saat likuiditas global diperketat dan mendorong lonjakan tinggi yield surat utang di sejumlah negara, tetapi Indonesia tetap terjaga.

Melalui defisit dan realisasi pembiayaan yang pemerintah kontrol rendah, menciptakan SILPA sangat kecil hanya Rp19,38 triliun, turun tajam dari SILPA 2022 yang senilai Rp130,35 triliun.

Dalam hal ini, APBN tetap menjadi instrumen untuk peredam shock terutama dalam melindungi daya beli saat terjadi El Niño dan guncangan.

Di mana APBN 2023 mengalami defisit senilai Rp337,3 triliun atau 1,61% terhadap PDB. Lebih rendah dari rencana awal defisit sebesar 2,27% dan lebih rendah dari realisasi defisit 2022 yang setinggi 2,35% dari PDB.

"Situasi ini yang menyebabkan APBN kita realtif siap pada saat masuk 2024, di mana kemudian komoditas mengalami penurunan yang cukup tajam," jelasnya.

Sementara tahun ini, pemerintah merencakan defisit APBN senilai Rp522,83 triliun atau setara 2,29% terhadap PDB.