Bisnis.com, BALIKPAPAN – Pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Provinsi Kalimantan Selatan baru mencapai Rp15,21 triliun atau setara 67% dari target hingga September 2024.

Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2023, terdapat kontraksi sebesar 14,49%.

"Walaupun secara total pendapatan negara mengalami kontraksi, di sisi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menunjukkan angka pertumbuhan positif yaitu 8,20% dengan realisasi sebesar Rp1,43 Triliun," ujar Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalimantan Selatan Syafriadi dalam keterangan resmi, Kamis (31/10/2024).

Dari sisi belanja negara, total realisasi mencapai Rp27,60 triliun atau 71,23% dari pagu. Belanja ini terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp6,49 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp21,11 triliun.

Selanjutnya, Syafriadi menyebutkan pendapatan dari pajak dalam negeri mengalami kontraksi sebesar 15,79% dibandingkan tahun lalu, yaitu hanya mencapai Rp13,54 triliun atau 64,41% dari target hingga September 2024.

Sementara itu, Pajak Penghasilan (PPh) menyumbang Rp7,63 triliun, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp5,09 triliun.

“Tiga sektor perpajakan yang memberikan kontribusi penerimaan terbesar berasal dari sektor pertambangan dan penggalian dengan kontribusi sebesar 31,1 persen, kemudian sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 20,2 persen serta pengangkutan dan pergudangan September 2024,” jelasnya.

Syafriadi juga menyoroti kinerja pendapatan yang dipungut oleh Kanwil Direktorat Jenderal Bea Cukai Kalimantan Bagian Selatan, yang mencapai Rp6,03 triliun.

"Tantangan yang dihadapi terkait penerimaan yang dipungut oleh Kanwil DJBC Kalbagsel adalah penurunan harga ekspor komoditas batu bara, CPO dan turunannya," ungkapnya.

Jika dirinci, penerimaan ini terdiri dari penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp238,58 miliar dan penerimaan lainnya sebesar Rp5,79 triliun.

Pada sektor PNBP, realisasi penerimaan telah mencapai Rp1,43 triliun atau 113,86% dari target, dengan pertumbuhan 8,20% dibandingkan tahun sebelumnya.

Tercatat, PNBP BLU menyumbang Rp377,72 miliar atau 26,34% dari total PNBP, dan PNBP lainnya mencapai Rp1,06 triliun atau 73,66% dari total PNBP.

Adapun, dia menuturkan PNBP lainnya termasuk yang dipungut oleh DJKN, seperti PNBP aset, piutang negara, dan bea lelang.

IDXChannel - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengklaim kinerja APBN sampai Agustus 2024 tetap terjaga dengan defisit yang terkendali di tengah gejolak ekonomi global. Pendapatan negara terkontraksi 2,5 persen yoy sedangkan belanja negara tumbuh 15,3 persen yoy.

Dengan kinerja tersebut, APBN mencatatkan defisit Rp153,7 triliun atau 0,68 persen PDB, tetap terkendali dengan keseimbangan primer yang masih surplus Rp161,8 triliun.

“Kinerja APBN yang diprakirakan tetap terjaga sampai akhir tahun ini akan menjadi fondasi kuat untuk mendukung transisi yang solid di tahun 2025,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers Hasil Rapat KSSK di Gedung BI, Jakarta, Jumat (18/10/2024).

Realisasi pendapatan negara mencapai Rp1.777,0 triliun atau 63,4 persen dari target APBN 2024, terkontraksi 2,5 persen yoy.

Realisasi penerimaan pajak mencapai Rp1.196,5 triliun, terkontraksi 4,0 persen yoy, dipengaruhi oleh moderasi harga komoditas dan peningkatan restitusi.

Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp183,2 triliun, tumbuh 6,8 persen yoy dipengaruhi relaksasi ekspor komoditas tembaga serta kenaikan produksi hasil tembakau golongan II dan III.

Di sisi lain, realisasi PNBP mencapai Rp383,8 triliun, terkontraksi 4,8 persen yoy, terutama dipengaruhi oleh kurang optimalnya lifting migas serta moderasi harga mineral dan batu bara.

Realisasi belanja negara mencapai Rp1.930,7 triliun atau tumbuh tinggi 15,3 persen yoy, terutama untuk menopang berbagai agenda pembangunan, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan tetap menjaga kesejahteraan masyarakat.

Realisasi belanja negara meliputi realisasi belanja pemerintah pusat yang mencapai Rp1.368,5 triliun, tumbuh 16,9 persen yoy dan realisasi transfer ke daerah yang mencapai Rp562,1 triliun, tumbuh 11,6 persen yoy.

“Peningkatan realisasi belanja negara terutama untuk pelaksanaan berbagai program yang manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat, termasuk program perlinsos, subsidi, dan infrastruktur,” kata Menkeu.

Selain itu, belanja negara dimanfaatkan untuk dukungan kegiatan Pemilu 2024, pembayaran gaji dan tunjangan ASN/TNI/Polri (termasuk THR, gaji 13, dan kenaikan gaji), serta dukungan untuk penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN).

Realisasi pembiayaan anggaran mencapai Rp291,9 triliun atau 55,8 persen dari APBN. Realisasi tersebut terdiri dari realisasi pembiayaan utang yang mencapai Rp347,6 triliun (53,6 persen dari target APBN 2024 yang sebesar Rp648,1 triliun), meliputi penerbitan SBN (neto) sebesar Rp310,4 triliun dan pinjaman (neto) sebesar Rp37,2 triliun. Pembiayaan utang masih on-track untuk memenuhi kebutuhan APBN tahun berjalan.

Pengelolaan pembiayaan utang dilaksanakan secara hati-hati dan terukur dengan memperhatikan outlook defisit APBN dan likuiditas Pemerintah, serta mencermati dinamika pasar keuangan dan menjaga keseimbangan antara biaya dan risiko utang.

Sementara itu, pembiayaan investasi telah direalisasikan, antara lain untuk mendukung peningkatan akses pembiayaan perumahan bagi MBR, peningkatan infrastruktur, dan penguatan kualitas SDM.

Adapun kinerja pasar SBN cenderung membaik setelah mengalami kenaikan 53 bps di sepanjang triwulan I dan II 2024. Hal ini tercermin dari yield SBN seri benchmark 10 tahun turun 60 bps selama triwulan III ke level 6,43 persen, dipengaruhi oleh turunnya yield US Treasury, FFR, dan BI-Rate. Investor nonresiden membukukan net inflow ke SBN sebesar Rp62,49 triliun selama triwulan III-2024.

Dengan perkembangan tersebut, pada akhir triwulan III kepemilikan investor nonresiden di SBN menjadi Rp870,58 triliun (net inflow Rp28,53 triliun ytd).

(Febrina Ratna)

Bisnis.com, PADANG - Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumatra Barat mencatat kinerja APBN di daerah itu hingga Juni 2024 masih stabil.

Kepala Kanwil DJPb Sumbar Syukriah mengatakan secara umum kinerja APBN di Sumbar ini dapat dari lihat berbagai sektor, mulai dari pendapatan negara dimana kondisi hingga 30 Juni 2024, kinerja pendapatan negara mengalami kontraksi sebesar 0,77%, sedangkan belanja negara tumbuh sebesar 14,23%.

"Secara nominal, total pendapatan negara yang telah dipungut di wilayah Sumbar adalah sebesar Rp3,79 triliun dan total belanja negara yang telah direalisasikan mencapai Rp15,99 triliun, sehingga menghasilkan defisit regional sebesar Rp12,20 triliun," katanya, Senin (29/7/2024).

Dia menjelaskan untuk realisasi pendapatan negara di Sumbar hingga Juni 2024 itu mencapai 42,96% dari target yang ditetapkan pada APBN tahun 2024.

Dari keseluruhan pendapatan negara tersebut, sebanyak 76,72% bersumber dari penerimaan Pperpajakan yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), dan sisanya sebesar 23,28% berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Syukriah merinci untuk nilai realisasi penerimaan perpajakan per 30 Juni 2024 di Sumbar mencapai Rp2,91 triliun atau mencapai 39,40% dari target APBN tahun 2024.

"Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, hampir seluruh jenis penerimaan perpajakan menunjukan pertumbuhan positif," ujarnya.

Menurutnya komponen penyumbang terbesar sektor perpajakan adalah Pajak Penghasilan (PPh) yang mengambil porsi sebesar 67,62% dengan nilai realisasi sebesar Rp1,96 triliun.

Kinerja positif penerimaan perpajakan ini didorong oleh beberapa faktor, khususnya pemberlakuan tarif efektif Pasal 21 mulai 1 Januari 2024, serta kenaikan PPh Final akibat kenaikan setoran yang berasal dari instansi pemerintah.

Kemudian untuk persentase pertumbuhan tertinggi dicatatkan oleh komponen Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang naik 1023,46% (yoy) karena kenaikan setoran dari sektor perkebunan.

"Satu-satunya komponen perpajakan yang mengalami kontraksi yaitu Bea Keluar yang turun sebesar 57,50% dibandingkan tahun sebelumnya," tegasnya.

Dikatakannya realisasi Bea Keluar hingga Juni 2024 baru menyentuh Rp156,37 miliar atau 17,01% dari target APBN 2024. Hal ini disebabkan oleh penurunan volume ekspor di Pelabuhan Teluk Bayur untuk komoditas crude palm oil (CPO) dan produk turunannya.

"Harga Referensi CPO per Juni 2024 tercatat sebesar USD 778,82 per ton atau mengalami penurunan dibanding bulan sebelumnya," jelas dia.

Sementara itu, total PNBP yang telah dipungut pemerintah pusat di Sumbar per 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp881,64 miliar atau terealisasi 61,15% dari target 2024.

Dibandingkan tahun sebelumnya, nilai PNBP tercatat tumbuh 17,17% yang didorong oleh adanya penetapan dua institusi menjadi Badan Layanan Umum (BLU) baru, yaitu Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar dan Politeknik Kesehatan Padang.

Selain itu, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) berhasil memungut PNBP sebesar Rp6,61 miliar (42,53% dari target), dengan rincian sumber pendapatan dari pengelolaan BMN sebesar Rp5,29 miliar, pengelolaan piutang negara sebesar Rp12 juta, dan pelayanan lelang sebesar Rp1,3 miliar.

Begitupun untuk total belanja negara yang telah direalisasikan di wilayah Sumbar sampai dengan 30 Juni 2024 adalah senilai Rp15,99 triliun atau mencapai 48,42% dari alokasi pagu yang telah ditetapkan dalam APBN 2024.

Syukriah menjelaskan Belanja Negara terbagi menjadi dua komponen utama, yaitu Belanja Pemerintah Pusat yang dilaksanakan oleh kantor-kantor vertikal Kementerian/Lembaga di wilayah Sumbar, serta Transfer Ke Daerah (TKD) yang disalurkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) kepada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota di Sumbar.

Kinerja Belanja Pemerintah Pusat tercatat mencapai Rp5,61 triliun atau telah terealisasi 45,71% dari pagu anggaran tahun 2024. Nilai tersebut meningkat 14,34% dibandingkan tahun sebelumnya, yang didorong oleh peningkatan di hampir seluruh komponen belanja.

Realisasi Belanja Pegawai adalah sebesar Rp2,85 triliun atau tumbuh sebesar 17,18% (yoy) akibat kenaikan gaji dan tunjangan ASN.

Realisasi Belanja Barang adalah sebesar Rp2,29 triliun atau tumbuh sebesar 23,07% (yoy) yang utamanya disebabkan oleh peningkatan Belanja Barang Non Operasional dan Belanja Barang BLU.

Sementara itu, Belanja Modal terealisasi sebesar Rp457,12 miliar atau turun 24,30% dibandingkan tahun lalu, dimana kontribusi terbesar terdapat pada Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp281,90 miliar.

Belanja Bantuan Sosial terealisasi sebesar Rp19,27 miliar atau tumbuh 26,52% (yoy), yang merupakan Bantuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Siswa SDTK), Penerima PIP, dan Mahasiswa PTKI Penerima KIP Kuliah (Bantuan Beasiswa KIP Kuliah On Going).

Belanja Bantuan Sosial terdapat pada Kantor Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, UIN Imam Bonjol Padang, UIN Mahmud Yunus Batusangkar, UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Sedangkan untuk realisasi Transfer ke Daerah (TKD) sampai dengan akhir Juni 2024 tercatat mencapai Rp10,38 triliun atau telah mencapai 50,03% dari alokasi pagu APBN 2024.

"Penyaluran TKD mengalami pertumbuhan positif sebesar 14,17% dibandingkan tahun sebelumnya, yang didorong oleh peningkatan yang cukup signifikan pada komponen Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp1,13 triliun atau 17,93%," sebutnya.

Dia menyatakan untuk DAU juga memberi kontribusi terbesar terhadap realisasi nilai TKD dengan porsi sebesar 71,69%, diikuti dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik sebesar 18,95%.

Selanjutnya Dana Bagi Hasil (DBH) telah disalurkan sebesar Rp231,79 miliar atau 37,73% dari pagu, sedangkan Dana Insentif Fiskal (DIF) telah terealisasi pada delapan pemda dengan total Rp96,95 miliar atau 50,00% dari pagu.

Kemudian DAK Nonfisik telah disalurkan sebesar Rp1,97 triliun atau 51,01% dari pagu, yang terdiri atas Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, Bantuan Operasional Kesehatan dan DAK Non Fisik Lainnya.

Total realisasi penyaluran Dana Desa untuk seluruh kota/kabupaten di Sumbar adalah sebesar Rp584,71 miliar atau 57,26% dari total alokasi pagu.

Realisasi Dana Desa tertinggi terdapat pada Kabupaten Lima Puluh Kota dengan persentase realisasi terhadap pagu sebesar 67,51% dan terendah terdapat pada Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 51,22%.

Pendapatan dari Dana Transfer berkontribusi sebesar 80,02% terhadap total pendapatan daerah, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya berkontribusi sebesar 19,97%.

Hal ini menunjukkan bahwa dukungan dana dari Pemerintah Pusat melalui TKD masih menjadi faktor dominan untuk pendanaan Pemda di Sumatera Barat.

Di samping itu, Belanja Pegawai masih menjadi komponen terbesar dari realisasi APBD yakni sebesar 61,09% dari total Belanja Daerah hingga akhir Juni 2023.

Menurutnya kondisi tersebut harus segera mendapat perhatian, mengingat UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) mengatur bahwa Pemda wajib mengalokasikan Belanja Pegawai atau di luar tunjangan guru maksimal 30% dari APBD.