Bisnis.com, PADANG - Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumatra Barat mencatat kinerja APBN di daerah itu hingga Juni 2024 masih stabil.

Kepala Kanwil DJPb Sumbar Syukriah mengatakan secara umum kinerja APBN di Sumbar ini dapat dari lihat berbagai sektor, mulai dari pendapatan negara dimana kondisi hingga 30 Juni 2024, kinerja pendapatan negara mengalami kontraksi sebesar 0,77%, sedangkan belanja negara tumbuh sebesar 14,23%.

"Secara nominal, total pendapatan negara yang telah dipungut di wilayah Sumbar adalah sebesar Rp3,79 triliun dan total belanja negara yang telah direalisasikan mencapai Rp15,99 triliun, sehingga menghasilkan defisit regional sebesar Rp12,20 triliun," katanya, Senin (29/7/2024).

Dia menjelaskan untuk realisasi pendapatan negara di Sumbar hingga Juni 2024 itu mencapai 42,96% dari target yang ditetapkan pada APBN tahun 2024.

Dari keseluruhan pendapatan negara tersebut, sebanyak 76,72% bersumber dari penerimaan Pperpajakan yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), dan sisanya sebesar 23,28% berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Syukriah merinci untuk nilai realisasi penerimaan perpajakan per 30 Juni 2024 di Sumbar mencapai Rp2,91 triliun atau mencapai 39,40% dari target APBN tahun 2024.

"Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, hampir seluruh jenis penerimaan perpajakan menunjukan pertumbuhan positif," ujarnya.

Menurutnya komponen penyumbang terbesar sektor perpajakan adalah Pajak Penghasilan (PPh) yang mengambil porsi sebesar 67,62% dengan nilai realisasi sebesar Rp1,96 triliun.

Kinerja positif penerimaan perpajakan ini didorong oleh beberapa faktor, khususnya pemberlakuan tarif efektif Pasal 21 mulai 1 Januari 2024, serta kenaikan PPh Final akibat kenaikan setoran yang berasal dari instansi pemerintah.

Kemudian untuk persentase pertumbuhan tertinggi dicatatkan oleh komponen Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang naik 1023,46% (yoy) karena kenaikan setoran dari sektor perkebunan.

"Satu-satunya komponen perpajakan yang mengalami kontraksi yaitu Bea Keluar yang turun sebesar 57,50% dibandingkan tahun sebelumnya," tegasnya.

Dikatakannya realisasi Bea Keluar hingga Juni 2024 baru menyentuh Rp156,37 miliar atau 17,01% dari target APBN 2024. Hal ini disebabkan oleh penurunan volume ekspor di Pelabuhan Teluk Bayur untuk komoditas crude palm oil (CPO) dan produk turunannya.

"Harga Referensi CPO per Juni 2024 tercatat sebesar USD 778,82 per ton atau mengalami penurunan dibanding bulan sebelumnya," jelas dia.

Sementara itu, total PNBP yang telah dipungut pemerintah pusat di Sumbar per 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp881,64 miliar atau terealisasi 61,15% dari target 2024.

Dibandingkan tahun sebelumnya, nilai PNBP tercatat tumbuh 17,17% yang didorong oleh adanya penetapan dua institusi menjadi Badan Layanan Umum (BLU) baru, yaitu Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar dan Politeknik Kesehatan Padang.

Selain itu, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) berhasil memungut PNBP sebesar Rp6,61 miliar (42,53% dari target), dengan rincian sumber pendapatan dari pengelolaan BMN sebesar Rp5,29 miliar, pengelolaan piutang negara sebesar Rp12 juta, dan pelayanan lelang sebesar Rp1,3 miliar.

Begitupun untuk total belanja negara yang telah direalisasikan di wilayah Sumbar sampai dengan 30 Juni 2024 adalah senilai Rp15,99 triliun atau mencapai 48,42% dari alokasi pagu yang telah ditetapkan dalam APBN 2024.

Syukriah menjelaskan Belanja Negara terbagi menjadi dua komponen utama, yaitu Belanja Pemerintah Pusat yang dilaksanakan oleh kantor-kantor vertikal Kementerian/Lembaga di wilayah Sumbar, serta Transfer Ke Daerah (TKD) yang disalurkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) kepada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota di Sumbar.

Kinerja Belanja Pemerintah Pusat tercatat mencapai Rp5,61 triliun atau telah terealisasi 45,71% dari pagu anggaran tahun 2024. Nilai tersebut meningkat 14,34% dibandingkan tahun sebelumnya, yang didorong oleh peningkatan di hampir seluruh komponen belanja.

Realisasi Belanja Pegawai adalah sebesar Rp2,85 triliun atau tumbuh sebesar 17,18% (yoy) akibat kenaikan gaji dan tunjangan ASN.

Realisasi Belanja Barang adalah sebesar Rp2,29 triliun atau tumbuh sebesar 23,07% (yoy) yang utamanya disebabkan oleh peningkatan Belanja Barang Non Operasional dan Belanja Barang BLU.

Sementara itu, Belanja Modal terealisasi sebesar Rp457,12 miliar atau turun 24,30% dibandingkan tahun lalu, dimana kontribusi terbesar terdapat pada Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp281,90 miliar.

Belanja Bantuan Sosial terealisasi sebesar Rp19,27 miliar atau tumbuh 26,52% (yoy), yang merupakan Bantuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Siswa SDTK), Penerima PIP, dan Mahasiswa PTKI Penerima KIP Kuliah (Bantuan Beasiswa KIP Kuliah On Going).

Belanja Bantuan Sosial terdapat pada Kantor Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, UIN Imam Bonjol Padang, UIN Mahmud Yunus Batusangkar, UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Sedangkan untuk realisasi Transfer ke Daerah (TKD) sampai dengan akhir Juni 2024 tercatat mencapai Rp10,38 triliun atau telah mencapai 50,03% dari alokasi pagu APBN 2024.

"Penyaluran TKD mengalami pertumbuhan positif sebesar 14,17% dibandingkan tahun sebelumnya, yang didorong oleh peningkatan yang cukup signifikan pada komponen Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp1,13 triliun atau 17,93%," sebutnya.

Dia menyatakan untuk DAU juga memberi kontribusi terbesar terhadap realisasi nilai TKD dengan porsi sebesar 71,69%, diikuti dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik sebesar 18,95%.

Selanjutnya Dana Bagi Hasil (DBH) telah disalurkan sebesar Rp231,79 miliar atau 37,73% dari pagu, sedangkan Dana Insentif Fiskal (DIF) telah terealisasi pada delapan pemda dengan total Rp96,95 miliar atau 50,00% dari pagu.

Kemudian DAK Nonfisik telah disalurkan sebesar Rp1,97 triliun atau 51,01% dari pagu, yang terdiri atas Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, Bantuan Operasional Kesehatan dan DAK Non Fisik Lainnya.

Total realisasi penyaluran Dana Desa untuk seluruh kota/kabupaten di Sumbar adalah sebesar Rp584,71 miliar atau 57,26% dari total alokasi pagu.

Realisasi Dana Desa tertinggi terdapat pada Kabupaten Lima Puluh Kota dengan persentase realisasi terhadap pagu sebesar 67,51% dan terendah terdapat pada Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 51,22%.

Pendapatan dari Dana Transfer berkontribusi sebesar 80,02% terhadap total pendapatan daerah, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya berkontribusi sebesar 19,97%.

Hal ini menunjukkan bahwa dukungan dana dari Pemerintah Pusat melalui TKD masih menjadi faktor dominan untuk pendanaan Pemda di Sumatera Barat.

Di samping itu, Belanja Pegawai masih menjadi komponen terbesar dari realisasi APBD yakni sebesar 61,09% dari total Belanja Daerah hingga akhir Juni 2023.

Menurutnya kondisi tersebut harus segera mendapat perhatian, mengingat UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) mengatur bahwa Pemda wajib mengalokasikan Belanja Pegawai atau di luar tunjangan guru maksimal 30% dari APBD.