JAKARTA, investor.id – Serapan anggaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) per akhir Oktober 2024 baru mencapai 61,67% atau Rp 28 triliun dari pagu Rp 45,42 triliun. Realisasi penyerapan anggaran tersebut masih jauh dari prognosa di akhir Oktober 2024 yang mencapai 71,68%.

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudi Purwagandhi mengatakan dari serapan anggaran tersebut berdasarkan jenis belanjanya terdiri dari belanja pegawai dengan realisasi Rp 3,98 triliun (88,07%) dari pagu Rp 4,52 triliun, belanja barang terserap Rp 11,93 triliun (62,41%) dari pagu Rp 19,12 triliun dan terakhir belanja modal terealisasi Rp 12,1 triliun (55,55%) dari pagu Rp 21,79 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan kondisi terkini Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 atau di awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.Sri Mulyani mengatakan APBN 2024 per Oktober mengalami defisit Rp 309,2 triliun setara dengan 1,37% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

"Defisit sampai akhir Oktober tercatat Rp 309,2 triliun atau 1,37% terhadap PDB. Ini masih lebih kecil dibandingkan pagu defisit APBN 2024 yang telah ditetapkan bersama DPR yakni 2,29% dari PDB," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (8/11/2024).

Defisit APBN ini berarti pendapatan lebih kecil dibanding jumlah pengeluaran pemerintah. Meski begitu, dari sisi keseimbangan primer tercatat masih surplus Rp 97,1 triliun.

Lebih rinci dijelaskan, pendapatan negara sampai Oktober 2024 terkumpul Rp 2.247,5 triliun atau naik tipis 0,3% dibandingkan periode yang sama tahun lalu (year on year/yoy). Pendapatan itu berasal dari pajak, bea cukai, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Sementara itu, belanja negara telah mencapai Rp 2.556,7 triliun atau melonjak 14,1% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Realisasi itu setara dengan 76,9% dari pagu, terdiri dari belanja K/L, belanja non K/L dan transfer ke daerah.

"Pertumbuhan belanja negara ini sangat tinggi sebenarnya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yaitu 14,1% year on year. Ini memberikan dampak perekonomian yang cukup baik," tutur Sri Mulyani.

Pemerintah Tarik Utang Rp 438 T

Untuk menutup defisit APBN 2024, pemerintah telah menarik utang baru senilai Rp 438,1 triliun hingga akhir Oktober. Jumlah itu setara dengan 67,6% dari target penarikan utang tahun ini sebesar Rp 648,1 triliun.

"Kinerja pembiayaan ini tetap on track dan dikelola secara efisien dengan menjaga risiko tetap dalam batas terkendali," kata Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono dalam kesempatan yang sama.

Dari total jumlah penarikan utang tersebut, mayoritas berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto mencapai Rp 394,9 triliun. Realisasi itu setara dengan 59,3% dari target 2024.

Kemudian, pembiayaan utang yang berasal dari pinjaman tercatat sebesar Rp 43,2 triliun. Sementara pembiayaan non utang terealisasi minus Rp 53,2 triliun.

"Ini masih tetap on track dengan tetap diarahkan untuk menjaga stabilitas anggaran," tutur Thomas.

Keponakan Presiden Prabowo Subianto itu memastikan pembiayaan anggaran dilakukan secara prudent dengan mempertimbangkan defisit APBN 2024 dan kondisi likuiditas pemerintah.

"Secara keseluruhan langkah-langkah pembiayaan ini telah dilakukan untuk mendukung arah dan target APBN, di mana pembiayaan 2024 dikelola secara terukur dan antisipatif mempertimbangkan outlook defisit APBN dan likuiditas pemerintah, serta mencermati dinamika pasar keuangan," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan telah merealisasikan pembiayaan utang senilai Rp438,1 triliun dari APBN sepanjang 1 Januari sampai dengan 31 Oktober 2024.

Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono menjelaskan, pemerintah menargetkan Rp648,1 triliun untuk pembiayaan utang. Angka tersebut berasal dari surat berharga negara (SBN) dikurangi pinjaman.

"Kinerja pembiayaan ini tetapon trackdan dikelola secara efisien dengan menjaga risiko tetap dalam batas terkendali," kata Thomas dalam konferensi pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (8/11/2024).

Dia memerinci, realisasi Rp438,1 triliun tersebut berasal untuk dua sumber utang yaitu SBN (neto) sebesar Rp394,9 triliun dan pinjaman (neto) sebanyak Rp43,2 triliun.

Lebih lanjut, Thomas menjelaskan jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu maka terlihat pertumbuhan yang cukup tinggi. Hingga akhir Oktober 2023, realisasi pembiayaan utang hanya sebesar Rp202,3 triliun.

Keponakan Presiden Prabowo Subianto itu mengaku, langkah-langkah penarikan utang tersebut telah dilakukan untuk mendukung arah dan target APBN 2024.

Penarikan utang untuk tahun anggaran 2024, sambungnya, mempertimbangkanoutlookdefisit APBN, likuiditas pemerintah serta mencermati dinamika pasar keuangan.

"Dan tentunya pemenuhan target pembiayaan terus dijagaon trackdengancost of fundyang efisien dan risiko yang terkendali," jelas Thomas.

Sementara itu, secara keseluruhan posisi utang pemerintah mencapai Rp8.461,93 triliun per 31 Agustus 2024 atau setara 38,49% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Jumlah tersebut turun sekitar Rp40,76 triliun dibandingkan posisi utang pemerintah pada bulan sebelumnya atau Juli 2024 sebesar Rp8.502,69 triliun. Komposisi utang pemerintah terdiri atas Rp7.452,65 triliun dari SBN dan pinjaman Rp1.009,37 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa peluang untuk menerbitkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2025 selalu terbuka.

Sri Mulyani menjelaskan, peraturan perundang-undangan yang berlaku mengizinkan penerbitan APBN-P. Oleh sebab itu, dia tidak bisa menutup kemungkinan perombakan APBN pada tahun depan terutama akibat dinamika tata pemerintahan belakangan ini.

"Karena adanya kementerian/lembaga yang baru dalam hal ini, maupun kalau ada terjadi perubahan dari sisi program," jelas Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (8/11/2024).

Kendati demikian, bendahara negara tersebut menegaskan bahwa penerbitan APBN-P harus disetujui oleh DPR. Selain itu, Sri Mulyani mengaku tidak terlalu mau fokus ke persoalan APBN-P.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu), sambungnya, sedang fokus untuk melaksanakan UU APBN 2025 yang sudah disetujui DPR dan pemerintah. Dia mencontohkan, Kemenkeu harus menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) berdasarkan UU APBN 2025 pada akhir November ini.

"Jadi dalam tiga minggu ke depan kita akan sangat-sangat sibuk untuk bekerja bersama seluruh kementerian dan lembaga, dan Bappenas untuk bisa menerjemahkan APBN 2025 dalam bentuk dokumen Perpres, daftar dari rincian anggaran per kementerian/lembaga," ujar Sri Mulyani.

Kode Penerbitan APBN-P 2025

Sebelumnya, isyarat penerbitan APBN-P 2025 susah sempat disampaikan oleh mantan Wakil Ketua Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Golkar M. Sarmuji dalam rapat kerja dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis (12/9/2024).

Sarmuji sendiri merupakan sekretaris jenderal Partai Golkar, salah satu partai politik pendukung utama Prabowo-Gibran.

Pada rapat tersebut, Komisi VII DPR menyetujui alokasi anggaran Kementerian Investasi senilai Rp681,88 miliar pada 2025 atau turun signifikan sebesar 44,53% dari anggaran 2024 senilai Rp1,22 triliun).

Sarmuji pun mengaku prihatin dengan besaran anggaran Kementerian Investasi tersebut.

Kendati demikian, dia mengungkapkan bahwa pemerintah juga sudah menyiapkan dana cadangan yang diperlukan untuk tambahan anggaran kementerian/lembaga ketika APBN-P diterbitkan pada pertengahan tahun depan.

"Saya mendengar dari perbincangan-perbincangan informal, ada anggaran yang masih disimpan di BUN [pos dana cadangan Bendahara Umum Negara] yang memang dialokasikan untuk penyesuaian-penyesuaian dalam APBN-P ke depan," ungkap Sarmuji dalam rapat tersebut.

Oleh sebab itu, dia meminta Rosan untuk terus tetap berusaha agar ke depan anggaran Kementerian Investasi bisa bertambah sesuai kebutuhan. Dengan demikian, lanjutnya, target-target investasi bisa tercapai dan berdampak positif ke pertumbuhan ekonomi.

"Jadi saya memberikan support moral kepada Pak Menteri untuk terus berusaha sampai anggaran yang dibutuhkan secara memadai tercapai terutama nanti kalau ada APBN Perubahan," tutup Sarmuji.

DPR Dorong APBN-P 2024

Ketua DPR Puan Maharani juga mendorong agar Prabowo menerbitkan APBN-P 2025. Alasannya, karena APBN 2025 disusun pada masa transisi pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo.

"Presiden terpilih periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan Rencana Kerja Pemerintah [RKP] dan APBN pada tahun pertama pemerintahannya melalui mekanisme perubahan APBN [APBN-P]," ujar Puan ketika berikan Pidato Sidang Paripurna Ke-1 Tahun Sidang 2024–2025, Jumat (16/8/2024).

Sejalan dengan pernyataan Puan, Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPR turut mendorong pemerintahan Prabowo nantinya untuk menerbitkan APBN-P 2025.

Perwakilan Fraksi PDIP DPR Adisatrya Suryo Sulisto menekankan bahwa RUU APBN 2025 disusun oleh pemerintahan Jokowi.

Namun, dia mengingatkan pihak yang akan menjalankan serta mempertanggungjawabkan tetap pemerintahan Prabowo.

"Pemerintahan yang baru tetap memiliki ruang yang luas untuk menyempurnakan RKP [rencana kerja pemerintah] dan APBN 2025 melalui mekanisme APBN-P," jelas Adi dalam rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (20/8/2024).

Sejalan, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga mendorong agar pemerintah menerbitkan APBN-P 2025. Anggota Komisi XI DPR Fraksi PKS Anis Byarwati menjelaskan, banyak program pemerintahan baru yang membutuhkan anggaran lebih.

Oleh sebab itu, dia melihat perlunya reformulasi ulang APBN. Dengan demikian, berbagai program pemerintahan Prabowo bisa berjalan lancar.

“Jadi mungkin harus mengajukan APBN Perubahan dan saya kira Undang-undang APBN memungkinkan untuk pemerintahan baru mengajukan APBN Perubahan. Kalau menterinya tetap tentu Bu Sri Mulyani tentu lebih mengetahui tentang apa yang harus dilakukan,” ujar Anis dalam keterangannya, Rabu (23/10/2024).

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 mengalami defisit sebesar Rp 309,2 triliun pada Oktober 2024.

Angka defisit ini makin melebar jika dibandingkan bulan Agustus 2024, yang tercatat hanya Rp 153,7 triliun.

Defisit anggaran per Oktober 2024 ini setara 1,37% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Defisit APBN ini disebabkan karena pendapatan negara yang lebih rendah dibandingkan kebutuhan belanja negara yang meningkat.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengungkapkan bahwa pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada 2024 disebabkan oleh tiga faktor utama yang saling berkaitan.

Kondisi tersebut perlu dicermati secara serius karena dapat berdampak pada stabilitas fiskal dan ekonomi Indonesia ke depan.

Faktor pertama, pelebaran defisit APBN ini disebabkan oleh perlambatan pendapatan negara dibandingkan tahun sebelumnya.

Bhima menjelaskan, salah satu penyebabnya adalah penurunan drastis pada Pendapatan Pajak Penghasilan (PPh) Migas yang disebabkan oleh harga minyak global yang rendah. Selain itu, penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga tertekan akibat kinerja komoditas yang lebih rendah dari ekspektasi, seiring dengan melemahnya permintaan global.

"Kontraksi pada pendapatan perpajakan karena menurunnya permintaan komoditas ekspor tercermin dari pertumbuhan pajak sektor pertambangan anjlok 41% akumulasi Januari hingga Oktober 2024 dibanding periode tahun sebelumnya," ujar Bhima kepada Kontan.co.id, Jumat (8/11).

Faktor kedua yang turut berkontribusi terhadap pelebaran defisit adalah lemahnya kinerja sektor industri manufaktur, yang berimbas pada penurunan pendapatan pajak dari sektor tersebut. Bhima mencatatkan, pajak dari sektor industri manufaktur tercatat melemah 7,87% secara tahunan atau year on year (YoY).

Menurutnya, jika situasi ini berlanjut, maka rasio penerimaan pajak dan target pajak tahun ini berisiko meleset. Penurunan kontribusi sektor industri juga berisiko menurunkan pajak-pajak lainnya dalam beberapa kuartal ke depan.

"Gambaran menurunnya sumbangan sektor industri juga berisiko menurunkan kontribusi pajak lainnya dalam beberapa kuartal ke depan," katanya.

Sementara, faktor ketiga yang menyebabkan pelebaran defisit adalah pembengkakan belanja pemerintah, terutama terkait dengan belanja modal untuk infrastruktur.

Bhima menyoroti adanya lonjakan belanja modal yang naik signifikan sebesar 40% yoy pada periode Januari-Oktober 2024, seiring dengan upaya penyelesaian proyek-proyek Strategis Nasional (PSN).

Selain itu, meskipun tidak disebutkan secara rinci, Bhima mengingatkan bahwa kenaikan beban belanja bunga utang juga turut berkontribusi pada peningkatan defisit APBN.

"Kenaikan beban belanja bunga utang turut mendorong pelebaran defisit APBN. Tahun depan debt service ini yang harus benar-benar dijaga karena menekan ruang fiskal," imbuh Bhima.

Kendati begitu, Bhima memperkirakan defisit APBN 2024 ini masih akan lebih rendah jika dibandingkan outlook pemerintah sebesar 2,7% PDB. Bhima meramal, defisit APBN pada tahun ini hanya akan berkisar di level 2% hingga 2,4% PDB

Sementara itu, Pakar Ekonomi dari Universitas Indonesia, Teguh Dartanto menyebut bahwa defisit anggaran yang terjadi pada bulan Oktober 2024 merupakan sebuah pola umum yang terjadi setiap tahun.

Menurut Teguh, hal ini biasanya terjadi menjelang akhir tahun ketika banyak program dan proyek pemerintah yang sudah memasuki tahap penyelesaian, sehingga mendorong adanya lonjakan pembayaran.

"Saya rasa defisit anggaran tetap terjaga sesuai dengan outlook," kata Teguh.

IDXChannel - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, realisasi belanja negara per 31 Oktober 2024 mencapai Rp2.556,7 triliun atau 76,9 persen dari target APBN 2024. Realisasi ini tumbuh 14,1 persen dibandingkan Oktober tahun sebelumnya.

"Salah satu dampak tingginya belanja negara adalah konsumsi pemerintah yang naik 4,62 persen dalam PDB itu adalah karena belanja kita cukup cepat belanja Pemerintah Pusat sendiri terdiri atau dua macam, belanja K/L dan belanja non K/L," ujar Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) I Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTA di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (8/11/2024).

Suahasil mengungkapkan, belanja pemerintah pusat hingga akhir Oktober 2024 mencapai Rp1.834,5 triliun atau 74,3 persen dari APBN atau tumbuh 16,7 persen year on year (YoY).

"Belanja K/L adalah Rp933,5 triliun atau 85,6 persen dari pagu APBN dan kalau teman-teman ingat bulan lalu ada yang tanya apakah menuju akhir tahun ada percepatan belanja seperti biasanya? Memang iya dan ini sudah mulai kelihatan akhir Oktober sudah kelihatan segini dan ini akan terus meningkat sampai dengan akhir tahun nanti," kata dia.

Kemudian, belanja non K/L sebesar Rp901,0 triliun atau 65,4 persen dari pagu APBN.

Disebutkan Suahasil, untuk belanja K/L yang sebesar Rp933,5 triliun itu terdiri atas belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan belanja bansos. Masing-masing sudah mencapai 84,8 persen, 88,1 persen, dan 80,1 persen.

"Belanja bansos sendiri telah disalurkan Rp122 triliun yang merupakan peningkatan 4,5 persen dibandingkan akhir Oktober tahun lalu dan ini juga dilaksanakan oleh berbagai macam Kementerian," ujarnya.

Sementara itu, untuk belanja non K/L utamanya terdiri atas realisasi subsidi pembayaran kompensasi manfaat pensiun dan beberapa lainnya.

"Khusus untuk pensiun telah kita keluarkan Rp149,2 triliun yang pertumbuhannya dibanding tahun lalu adalah 16,8 persen, ini juga karena ada peningkatan manfaat pensiun ketika kita menaikkan gaji dan pensiun termasuk untuk yang reguler dan dalam rangka gaji dan pensiun ke-13," kata dia.

Selanjutnya untuk pembayaran subsidi dan kompensasi, pemerintah telah membayarkan Rp327 triliun yang realisasinya terdiri atas subsidi energi Rp139,6 triliun, subsidi non energi Rp72 triliun, dan pembayaran kompensasi Rp115,1 triliun.

"Keseluruhan pengeluaran subsidi dan kompensasi dimaksudkan agar harga listrik dan BBM dapat kita jaga dan masyarakat dapat terus menjalankan kegiatan ekonomi dan mendukung pertumbuhan ekonomi dengan harga listrik dan BBM yang betul-betul terkendali," ujar Suahasil.

(Dhera Arizona)

Pemerintah telah menarik utang baru senilai Rp 438,1 triliun hingga akhir Oktober 2024. Jumlah itu sebesar 67,6% dari target penarikan utang tahun ini sebesar Rp 648,1 triliun.

"Kinerja pembiayaan ini tetap on track dan dikelola secara efisien dengan menjaga risiko tetap dalam batas terkendali," kata Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono dalam konferensi pers APBN KiTA, Jumat (8/11/2024).

Dari total jumlah penarikan utang tersebut, mayoritas berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto mencapai Rp 394,9 triliun. Realisasi itu setara dengan 59,3% dari target 2024.

Kemudian, pembiayaan utang yang berasal dari pinjaman tercatat sebesar Rp 43,2 triliun. Sementara pembiayaan non utang terealisasi minus Rp 53,2 triliun.

"Ini masih tetap on track dengan tetap diarahkan untuk menjaga stabilitas anggaran," tutur Thomas.

Keponakan Presiden Prabowo Subianto itu memastikan pembiayaan anggaran dilakukan secara prudent dengan mempertimbangkan defisit APBN 2024 dan kondisi likuiditas pemerintah.

"Secara keseluruhan langkah-langkah pembiayaan ini telah dilakukan untuk mendukung arah dan target APBN, di mana pembiayaan 2024 dikelola secara terukur dan antisipatif mempertimbangkan outlook defisit APBN dan likuiditas pemerintah, serta mencermati dinamika pasar keuangan," tuturnya.

Saksikan juga video: Prabowo Tunjuk 3 Wamenkeu Dampingi Sri Mulyani, Ada Thomas Djiwandono

[Gambas:Video 20detik]

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per Oktober 2024 mencapai Rp 309,2 triliun. Angka itu setara 1,37 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Realisasi defisit APBN tersebut semakin melebar dibandingkan bulan Agustus 2024 yang sebesar Rp 153,7 triliun atau setara dengan 0,68 persen terhadap PDB.

"Defisit sampai dengan akhir Oktober 2024 tercatat Rp 309,2 triliun atau 1,37 persen terhadap PDB," ujarnya dalam konferensi pers APBN KiTa di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (8/10/2024).

PIXABAY/MOHAMAD TRILAKSONO Ilustrasi rupiah, uang rupiah.

"Defisit ini masih lebih kecil dibandingkan yang ada di dalam UU APBN," kata dia.

Bendahara Negara itu menyebut defisit terjadi dikarenakan tingginya belanja negara dibandingkan pendapatan negara.

Hingga akhir Oktober 2024, belanja negara mencapai Rp 2.556,7 triliun atau setara 76,9 persen dari pagu anggaran APBN 2024. Realiasi belanja tersebut tumbuh 14,1 persen dibandingkan periode sama di tahun lalu.

"Pertumbuhan belanja negara ini sangat tinggi sebenarnya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dan ini memberikan dampak perekonomian yang cukup baik," ucapnya.

Sementara itu, pendapatan negara tercatat mencapai Rp 2.247,5 triliun di Oktober 2024, atau setara 80,2 persen dari target APBN 2024. Ia bilang, realisasi ini naik 0,3 persen dibandingkan periode Oktober 2023.

"Sedangkan dari sisi keseimbangan primer, kita masih mengalami surplus sebesar Rp 97,1 triliun, dan ini berarti keseimbangan primer positif," ungkap Sri Mulyani.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sampai Oktober 2024 defisit Rp 309,2 triliun. Realisasi itu setara dengan 1,37% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

"Defisit sampai akhir Oktober tercatat Rp 309,2 triliun atau 1,37% terhadap PDB. Ini masih lebih kecil dibandingkan pagu defisit APBN 2024 yang telah ditetapkan bersama DPR yakni 2,29% dari PDB," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (8/11/2024).

Defisit APBN ini berarti pendapatan lebih kecil dibanding jumlah pengeluaran pemerintah. Meski begitu, dari sisi keseimbangan primer tercatat masih surplus Rp 97,1 triliun.

Lebih rinci dijelaskan, pendapatan negara sampai Oktober 2024 terkumpul Rp 2.247,5 triliun atau naik tipis 0,3% dibandingkan periode yang sama tahun lalu (year on year/yoy). Pendapatan itu berasal dari pajak, bea cukai, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

"Ini artinya kita telah mengumpulkan 80,2% dari target," tutur Sri Mulyani.

Sementara itu, belanja negara telah mencapai Rp 2.556,7 triliun atau melonjak 14,1% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Realisasi itu setara dengan 76,9% dari pagu, terdiri dari belanja K/L, belanja non K/L dan transfer ke daerah.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2024 sebesar 5,1%. Kemudian pada tahun depan diperkirakan naik menjadi 5,2%.

"Dengan perkembangan yang kita pantau. Kami memperkirakan pertumbuhan hingga akhir tahun mencapai 5,1%. Untuk 2025 sesuai dengan pembahasan APBN diperkirakan pertumbuhan 5,2% masih tetap terjaga," kata dia dalam konferensi pers KSSK di Gedung Bank Indonesia, Jakarta Pusat, Jumat (18/10/2024).

Pertumbuhan ekonomi itu bisa tercapai dengan didukung bertumbuhnya penyerapan tenaga kerja dan meningkatnya investasi di dalam rangka hilirisasi yang nilai tambahnya lebih tinggi.

Sementara perekonomian Indonesia pada triwulan III-2024 diprediksi tumbuh di atas 5%. Hal itu didukung dengan konsumsi rumah tangga dan masuknya investasi yang diklaim cukup positif.

"Pertumbuhan konsumsi rumah tangga tetap terjaga, khususnya kelas menengah atas. Sementara itu faktor agregat demand investasi tumbuh seiring dengan akselerasi penyelesaian program proyek strategis nasional," pungkasnya.

Pertumbuhan ekonomi 2024 yang diperkirakan Sri Mulyani lebih rendah dari prediksi yang pernah diungkapkan Presiden Joko Widodo dalam APBN 2024 sebesar 5,2%.

Hal ini sebelumnya diungkapkan Jokowi dalam Penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2024 beserta Nota Keuangannya pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2023-2024 yang digelar di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (16/08/2023).

"Mempertimbangkan potensi perekonomian yang kita miliki serta dengan tetap memperhitungkan risiko-risiko yang akan datang, maka asumsi dasar ekonomi makro sebagai landasan penyusunan RAPBN 2024 adalah sebagai berikut: pertumbuhan ekonomi 2024 diperkirakan sebesar 5,2%," kata Jokowi, dikutip dari keterangan pers dalam laman Sekretariat Presiden.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani melaporkan perkembangan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2024 kepada Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, pada Kamis (10/10/2024).

Laporan ini disampaikan sebelum memasuki masa pergantian kepemimpinan ke era Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Sri Mulyani tiba di Istana pada pukul 10.56 WIB dan menyelesaikan laporan sekitar pukul 12.05 WIB.

Usai menyampaikan laporan, ia memberikan keterangan kepada wartawan mengenai hasil pertemuannya dengan Kepala Negara.

"Saya melaporkan tentang perkembangan pelaksanaan APBN sebelum pergantian presiden, tadi disampaikan bagaimana pelaksanaan APBN 2024," ujarnya.

Saat ditanya mengenai masukan dari Presiden Jokowi terkait kelanjutan pelaksanaan APBN, Sri Mulyani menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan secara lengkap pekan depan.

"Nanti minggu depan saya akan buat konferensi pers soal hal itu," katanya.

Sri Mulyani sebelumnya menargetkan defisit APBN 2024 sebesar 2,7 persen dari produk domestik bruto (PDB) pada akhir tahun ini.

Meskipun hingga akhir Agustus 2024, realisasi defisit kas negara baru mencapai 0,68 persen dari PDB, atau senilai Rp 153,7 triliun.

"Outlook 2,7 persen dari PDB seperti yang di Banggar dan DPR. Ini karena penerimaan mengalami tekanan dan belanja pertumbuhannya cukup baik," ungkapnya dalam konferensi pers APBN KiTa, Senin (23/9/2024).

Diketahui, target defisit dalam APBN 2024 awalnya ditetapkan sebesar 2,29 persen terhadap PDB, atau sebesar Rp 522,8 triliun, namun kemudian melebar menjadi 2,7 persen terhadap PDB.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani melaporkan perkembangan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2024 kepada Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, pada Kamis (10/10/2024).

Laporan ini disampaikan sebelum memasuki masa pergantian kepemimpinan ke era Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Sri Mulyani tiba di Istana pada pukul 10.56 WIB dan menyelesaikan laporan sekitar pukul 12.05 WIB.

Usai menyampaikan laporan, ia memberikan keterangan kepada wartawan mengenai hasil pertemuannya dengan Kepala Negara.

"Saya melaporkan tentang perkembangan pelaksanaan APBN sebelum pergantian presiden, tadi disampaikan bagaimana pelaksanaan APBN 2024," ujarnya.

Saat ditanya mengenai masukan dari Presiden Jokowi terkait kelanjutan pelaksanaan APBN, Sri Mulyani menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan secara lengkap pekan depan.

"Nanti minggu depan saya akan buat konferensi pers soal hal itu," katanya.

Sri Mulyani sebelumnya menargetkan defisit APBN 2024 sebesar 2,7 persen dari produk domestik bruto (PDB) pada akhir tahun ini.

Meskipun hingga akhir Agustus 2024, realisasi defisit kas negara baru mencapai 0,68 persen dari PDB, atau senilai Rp 153,7 triliun.

"Outlook 2,7 persen dari PDB seperti yang di Banggar dan DPR. Ini karena penerimaan mengalami tekanan dan belanja pertumbuhannya cukup baik," ungkapnya dalam konferensi pers APBN KiTa, Senin (23/9/2024).

Diketahui, target defisit dalam APBN 2024 awalnya ditetapkan sebesar 2,29 persen terhadap PDB, atau sebesar Rp 522,8 triliun, namun kemudian melebar menjadi 2,7 persen terhadap PDB.